Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini berisi analisis atas prosedur pengadaan jasa konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Beberapa kendala dalam pengadaan barang/jasa adalah jumlah peserta pendaftar tidak memenuhi target, jumlah Pokja yang terbatas, tidak terdapatnya bank data penyedia barang/jasa. Namun, penulis melihat pada prosesnya ini telah sesuai dengan prosedur yang ada.

---

ABSTRACTFocus of this study is an analysis of the procurement procedure of consultancy services to the Legal Bureau of the Ministry of Public Works. Regulation of the Minister of Public Works No. 07/PRT/M/2011 on Standards and Guidelines for Procurement of Construction Works and Consultancy Services in accordance with Presidential Decree No. 54 Year 2010 on the Procurement of Goods / Services. The principles in the procurement of goods / services are efficient, effective, transparent, open, competitive, fair / non-discriminatory and accountable. Some constraints in the procurement of goods / services is the number of participants applicant does not meet the target, the limited number of working groups, the absence of a data bank of goods / services. However, the authors look at this process in accordance with established procedures."

"Process Mining adalah teknik untuk menggali informasi (yang berkaitan dengan proses) dari data event log. Dari hasil statistik tiket yang masuk ke tim support BPM diperoleh data bahwa proses bisnis Pengadaan Jasa paling sering mengalami masalah. Audit proses bisnis Pengadaan Jasa menggunakan teknik Process Mining diharapkan dapat memberi saran perbaikan untuk sistem BPM. Jika pada umumnya audit dilakukan dengan cara menganalisis sample data secara manual, akan tetapi dengan Process Mining maka audit bisa dilakukan dengan cara otomatis dan mampu menganalisis semua data proses bisnis yang ada.Penelitian ini menggunakan data event log system BPM sebagai alat input Process Mining. Metodologi Process Mining Project Methodology (PMPM) dan alat bantu Disco digunakan selama penelitian. Di dalam proses bisnis Pengadaan Jasa terdapat beberapa sub proses bisnis. Masing-masing sub proses bisnis itu akan menjadi objek audit menggunakan Process Mining.Hasil audit menggunakan Process Mining adalah diperoleh gambaran nyata bagaimana berjalannya proses bisnis Pengadaan Jasa, lokasi kemacetan proses bisnis dan beberapa pelanggaran aturan proses bisnis. Hasil audit ini dapat digunakan untuk input perbaikan sistem BPM.

---

Process Mining is a technique to extract process-related information from event log data. Statistical summary of ticket received by BPM team support infers that Service Procurement business process is the most problematic and most complained by end-user. The outcome of Process Mining can be used as the input of BPM. Audit used to be performed manually and need to analyze some sample data as an input, but by using Process Mining, audit can be made automatic and can analyze whole data as an input instead. This research is to audit Service Procurement business process using Process Mining to get some improvement for BPM.

This research uses BPM event log as the input of Process Mining. PMPM methodology and tools Disco are also employed during the research. Service Procurement business process consists of many sub processes. Each of sub process is the audit object using Process Mining. Auditting BPM using Process Mining has found the real-world flow of Service Procurement business process, bottleneck of business process and some business rule violations. These findings can be used as improvement for BPM."

"ABSTRAKDi era globalisasi ini, profesionalisme tidak hanya diwajibkan pada dunia usaha saja namun juga pada jasa konsultansi yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditargetkan oleh penyedia jasa. Penilaian yang dilakukan dalam proses lelang melalui dokumen penawaran yang meliputi berbagai hal, yakni pengalaman perusahaan, metodologi kerja, kualifikasi tenaga ahli dan rencana anggaran biaya. Pada beberapa kasus terjadi dalam suatu pekerjaan adalah laporan hasil akhir yang tidak sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja)yang ditawarkan oleh jasa konsultan.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untk mengidentifikasi pengaruh kualitas dokumen penawaran terhada kinerja mutu pada pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU)Jakarta. Sedangkan pertanyaan utama yang dapat kita ajukan sebagai research question adalah: pertama, factor ?apa? saja dari dokumen penawaran pada pengadaan jasa konsultansi yang berpengaruh terhadap kinerja mutu perencanaan teknis jalan Dinas PU DKI Jakarta, kedua, berapa besar pengaruh factor tersebut terhadap kinerja mutu perencanaan teknis jalan Dinas PU DKI Jakarta??. Metode yang digunakan pada penelitian untuk menjawab research question adalah dengan pendekatan survai.Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah kinerja mutu perencanaan teknis jalan dipengaruhi oleh kebutuhan orang bulan, perhitungan teknis yang tepat dan sesuai, gambar kerja yang tidak sesuai, pengenalan kondisi setempat, ringkasan biaya yang diusulkan. Model yang diperoleh pada penelitian yaitu model hubungan antara variabel bebas, Kualitas Dokumen Penawaran dengan variabel terikat, Kinerja Mutu Perencanaan Teknis Jalan Dinas PU DKI Jakarta.

---

ABSTRAKIn this globalization era, professionalism do not only obliged at just corporate world but also at service of consultancy related to governance. This matter is meant to reach an good job result and as according to specification which have been targeted by consultant service. Conducted assessment in course of auction through bidding document covering matters, namely experience of company, job methodologies, qualification of man work and budget plan. At some cases happened in a[n work are end result report which disagree with TOR (Terms Of Reference)Yang on the market by consultant service. Target conducted by this research him is untk identify influence quality of document bidding of performance to quality of at levying for consultancy service conducted in Departement Public Work Jakarta. While especial question is we able to raise as question research is: first, factor ' what' is just the than Bidding document levying for consultancy service having an effect on to performance quality of technical planning of road On Departement Public Work DKI Jakarta?, second, how big ' influence of the factor to performance quality of technical planning of road On Departement Public Work DKI Jakarta'?. Method used at research to answer question research is with approach of survai.Result obtained at this research is performance quality of technical planning of road influenced by requirement of people month of, correct technical calculation and according to, inappropriate activity picture, recognition of local condition, proposed expense summary. Model obtained at research that is model relation between free variable, Quality Document Bidding with variable tied, Performance Quality Of Technical Planning of Road On Departement Public Work DKI Jakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan seluruh komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam hal pengadaan barang/jasa dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the suitability of the procurement of goods / services at the Secretariat of State with the Ministry of Presidential Decree Number 54 Year 2010. Further author tries to analyze the internal control system of procurement of goods / services based on the elements of Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. this research is a case study using qualitative descriptive analysis method. Ministry State Secretary has done all the procedures in the procurement of government goods / services in accordance with Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. The Ministry of State Secretariat has also been running all components of internal control in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 in terms of procurement of goods / services to the well. However, there are still weaknesses in the internal control system monitoring element."

"PT PLN Persero dan PT KAR POWERSHIP INDONESIA telah membuat dan menandatangani Kontrak LVMPP termasuk proses pengadaan leasing marine vessel power plant. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant apakah telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak LMVPP apakah dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing sesuai KMK No.1169/KMK.01/1991 serta keabsahan pembentukan Kontrak LMVPP sesuai dengan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan Kontrak LMVPP adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada KUH Perdata sebagaimana diatur pada pasal 1338 jo. 1320-1337, dari aspek leasingnya Kontrak LMVPP tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing karena tidak berisi dan memuat ketentuan dan pengaturan sebagaimana yang diperlukan dalam perjanjian leasing yang telah ditentukan pada KMK No.1169/KMK.01/1991. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti harga dan pembayaran sewa yang justru memfokuskan terhadap pembelian tenaga listrik dan tidak diaturnya mengenai harga perolehan barang modal. Saran yang dapat disampaikan adalah harus dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tentang leasing dan perusahaan pembiayaan yang terintegritas dalam suatu Undang-Undang agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat serta PT PLN Persero harus dapat konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan agar pembentukan kontrak selaras dengan maksud dan tujuan pekerjaan tersebut.

---

PT PLN Persero and PT KAR POWERSHIP INDONESIA has made and entered into LVMPP contract including its process of procurement of leasing marine vessel power plant. In this thesis, the discussion focused on the issuing of the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant whether in accordance with Letter of Circular Board of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the terms and condition set out on the LMVPP contract whether it can be categorized as a lease agreement according KMK No.1169 KMK.01 1991 as well as the validity of the Contract in accordance with article 1338 jo. article 1320 1337 of Indonesia Civil Code. This research uses a normative juridical method. The results of this research found that the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant has applied with and in accordance with the Letter of Circular of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the LMVPP contract is valid and binding because it has qualified as valid agreement as stipulated in the Indonesia Civil Code in article 1338 jo. 1320 1337. However for its leasing aspect, LMVPP contract can not be categorized as a operating lease agreement because it does not contains an obliged provisions and arrangements as required in the lease agreement that has been determined in KMK No.1169 KMK.01 1991. This is due to several issues such as price and lease payments that would rather focus on the purchase of electricity and that the exclusion of the acquisition price of capital goods. Suggestions can be submitted is to be made a legislation on leasing and financing company that integrated into an Act in order to ensure legal certainty to the society and PT PLN Persero must be consistent in doing a job in order to form a contract that in line with the intent and purpose of the work mentioned."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."