Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan sektor publik merupakan salah satu isu strategis di Indonesia karena merupakan fungsi yang mendukung jalannya pelayanan publik. Salah satu prioritas strategis pemerintah adalah mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah mendorong pelaksanaan pengadaan berkelanjutan pada sektor publik sesuai dengan regulasi dan prioritas nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan tata kelola pengadaan diantaranya pelaksanaan audit pengadaan yang efektif untuk meminimalisasi konflik keagenan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan antara efektivitas audit internal dan pengadaan berkelanjutan pada sektor publik, serta faktor determinan yang dapat mendukung efektivitas audit internal pada sektor publik diantaranya kompetensi auditor, peran auditor eksternal, komite audit dan dukungan manajemen puncak. Dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 204 auditor internal dan pejabat pengadaan pada 66 kementerian dan lembaga di Indonesia, penelitian ini menggunakan PLS-SEM dimana hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dapat meningkatkan pelaksanaan pengadaan berkelanjutan pada sektor publik, dan kompetensi auditor, peran auditor eksternal, komite audit serta dukungan manajemen puncak merupakan faktor determinan dari efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini mendukung studi terdahulu mengenai pengaruh efektivitas audit internal terhadap fungsi strategis dalam suatu organisasi.

---

Public procurement is a strategic issue in Indonesia because it supports the functioning of public services. One of the government's strategic priorities is to achieve sustainable development goals, where the government promotes sustainable procurement in the public sector according to national regulations and priorities. One of the efforts to strengthen procurement governance includes conducting effective procurement audits to minimize agency conflicts between the government as the agent and the general public as stakeholders. This study aims to examine the relationship between the effectiveness of internal audits and sustainable procurement in the public sector, as well as the determinants that can support the effectiveness of internal audits in the public sector, including auditor competence, the role of external auditors, audit committees, and top management support. Using a research sample of 204 internal auditors and procurement officials from 66 ministries and agencies in Indonesia, this study employs PLS-SEM, which shows that the effectiveness of internal audits can enhance sustainable procurement in the public sector. Furthermore, auditor competence, the role of external auditors, audit committees, and top management support are determinants of internal audit effectiveness. The results of this study support previous research on the impact of internal audit effectiveness on strategic functions within an organization."

"Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.

---

Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. "