Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Universitas Indonesia (UI) memiliki tingkat kebutuhan yang besar terhadap aset maupun infrastruktur. Oleh karena itu, secara rutin maupun pada waktu-waktu tertentu, UI menyelenggarakan proses pengadaan (procurement) aset maupun infrastruktur. Tujuan dari pelaksanaan Proyek Mahasiswa ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa UI (SIPBarUI) yang akan menjadi fitur tambahan bagi Sistem Informasi Manajemen Aset dan Fasilitas UI (SIMAF UI) yang telah ada. Setelah SIPBarUI diintegrasikan dengan SIMAF UI, pencatatan data yang berkaitan dengan perolehan barang / jasa dapat dilakukan secara lebih lengkap. SIPBarUI akan membantu pengelolaan proses pengadaan aset maupun infrastruktur di UI, dengan menyimpan data maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan setiap proses pengadaan tersebut secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya SIPBarUI, diharapkan setiap proses pengadaan aset maupun fasilitas yang sedang maupun yang telah berlangsung di UI dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh orang- orang yang berwenang, sesuai dengan tingkat kepentingan dan kewenangannya. Dengan demikian, setiap proses pengadaan aset maupun infrastruktur di UI dapat berjalan dengan lebih transparan dan lebih efisien. Dalam pengembangan sistem ini, kami mengacu pada pedoman pengadaan barang / jasa pada institusi-institusi pemerintahan, yang dijelaskan pada Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 (telah diperbarui melalui Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004). SIPBarUI telah dapat menangani sebagian besar proses pengadaan barang / jasa sesuai dengan pedoman yang ada pada Keppres nomor 80 tahun 2003 tersebut."

"Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam karya tulis ini, Penulis akan mengupas perihal kegiatan pengadaan barang oleh pihak swasta bagi Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pengadaan barang tersebut diperlukan suatu perikatan atau kontrak yang mengatur seluruh hak dan kewajiban pihak swasta maupun Lembaga Tinggi Negara. Pembahasan perihal perikatan itu akan didasari oleh ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pembahasan perihal pengadaan barang bagi Pemerintah akan didasari oleh ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam karya tulis ini Penulis mengemukakan adanya suatu temuan atas kontrak pengadaan barang bagi Lembaga Tinggi Negara yaitu bahwa kontrak yang digunakan oleh Lembaga Tinggi Negara bagi pihak swasta dalam rangka pengadaan barang adalah kontrak/perjanjian baku dan bahwa pihak swasta tidak mempunyai suatu bargaining position untuk melakukan perubahan atau revisi atas perjanjian baku yang diberikan oleh Lembaga Tinggi Negara agar muatannya dapat sesuai dengan keinginan dari pihak swasta pula. Dari temuan tersebut, Penulis membahas apakah dengan penggunaan perjanjian baku dalam pengadaan barang tersebut Asas Keseimbangan bagi kedua pihak telah terpenuhi berdasarkan itikad baik dari para pihak, terutama dari pihak Lembaga Tinggi Negara sebagai pihak yang lebih 'kuat' dibanding pihak swasta. Penulis juga memberikan sedikit saran bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang akan mengadakan perikatan dengan pihak Pemerintah agar pihak-pihak tersebut dapat lebih paham dan mengerti jenis dan hakikat perikatannya serta lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban yang relevan dengan kegiatan pengadaan barang bagi Pemerintah."

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."

"Pengadaan barang/ jasa pemerintah erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran negara. Mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan setidaknya untuk sekitar 30% dari total belanja negara maupun daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia pada tahun anggaran 2011. Analisa dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari Studi Penilaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Compliance Performance Indicators of Public Procurement) yang dilakukan oleh LPEM FEUI pada tahun 2012. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia tahun 2011 masih mengalami kendala akibat faktor sumber daya pendukung, faktor peraturan yang berlaku, serta faktor eksternal.

---

Procurement of government goods and services is closely related with budget implementation. The mechanism of procurement is implemented for, at least, 30% of total government expenditures. The main objective of this study is to comprehend the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011. The analysis is formed using qualitative-descriptive method based on the collected primary and secondary data from Compliance Performance Indicators of Public Procurement Study conducted by LPEM-FEUI and LKPP-RI in 2012. This study finds that the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011 is still experiencing some problems caused by the supporting resource factors, the regulation factors, and the external factors."

"E-Procurement merupakan kegiatan mengadakan barang dan jasa oleh suatu organisasi yang dilakukan secara elektronik. E-Procurement di pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan e-Procurement di Kementerian Keuangan merupakan amanat dari Menteri Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2008. Jumlah paket yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat paket pengadaan yang tidak dilaksanakan secara elektronik. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingkat penerimaan SPSE oleh pengguna.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap SPSE dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model 2 (TAM2). Penelitian ini mengguunakan teknik survey dengan melibatkan 185 responden, dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa, yang ada di kantor pusat Kementerian Keuangan. Pengujian model dan pengolahan data hasil survey dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 11 hipotesis yang dikembangkan, 9 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Variabel yang terbukti signifikan dalam penerimaan pengguna terhadap SPSE, yaitu: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; dan (g) Infrastructure Support.

---

E-Procurement is an electronic procuring activity that held by an organization. In Indonesian government e-Procurement aimed to improve efficiency, effectiveness, transparency, healthy competition and accountability in Procurement. E-Procurement enforcement in Ministry of Finance is the mandate from Finance Minister that has been run since 2008. The number of package executed by e-Procurement has increase from year to year/year by year. However, there are several Procurement that is still executed in conventional way/cannot be executed by e-Procurement because of several constraints, one of the them is the level of user’s e-Procurement acceptance.

The goal of this research is to know the user’s e-Procurement acceptance using Technology Acceptance Model 2 approachment (TAM2), with research methodology that involving 186 respondents, (in this case procurement committees in Ministry of Finance head office) and Structural Equation Modeling (SEM) in examining the survey result.

This research find that out of 11 developed hypothesis 9 as the accepted hypothesis and 2 as rejected hypothesis. Variables influencing user’s e-Procurement acceptance, namely: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; and (g) Infrastructure Support."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya untuk pengendalian intern terhadap pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, metode pengadaan langsung dan seleksi umum. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, pengadaan langsung dan seleksi umum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, ini terlihat dengan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan dan pendokumentasian yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

---

This research aims to analyze correspondence between of procedures for procurement of goods/services at the Research and Development Center of Civil Aviation with presidential regulation No. 54 of 2010 and the internal control of procurement of goods/services with with a direct designation method, direct procurement method and selection of the public. This research is a case study using descriptive analysis of qualitative method. Research and Development Center of Civil Aviation has performed all the procedures in government procurement of goods/services in accordance with presidential regulation No. 54 of 2010 of Government procurement of goods/services.

For the implementation of the procurement of goods/services with direct designation method, direct procurement method and selection of the public has been running with properly, is seen by the existence of the separation of duties, authority and responsibilities are clear, authorizing any activities and documentation starting from the general planning process, preparation of procurement, the procurement until the process of transferring the results of the work has been carried out properly."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."

"Tugas akhir ini membahas mengenai prosedur pengadaan barang yang dipraktekan oleh Hotel AWH. Analisis yang dilakukan dalam laporan ini dibatasi hanya untuk operasionalnya saja. Analisis dilakukan untuk melihat apakah Hotel AWH sudah melakukan pengendalian yang memadai untuk mencegah atau meminimalisir risiko atau ancaman yang dapat timbul dalam aktivitas pemesanan dan penerimaan barang, serta penyetujuan invoice dari pemasok. Secara keseluruhan, masih terdapat pengendalian yang belum diterapkan oleh Hotel AWH terkait pengadaan barangnya.

---

This final project discusses about procurement procedure practiced by Hotel AWH. The analysis in this report is limited to its operations only. The analysis carried out to see whether Hotel AWH already doing a good control to prevent or minimalize the risk or threat that might arise in its ordering & receiving activity, and in its approving of invoice from supplier activity. Overall, there is still some control that havent been practiced by Hotel AWH."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan publik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis metode ilustratif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah secara umum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan alternatif dan aktif. Pendekatan aktif dilakukan melalui peluncuran platform pengadaan khusus UMKM yaitu e-Order DKI Jakarta dan Bela Pengadaan LKPP. Upaya pendekatan aktif ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat UMKM mengikuti pengadaan publik yaitu terkait proses pembayaran yang lama dan keterbatasan akses. Selanjutnya, pendekatan alternatif dilakukan melalui hadirnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjamin keterlibatan UMKM dalam pengadaan, Program Jakpreneur Jakarta dan peran KADIN DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan program bantuan pembiayaan bagi UMKM. Kedua upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kelemahan internal UMKM yang menjadi penghambat seperti perizinan, keterbatasan modal, rendahnya literasi perbankan dan teknologi informasi. Selain itu, LKPP juga berupaya melakukan pendekatan alternatif melalui kegiatan pengawasan ke daerah-daerah untuk mendorong Pemerintah Daerah belanja lebih banyak produk dalam negeri khususnya UMKM.

---

This study aims to identify and analyze the Government's efforts to improve MSME involvement in public procurement, particularly in DKI Jakarta Province. This study uses qualitative research methods with illustrative analysis techniques. The result of this study indicates that the Government's efforts are generally through two approaches, i.e., an alternative and an active approach. An active approach implements through the launch of a particular procurement platform for MSMEs, namely the DKI Jakarta e-Order and LKPP Bela Pengadaan. This active approach to overcoming an inhibitor factor to MSME in joining public procurement related to long payment processes and limited access. Furthermore, an alternative approach implements through the presence of Presidential Decree 16 of 2018 concerning the procurement of goods and services to ensure the involvement of MSMEs in public procurement, the Jakarta Jakpreneur Program, and the DKI Jakarta KADIN role in providing training and financing assistance programs. That two programs for MSMEs to overcome MSMEs' internal weaknesses, i.e., capital, lack of knowledge and technology, resources, and licensing. Also, LKPP seeks to take an alternative approach by monitoring activities in the regions to encourage local governments to spend more on domestic products, especially MSMEs."