Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini membahas peran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap permasalahan PT. Pelayaran Nasional Indonesia. Kurangnya pengalaman dan adanya kesulitan pasca mengambil alih perusahaan pelayaran Belanda membuat manajerial PT. Pelni tidak bekerja secara optimal dan terus merugi secara finansial. Hal ini mendorong Bapekan terlibat dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut. Metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penulis menggunakan sumber arsip, surat kabar sezaman, dan beberapa artikel majalah Departemen Perhubungan Laut sebagai sumber primer dan sekunder. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang membahas permasalahan PT. Pelni di tahun yang sama tanpa adanya campur tangan dari instansi lain, kebaruan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian masalah PT. Pelni dengan melibatkan Bapekan. Hasil temuan penelitian ini yaitu, Bapekan berperan aktif melakukan pemetaaan permasalahan di dalam tubuh PT. Pelni. Setelah melakukan pemetaan permasalahan, Bapekan merumuskan saran-saran sebagai bahan pertimbangan PT. Pelni untuk terbebas dari permasalahan yang ada. ......This article discusses the role of the State Apparatus Activity Monitoring Agency in conducting investigations into PT. Indonesian National Shipping. The lack of experience and the difficulties after taking over the Dutch shipping company made the management of PT. Pelni is not working optimally and continues to suffer financial losses. This prompted Bapekan to get involved in solving the problem. The historical method used in this research includes collecting legible sources, interpretation, and historiography. The author uses archival sources, contemporary newspapers, and several magazine articles of the Department of Sea Transportation as primary and secondary sources. Unlike the previous studies that discussed the problems of PT. Pelni in the same year without any interference from other agencies, the novelty of this research is an attempt to solve the problem of PT. Pelni involving Bapekan. The findings of this study are that Bapekan plays an active role in mapping problems within PT. Pelni. After solving the problems, Bapekan formulates suggestions for consideration by PT. Pelni to be free from existing problems.

Abstrak :
Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably.

Abstrak :
Seiring bertambahnya jumlah pelanggan listrik di Indonesia menjadikan persentase kerugian dari susut non-teknis pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) semakin besar tiap tahunnya yang menyebabkan berkurangnya keuntungan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PLN dengan membentuk tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan informasi indikasi pencurian dan kelainan maupun pemilihan manual pada pelanggan pascabayar. Namun upaya yang dilakukan PLN sejauh ini masih belum efektif dalam penentuan Target Operasi (TO) karena membutuhkan waktu yang lama dengan hasil akurasi yang kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dari data pemakaian listrik (kWh) pelanggan dalam pemodelan machine learning menggunakan algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost) menggunakan metode feature engineering dan hyperparameter tuning. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan riwayat pemakaian listrik efektif dalam pemodelan hingga tingkat akurasi mencapai 80% pada penggunaan data jam nyala dan 82% pada penggunaan data gabungan jam nyala dengan metode statistik dan bantuan hyperparameter tuning. Dengan hasil ini dapat membantu PLN untuk menentukan TO pada pelanggan pascabayar dengan lebih mudah dan efisien menggunakan teknologi machine learning. ......As the number of electricity customers in Indonesia increases, the percentage of non-technical losses in PLN (Perusahaan Listrik Negara) has been growing every year, leading to a decrease in profits. Various efforts have been made by PLN through the establishment of the Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) team based on indications of theft or abnormalities and manual selection of postpaid customers. However, PLN's efforts so far have been ineffective in determining the Operational Target (TO) due to the long time required and low accuracy. The aim of this research is to analyze the effectiveness of customer electricity usage data (kWh) in machine learning modeling using the Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algorithm with feature engineering and hyperparameter tuning methods. The results of this study demonstrate that the use of electricity usage history is effective in modeling, achieving an accuracy rate of 80% when using on/off hours data and 82% when using a combination of on/off hours data with statistical methods and the assistance of hyperparameter tuning. These findings can assist PLN in determining the TO for postpaid customers more easily and efficiently using machine learning technology.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut. ...... This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition.

Abstrak :
Penataan kota menjadi aktivitas vital dimana pemetaan, data, dan informasi yang cepat serta akurat menjadi kunci-kunci penting dalam perencanaan serta pengawasan penataan kota sehingga dibutuhkan teknologi terkini sesuai dengan Program Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 untuk Urusan Wajib, yaitu Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang. Penelitian ini ingin melihat implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi SIG dalam penataan kota di DKI Jakarta masih bersifat parsial untuk kegiatan perencanaan tata ruang serta pengendalian tata ruang yang masih menghadapi keterbatasan yang dipengaruhi faktor-faktor organisasional. ......Structuring the city is a vital activity which is quick and accurate map, data, information becomes important keys in the planning and supervision of city planning that takes the latest technology in accordance with the Work Programme 2013-2017 Jakarta Government 's Mandatory Affairs, the Program Development System Spatial information. This study wanted to see the implementation of the Geographic Information System ( GIS ). Researcher used a qualitative approach with descriptive design. Results from this study is the implementation of GIS in city planning in Jakarta are still partial to the activities of spatial planning and the control layout which is still facing limitations of organizational factors.