Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buoyancy dan elastisitas pajak merupakan salah satu ukuran kualitas suatu pajak.Buoyancy dan elastisitas pajak dapat memberikan gambaran tentang responsifitas pajak terhadap basis pajaknya. Idealnya, suatu penerimaan pajak harus meningkat seiring dengan meningkatnya basis pajak. Buoyancy dan elastisitas pajak sama-sama mengukur perubahan persentase penerimaan pajak karena perubahan basis pajak sebesar 1%. Pada buoyancy perubahan tersebut termasuk didalamnya pengaruh tax discretionary change, sedangkan dalam elastisitas pajak tidak termasuk pengaruh tax discretionary change/DTMs. Dengan demikian dalam mengukur elastisitas harus dilakukan penyesuaian data penerimaan pajak dari pengaruh Terdapat beberapa metode penyesuaian data penerimaan pajak, yaitu propotional adjustment, constant rate structure dan dummy variable. Dalam penelitian ini, digunakan dummy variable method. Estimasi buoyancy dan elastisitas pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan time series tahun 2001-2005 dan cross section 38 kabupaten/kota. Hasil estimasi buoyancy dan elastisitas semuanya memiliki nilai kurang dari satu. Hasil estimasi ini memberikan gambaran bahwa pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur merupakan jenis pajak, yang tidak buoyant dan ine/astis. Dengan kata lain, responsifitas penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terhadap basis pajaknya masih rendah. Estimasi kontribusi pengaruh DTMs terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, diperoleh bahwa kontribusi DTMs di Kabupaten Sampang jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 27,77%. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki kontribusi DTMs minus,yaitu; Kabupaten Bondowoso (-0,67%), Kabupaten Pasuruan (-0,17), Kota Blitar (-3,59%) dan Kota Mojokerto (-0,01%). Rata-rata kontribusi DTMs pada penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 2,82% dan memberikan pengaruh yang negatif hanya di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebesar -0,09. Sedangkan rata-rata kontribusi DTMs terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99%. Beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini, antara lain; perlu adanya upaya intensifikasi dalam pemungutan pajak oleh pemerintah kabupaten/kota melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak serta memperbaiki basis data objek pajak, pemerintah daerah agar meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya pemungutan pajak dan dalam pemungutan pajaknya agar dihitung berdasarkan potensi pajaknya.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Strategi yang dilihat berkaitan dengan indikator Memperluas Basis Objek Pajak dan Minimalisasi Object exemption, Penerapan Presumtive tax pada objek yang Hard To Tax, Pemanfaatan Diskresi Tarif, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Dari hasil penelitian diidentifikasi kndala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni : 1 Kendala Regulasi; 2 Kendala Implementasi; 3 Lemahnya basis data perpajakan; 4 Lemahnya koordinasi internal Pemerintah Daerah; 5 Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; 6 Keterbatasan sumber daya aparatur; dan 7 Keterbatasan kemampuan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penerapan strategi berupa Perluasan Basis Objek Pajak dan Meminimalkan object exemption, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittingi dengan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kelemahan. Sedangkan untuk Penerapan Presumtive Tax dan Diskresi Tarif berupa leveling tarif belum dilaksanakan oleh Pemda Kota Bukittinggi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengevaluasi setiap strategi yang telah dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan. ...... This research discusses problems faced by Local Government of Bukittinggi and analyzes strategies they did in optimizing their local tax revenue. Using the post positivist approach, quantitative method, and data collection using indepth interview technique. The strategies are observed related to the indicators of Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Applying Presumtive tax among the Hard To Tax objects, Utilizing Tax Rate Discretion, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency, Strengthening Monitoring and Sanction Enforcement. From the result, some problems are identified in the Local Government of Bukittinggi in optimizing the local tax revenue, which are 1 Regulation Problems 2 Implementation Problem 3 Weaknesses in Tax Data Basis 4 Weaknesses in Local Government internal coordination 5 Weaknesses in Monitoring and Sanctions Enforcement 6 Lacking in human resources and 7 Lacking in ability and disobedience of Tax Payer. Furthermore, the application of strategies such as Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency have been quite well done by the Local Government of Bukittinggi although there are still some weaknesses. Meanwhile for the Application of Presumtive Tax dan Tax Rate Discretion such as tax rate leveling have not been done by the Local Govenment of Bukittinggi. That is why, it is hoped that the Local Govenment of Bukittinggi can evaluate every strategies that have been done to increase the optimalization of the local tax revenue in the future.

Abstrak :

Abstrak :
Pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut mencapai 50% dari penerimaan sebelum di masa pandemi. Salah satu untuk mengatasi penurunan tersebut pemerintah Kota Bogor melakukan strategi optimalisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak parkir dan mengatasi penurunan penerimaan pajak parkir yang tersebut berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan selama masa pandemi Pemerintah Kota Bogor menerapkan strategi berupa Perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Untuk strategi memperkuat proses pemungutan Pemerintah Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan karena masih dalam tahap kajian. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut diantaranya: penurunan penerimaan pajak parkir, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Parkir, dan peningkatan persaingan usaha di Kota Bogor melalui penyesuaian tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Bogor. ......The decline in parking tax receipts in Bogor City during the pandemic experienced very drastic decline. The decline reached 50% of receipts before the pandemic. One of the ways to overcome this decline is the Bogor City government carrying out a strategy of optimizing parking tax revenues in Bogor City during the pandemic to increase parking tax revenues and decrease parking tax revenues on an ongoing basis. This research is a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with qualitative data techniques. The results showed that during the pandemic the Bogor City Government implemented strategies in the form of necessary basic receipts, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and increasing revenue capacity through better planning. To strengthen the voting process, the Bogor City Government has not issued a policy because it is still in the study stage. The following factors that influence the policy include a decrease in parking tax revenues, compliance and awareness of Parking Taxpayers, and business competition in Bogor City through tariff adjustments. So that these policies can optimize parking tax revenues in the city of Bogor.

Abstrak :
ABSTRAK
Besarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kepatuhan di Provinsi DKI Jakarta serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

ABSTRACT
The amount of arrears of Motor Vehicle Tax in Jakarta reflect a lack of tax compliance of Motor Vehicles. The local Government in Jakarta provide incentives in the form of administrative sanction removal for taxpayers who have tax debts and unpaid tax. This policy aims to encourage taxpayers to pay off the debt in order to optimize tax and motor vehicle tax revenue in Jakarta. Issues raised in this research is the application of administrative sanctions policy to eliminate the motor vehicle tax in relation to compliance with the motor vehicle tax and its impact on local tax revenue. This study aimed to describe the removal of tax administration sanctions policy for motor vehicle in terms of the tax compliance principle in Jakarta and the impact on local tax revenue. The method used in this research is quantitative method. The purpose of this research is descriptive using post positivist approach. Data collection techniques used is by literature study and in depth interviews. The data has been collected, analyzed using qualitative data analysis. Keywords Tax Incentive, elimination of administrative sanctions, Tax Compliance, Vehicle Tax, Local Tax Revenue

Abstrak :
Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan. ......Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan proses formulasi, faktor-faktor yang dipertimbangkan, dan hambatan dalam kebijakan penetapan target penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2014. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah adanya kenaikan signifikan terhadap besarnya target penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penetapan target penerimaan Pajak Hotel melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pembahasan tingkat eksekutif, pembahasan tingkat lesgislatif, dan pengesahan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merumuskan target penerimaan Pajak Hotel tahun anggaran 2014 adalah faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pendukung dalam proses pendataan perhitungan potensi dan adanya masalah komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan di tingkat legislatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa besarnya kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena penggunaan proyeksi penerimaan dengan asumsi keterisian seluruh kamar dan menggunakan asumsi tax gap relatif kecil sebesar 9,09. ......This research discuss about the formulation process, considered factors, and obstacles in the policy-making due to revenue target from Hotel Tax sector in Yogyakarta for the budget year 2014. This research is a descriptive one with qualitative approach. Based on the research's result, it is acknowledged that the policy-formulation process due to revenue target from Hotel Tax sector was carried out through four prominent factors which are potency analysis, executivephase discussion, legislative-phase discussion, and legislation. Considered factors in formulating revenue target from Hotel Tax sector for budget year 2014 are external and internal factors. Meanwhile, the encountered obstructions are limited supportive resources in logging process of potency calculation and communication-issue within the executive and legislative parties at legislativephase discussion. This research concludes that significant increase in revenue target from Hotel Tax in Yogyakarta for budget year 2014 was caused by improper using of assumption in analyzing Hotel Tax potencies, which was assumed by 100% occupancy rate and exceedingly low tax gap assumption that reached out to 9,09%.

Abstrak :
Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB online, dan menggambarkan evaluasi pada penerapan e-BPHTB online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan BPHTB berjalan baik dengan memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan adanya kerjasama pada pihak terkait. Penerapan e-BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat belum dipengaruhi oleh e-BPHTB online ini karena Wajib Pajak yang memanfaatkan masih sedikit dan adanya sistem approval kurang efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah dikatakan baik karena pemberian fasilitas yang dibuat oleh pemerintah salah satunya e-BPHTB. Faktor yang mendorong penerapan e- BPHTB online terbagi menjadi tiga yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi, kedua manfaat kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus, dan pandemi covid-19. Faktor penghambat pada penerapan program ini yaitu masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, sistem approval yang kurang efektif dan efisien karena masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan pada penerapan e-BPHTB yaitu terbagi menjadi dua, evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan karena tidak ada pelatihan pada pegawai pajak dan penyempurnaan aplikasi pada sistem approval. ......The DKI Jakarta government carried out tax reform by making e-BPHTB. E-BPHTB aims to simplify BPHTB tax obligations for the general public. This study was carried out to determine the driving and impeding factors in the application of e-BPHTB online, to describe the evaluation of the application of e-BPHTB online, and to analyze the application of e-BPHTB online and its impact on local tax revenue and community compliance in the DKI Jakarta province. This research was conducted using qualitative methods. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of the supervision policy of BPHTB is running well by providing supervision to taxpayers with the cooperation of related parties. The application of e-BPHTB to local tax revenues and public compliance has not been affected by this online e-BPHTB because taxpayers who use it are still few and the approval system is less effective and efficient. The level of public trust has been said to be good because of the provision of facilities made by the government, one of which is e-BPHTB. The factors that encourage the application of e-BPHTB online are divided into three, namely the development of the times towards technology, the second is the convenience benefits felt by taxpayers and tax officials, pandemic covid-19. The inhibiting factors in implementing this program are people who are still unfamiliar with technology, the approval system is less effective and efficient because it still requires human resources in its operation, and the lack of quality human resources. The level of success in the implementation of e-BPHTB is divided into two, evaluation of the competence of human resources which is still lacking in knowledge because there is no training for tax employees and improvement of applications on the approval system.