Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan tidak dapat terus menerus mengharapkan pembiayaan dari keuangan negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah melalui pengelolaan aset yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan BLU setiap tahunnya meningkat seiring terus bertambahnya jumlah satker yang ada, penerimaan tersebut masih perlu dilakukan pengawasan dan transparansi yang lebih baik, hal ini dikarenakan masih ada satker yang belum melaporkan penerimaan BLU dengan benar yang mereka dapatkan ke negara.

---

Hospital health care providers as an institution can not continue to expect funding from the state to improve the quality of services provided. Therefore, one way that can be taken by the Hospital of the Ministry of Health is through the management of its assets.

Based on Government Regulation No. 23 of 2005, Public Service Agency (BLU) is a government agency established in the environment to provide services to the community in the form of supply of goods and / or services being sold for profit and without priority in its activities based on the principles of efficiency and productivity.

The results showed that each year BLU revenue continues to increase with the increasing number of work units that exist, revenue is still needed supervision and greater transparency, this is because there is still work units that have not been reported revenues BLU correctly they get to state."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."