Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PPAT adalah mitra dari BPN tetapi tidak termasuk dalam kategori pegawai kantor pertanahan sehingga PPAT tidak menerima gaji setiap bulan hanya penghargaan, penghargaan yang dimaksud yaitu pemberian uang jasa yaitu paling besar 1% dari nilai transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PJPPAT. Pada tahun 2021 Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 33 tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pembuatan Akta yang membagi nilai dari 1% itu menjadi 4 bagian. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, mengenai pengaturan tarif uang jasa dan sanksi terhadap Permen ATR/BPN No. 33 Tahun 2021, dan kedua, mengenai pelaksaan sanksi apabila PPAT melanggar aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini pertama, menganalisis pengaturan besaran uang jasa pembuatan akta PPAT secara lebih jelas karena adanya klasifikasi yang sudah diatur dalam Permen tersebut dan Permen ini juga menyebutkan pengaturan sanksi yang menyatakan apabila seorang PPAT melanggar ketentuan terhadap uang jasa maka sanksi pelanggaran yang dikenakan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan. Kemudian yang kedua, mengenai penerapan pelaksanan sanksi aturan Permen ATR/BPN No. 33 Tahun 2021 melewati prosedur teguran dan peringatan dan langsung pada pemecatan sementara, prosedur pemberhentian atau pemecatan tidak diatur secara rinci di dalam Permen No. 33 Tahun 2021, sedangkan dalam Kode Etik IPPAT apabila seorang PPAT melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya yang dengan kewajiban PPAT maka ia melanggar juga Kode Etik, maka tata cara pemberian sanksi dapat menggunakan aturan Kode Etik. ......Land Deed Making Officers (PPAT) is a partner of BPN but is not included in the category of land office employees so that PPAT does not receive a salary every month only awards, the award in question is the provision of service money, which is a maximum of 1% of the transaction value as stipulated in the provisions of Article 32 paragraph (1) of PJPPAT. In 2021 the Minister of ATR/BPN issued a regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning/Head of the National Defense Agency Number 33 of 2021 concerning Deed Making Services Money which divides the value of the 1% into 4 parts. There are 2 (two) formulations of problems in this study, namely first, regarding the regulation of service money rates and sanct ions against the Minister of ATR/BPN Regulation No. 33 of 2021, and second, regarding the implementation of sanctions if PPAT violates these rules. The research method used is normative juridical with explanatory research typology. The results of this study first, analyze the regulation of the amount of service money for making PPAT deeds more clearly because of the classification that has been regulated in the Regulation and this Regulation also mentions sanctions arrangements that state that if a PPAT violates the provisions for service money, the violation sanctions imposed are in the form of temporary suspension for a maximum of 6 months. Then the second, regarding the application of sanctions for the regulation of the Minister of ATR /BPN Regulation No. 33 of 2021 through reprimand and warning procedures and directly on temporary dismissal, the procedure for dismissal or dismissal is not regulated in detail in Regulation No. 33 of 2021, while in the IPPAT Code of Ethics if a PPAT violates other statutory provisions that with the obligations of the PPAT then he also violates the Code of Ethics, then the procedure for sanctioning can use the rules of the Code of Ethics.

Abstrak :
Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda karena peraturan yang mencakup hal tersebut juga berbeda. Pada praktiknya, kerap ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan seorang PPAT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengingat bahwa seorang Notaris yang merangkap sebagai PPAT merupakan satu subjek hukum yang sama tetapi menjalankan jabatan yang berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan hukum penerapan sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian akan berupa penelitian deskriptif analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisa permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang terkait.

---

The Notary Supervisor Council has the duty and authority to supervise and guide the Notary. The supervision and guidance is related to supervision of behavior and implementation of the Occupation of Notary. Based on the provisions of the legislation, a Notary may concurrently act as an PPAT. The implementation of the Occupation of Notary and PPAT is different because the regulations covering this matter are also different. In practice, errors are may occurs for PPAT to implement their duty, which is then followed up with examination by the Notary Supervisor Council. This of course raises a debate considering that a Notary who concurrently serves as a PPAT is one of the same legal subject but runs a different occupation. So that raises the question of how the legal validity of the law enforcement for Notary who concurrently as PPAT by the Notary Supervisory Board of Notaries and how the legal protection of the PPAT in carrying out his occupation. This research is in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used is a qualitative method, with the type of data used in this study is secondary data obtained through library research. The results of the study will be in the form of analytical descriptive research which describes the problems that occur by analyzing problems which are then linked to legislation and legal theory and the implementation of related positive laws.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat umum, yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi masyarakat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang kali. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk masyarakat masih kurang dan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan efek jera bagi Notaris, hal itu terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H. Disarankan untuk lebih meningkatkan sanksi yang ada supaya memberikan efek jera dan melibatkan masyarakat di dalam susunan Majelis Pengawas demi memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds for the benefit of the general public, who in carrying out their duties are supervised by the Notary Supervisory Board. The purpose of this study is to determine the extent of legal protection for the community and the application of sanctions to Notaries who commit violations repeatedly. This research is normative juridical because in examining the existing problems studied based on legal material or regulations that have to do with research material through library research to obtain secondary data. The results of the study indicate that legal protection for the community is still lacking and the application of sanctions by the Regional Supervisory Board does not provide a deterrent effect for Notaries, this is evidenced by the violations committed repeatedly by the Notary Netty Maria Machdar, S.H. It is recommended to further increase existing sanctions in order to provide deterrent effects and involve the community in the composition of the Supervisory Board in order to provide more legal protection to the community.

Abstrak :
Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan isi akta yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor:X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sudah melakukan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi telah diatur dalam undang-undang, hanya saja Notaris tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.

---

Foundation can be defined as a legal entity having separate assets and with basic principles of the State, aimed at public interests in the social, religious and humanitarian fields, and not for profit. Notary Public is a public official who draws up a Deed of Establishment and a Deed of Amended Articles of Association of the Foundation based on Law concerning Foundation as well as laws and regulations concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics (hereinafter referred to as the Code of Ethics). However, in practice, there were some Notaries Public who drew up deeds without being in compliance with Law concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics, and they were not afraid of being subject to sanctions which would be imposed on them because they inflicted loss to either party. This study is intended to learn about the Notary Publics responsibility for drawing up a Deed of Meeting Resolutions and the imposition of sanctions on the Notary Public concerned in relation to the contents of the Deed of the HKBP Foundation failing to be in accordance with the Decision Letter of the HKBP Advisory Board Meeting (Rapat Dewan Pembina) as contained in Decision Letter of the Notary Supervisory Board of the Province of Special Capital Region of Jakarta Number 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019. It is a normative legal study because it analysed the issues based on materials of laws and regulations which were relevant to the study materials through literature in order to gain secondary data. The study results indicate that the Notary Public has performed their responsibility based on the provisions of drawing up of a Deed of Meeting Resolutions and the Notary Public concerned was not proven of violating any provisions of Law concerning Notary Publics Profession nor Code of Ethics so that no sanctions can be imposed on the Notary Public concerned.

Abstrak :
Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris "R.S.B", di Kota Depok, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris "R.S.B". dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris kepada Notaris "R.S.B", sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Code of Ethic Notary is all method of moral becoming guidance in running Notary occupation. Scope Code of Ethic Notary apply for all member bevy of Ikatan Notaris Indonesia organization (INI). Ikatan Notaris Indonesia play important role in straightening of execution of Code of Ethic Notary, passing Honorary Council which have duty do observation of execution of Code of Ethic Notary. Code of Ethic Notary always relate to Law Occupation Notary because both is an unity taken as guidance to all Notaries in running his occupation. Notary conducting collision to Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary will be sanctioned pursuant to which have been specified. One of the conducted by collision is Notary in running the occupation of is collision in the case of making of act, among others is to make act loading spurious description in it. Collision like that can be seen in case collision of Code of Ethic and Law Occupation Notary conducted by Notary "R.S.B", in Town of Depok, which of collision which the was conducting of Notary "R.S.B" sanctioned as according to provisions in Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary as in the reality in Decision Ceremony Supervisor Center Notary of 03 June 2009 Number 06/B/Mj.PPN/2009. However writer have a notion that applying of sanction which in giving Ceremony Supervisor Center proportional is not with loss suffered by rapporteur side, ceremony Supervisor of Center Ought to drop more coherent sanction namely cessation disrespectfully from Notary occupation to Notary "R.S.B" as according to provisions in Law Occupation Notary.