Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alasan dan tujuan penulisan ini adalah membantu menambah pengertian tentang Prinsip Akuntansi Indonesia, Koperasi dan Pernyataan nomer 3 tentang Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Prinsip Akuntansi Indonesia merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan diungkapkan secara garis besar saja. Prinsip yang memerlukan penjabaran lebih lanjut diatur dalam "pernyataan" tersendiri.Pernyataan nomer 3 tentang Standar khusus Akuntansi Untuk Koperasi. disusun dengan memperhatikan karakteristik koperasi Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip akuntansi khusus untuk koperasi adalah adanya pemisahan perlakuan akuntansi an tara transaksi anggota dan bukan anggota. Perlakuan akuntansi untuk bukan anggota sarna dengan perlakuan pada badan usaha lain yaitu berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia sedangkan untuk transaksi dengan anggota perlakuannya berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas semakin maraknya keberlakuan dan penerapan hukum Islam didalam ranah ekonomi yang kemudian berimbas pada peningkatan transaksi syariah. Transaksi mana kemudian dituangkan dalam akta otentik sebagai perlindungan hukum bagi para pihak mengingat sifat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembentukan akad syariah, bagaimanakah urgensi pemahaman notaris mengenai prinsip hukum perikatan Islam pada pembuatan akta notariil yang berprinsip syariah dan bagaimanakah kesesuaian pengaturan formalitas keabsahan akta notaris berdasarkan Undang- undang Jabatan Notaris dengan ketentuan hukum perikatan Islam yang mengatur prinsip syariah dalam bertransaksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan akad syariah dan bahan hukum sekunder dengan meneliti buku-buku dan tulisan para ahli hukum syariah serta dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh adalah akad murabahah merupakan pajanjian jual-beli berdasarkan prinsip syariah antara para pihak dimana letak perbedaan utama adalah tidak terdapatnya unsur riba jika dibandingkan dengan jual-beli dengan pembayaran mengangsur konvensional. Pengetahuan Notaris tentang prinsip dasar akad syariah berdasarkan hukum Islam sangat penting dalam pembentukan akta, untuk itu Notaris harus senantiasa memperbaharui pengetahuan untuk memenuhi kompetensi dalam menjalankan jabatannya.

---

Abstract
This thesis explores the validity and the increasingly widespread application of Islamic law in the Indonesian economic sphere, which then boosted up on the improvement of Islamic transactions. Some of the transactions which then poured in an authentic deed as a legal protections for the parties given the nature of authentic deed that are the strongest and fullest written evidence amongst all. The root of the problem to be discussed is how the principles of sharia underlay in Islamic contract, how is the urgency of public notary?s knowledge on Islamic legal principles in making of sharia deed, and how is the compability between the sharia principled on governing transactions and the formality deed arrangements under the certitude of Undang-undang Jabatan Notaris. Research carried out by using a library research methods, ie by collecting data through primary legal materials such as act and govanment policies relating to the contract law of sharia, the secondary materials is by examining the books and writings from Islamic jurists and also complemented along with the interviews with informant. The conclusion is, that murabahah is a buy-sell agreement based on sharia principles between the parties where the main diference from the conventional one-is in the absence of usury element. Public Notary?s knowledge about the basic principles of contract law based on Islamic sharia is very important especially in the formation of sharia deed, for that the notary must constantly updating the knowledge to meet the competence in his/her functional position.

Abstrak :
Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan efektif disarankan agar dilakukan pre notification dengan melakukan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mewajibkan XL memberikan laporan perkembangan pasar, produk dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan uang dilakukan oleh XL maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999. Setelah pengambilaihan saham sampai dengan saat ini, XL hanya menguasai 30% (tiga puluh tiga persen) pangsa pasar selular di Indonesia. Namun terjadi peningkatan konsentrasi pasar setelah pengambilalihan saham, sehingga terdapat potensi terjadinya coordinated effect pasca pengambilalihan saham. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap perkembangan industri selanjutnya untuk mencegah timbulnya praktek persaingan usaha yang tidak sehat di dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia. ......Different from the merger,the acquisition of shares does not cause the other party broke up as a legal entity. The companies that are involved in the acquisition, legally still stands and operates independently, but there has been a transfer of control by the acquirer. Axis taken over by XL through post merger notification, in order to be effective, it is suggested that the process of mergers and acquisitions is done by pre-notification process which required amandement of the Act No. 5 of 1999. The Commission believes that in this case is XL must report market developments, products and rates every 3 (three) months for a period of 3 (three) years. If in the future there are anti-competitive behavior made by XL or it subsidiary, then the behavior is not excluded from the Act No. 5 of 1999. After the acquisition up to this time, XL only has a 30% (thirty three percent) of shares of the mobile market in Indonesia. However, there is an increase in market concentration after the acquisition, so there are potential for coordinated effects to occur after takeover. Therefore, the oversight to the development of the next industry practice to prevent unhealthy competition in the mobile telecommunications industry in Indonesia is necessary.

Abstrak :
Aktivitas urbanisasi merupakan salah satu penyebab perkotaan menjadi padat yang mengakibatkkan terjadinya perkembangan kawasan di perkotaan sehingga terciptanya urban sprawl. Konsep TOD merupakan konsep yang sesuai untuk mengatasi urban sprawl. Halte Integrasi CSW ASEAN, sebagai bagian dari konsep TOD, menjadi pusat perhatian yang dianggap berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan kawasan di sekitarnya. Meskipun telah ada peraturan dan panduan terkait pengembangan TOD, belum ada pembahasan mendalam mengenai prinsip transit di Halte Integrasi CSW ASEAN dan kawasan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip transit dalam perencanaan dan pengembangan kawasan berbasis TOD pada Halte Integrasi CSW ASEAN dan kawasan di sekitarnya serta mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip transit di Halte Integrasi CSW ASEAN dan kawasan di sekitarnya. Metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan metode survei menggunakan kuisioner yang disebarkan secara online dan studi penelitian komparatif dengan memilih kawasan lain sebagai perbandingan studi kasus serta penelitian kebijakan yang mempelajari penerapan kebijakan prinsip transit di Halte Integrasi CSW ASEAN. Adapun hasil dan saran dari penelitian ini adalah evaluasi kinerja halte integrasi CSW menunjukkan perkembangan prinsip transit telah diterapkan, penelitian membuktikan bahwa keberadaan halte integrasi CSW ASEAN berdampak pada pengembangan TOD di sekitarnya, kontribusi halte integrasi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan dukungan terhadap infrastruktur di sekitarnya menjadi faktor penting dalam menilai dampak positif pada lingkungan sekitar dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi umum dan persepsi terhadap fasilitas halte integrasi menjadi tolok ukur penting untuk mengukur penerimaan dan keberlanjutan penerapan prinsip transit. ......Urbanization activities are one of the causes of cities becoming congested, which results in the development of urban areas, resulting in the creation of urban sprawl. The TOD concept is a suitabel concept to overcome urban sprawl. The ASEAN CSW Integration Stop, as part of the TOD concept, is a center of attention which is considered to play an important role in increasing accessibility and supporting the development of the surrounding area. Even though there are regulations and guidelines regarding TOD development, there has been no in-depth discussion regarding transit principles at the ASEAN CSW Integration Stop and the surrounding area. The aim of this research is to analyze the application of transit principles in TOD-based regional planning and development at the ASEAN CSW Integration Bus Stop and the surrounding area as well as evaluating supporting and inhibiting factors in the application of transit principles at the ASEAN CSW Integration Bus Stop and the surrounding area. The data analysis method used is a descriptive research approach with a survey method using questionnaires distributed online and comparative research studies by selecting other regions as case study comparisons as well as policy research studying the implementation of transit principle policies at ASEAN CSW Integration Bus Stops. The results and suggestions from this research are that the performance evaluation of the CSW integration bus stop shows that the development of transit principles has been implemented. The research proves that the existence of the ASEAN CSW integration bus stop has an impact on the development of TOD in the surrounding area, the contribution of the integration bus stop to local economic growth and support for the surrounding infrastructure are factors important in assessing the positive impact on the surrounding environment and the level of community participation in the use of publik transportation and perceptions of integrated bus stop facilities are important benchmarks for measuring the acceptance and sustainability of the implementation of transit principles.

Abstrak :
Penulisan tesis ini didasari pada peningkatan belanja konsumen yang kemudian menggunakan pembiayaan kredit dari Bank atau suatu lembaga pembiayaan. Berkembangnya masa yang membuat juga berkembangnya syarat yang bisa melindunggi secara hukum pihak kreditur dan debitur. Bank membuat syarat agar perjanjian kredit nya bisa terlaksanakan, maka memberikan syarat khusus dalam perjanjian tersebut untuk debitur menjadi nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Bentuk dari asuransi tesebut yaitu asuransi jiwa kredit. Pada asuransi jiwa kredit, ada terdapat bank’s clause yang menyatakan bahwa pihak bank yang akan menerima manfaat dari debitur atau tertanggung ketika mengalami risiko yang dipertanggungkan yang menyebabkan kematian. Tujuan dari klaim yang akan diberikan tersebut sebagai pelunasan pembayaran sisa pertanggungan. Namun, pada kenyataannya banyak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung melalui ahli waris nya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Alasannya karena selama proses underwrirting, tertanggung tidak bertikad baik sempurna. Melakukan pelanggaran dengan menyembunyikan keadaan kesehatan tertanggung serta tidak menyatakan yang sebenarnya mengenai riwayat yang sudah diderita oleh tertanggung. Maka dalam penulisan penelitian ini, penulis ingin menganalisa terkait batasan alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit karena pelanggaran utmost good faith. Menganalisa dari peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Serta melakukan analisa melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu Putusan Nomor 1489/K/Pdt/2017. ......The writing of this thesis is based on an increase in consumer spending which then uses credit financing from a bank or a financing institution. The development of the times has also led to the development of conditions that can legally protect the creditors and debtors. The bank makes conditions so that its credit agreement can be implemented, then provides special conditions in the agreement for the debtor to become a customer in an insurance company. The form of insurance is credit life insurance. In credit life insurance, there is a bank's clause which states that the bank will receive benefits from the debtor or insured when experiencing an insured risk that causes death. The purpose of the claim that will be given is to pay off the remaining coverage. However, in reality, many claims submitted by the insured through his heirs are rejected by the insurance company as the insurer. The reason is because during the underwrirting process, the insured is not in perfect good faith. Committing a violation by hiding the insured's health condition and not stating the truth about the history that has been suffered by the insured. So in writing this research, the author wants to analyze the limitations on the reasons for rejecting credit life insurance claims due to violations of utmost good faith. Analyzing from the applicable laws and regulations. Available in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and POJK Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies. As well as analyzing through legal considerations by the Panel of Judges in a Decision Number 1489/K/Pdt/2017.