Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukan pemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanan dengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedur penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yang mempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIA pelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yang berbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telah memiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabila melakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagai pelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanya dilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengan negara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by the Indonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vessels committed IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and procedures for sinking foreign fishing vessels both based on international law and national law. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach and descriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such as Argentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policies with Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though the technical implementations are different. The actions taken by Indonesia and these countries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982. Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as the implementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the special measures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters, archipelagic waters and territorial seas because there are still many Indonesian EEZ boundaries that have not been agreed with other countries.