Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan banyaknya potensi ancaman keamanan dan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di laut yang melahirkan banyak instansi dengan kewenangan yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nara Sumber adalah pejabat dan prajurit Satuan Patroli Satrol Lantamal III. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Ada beberapa instansi penegak hukum di laut yang mempunyai kewenangan hampir sama dan masing masing mempunyai payung hukum dan Satgas Patroli kapal seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai, Bakamla, KPLP dan KKP. Dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari adanya kendala yang ada dalam intern maupun ektern. Diperlukan upaya-upaya seperti optimalisasi peran Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut melalui perbaikan sarana prasarana, meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan anggaran. Ada upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut, harmonisasi hukum dan pembentukan Coast Guard.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of the rule of law in order to safeguard maritime security implemented by Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut are faced multitude potential security threats and the existence of overlapping regulations in the sea which gave birth to many agencies with the authority of the same. In this study the author uses deskriptif and preskriptif analysis with kualitatif approach. A resource person is officials and soldiers of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut. Data capture technique used is to do in depth interview, obervations and study of litarature. There are a few instances of law enforcement on the sea that has almost the same authority and each have a legal umbrella and task force patrol ships such as the TNI Angkatan Laut, Polairud, KPLP, Bea Cukai, Bakamla and KKP. In carrying out law enforcement activities by the Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut is inseparable from the existence of the obstacles that exist in the intern or ektern. Such efforts are necessary to optimize the role of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut through improvementes to infrastructure, improve the quality of human resources and the increase in the budget. There have been attempts to do such as improve coordination between law enforcment agencies in the sea, harmonization of law and the establishment of the Coast Guard.

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap negara berdasarkan kedaulatannya memiliki berbagai cara atau dalam hal ini, sistem yang dibentuk untuk melindungi kedaulatan tersebut serta kepentingan nasionalnya, khususnya di laut. Setidaknya dikenal tiga jenis sistem penegakan hukum di laut, yakni sistem Single Agency Multi Tasks, sistem Multi Agency, dan sistem Three Tier Coastal Security. Ketiga sistem tersebut memiliki cirinya masing- masing, yang paling jelas dapat dilihat adalah jumlah instansi yang melakukan fungsi penegakan hukum di laut dan bagaimana penunjukan instansi utama yang melakukan fungsi tersebut. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan, secara umum negara yang menerapkan sistem Single Agency Multi Task memiliki satu instansi utama penegak hukum di laut, sistem Multi Agency tidak memiliki instansi utama penegak hukum di laut, dan sistem Three Tier Coastal Security sesuai namanya memiliki tiga instansi utama penegak hukum di laut.

---

ABSTRACT
Each states, based on their sovereignty, has different ways or in this case, different system formed to protect their sovereignty and national interests, especially at the sea. There are at least three types of maritime law enforcement systems: the Single Agency Multi Tasks system, the Multi Agency system, and the Three Tier Coastal Security system. These three systems have their respective characteristics, which can be identified from the number of agencies with maritime law enforcement functions and the appointment of apex bodieswith said functions. Based on the normative and juridical research that has been done, in general, stateswith the Single Agency Multi Task system has one apex body with maritime law enforcement functions, the Multi Agency systems does not have any apex bodies with said functions, and the Three Tier Coastal Security system, as the name suggests, has three apex bodies with maritime law enforcement functions.

Abstrak :
Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) adalah fenomena global yang secara terus-menerus menimbulkan ancaman besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, dan itu terjadi tidak hanya di dalam yurisdiksi nasional tetapi juga di laut lepas. Skala penangkapan ikan IUU di laut lepas semakin kuat, mengingat fakta bahwa laut lepas adalah daerah yang sangat luas yang tidak tertutup, dengan pengawasan, pemantauan, dan penegakan yang lemah. Situasi ini memfasilitasi praktik penangkapan ikan ilegal untuk terus terjadi tanpa intervensi. RFMO sebagai organisasi regional yang menangani isu-isu mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas menjadi salah satu platform terkuat dalam menegakkan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan IUU fishing. Namun, konservasi dan pengelolaan RFMO harus diikuti oleh kemauan dan komitmen serius dari anggota dan non-anggota untuk mematuhi dan menerapkan langkah-langkah yang diadopsi oleh RFMO tertentu. Jika instrumen dan langkah-langkah hukum internasional yang diadopsi oleh RFMO dilaksanakan secara konsisten dan efektif, masalah IUU memancing di laut lepas dapat diselesaikan. ......Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is a global phenomenon that continually poses a major threat to the sustainability of fisheries resources, and it occurs not only in national jurisdictions but also in the high seas. The scale of IUU fishing in the high seas is getting stronger, given the fact that the high seas is a vast area that is not covered, with weak supervision, monitoring and enforcement. This situation facilitates illegal fishing practices to continue to occur without intervention. RFMO as a regional organization that handles issues concerning the conservation and management of open sea fisheries is one of the strongest platforms in enforcing measures to prevent, hinder, and eliminate IUU fishing. However, conservation and management of RFMO must be followed by a serious willingness and commitment from members and non-members to comply with and implement the steps adopted by certain RFMO. If the instruments and international legal measures adopted by RFMO are implemented consistently and effectively, the problem of IUU fishing in the high seas can be resolved.