Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notans. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ......The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights o f the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the - Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatoiy bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiaiy legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties.but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notaiy Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notaiy Public concerning period of the Company's legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Bentuk penyetoran modal merupakan bagian dari anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam kasus PT X, pada akta pendiriannya disebutkan salah satu pendiri PT X, yakni PT Y, melakukan penyetoran modal dalam bentuk uang tunai. Padahal dalam pelaksanaannya, selain dalam bentuk tunai penyetoran saham juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi PT X dan PT Y membuat akta konfirmasi di hadapan notaris. Isi dari akta tersebut adalah pernyataan konfirmasi dari PT X dan PT Y bahwa penyetoran modal yang dilakukan PT Y pada saat pendirian PT X selain dilakukan dalam bentuk tunai juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana aspek hukum perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan proses penyetoran modal yang dilakukan dengan akta konfirmasi dan bagaimana peran notaris terkait adanya perbedaan bentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatas dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan bentuk penyetoran modal tidak dapat dilakukan dengan akta konfirmasi, melainkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham karena perubahan terhadap bentuk penyetoran modal merupakan perubahan anggaran dasar.

Abstrak :
Pertumbuhan yang semakin pesat juga mengakibatkan persaingan yang semakin berat dan rumit sehingga pelaku bisnis dalam mengambil keputusan juga membutuhkan saran dan konsultasi sebelum mengambil keputusan baik itu dalam bentuk marketing, perjanjian, atau lain-lainnya yang nantinya dinyatakan dalam akta notariil. Persaingan yang semakin ketat tersebut membuat notaris semakin gencar dalam mempromosikan jasanya, dan terkadang metode dan cara yang digunakan melanggar baik itu kode etik maupun Undang-undang Jabatan Notaris. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat melalui biro jasa, berhubungan dengan adanya jasa perantara atau biro jasa yang menawarkan klien yang ingin membuat perjanjian atau akta kepada notaris, dan juga akan membahas tentang sejauh mana pertanggungjawaban biro jasa dalam perjanjian atau akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengawasan Notaris perlu ditingkatkan dan pengaturan tentang penggunaan biro jasa harus ditinjau lebih lanjut untuk mencegah terjadinya hal yang sama dikemudian hari, sehingga dalam melaksanakan jabatannya notaris tetap berpegang kepada kode etik notaris dan Undang Undang Jabatan Notaris serta tetap menjaga harkat dan martabat yang selama ini dijaga oleh notaris notaris sebelumnya.

---

The fast growth also make the competion heavier and complicated that makes people and corporate need advice and have to consult first in order to take actions in terms of marketing, contract, or others that will be state in agreement made by notary. The tight competion makes notary more fierce in order to promote their services, and sometimes using bad method that breaks the law and code of conduct. This thesis discusses the legal impact from a corporate legal act that was made by a service agency related to a service agency who offers clients that would make a pact or legal act to notary, and also review how far the responsibility of notary and the service agency in that pact or legal act. This study is a qualitative research with a prescriptive design. The results of this research suggest that the notary supervision must be tightened and the arrangement of using a service agency must be made with a serious review so that an event like this will be prevented so that notary will perform it?s duty with hold the code of conduct and official notary law and also keeping the notary honor and integrity that had always been done by notary before us.

Abstrak :
Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang. ......The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris beranggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga yang masuk dalam kategori sanksi perdata, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris. Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemapuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penananaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing.

---

This thesis discusses Notary’s responsibility of the deed of establishment as a Limited liability company with foreign investment facilities which not translated by an official translator. The main problem is the legal consequences of the deed of establishment of a Limited Liability Company with foreign investment facilities that are not translated by the official translator and the responsibility of the Notary to the deed which has the power of proof as a deed under the hand. This study uses normative juridical research methods with analytical descriptive research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document studies and subsequently analyzed qualitatively. The result of the study stated that the legal consequences of this event are the deed is voidable, and only has the power of proof as a privately made deed. Therefore the Notary is responsible for fulfilling all claims of the complainants who suffer losses in the form of costs, compensation and interest included in the category of civil sanctions, and for such negligence Notary may be subject to tiered administrative sanctions form the Notary Supervisory Board. The author suggests, if the Notary does not understand the language used by the parties, the Notary should present an official translator appointed by the Notary or the official translator brought by the parties, to face the times, the Notary and the candidates of Notary should enrich themselves by developing their ability to master the universal language, and if the process of establishing a Foreign Investment Limited Liability Company is carried out at the Investment Coordinating Board, the Investment Coordinating Board should provide services or employ the Sworn Translators to facilitate language limitations in fulfil the needs of foreign investors.

Abstrak :
Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersilat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan. ......Court decision that States do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offact finding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of Capital deposit as stated or govem in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court.

Abstrak :
ABSTRAK
Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat teijadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

ABSTRACT
Court decision that states do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notaiy to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may aifect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offactfinding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of capital deposit as stated or govern in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notaiy responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana pelanggaran tersebut merugikan klienklien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri. ......This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a yuridist normative method. Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and made his wherebouts unknown. At that time, Notary X?s client was waiting for the outcome of an Approval from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation. Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report to the Court. Besides that, with the establihment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a right to give a recomendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the application and Majelis Pengawas Notaris can give a recomendation letter to the founder to apply the application of approval themselves.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACT
Abstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesional terhadap klien yang membuat akta pendirian perseroan. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat itikad tidak baik dari klien yang datang menghadap dan memperlihatkan identitas palsu kepada Notaris. Identitas tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku. KTP tersebut tidak berlaku karena klien yang bersangkutan telah menjadi Warga Negara Asing (WNA) dengan memiliki paspor Warga Negara Singapura. Namun klien yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Notaris bahwa ia sudah menjadi WNA. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham serta tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta pendirian tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif  analitis. Hasil penelitian menunjukkan akta pendirian Perseroan Terbatas mengandung unsur pemalsuan Subjek hukum pemegang saham sehingga akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum. Akta Pendirian yang yang cacat hukum akan menjadi akta dibawah tangan karena telah terjadi degradasi kekuatan pembuktian akta autentik. Akibatnya akta tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 7 ayat (1) UUPT. Sehingga semua perbuatan hukum serta hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan akta pendirian perseroantersebut dinyatakan batal/tidak sah dan keadaan para pihak dalam akta pendirian perseroan dipulihkan dalam keadaan sebelum akta dibuat. Notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) UUJN. Notaris dapat bertanggung jawab secara perdata dan administratif atas batalnya akta pendirian perseroan jika ternyata lalai menjalankan jabatannya. ......This thesis discusses the Cancellation of the Establishment of a Limited Liability Company Based on Falsification of the Legal Subject of Shareholders. In terms of making and signing authentic deeds, notaries should always prioritize the principles of prudence and professionalism towards clients who make the companys deed of incorporation. This is possible if there is bad faith from the client who comes to the notary and shows a false identity. This identity is a valid Identity Card (KTP). The KTP is not valid because the client in question has become a foreign citizen (WNA) by holding a Singapore citizen passport. However, the client in question did not inform the notary that he had become a foreigner. The issues raised in this study are regarding the Cancellation of the Establishment of a Limited Liability Company based on Falsification of the Legal Subject of Shareholders and the responsibility of the Notary for the cancellation of the deed of establishment. To answer these problems, this study uses a normative juridical research, with a descriptive analytical typology. The results showed that the Deed of Establishment of a Limited Liability Company contained elements of forgery. The legal subject of shareholders so that the deed of incorporation of the company became legally flawed. A deed of establishment that is legally flawed will become a deed under hand because there has been a degradation of the evidentiary power of the authentic deed. As a result, the deed is null and void because it does not comply with the elements of Article 7 paragraph (1) of the Company Law. So that all legal actions as well as rights and obligations obtained based on the deed of establishment of the company are declared null and void and the condition of the parties in the deed of establishment of the company is restored in the state before the deed was drawn up. The notary has carried out his obligations in accordance with Article 16 paragraph (1) and paragraph (7) UUJN. Notary public can be responsible civil and administratively for the cancellation of the companys deed of establishment if it turns out that he has neglected to carry out his position.