Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian yayasan oleh orang asing menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersamasama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diundangkan bulan September tahun 2008 yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Permasalahan pokok mengenai syarat atau kriteria orang asing selaku pendiri atau sebagai organ yayasan dalam pembuatan akta notaris mengenai pendirian yayasan di Indonesia dan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari sudut jenisnya, adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder. Dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dengan cara mengamati penerapan ketentuanketentuan hukum tersebut dalam praktik dan melakukan wawancara dengan para narasumber. Dalam Undang-Undang mengenai Yayasan dimungkinkan bagi orang asing mendirikan Yayasan dan menjadi anggota dalam organ Yayasan dengan syarat mempunyai Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) sebagai syaratnya. Peran Notaris dalam Pendirian Yayasan oleh Orang Asing yakni dalam pembuatan akta pendiriannya hingga mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Foundation is corporation which consists from asset which divided and utilized to reach specific purpose in social, religion, and human aspect, which hasn’t members. Establishing foundation by foreigner based on Law Number 16 Year 2001 juncto Law Number 28 Year 2004 about Foundation. Foundation which established by one or more by divide as partial of asset from builder, as early asset. Establishing such Foundation is accomplished by notary act which made in Indonesia language. In case about Foundation which established by foreigner or together with foreigner, about terms and provision of such Foundation is regulated in Government Regulation Number 63 Year 2008. Main problems about terms or criteria of foreigner as establisher or as Foundation organ in making notary act to establishing foundation in Indonesia and Notary role in making Act of Foundation which established by foreigner to obtain ratification from Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia. Research is performed, is viewed from its type, that library research which normative juridical in nature, research which more focused on secondary data. Continued by research to primary data by observe application such law provisions in practical and interviews by informant. In Law about Foundation is possible for foreigner which establish and become as member in Foundation organ by provision must own Temporary Living Permit Card (KITAS) as its provision. Role of Notary in Establishing of Foundation by Foreigner especially in Making its establishing act until obtain ratification by Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia.

Abstrak :
Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notans. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ......The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights o f the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the - Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatoiy bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiaiy legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties.but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notaiy Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notaiy Public concerning period of the Company's legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris X dalam pembuatan 2 (dua) akta pendirian perusahaan atas nama perusahaan yang sama dengan susunan kepungurusan yang sebagian berbeda. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris X terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum sebagaimana terbukti dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian Perusahaan atas nama perusahaan yang sama adalah terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris X tetap dianggap sah dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui pengadilan sedangkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tetap sah karena telah memenuhi persyaratan administratif yang diatur oleh Departemen Hukum dan HAM dan telah mendapatkan pengesahan mengenai status badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM. ......This thesis discusses about the misconduct of Notary Code of Ethics committed by a notary public. Notary X in the creating of two deed of establishment on behalf of the same company with the management of some different arrangement. This research is the study of law with the normative nature of descriptive evaluative research. The result of this study is that the Notary X has proven careless in performing his duty and responsibility as a Notary which is not fulfilling the interest of both parties in a legal act, as evidenced by the Central Supervisors Assembly of Notary No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 and the legal consequences of the two companies on behalf of the same company on the Establishment Deed PT. X No. 12 was made before Notary X is still considered valid and may be canceled or cancellation requested through the courts while the deed of establishment of PT. X No. 13 remain in force through legal entity administration due to the decision of minister concerning legalization of company as a legal entity.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Bagaimana dampak dari pembangunan SPBU di daerah Pemukiman terhadap nilai jual tanah dan apakah PTUN dapat ikut mengawasi keberadaan SPBU. Penelitiannya bersifat yuridis-normatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan SPBU didaerah pemukiman akan berdampak terhadap nilai jual tanah karena calon pembeli property atau tanah akan mempertimbangkan telah terjadinya pencemaran terhadap air, pencemaran tanah, pencemaran udara, serta kekhawatiran akan terjadinya ledakan atau kebakaran serta kemacetan. Sehingga akan berpengaruh kenyamanan dan keamanan. Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa keputusan PTUN dapat mengawasi keberadaan dari SPBU, karena ini menjadi harapan tegaknya keadilan dan menjadi preseden baik untuk penegakan hukum di Indonesia, karena dalam putusan PTUN No. 184/G/2010/PTUN-Jkt, tertib Administrasi tidak dilakukan oleh Dinas P2B DKI. Penulis mengemukakan beberapa saran membuat Undang Undang Gangguan Baru versi Indonesia, bukan lagi berdasarkan kepada Undang Undang Gangguan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda (H/O) ataupun Izin Gangguan Daerah, Gubernur melalui aparatnya hendaknya selalu mengadakan pemeriksaan tertib administrasi, perangkat Administrasi di daerah hendaknya mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih digunakan di Indonesia, Tata Ruang (RTRW) yang sudah di tetapkan Pemerintah daerah hendaknya diawasi dilapangan dengan memperhatikan tentang pelestarian lingkungan, dan Izin Pembangunan dan pengoperasian SPBU hendaknya ditinjau ulang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina, mengingat semakin banyaknya dibangun dan beroperasinya SPBU didaerah pemukiman. ......Study Program Majoring in Business Law PK IV Title Establishment of Regional Housing Enterprises stations Administrative Court Decision No Case Analysis 184 G 2010 PTUN Jkt This thesis discusses What is the impact of the construction of the gas stations in the area selling value of land settlement and whether the administrative court can monitor the presence of the pump Juridical normative research with case study design The results showed the presence of gas stations residential areas will affect the sale value of the land as a potential buyer would consider the property or land have pollution to water soil pollution air pollution as well as fears of an explosion or fire as well as congestion So it will affect comfort and safety. The author also gets the conclusion that the decision of the Administrative Court can supervise the presence of the pump because it became the hope for justice or a good precedent for law enforcement in Indonesia because the decision of the Administrative Court No 184 G 2010 PTUN Jkt orderly administration is not done by P2B agency. The authors propose some suggestions to make New Nuisance Act Indonesian version no longer based on the Law Governing Nuisance Dutch heritage H O or Regional Disturbance Permit the Governor through its agents should always hold the orderly administration of the examination the Administration in the area should know about legislation in force and are still used in Indonesia Spatial Spatial which is in charge local governments must be supervised in the field by taking into account of environmental conservation and permit construction and operation of the pump should be reviewed by the Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry and Pertamina given the increasing number of construction and operation of gas stations residential areas Keywords Establishment of gas stations the sale value of land the Administrative Court.

Abstrak :
Kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang (dinamis) tidak statis menimbulkan berbagai macam kegiatan didunia ini, tidak terkecuali dalam kegiatan berbisnis atau melakukan kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Kegiatan usaha tersebut ada yang dilakukan secara perorangan atau sendiri ada pula yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Kegiatan usaha manusia secara bersama-sama atau berkelompok ini banyak bentuk dan ragamnya serta lazim disebut sebagai badan usaha atau organisasi usaha. Badan usaha-badan usaha yang ada dalam sistem hukum dagang kita, diantaranya adalah Maatschap Atau Persekutuan Perdata, Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap) dan PT (Perseroan Terbatas). Badan usaha PT (Perseroan Terbatas) inilah yang lazim dan sering digunakan oleh pelaku bisnis di tanah air. Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ini diatur dalam suatu Undang-undang yang sangat rinci dan lengkap yang dinamakan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang ini sangat jelas bahwa dasar suatu pendirian PT (Perseroan Terbatas) adalah perjanjian. Sehingga dasar dari pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas) yang dituangkan dalam suatu Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris dengan bahasa Indonesia tersebut adalah Perjanjian. Para pihak dapat dengan bebas menentukan apa-apa yang akan diperjanjikannya dalam akta pendirian tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Perjanjian tersebut haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dan Perjanjian ini mengikat para pihak yang membuatnya. Hal inilah yang disebut sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menjadi dasar dalam pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas). ......Human life is always changing and evolving (Dynamic) not static pose a variety of activities in this world, not least in business activities or conduct business in meeting their needs The. The business activity is done to individuals or own some are done together or in groups. The business activities of humans together or in groups, many forms and manifold and commonly referred to as a business entity or organization business. Business entities-entities that exist in the legal system we trade, including the Maatschap Or Guild Civil Code, the Company Firm (Fa), a limited partnership (CV namely Commanditaire Vennootschap) and PT (Company Limited). The business entity PT (Company Limited) is that common and often used by businesses in the country. The rules and regulations governing Company Limited is regulated in an Act that very detailed and complete, called the Law Company Limited (Company Law). In Act mentioned that the Limited Liability Company (PT) is a legal entity established under the agreement, activities venture with a capital base that is entirely divided into stock, and meet the requirements set forth in this law and its implementing regulations. From understanding given by this law very it is clear that the basis of an establishment of PT (Company Limited) is an agreement. So that the basis of the establishment of a PT (Limited Liability Company) as outlined in a Deed Incorporation before a Notary with language Indonesia is the Agreement. The parties may freely determine what is going diperjanjikannya in the deed, provided they do not conflict to morality, public order and law. The agreement must comply with the provisions a legal contract and the terms of this Agreement binds the parties who made it. This is what is referred to as The principle of freedom of contract contained in Article 1338 The Book of the Law of Civil Law and the basis for the the establishment of a PT (Company Limited).

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Korporasi. Korporasi terdiri atas perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Tujuan utama orang mendirikan korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan mencari keuangan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, korporasi banyak digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat. Pemilik manfaat suatu korporasi memiliki kekuasaan yang melebihi organ-organ korporasi lainnya sehingga mampu mengendalikan korporasi tersebut. Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam korporasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan korporasi dalam suatu perusahaan. Banyak orang yang mendirikan korporasi palsu dengan dana yang ia miliki untuk menghindari pajak, melakukan tindak pidana pencucian uang, bahkan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkap identitas pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta Pendirian Korporasi juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian korporasi. Dalam kolom di website www.ahu.go.id, Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi kolom pemilik manfaat dalam suatu korporasi apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris tersebut. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mewajibkan Notaris untuk melakukan pendaftaran aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS). Aplikasi GRIPS ini dapat mempermudah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaporkan kepada PPATK tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi untuk menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

---

ABSTRACT

 

---

Notary is an authorized official to make authentic deeds. One form of deed made by a Notary is the Corporate Establishment Deed. The corporation consists of limited liability companies, foundations, associations, cooperatives, cooperative partnerships, firm partnerships, and other corporate forms. The main goal of people establishing a corporation is to run a business and seek profits. However, with the development of the times, corporations are widely used by certain elements as a means of committing money laundering and terrorism funding. In this case a new term appears called the beneficial owner. The beneficial owner of a corporation has more power than other corporate organs so that it can control the corporation. With the emergence of the term beneficial owner in the corporation this raises questions about the position of the corporation in a company. Many people who set up fake corporations with funds that they have to avoid taxes, commit money laundering crimes, even to commit acts of terrorism. Seeing this, the Government requires every corporation to reveal the identity of the beneficial owner of every corporation in Indonesia. Notary as the party that plays a role in making the Corporation's Deed of Establishment also has the duty to apply the principle of recognizing service users and benefit owners in establishing a corporation. In the column on the website www.ahu.go.id, Notaries have the obligation to fill in the column of benefit owners in a corporation if there are beneficial owners in the corporation. This was done by a Notary by carrying out the process of identification and verification of the Notary service users. In addition, the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) also requires Notaries to register applications for the Gathering Report Information Processing System (GRIPS). This GRIPS application can make it easier for Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to report to PPATK about suspicious financial transactions that have the potential to cause money laundering and terrorism funding crimes.

 

 

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. ......This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta tantangan pada implementasi penerapan surat pernyataan Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan pengaturan baru dengan sistem omnibus law yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa pendirian perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang dan pendiriannya tidak menggunakan akta notaris, melainkan cukup pernyataan pendirian yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tantangan pada implementasi penerapan pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diaplikasikannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia adalah untuk memisahkan harta PT dengan harta para pendiri dalam pelaksanaannya. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Perseroan Terbatas Perorangan adalah dengan memberi kemudahan berusaha melalui simplifikasi tahapan dan tata cara pendiriannya melalui pernyataan pendirian. Kemudahan tersebut ternyata masih terdapat kendala terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan karena belum ada media yang memfasilitasi pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada Pemerintah baiknya segera menyelesaikan perancangan sistem online pendirian Perseroan Terbatas Perorangan agar dapat diterapkannya Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah dalam pengesahan peraturan dapat menyelaraskannya dengan teknologi informasi. ......This study discusses the statement of the establishment of an Individual Limited Liability Company based on the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act along with the challenges in implementing the statement letter of Individual Limited Liability Company in Indonesia. The government issued a new regulation with an omnibus law system called the Job Creation Act, stipulating that the establishment of a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises can be established by one person and its establishment does not use a notary deed, but only a statement of establishment registered with the Ministry of Law and Human Rights. . The problem raised in this study is about the challenges in implementing the statement of establishment of an Individual Limited Liability Company according to the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act. To answer these problems, normative legal research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively with an explanatory approach. The results of the study can be concluded that the purpose of applying the concept of an Individual Limited Liability Company in Indonesia is to separate the assets of the PT with the assets of the founders in its implementation. One of the advantages provided by an Individual Limited Liability Company is to provide ease of doing business through simplification of the stages and procedures for its establishment through a statement of establishment. With this convenience, it turns out that there are still obstacles related to the establishment of an Individual Limited Liability Company because there is no media that facilitates the establishment of an Individual Limited Liability Company. Therefore, the author advises the Government to immediately complete the design of the online system for the establishment of an Individual Limited Liability Company so that an Individual Limited Liability Company can be implemented in Indonesia. The government in ratifying regulations can harmonize them with information technology.

Abstrak :
ABSTRAK
Bentuk penyetoran modal merupakan bagian dari anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam kasus PT X, pada akta pendiriannya disebutkan salah satu pendiri PT X, yakni PT Y, melakukan penyetoran modal dalam bentuk uang tunai. Padahal dalam pelaksanaannya, selain dalam bentuk tunai penyetoran saham juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi PT X dan PT Y membuat akta konfirmasi di hadapan notaris. Isi dari akta tersebut adalah pernyataan konfirmasi dari PT X dan PT Y bahwa penyetoran modal yang dilakukan PT Y pada saat pendirian PT X selain dilakukan dalam bentuk tunai juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana aspek hukum perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan proses penyetoran modal yang dilakukan dengan akta konfirmasi dan bagaimana peran notaris terkait adanya perbedaan bentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatas dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan bentuk penyetoran modal tidak dapat dilakukan dengan akta konfirmasi, melainkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham karena perubahan terhadap bentuk penyetoran modal merupakan perubahan anggaran dasar.