Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas dan menganalisis peran organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pendidikan poiitik di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data primer yang diperoleh dari melalui wawancara mendalam serta data sekunder berupa dokumen resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait permasalahan yang diteliti. Penulis menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan konsep/teori peran, teori harapan, serta teori pendidikan politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran organisasi kepemudaan selama ini dalam melaksanakan pendidikan poiitik di Indonesia, dari perspektif teori pendidikan politik telah dijalankan dengan relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan mendasar, terutama yang berasal dari harapan stakeholder yang dirasakan belum dilakukan oleh organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan peran tersebut. Catatan tersebut, antara lain terkait dengan tujuan pendidikan politik, frekuensi penyelenggaraan, serta materi yang menjadi konten dalam kegiatan pendidikan politik tersebut. Salah satu catatan yang paling penting, terkait persoalan yang muncul dalam Rencana Stratcgis Kemenpora Tahun 2010-2914, yakni persoalan berupa adanya orientasi yang berlebihan di kalangan pemuda terhadap politik praktis seputar kekuasaan. Terhadap persoalan tersebut perlu dilakukan reorientasi di kalangan pemuda dengan memberikan pemahaman politik yang benar melalui kegiatan pendidikan politik. Rekomendasi Iain yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa pihak Kemenpora yang menjadi leading sector dalam hal penyadaran dan pemberdayaan pemuda agar mengadakan atau meningkatkan frekuensi kegiatan-kegiatan pendidikan politik, yang dapat bekerja sama dengan organiasi kepemudaan yang ada.

---

This thesis discusses and analyzes the role of youth organizations in the implementation of political education in Indonesia. This research is a qualitative research in form of analytical descriptive research by utilizing primary data resulted from in depth interview and secondary data in form of official documents from the Ministry of Youth and Sports related to the objects to be researched. The writer analyzes the research results by using role theories/concepts, expectancy theories, and political education theory. The research results revealed that all this time the role of youth organizations in implementing political education in Indonesia, from the perspective of political education theories are relatively well performed. Yet, there are some basic records, especially those that come from stakeholder expectations that have not been implemented by the youth organization in that role implementation. The records are related to the purpose of the political education, implementation frequency and the substances to become the content in the political education activities. One of the most important records, related to the problems occur in Strategic Plans of Kemenpora Tahun 20l0-2914, is the problem in form of youth excessive obsession to practical politic and power. To address that problem, the reorientation is needed to be performed for the youth by providing the correct political understanding through political education. Other recommendation resulted from this research is that Kemenpora as the leading sector in youth empowerment and youth awareness development to set or to increase the frequency of educational education activities, that are able to cooperate with existing youth organizations.

Abstrak :
Sejak awalnya para pemimpin bangsa Indonesia yang ditugaskan merancang bentuk negara dan Undang-Undang Dasar negara Indonesia merdeka yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dengan tegas telah menetapkan pilihan bahwa tatanan atau sistem politik yang ideal bagi negara Indonesia merdeka adalah sistem Politik Demokrasi. Penegasan tersebµt dl atas, selain dapat kita baca dan teliti dalam sila-sila Paneasila, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, juga dengan jelas ditemukan dalam naskah Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dalam bagian penjelasan antara ditegaskan :2 "1. Bentuk negara adalah Negara kesatuan berbentuk Re publik. Kedaulatan tertinggi ada di Langan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan yang diberi name Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPH). Keanggotaan MPR terdiri dart anggota DPR yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atau diangkat oleh Presiden, dit.ambah dengan wakil-wakil golongan dan utusan-utusan daerah. Sistem pemerintahan adalah sistem presidensiil, dimana Presiden tidak saja memegang Jabatan Kepala Negara, tetapi juga sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden dipilih dan mempertanggung jawabkan mandat yang diperolehnya dnri MPR untuk masa 5 tahun. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajihannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, serta menteri-menteri yang memimpin Departemen, maupun Menteri-menteri Portofolie. Untuk kelancaran tugas pemerintahan, disamping lembaga eksekutif (Kepresidenan- pemerintahan) di Indonesia juga diadakan lembaga Judikatif yang bertugas mengadakan pengadilan terhadap pelaksanaan IUD, Undang-Undang dan peraturan lainnya. Indonesia adalah Negara Hukum dan tidak di dasarkan atas kekuasaan belaka, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Rakyat atau warga negara mempunyai kedudukan yang lama dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi.hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Disamping itu warga negara juga berhak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, menganut agama/ kepercayaan, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama/kepercayaannya itu. Dalam menyalurkan saran dan aspirasinya kepada pemerintah, warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan dan sebagainya yang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang. Kalau kita memperhatikan prinsip-prinsip pokok mengenai bentuk negara dpA,sistem,politik yang dianut Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945, maka secara nyata Sistem Politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi kriteria "Negara Demokrasi Modern" seperti yang direkomendasikan International Commission Of Jurist bahwa tradisi Demokrasi saat ini telah menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang paling sesuai dengan tuntutan zaman ini, karena dalam sistem politik yang demokratislah pengelolaan negara dengan partisipasi politik rakyat tinggi dapat dilakukan secara baik, tanpa adanya kekhawatiran yang berlebihan bahwa persaingan di antara kekuatan politik dan aktor-aktor politik yang intensif menggiring kehidupan politik itu sendiri kearah anarkhi.3 Menurut Mountesgieu dalam tradisi Demokrasi pelaku -pelaku politik, baik kekuatan politik, lembaga politik maupun aktor-aktor politik akan dapat menumbuhkan sifat yang baik yakni adanya kompromi (Consensus). Kalau seandainya kehidupan politik berubah dan menlmbulkan konflik atau perang, maka hal itu dapat diatasi dengan dua bentuk hukum, yang pertama hukum sipil, yakni hukum yang mengatur individu-individu warga negara, dan yang kedua hukum politik yang mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa?

Abstrak :
Praktik politik uang akan menciptakan korupsi dan merugikan masyarakat. Penelitian ini membahas pendidikan politik dalam mencegah praktik politik uang, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama, pendidikan politik dengan konsep per-emtif dimana masyarakat desa mendeklarasikan desa anti-politik uang di 34 desa di daerah istimewa yogyakarta.

Abstrak :
Pemilihan Umum salah satu realitas yang dianut demokrasi dan kedaulatan rakyat di suatu negara. Untuk menunjang suksesnya maka diperlukan partisipasi rakyat dalam keseluruhan prosesnya. Pendidikan publik dalam pembangunan politik termasuk partisipasi dalam Pemilihan Umum. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, diharapkan warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana selayaknya seorang warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Oleh karenanya sosialisasi sangatlah penting terhadap pembentukan kepercayaan seseorang dan/ atau kelompok orang (masyarakat) melalui proses pembelajaran tentang seluk-beluk ketatanegaraan atau kenegaraan sehingga memahami secara utuh tentang suatu pemilihan yang dilakukan serentak, sekaligus untuk mengetahui baik-buruknya. Namun terlepas itu semua, bahwa dalam setiap Pemilihan Umum, masalah golongan putih sering menjadi wacana yang hangat dan krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada kecenderungan atau trend peningkatan jumlah golongan putih dalam setiap pemilihan. Bahkan tidak jarang golongan putih menjadi jumlah terbesar di hampir setiap pemilihan di gelar. Terlebih lagi persoalan ini sulit untuk terkikis habis karena selain tidak ada sanksi yang tegas, berkembangnya golongan putih bisa jadi karena minimnya suatu pendidikan politik.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan Indonesia, berdasarkan teori dari Ben W. Ansell dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-positivistik, dengan metode analisis data kongruen dan process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan di Indonesia dalam mekanisme sebab-akibat yang berbeda dengan diprediksi Ansell. Globalisasi dan demokrasi tidak begitu saja mempengaruhi sektor pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki dinamika anggaran pendidikan yang khas, yang di dalamnya, kenaikan anggaran pendidikan terjadi secara lamban, karena adanya tekanan fiskal yang dialami Indonesia. Sementara itu, kenaikan anggaran pendidikan Indonesia justru dipengaruhi oleh tiga mekanisme yang unik. Pertama, adalah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai instrumen pemerintah Orde Baru yang mendorong kenaikan anggaran pendidikan. Kedua, ada tekanan dari jaringan pendidikan regional dan internasional, yang mana Indonesia terlibat di dalamnya. Ketiga, politik koalisi dan kompetisi dalam tubuh partai politik Indonesia juga cenderung secara bersama-sama menekan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan. Yang terpenting, momentum Pemilu 2009 telah mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kesimpulannya, dinamika anggaran pendidikan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh elemen-elemen politik domestik

---

ABSTRACT
This thesis studies about how globalization and democracy affected the dynamics of Indonesia‟s education budget based on Ben W. Ansell‟s theory by using international political economy‟s perspective. This research uses positivist-qualitative approach with congruence and process tracing as methods of data analysis. The result of this research shows that globalization and democracy affected Indonesia‟s education budget through some causal mechanisms which are different from Ansell‟s predictions. Globalization and democracy did not necessarily affect Indonesia‟s education sector. Indonesia has a unique dynamics of education budget, in which education budget slowly increased due to the fiscal burden. Meanwhile, the increase of education budget was affected by three unique mechanisms instead. First, it was Indonesia‟s Teacher Unions as New Order‟s infrastructural power who urged the government to increase education budget. Second, there were peer pressures from regional and international education network where Indonesia involved in. Third, the politics of coalition and competition in Indonesian political parties tended to simultaneously urge the government to increase the education budget too. Last but not least, momentum of Election 2009 had urged Susilo Bambang Yudhoyono‟s administratives to comply the Constitution 1945 by allocating education budget 20% from national and regional budget. In conclusion, the dynamics of Indonesia's education budget was rather affected by the elements of domestic politics.

Abstrak :
Menggunakan hak suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk partisipasi politik paling sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, penting dilakukan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula yang belum pernah mengikuti Pilkada sebelumnya. Berdasarkan hasil survei terhadap pemilih pemula di DKI Jakarta, sebesar 61.5 persen tidak mengetahui kegiatan sosialisasi Pilkada yang pernah dilaksanakan, dan 57.8 persen responden tertarik dengan kegiatan yang dapat memberikan pendidikan politik dan sosialisasi Pilkada. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk merancang rangkaian kegiatan dalam kampanye humas yang dapat tidak hanya mensosialisasikan kegiatan Pilkada, namun juga memberikan pendidikan politik yang menarik bagi pemilih pemuladi DKI Jakarta. ......Using the voting rights at the time of local elections is the simplest form of political participation that can be done by the people of Indonesia. Therefore, it is important for a socialization activities for the community, especially the group of first voters who have not completed the previous elections. Based on a survey of first voters in Jakarta, 61.5 percent did not know the socialization activities that had been carried out, and 57.8 percent of respondents interested in activities that may give political education and election socialization. This final assignment aims to design a series of activities in a public relations campaign that can not only socialize election activities, but also to provide political education that appeal to first voters in DKI Jakarta.

Abstrak :
Analisis Situasi: ABSTRAK
Remaja pada tahap remaja akhir memasuki tahap proses pencarian jati diri dan minat pada sesuatu yang berkaitan dengan intelektualitas. Di masa-masa ini, mereka terus melakukan proses penetapan identitas diri. Pemilih pemula di Indonesia pada tahap remaja akhir memiliki tingkat ketertarikan pada politik yang tinggi. Namun hal ini tidak diseimbangi dengan ketersediaan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Manfaat dan Tujuan Pengembangan Prototype: Manfaat dari pembuatan situs Edu Politica yakni dapat menjadi sarana berbagi ilmu dan pendapat politik bagi pemilih pemula. Selain itu, diharapkan pemilih pemula mendapatkan pengetahuan tentang politik dengan mengetahui informasi terbaru serta kajian dari peristiwa politik agar teredukasi dan dapat menentukan sikapnya. Prototype yang Dikembangkan: Situs Edu Politica merupakan situs pendidikan politik yang memberikan informasi politik terbaru serta konten lain berupa kajian, profil, pendidikan, dan gerakan mengenai politik di Indonesia. Situs ini dikemas dengan multimedia sehingga konten tidak hanya berupa teks namun juga foto, video, dan infografik. Target khalayaknya adalah pemilih pemula berusia 17-22 tahun, dengan pendidikan SMA dan perguruan tinggi, serta memiliki status sosial ekonomi A dan B. Edu Politica memiliki alamat situs resmi dengan alamat www.edupolitica.co.id. Evaluasi: Pretes dan evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner online yang akna disebarkan melalui email dan media sosial. Pretes akan dilakukan sebulan sebelum situs diluncurkan, dan evaluasi dilakukan satu tahun sesudah rilis. Evaluasi meliputi input, output, dan outcome untuk mengukur awareness, dampak konten, dan kualitas situs. Anggaran: Anggaran Pembuatan Prototype Rp 1.415.000. Investasi Awal Rp 193.101.900. Total Pengeluaran Bulanan Rp 118.500.000. Total Pengeluaran Per Tahun Rp 1.422.000.000. Perkiraan Pendapatan Tahun Pertama Rp 300.487.500. Perkiraan Pendapatan Tahun Kedua Rp 1.987.200.000. BEP dicapai pada tahun kedua bulan ke enam.

---

ABSTRACT
Situation analysis: Teenagers, which are going to the adulthood, are looking for the identity which is related to the intellectually. At that time, they are trying to keep to the everything they believe. The young voters have a high interest in politics. However, the phenomenon is not supported with the proper education of politics to the young voters. The benefits and the purpose of the prototype development: The benefit of Edu Politica site is to become a tool to share the knowledge and the argument about politics to the young voters. In addition, the young voters are expected to get the knowledge about politics by knowing the new information and research from politics events in order to them to be educated. Therefore, they can choose where they stance. The Prototype which is developed: Edu Politica site is a website which gives the recent information about politics and other contents such as research, profile, education, and politics movement. This site uses multimedia. Hence, this site will provide more than just pictures, video, and infographic. The consumer target are the young voters from 17 22 years old, from high school to university, and also have A and B economical status. edupolitica.com is the official web of Edu Politica. Evaluation: The pretest and evaluation will use online questionnaire which will be distributed by email and social media. Pretest will be conducted before the site is established. The evaluation will be conducted after the website is established for a year. The evaluation cover all the input, output, and outcome to measure the brand awareness, the content impact, the product quality, and promotion. Budgeting: Prototype budged Rp 1.415.000. First infestation Rp 193.101.900. Total of the monthly expenses Rp 118.500.000Total of the yearly expenses Rp 1.422.000.000First year income target Rp 300.487.500Second year income target Rp 1.987.200.000. Reached BEP in second year sixth month.