Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book considers curriculum design and pedagogical practice in pre-vocational education during the last two years of compulsory education. The study focuses on seven European countries (Scotland, Latvia, Poland, Hungary, Germany, Austria, Portugal) and presents an analysis of the curriculum as it relates both to knowledge-based competencies in economics and business and to self- and social competencies. It then discusses the differences between the prescribed and the enacted curriculum as identified by means of a subsequent survey of teachers. The authors conclude with a comparative assessment of each country case study, combined with supranational recommendations."

"Sejalan dengan muatan kurikulum pendidikan kejuruan (SMK) yang lebih menekankan pada pemecahan masalah yang bersifat teori dan praktik kejuruan, pendekatan pembelajaran yang sifatnya individual perlu diimbangi dengan pendekatan yang berbasis kelompok, di mana salah satu di antaranya adalah pola pembelajaran kolaboratif...."

"Percepatan pengembangan sektor industri sebagai salah satu fokus kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil, sehingga butuh suatu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing dan memperparah tingkat pengangguran. Pendidikan kejuruan berkontribusi dalam menekan angka penangguran karena lulusannya merupakan tenaga kerja terampil siap pakai yang dapat langsung diserap industri. Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional yang memiliki angka pengangguran tertinggi, di mana sebagian besarnya adalah lulusan SMK. Penelitian ini akan menganalisis jejaring kebijakan untuk melihat bagaimana dinamika dan interaksi antar para aktor kunci dalam jejaring kebijakan pada kebijakan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan dapat menjelaskan tingginya pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini interaksi antar aktor kunci yang terlibat dalam jejaring kebijakan ini masih mengandalkan bentuk hubungan yang sifatnya formal. Konflik kepentingan yang terjadi antar para aktor dari sektor publik berakar dari perbedaan pandangan mereka terkait apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya.

---

Accelerating the development of the industrial sector as one of the ASEAN Economic Community 39 s policy focus will automatically be followed by the increasing demand for skilled labor, so it needs an effort to improve the quality of Indonesian labor so as not to lose competitiveness with foreign workers and aggravate the unemployment rate. Vocational education contributes to reducing unemployment rates because the graduates are ready made skilled laborers who can be directly absorbed by the industry. West Java occupies the third position nationally which has the highest unemployment rate, where most of them are SMK graduates. This study will analyze the policy network to see how the dynamics and interactions among key actors in the policy network on vocational education and employment policy can explain the high unemployment of SMK graduates in West Java Province. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results show that so far the interactions among key actors involved in this policy network still rely on formal relationships. The conflicts of interest between actors from the public sector stem from their differing views on what really matters and how to overcome them."

"Pendidikan pertanian kekurangan sumber daya dalam rangka menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan knowledge sharing di antara para pendidik. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi knowledge sharing di antara para pendidik di pendidikan tinggi teknis dan kejuruan bidang pertanian. Selain itu, perlu diketahui juga apakah knowledge sharing berpengaruh terhadap kinerja para pendidik dan berpengaruh terhadap kinerja institusi. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, wawancara, dan survei. Data hasil survei dianalisis dengan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge sharing adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja dari para pendidik dan dapat meningkatkan kinerja institusi di pendidikan tinggi teknis dan kejuruan bidang pertanian. Knowledge sharing pada domain ini sangat dipengaruhi oleh sikap, harapan pribadi, pengetahuan tacit, infrastruktur TI, pengetahuan penggunaan TI, kemampuan pendidik, dan budaya organisasi.

---

Lack of agricultural education resources in order to create graduates who have specific competence to meet the workforce needs in the corporate world. It can be anticipated by increasing knowledge sharing among educators. Therefore, it is necessary to determine the factors that influence knowledge sharing among educators in higher education technical and vocational agriculture. In addition, note also whether knowledge sharing affects the performance of educators and affect the performance of the institution. This study was conducted with the literature study, interviews, and surveys. Survey data were analyzed using Partial Least Square method - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this study indicate that knowledge sharing is one of the factors that can improve the performance of educators and can improve the performance of higher education institutions in technical and vocational agriculture. Knowledge sharing in this domain is strongly influenced by attitudes, personal expectations, tacit knowledge, the IT infrastructure , knowledge of the use of IT, the ability of educators, and organizational culture."

"Rencana strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum di targetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri...."