Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daftar Perusahaan, hingga sampai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU WDP belum tercapai secara optimal yaitu mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Belum terlaksananya tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam UU WDP tersebut disebabkan pengelola pendaftaran di lapangan belum secara benar melaksanakan UU No. 3 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya, karena Wajib Daftar Perusahaan disamakan dengan ijin. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka serta juga pembinaan kepada dunia usaha, khususnya golongan ekonomi lemah. Bagi pemerintah adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing, sehingga sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya, demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu. Untuk itu agar tujuan pendaftaran perusahaan dapat tercapai, maka diperlukan adanya penguatan kantor pendaftaran perusahaan, pengelolaan yang benar dan sanksi yang tegas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan vii Universitas Indonesia kepastian berusaha melalui Wajib Daftar Perusahaan.

---

Since the enactment of Law No. 3 of 1982 On Corporate Registry, up until the time of the enactment of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, the purpose of registration of enterprises as stipulated in Article 2 of the Act has not been achieved at an optimal WDP is noted that the information materials made correctly from a company and is a source of official information for all interested parties regarding the identity, data and other information about the company listed in the Register of Companies in order to ensure certainty. Yet the implementation of corporate registration purposes as set forth in the WDP law in the field due to enrollment management has not properly implement the Law. 3 of 1982 and its implementing regulation, because the Corporate Registry equated with permission.

Law on Compulsory List of Companies is an effort in realizing the provision of protection to companies that conduct their business honestly and openly as well as guidance to businesses, especially the economically weak. For the government of the Company Register is very important because it will make it easier for the subject to follow closely the actual situation and development of businesses in the territory of the Republic of Indonesia as a whole, including on foreign companies, making it very useful to develop and set policies in order to provide guidance , coaching, and supervision of the businessworld, as well as in creating a healthy business climate and orderly.

List of companies can be used as a source of information for their business purposes, as well as to third parties who have interest of such information. For the purpose of registration of a company that can be achieved, it is necessary to strengthen the company registration office, proper management and strict sanctions in order to create legal certainty and certainty through the Corporate Registry. "

"Perkembangan kegiatan usaha dan perusahaan yang dicapai pada dekade tahun 70-an, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU WDP Tercipatanya Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi mengenai dunia usaha, melalui mekanisme pendaftaran perusahaan yang diatur dalam UU WDP tersebut, diharapkan mampu mendorong adanya tranparansi data dan informasi dari tiap-tiap perusahaan yang ada dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.Eksistensi Daftar Perusahaan sebagai surnber informasi resmi yang bersifat terbuka, tidak hanya diperlukan bagi kepentingan kalangan dunia usaha, tetapi juga pemerintah dan masyarakat Bagi dunia usaha Daftar Perusahaan adalah panting untuk mencegah atau menghindari dari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, sekaligus untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Selain itu Daftar Perusahaan dapat pula digunakan sebagai sumber informasi bagi kepentingan usahanya. Kemudian bagi pemerintah, adanya Daftar Perusahaan yang mampu menyajikan informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sangat berguna untuk menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Sedangkan bagi masyarakat dapat memperluas wawasan mereka tentang keadaan yang sebenamya dari perusahaan yang ada, sehingga kekeliruan persepsi tentang perusahaan-perusahaan tersebut semaksimal mungkin dapat ilihindari.Meskipun begitu mulianya gagasan yang ingin diwujudkan oleh UUWDP, namun sampai saat im efektifitas peraturan tersebut masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dikaji mengapa terjadi hal yang demildan, upaya apa saja yang telah ditempuh untuk mengatasi persoalan yang menyangkut pelaksanaan peraturan pendaftaran perusahaan tersebut dan bagaimana aspek pertanggung jawaban dari pihak perusahaan wajib daftar apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.Penelitian ini merupakan penelitian sosio yuridis dan data yang diperoleh dianalisis melalui metode kualitatif_Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa yang rnenyebabkan rendahnya efektivitas dari peraturan pendaftaran perusahaan tersebut meliputi 4 faktor, baik peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, petugas yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, dan dari pihak perusahaan wajib daftar itu sendiri. Upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi dan menanggulangi persoalan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan pendaftaran perusahaan yaitu antara lain menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, menggalakkan upaya menuju padapembentukan institusi penyelenggara pendaftaran perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan komputer, mendayagunakan personil dari unit lain, pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pertemuan teknis serta melakukan penyuluhan hukum pada kalangan perusahaan wajib daftar, meskipun masih sangat terbatas.Mengenai aspek pertanggungjawaban hukum, UU WDP hanya mengatur dari segi pidana dan administratif, sedangkan pertanggungjawaban hukum dari segi perdata jika timbul kerugian pihak ketiga, samasekali tidak diatur.Tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan pendaftaran perusahaan belum diterapkan secara maksimal. Mengingat kondisi yang ada disarankan untuk segera melakukan perubahan terhadap UU WDP agar dapat mengantisipasi kebutuhan data dan informasi yang sedang berkembang, merealisasikan pembentukan struktur organisasi penyelenggara pendaftaran perusahaan yang mampu menopang pelaksanaan tugas dan kewajiban secara optimal, mengatur ketentuan mengenai aspek pertanggungjawaban hukum pihak perusahaan wajib daftar secara lebih konprehensif; menerapkan tindakan tegas atas setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan wajib daftar, menanggulangi hambatan yang timbul sehubungan dengan penerapan Sisminbakum."