Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Kewajiban pendaftaran fidusia oleh perusahaan pembiayaan yang termuat dalam PMK No. 130/PMK 010/2012 pendaftaran harus dilakukan maksimal 30 hari setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga berlaku bagi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing). Kepastian hukum jaminan fidusia erat kaitannya dengan pendaftaran fidusia. Proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu yang lama kini tidak akan terjadi lagi dengan dimunculkannya sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Melalui sistem ini, pendaftaran fidusia menjadi lebih cepat, akurat, dan bebas pungutan liar dan mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan menjadi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan asas publisitas dan untuk memberikan hak preferensi bagi penerima fidusia. Jadi melalui fasilitas pendaftaran jaminan fidusia yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

---

Registration of fiduciary by financing companies according to PMK No. 130 / PMK 010/2012 registration must be made up to 30 days after signing the financing agreement. Registration fiduciary also applies to motor vehicle consumer financing based on Islamic principles and / or financing consumer financing motor vehicles originating from financing forwarding (channeling) or cofinancing (joint financing). Legal certainty is closely related to fiduciary registration. The registration process fiduciary certificates that require a long time now not going to happen again with fiduciary online registration system. Through this system, the registration of fiduciary becomes more rapid, accurate, and free extortion and boost state revenues from the sector of non-tax revenues (non-tax). Registration fiduciary by the finance company become an obligation in order to fulfill the principle of publicity and to give preference for the recipient fiduciary rights. So through a fiduciary guarantee registration facilities provided by the government, expected legal certainty in Law Fiduciary can be met in accordance with the purpose of establishing the Fiduciary Law, among others, is to meet the legal needs of the community, to ensure legal certainty and to provide protection to interested parties.

;Registration of fiduciary by financing companies according to PMK No. 130 / PMK 010/2012 registration must be made up to 30 days after signing the financing agreement. Registration fiduciary also applies to motor vehicle consumer financing based on Islamic principles and / or financing consumer financing motor vehicles originating from financing forwarding (channeling) or cofinancing (joint financing). Legal certainty is closely related to fiduciary registration. The registration process fiduciary certificates that require a long time now not going to happen again with fiduciary online registration system. Through this system, the registration of fiduciary becomes more rapid, accurate, and free extortion and boost state revenues from the sector of non-tax revenues (non-tax). Registration fiduciary by the finance company become an obligation in order to fulfill the principle of publicity and to give preference for the recipient fiduciary rights. So through a fiduciary guarantee registration facilities provided by the government, expected legal certainty in Law Fiduciary can be met in accordance with the purpose of establishing the Fiduciary Law, among others, is to meet the legal needs of the community, to ensure legal certainty and to provide protection to interested parties.

, Registration of fiduciary by financing companies according to PMK No. 130 / PMK 010/2012 registration must be made up to 30 days after signing the financing agreement. Registration fiduciary also applies to motor vehicle consumer financing based on Islamic principles and / or financing consumer financing motor vehicles originating from financing forwarding (channeling) or cofinancing (joint financing). Legal certainty is closely related to fiduciary registration. The registration process fiduciary certificates that require a long time now not going to happen again with fiduciary online registration system. Through this system, the registration of fiduciary becomes more rapid, accurate, and free extortion and boost state revenues from the sector of non-tax revenues (non-tax). Registration fiduciary by the finance company become an obligation in order to fulfill the principle of publicity and to give preference for the recipient fiduciary rights. So through a fiduciary guarantee registration facilities provided by the government, expected legal certainty in Law Fiduciary can be met in accordance with the purpose of establishing the Fiduciary Law, among others, is to meet the legal needs of the community, to ensure legal certainty and to provide protection to interested parties.

]"

"Pendaftaran merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia yang penting artinya untuk melindungi kepentingan kreditor. Maraknya kasus fidusia ulang yang dilakukan oleh debitor yang beritikad tidak baik, sehingga harus diperhatikan betul oleh para pihak yang berkepentingan termasuk Notaris. Tesis ini membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Notaris yang diberi kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia terikat untuk menjalankan pekerjaannya dengan sebaik baiknya dan profesional karena sudah diberi kepercayaan oleh penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Undang Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur kapan selambat lambatnya jaminan fidusia itu harus didaftarkan terhitung dari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Karenanya Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi fidusia ulang. Untuk melengkapi perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia maka perlu disediakan suatu sistem pengecekan obyek fidusia terdaftar untuk memastikan apakah obyek jaminan fidusia itu sedang tercatat atau tidak dalam buku daftar fidusia.

---

Registration is a requirement for the outward of fiduciary which important to protect the interests of creditors. The rise of re-fiduciary cases were perpetrated by the debtor over the bad faith, so it must be noticed by the parties concerned including the Notary. This thesis discusses the roles and reponsibilities of Notaries in fiduciary registration. The method used in this study is normative juridical.

Notaries are authorized to register the fiduciary which is bound to carry out his job to the best possible and professional because it they are trusted by the receiver to register a fiduciary collateral. Fiduciary law does not set when the fiduciary must be registered at the latest starting from the signing of the fiduciary deed. Notary therefore can not be held responsible in the event of re-fiduciary. To complement the legal protection for fiduciary creditors it is necessary to provide a system of registered fiduciary object to ensure if that object is being recorded or not into a register fiduciary."

"Pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan otomasi tehadap proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah perusahaan pembiayaan X (“Perusahaan”). Otomasi ini dilakukan karena Perusahaan perlu untuk mempercepat dan mempemudah proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia dengan mengembangkan sistem yang dinamakan sentralisasi fidusia. Tujuan dari adanya sentralisasi fidusia adalah agar Perusahaan tidak melanggar peraturan sehubungan dengan pengajuan pendaftaran fidusia yang hanya dapat dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanagan perjanjian pembiayaan. Namun dengan adanya percepatan proses tersebut berakibat terhadap keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melalui sistem sentralisasi fidusia di Perusahaan dan menyebabkan notaris dalam menjalankan tugasnya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Dengan demikian, Perusahaan dan notaris harus sama-sama memahami bagaimana penerapan konsep sentralisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi fidusia terhadap pembuatan akta jaminan fidusia serta penerapan sistem ini agar dapat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia terbit sebelum minuta akta ditandatangani oleh Perusahaan baik selaku Penerima Fidusia maupun sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan kuasa dari debitur, selain itu minuta akta ditandatangani tanpa dihadiri dan dibacakan oleh notaris. Hal tersebut berdampak pada keabsahan akta jaminan fidusia yang menjadi batal demi hukum, sehingga menyebabkan sertifikat jaminan fidusia yang telah terbit dianggap tidak pernah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kedudukan Perusahaan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak didahulukan diantara kreditur lainnya apabila debitur mengalami cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan.

---

At present, many finance companies are automating the process of making and registering fiduciary guarantee deeds, including among others, financing company X (the “Company”). This automation is carried out because the Company needs to speed up and simplify the process of making and registering fiduciary guarantee deeds by developing a system called fiduciary centralization. The purpose of having fiduciary centralization is so that the Company does not violate regulations in connection with fiduciary registration applications which can only be made a maximum of 30 (thirty) days after signing the financing agreement. However, the acceleration of this process resulted in the validity of the fiduciary deed made through a fiduciary centralized system in the Company and caused the Notary in carrying out his duties to violate the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been renewed by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (Notary Position Law). Thus, the Company and the Notary must both understand how to apply the concept of centralization so that it does not conflict with laws and regulations. With this in mind, this thesis will discuss the application and consequences of the concept of fiduciary centralization in the making of fiduciary guarantee deeds and how this system can continue to operate without violating the provisions of the applicable laws and regulations. This research is a doctrinal law research, where this research discusses the object of research from the point of view of law and applicable statutory provisions, whereas when viewed from its nature it uses descriptive typology. The results of this study are that the fiduciary guarantee certificate is issued before the minutes of the deed are signed by the Company either as a Fiduciary Recipient or as a Fiduciary Giver based on the power of the debtor, besides that the minutes of the deed are signed without being attended and read out by a notary. This has an impact on the validity of the fiduciary guarantee deed which becomes null and void, causing the fiduciary guarantee certificate that has been issued to be considered as never existing. This greatly affects the Company's position as a preferred creditor who has the right to take precedence over other creditors if the debtor has defaulted on a financing agreement."

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847K/Pdt.Sus/2012, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Putusan ini mengenai tumpang tindih jaminan fidusia atas 2 (dua) buah mesin yaitu mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, yang dimiliki oleh PT. Samwoo Indonesia sebagai debitor pailit. Tumpang tindih diketahui oleh kurator pada saat proses verifikasi aset. Masing-masing mesin memiliki alur cerita yang berbeda. Pada Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, terjadi pembebanan fidusia ulang terhadap mesin tersebut. Oleh sebab itu, maka timbul permasalahan mengenai status kepemilikan objek jaminan fidusia, siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi 2 (dua) buah mesin di atas, dan siapa pihak yang berhak didahulukan. Untuk menentukan hal tersebut, dapat merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia. Namun, ternyata 2 (dua) pasal ini saling bertentangan dalam menentukan boleh tidaknya fidusia ulang. Sedangkan pada Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke kreditor baru tanpa dilakukan pendaftaran. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran fidusia menjadi salah satu faktor penentu status hak kepemilikan, kewenangan eksekusi, dan hak didahulukan.

---

This thesis is analyzing judicial decision number 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847 K/Pdt.Sus/2012, by using normative judicial research and qualitative analysis. In this judicial decision, the curator found double fiduciary on 2 (two) machine owned by PT. Samwoo Indonesia as a bankrupt debtor. An overlap is known by the curator at the verification asset process. The machines DMF Sus Tank year 2003 and Dry Process Synthetic year 1997. Each machine has a different storyline. First, there is a double fiduciary on DMF Sus Tank year 2003. Therefore, it has raised the question of the ownership status, also who has the rights to execute the machine, and who has the preference rights. To determine that, we can refer to Article 17 and Article 28 of Law No. 42 of 1999 Fiduciary. However, it turns out that 2 (two) of this article may contradict each other. Further more, Dry Process Synthetic year 1997 is transferred to a new creditor without any registration. As we know, fiduciary recipient who have registered will acquire benefits such as the executorial power if the debtor is default and will also make them as preferred creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent creditors"