Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Maka negara wajib menyediakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia menganggarkan dana pendidikan yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Salah satu alokasi dana pendidikan tersebut untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah. Meskipun telah dianggarkan dalam jumlah besar, ruang kelas yang rusak di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut karena tata kelola dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas rentan terjadi praktik korupsi. Sehingga mempengaruhi kualitas bangunan yang dihasilkan. Sejak 2015, pendidikan juga menjadi sektor yang selalu masuk peringkat 5 besar terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan penindakan praktik korupsi pada sektor ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan dengan kewenangannya. Oleh karena itu, dengan melakukan perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia, akan berdampak pada efektif dan efisiennya pembangunan pendidikan di Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian berjalan lancar secara teknis. Namun, secara substantif, belum ada jaminan bahwa pembinaan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam pembentukan etika pegawai untuk menjauhi praktik korupsi, terutama di kalangan pejabat pembuat kebijakan. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari pimpinan dan dukungan yang besar dari berbagai lembaga negara. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan pembinaan dengan jadwal peserta pembinaan dan keterbatasan sarana dan prasarana di daerah. ...... This thesis describes the implementation of the prevention of corruption through the Anti Corruption Determination Training at the Ministry of Agriculture and its supporting and inhibitor factors. This research is qualitative research design with a descriptive analysis. The result shows that the implementation of the prevention of corruption through the Anti Corruption Determination Training at the Ministry of Agriculture goes well technically. However, substantively, there is no guarantee that the prevention of corruption through the programs already delivered a significant results in forming officers ethics to intolerate corruption. The supporting factors of the implementation are the commitment of the leaders and the great support from various state agencies. Meanwhile, the inhibiting factors are the insuitability of the training schedule with participants schedule and the limited facilities in region level.

Abstrak :
Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal. ......Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Meskipun pelibatan masyrakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat kearifan lokal di Bali yang dapat dijadikan pedoman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa. Maka dari itu, secara lebih khusus skripsi ini akan membahas terkait bentuk peran serta masyarakat dan peran budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Studi dilakukan mengkhusus di Kabupaten Badung, Bali untuk melihat hukum bekerja baik melalui pola top down dan bottom up. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan antropologi dan sosiologi. Hasil dari peneltian ini menyimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa berupa peran serta masyarakat dilakukan baik secara formal maupun informal. Sementara peran dari budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa dilakukan dengan berpedoman pada kearifan lokal yang berlaku di Bali. Diyakininya ajaran terkait Karma Phala hasil dari perbuatan , Tri Hita Karana tiga hubungan harmonis dan diadakannya Paruman Desa rapat warga desa adat merupakan implementasi dari kearifan lokal di Bali dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa.

---

ABSTRACT
This thesis dicusses about the participation of society on the prevention and eradication of corruption of village funds. Although the involvement of society on the prevention and eradication of corruption has been regulated in legislation, but there is local wisdom in Bali that can be used as guidance in preventing and combating corruption of village funds. Therefore, this thesis will discusses specifically about the form of participation of society and the role of Balinese culture on the prevention and eradication of corruption, especially village funds. The study was conducted in Badung District Bali Province to see the law working well through top down and bottom up patterns. The research in this thesis was conducted by using juridical normative method with antropology and sociology approach. The results of this study concluded that the form of participation of society in the context of prevention dan eradication of corruption of village funds in the form of participation of society both done formally and informally. While the role of Balinese culture in preventing and eradicating corruption of village funds is done based on local wisdom in Bali. Belief in the teachings of Karma Phala results of deeds , Tri Hita Karana three harmonious relationships and held a Paruman Desa meeting of indigenous villagers are the implementation of local wisdom in Bali on the prevention and eradication corruption, especially village funds.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan data penanganan kasus tindak pidana korupsi maupun berbagai survei dan penelitian terkini menunjukkan bahwa pihak swasta atau korporasi di Indonesia tidak hanya sebagai korban dari sistem yang korup, namun juga menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, korporasi merupakan salah satu pihak yang seharusnya turut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Penerapan praktik pencegahan korupsi oleh internal korporasi telah jamak dilakukan di beberapa negara, hal ini memungkinkan untuk dapat diterapkan pula di Indonesia dengan penyesuaian lebih lanjut dalam konteks Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya kajian dan studi mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/korporasi yang dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi secara nasional. Pembahasan dilakukan dalam tiga bagian. Pertama, membahas kebijakan dan regulasi antikorupsi di Indonesia yang terkait dengan korporasi. Kedua, membahas program antikorupsi yang dapat diterapkan oleh korporasi. Ketiga, membahas efektivitas program antikorupsi oleh korporasi.

Abstrak :
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK, bertujuan memperbaiki aspek tata kelola di sektor tersebut. Studi ini menganalisis capaian GNP SDA terkait kebijakan fiskal dan penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan minerba, serta kelautan dan perikanan. Program GNP SDA meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 22,64 triliun pada periode 2015-2017, Rp 8,82 triliun berupa penerimaan pajak dan Rp 13,82 triliun berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program GNP SDA mendorong penataan perizinan, membangun sistem informasi penatausahaan dan penerimaan negara, pertukaran data, dan sinergi antar-kementerian. Perbaikan aspek kelembagaan tersebut belum optimal menutup celah kerugian penerimaan negara dan membangun kebijakan fiskal yang kredibel. Perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan kebijakan insentif dan disinsentif untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, adalah beberapa strategi kebijakan yang perlu ditempuh di masa mendatang.

Abstrak :
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam(GNPSDA)merupakan program bersama kementerian/lembaga yang diinisiasi,dikoordinasi,dan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam GNP SDA berdasarkan temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam(SDA)di Indonesia.Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian penataan perizinan tersebut serta merumuskan catatan pembelajaran dan rekomendasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka beserta wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan serta ahli yang relevan.Kajian ini menemukan bahwa penataan perizinan telah menghasilkan berbagai tonggak capaian namun belum selesai dan penting untuk dilanjutkan dengan rekomendasi(i)pengembangan strategi sistemik untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan;(ii)identifikasi solusi untuk penguatan koordinasi antar-institusi, pusat dan daerah;(iii) penertiban kepatuhan persyaratan lingkungan serta pemulihan lingkungan;(iv) pembangunan safeguards antikorupsi dalam sistem perizinan; dan (v) moratorium pemberian izin baru sampai Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS),rencana tata ruang,rencana pengelolaan SDA,dan penataan izin selesai.

Abstrak :
[Tesis ini bertujuan menguji efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tangerang untuk mencegah korupsi berupa suap atau gratifikasi. Berdasarkan pemeriksaan keuangan BPK untuk Tahun Anggaran 2009-2013, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang selalu mendapatkan penilaian tertinggi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, namun korupsi berupa suap atau gratifikasi masih saja terjadi pada proses pelayanan publik berupa SIUP, IMB, KTP, Puskesmas, dan PBJ di Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan evaluasi deskriptif terutama atas data-data sekunder berupa Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 dari BPKP, dan Buku Integritas Sektor Publik Tahun 2009-2013 yang diterbitkan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah Kota Tangerang telah efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, namun belum efektif untuk mencegah korupsi berupa suap atau gratifikasi, karena masyarakat pengguna layanan publik memiliki kebiasaan memberikan suap atau gratifikasi kepada petugas layanan meskipun mengetahui bahwa pemberian suap atau gratifikasi adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tercela. ......This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities. Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013 published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions;This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities. Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013 published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions;This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities. Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013 published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions.;This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities. Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013 published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions, This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities. Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013 published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions]

Abstrak :
Program Optimalisasi Pajak Daerah merupakan salah satu pelaksanaan atas tugas dan fungsi koordinasi supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang KPK. Program dijalankan dengan mendorong perbaikan sistem administrasi perpajakan dan upaya lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan analisis terhadap faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Grindle dan model 7-C Protocol dari Cloete. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 telah sesuai dengan desain dan tujuan program. Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program pada pihak Korsupgah KPK adalah terkait variabelContent, variabel Capacity, variabel Coalition, dan variabel Coordination. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi program dari pihak pelaksana dan daerah sasaran adalah pada variabel Context, variabel Communication, dan variabel Commitment ......The Regional Tax Optimization Program is one of the embodiment and implementation of the duties and functions of the KPK as mandated in the Law on the KPK. The Program is carried out by encouraging improvements to the tax administration system and other efforts that can improve taxpayer compliance in paying taxes. This study focuses on the analysis of the implementation of the corruption prevention program in the local tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the 2018-2021 period and an analysis of the factors that influence the implementation of the program. The purpose of this study is to analyze the corruption prevention program. in the regional tax revenue sector implemented by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 and analyzes the factors that influence the implementation of the program. The theory used in this research is the Grindle implementation model and Cloete's 7-C Protocol model. This study uses a post-positivism approach, with qualitative data collection methods through interviews and literature study. The results showed that the implementation of the corruption prevention program in the regional tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 was in accordance with the design and objectives of the program. The study found that the factors that hindered the successful implementation of the program on the Korsupgah KPK were related to the Content variable, the Capacity variable, the Coalition variable, and the Coordination variable. Meanwhile, the factors that drive the successful implementation of the program from the implementers and target areas are the Context variable, Communication variable, and Commitment variable.