Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia dan dunia yaitu pada aspek kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial, dan psikologis. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pertambangan dengan dampak kesehatan pada pekerja dan dampak pada kegiatan operasionalnya. Keberlangsungan industri pertambangan memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian mulai dari tingkat desa perberdayaan setempat/lokal sampai tingkat pusat. Luasnya dampak dari pandemi COVID-19 serta dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru membutuhkan pencegahan dan pengendalian yang baik pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengukur implementasi dari pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan tambang PT. V secara kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan daftar periksa yang dikembangkan dari ISO/ PAS 45005:2020 mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindakan yang dijabarkan dalam sebelas (11) klausul persyaratan. Implementasi pencegahan, dan pengendalian COVID-19 di PT. V sudah berjalan dengan baik (mencapai level 5 dalam skala penilaian) dengan tingkat pemenuhan sebesar 93%. Nilai tertinggi didapatkan oleh klausul Manajemen kasus COVID-19 (dugaan atau konfirmasi), komunikasi, kebersihan, penggunaan alat pelinding diri, masker dan penutup wajah, evaluasi kinerja dan perbaikan dimana PT. V sudah memenuhi semua aspek atau kriteria penilaian yang dipersyaratkan dalam daftar periksa yang telah dikembangkan. Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh PT. V untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja antara lain melakukan terkait perencanaan dan penilaian risiko, kesehatan dan kesejahteraan psikologis, inklusivitas, sumber daya, dan pengoperasian. ......COVID-19 pandemic has affected all aspects of human life in Indonesia and the world, including health, economy, education, social and psychological aspects. COVID-19 pandemic has also affected the mining industry with health impacts on workers and impacts on their operational activities. The sustainability of the mining industry has an important role to drive the economy starting from local empowerment villages until central government. The extent of the impact of the COVID-19 pandemic and the implementation of adaptation to new habits require good prevention and control for companies operating in the mining industry. This study purpose to analyse the implementation of prevention and control of COVID-19 in a mining company. This study uses a descriptive method to measure the implementation of the prevention and control of COVID-19 in the mining company PT. V quantitatively. Data collection was carried out using a check list developed from ISO 45005:2020 covering aspects of planning, implementation, monitoring, and action in eleventh (11) clauses of requirements. Implementation of prevention and control of COVID-19 at PT. V has been running well (achieve level 5th on assessment scale) with a compliance rate of 93%. The highest value is obtained by the COVID-19 case management (suspected or confirmed cases), communication, hygiene, use of Personal Protective Equipment (mask and face shield), performance evaluation and improvement clause where PT. V has met all aspects or assessment criteria required in the checklist. There are several things that could be done by PT. V to improve the control of COVID-19 in the workplace, among others, planning and assessment of risk, psychological health & well-being, inclusivity, resources and operations.

Abstrak :
Transportasi umum merupakan salah satu sektor yang paling berdampak akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, kebutuhan akan penggunaan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari masih tinggi sehingga hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi penyedia jasa transportasi umum untuk menyediakan transportasi yang aman untuk digunakan saat pandemi seperti ini. KRL Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran upaya penyedia jasa transportasi umum dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19 di transportasi umum di DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan gabungan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Variabel yang diteliti yaitu pelaksanaan teknis (disinfeksi dan pembersihan lingkungan, pembersihan ventilasi, jaga jarak), aspek tenaga kerja, serta fasilitas dan penyebaran informasi pencegahan COVID-19. Data dan informasi yang digunakan berasal dari hasil wawancara serta observasi di stasiun-stasiun dan kereta. Penelitian ini dilakukan di kereta dan 16 stasiun jalur Bogor – Jakarta Kota yang berada di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis sudah sesuai dengan panduan disinfeksi dari Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Namun, pada aspek tenaga kerja masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan pembersihan lingkungan. Pada ketersediaan fasilitas dan penyebaran informasi pencegahan COVID-19, masih ada beberapa komponen yang perlu ditingkatkan lagi seperti imbauan pencegahan COVID-19 melalui alat pengeras suara dan layar elektronik, penyediaan pos kesehatan sementara serta pengecekan suhu tubuh pada penumpang. Skor hasil observasi dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19 tergolong baik, yaitu 73,20 dari 100 di stasiun serta 76,39 dari 100 pada kereta. Dapat disimpulkan bahwa KRL Commuter Line telah melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di stasiun dan di kereta dengan baik walaupun masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan lagi seperti aspek tenaga kerja serta fasilitas dan penyebaran informasi. Saran atau rekomendasi dari penelitian ini antara lain:  1) melakukan pemantauan penggunaan APD pada petugas kebersihan; 2) melakukan penyebaran informasi pencegahan COVID-19 melalui layar elektronik dan alat pengeras suara di stasiun; 3) menyediakan layar elektronik di kereta untuk penyebaran informasi pencegahan COVID-19; dan 4) tetap melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang sebelum memasuki stasiun.       ......Public transportation is one of the most impacted sectors by COVID-19 pandemic. However, the need to use public transportation for daily mobility is still high, so it is a challenge for public transportation service providers to provide safe transportation during the pandemic. KRL Commuter Line is one of the most widely used modes of transportation by the community. The purpose of this study is to describe the efforts of public transportation service providers in controlling and preventing COVID-19 in public transportation in DKI Jakarta. The method used in this research is a combination of quantitative and qualitative research. The variables studied are technical implementation (environmental disinfection and cleaning, ventilation cleaning, physical distancing), labor aspects, as well as facilities and dissemination of information on COVID-19 prevention. The data and information used are derived from interviews and observations at the stations and train. This research was conducted in the train and 16 stations of the Bogor – Jakarta Kota line in DKI Jakarta. The result shows that the technical implementation are in accordance with disinfection guide issued by Minister of Health and the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/382/2020. However, in the aspect of labor, there are officers who do not use gloves when cleaning the environment. Regarding the availability of facilities and the dissemination of information on COVID-19 prevention, there are several components that need to be further improved, such as encouragement to prevent the spread of COVID-19 through loudspeakers and electronic screens, temporary health posts and body temperature check on passengers. The observation score for control and prevention of COVID-19 is quite good: 73.20 out of 100 at the stations and 76.39 out of 100 in the train. It can be concluded that the prevention and control measures of COVID-19 at the station and in the train has been implemented well by KRL Commuter Line. However, there are several aspects that can be improved, such as aspects of labor and facilities and information dissemination. Based on this study results, there are some suggestions or recommendations that can be applied by KRL Commuter Line to ensure the safety of passengers and public transportation staffs. They are: 1) to monitor the use of PPE for cleaning staff; 2) to share information on COVID-19 prevention through electronic screens and loudspeakers at stations; 3) to provide electronic screens in the train for the dissemination of information on COVID-19 prevention; and 4) to always check passengers’ body temperature before entering the station.

Abstrak :
Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 mengenai Pedoman Manajerial PPI dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2007 mengenai Pedoman PPI diharapkan semua rumah sakit dapat mengimplementasikannya dengan penanggungjawab adalah Organisasi PPI yaitu Komite PPI. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati telah melaksanakan Program PPI sejak tahun 1989 dan pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi baik versi Nasional maupun internasional namun angka Healthcare Associated Infections (HAIs) masih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi RSUP Fatmawati untuk terus meningkatkan kinerja agar mutu pelayanan meningkat. Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam program PPI diperlukan sistem keuangan, sumber daya dan pelaksanaan program kerja yang baik sehingga pasien dan petugas merasa aman karena terhindar dari kejadian infeksi. Pendekatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPI yang ada belum mengatur semua aspek PPI sehingga menimbulkan ketidakpahaman rumah sakit sebagai pelaksanaan program seperti Infection Control Risk Assesment dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dalam struktur organisasi PPI RSUP Fatmawati juga belum sesuai dengan Pedoman Manajerial PPI. Untuk kinerja perspektif pelanggan sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan sebesar 74,6% namun masih memerlukan perbaikan pada kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai standar. Kinerja perspektif proses internal sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 80,74% namun beberapa upaya pencegahan HAIs belum dilaksanakan optimal. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 75,34% namun perlu meningkatkan kompetensi 4 perawat PPI serta perlu pelatihan PPI untuk semua petugas kesehatan. Kinerja perspektif finansial juga cukup baik dengan tingkat kesetujuan 72,56% namun perlu mendapatkan perhatian mengenai penambahan anggaran untuk pelatihan PPI dan penyesuaian insentif perawat PPI dengan kinerja. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu revisi kebijakan PPI, restrukturisasi Komite PPI, melakukan kajian resiko pengendalian infeksi, pertemuan rutin untuk membahas pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya penurunan angka HAIs, pelatihan untuk perawat PPI yang baru serta pelatihan untuk semua petugas kesehatan dan perlu disusun kebijakan mengenai jenjang karir dan jabatan perawat PPI. ...... Government Policy on Infection Prevention and Control (IPC) Program which are the Minister of Health Decree No. 270/2008 about Guidelines for IPC Managerial and the Minister of Health Decree No. 382/2007 about Guidelines of Infection Prevention and Control states that all hospitals should implement the IPC Program with the charge is the IPC Organization named IPC Committee. Fatmawati General Hospital has conducted IPC Program since 1989 and accredited in 2013 for both versions National and International but the numbers of Healthcare Associated Infections (HAIs) is still high. And this is certainly a concern for Fatmawati General Hospital in order to continuously improve the services quality. To obtain good performance in IPC program required the financial system, resources and programs implementation that work well so patient and attendant satisfied not being infected. The approach can be used to improve the performance of the four aspects is the Balanced Scorecard. This research is a descriptive analytical quantitative and qualitative approach (mixed method). The results showed that the IPC policy is not set all the aspects of IPC, such as the implementation of Infection Control Risk Assessment and Antimicrobial Resistance Control. The organization of the IPC in Fatmawati General Hospital has not fulfilled the criteria on IPC Managerial Guideline. For the performance of the customer perspective is quite good with the level of agreement of 74.6% but still need improvement in the physical condition of the building. The performance of internal process perspective is good with 80.74% level of agreement but some HAIs preventive measures have not been implemented optimally. The performance of Learning and Growth perspective is good enough with 75.34% level of agreement but need to improve the competence of 4 IPC nurses with training and also for all hospital workers. And performance of financial perspective is also quite good with 72.56% level of agreement but need in concern about budget for IPC trainings and the incentives of IPC nurses calculated with their performance. Suggestions that can be implemented are revision of IPC policy, restructuring IPC committee, implement infection control risk assessment, conduct regular meetings to discuss the infection prevention and control in particular for reduction of HAIs rates, IPC training for new IPC nurses and other hospital workers and develop the policy for the career and their position.

Abstrak :
Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna. Dalam prosesnya itu sejalan dengan tujuan Akreditasi Rumah Sakit agar mendapatkan pengakuan mutu serta mengutamakan keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan pemenuhan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 di rumah sakit Mitra dengan menggunakan langkah-langkah dalam problem solving cycle. Penelitian ini adalah riset operasional dengan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari sisi input terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran dan instrumen sudah maksimal meski dengan berbagai keterbatasan dan kondisi rumah sakit yang masih baru beroperasional. Dalam sisi proses untu pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sudah cukup meski pembekalan terhadap pelatihan masih minim dan terbatas pelatihan internal ataupun studi banding ke rumah sakit lain. Pengadaan sarana prasana juga masih menggunakan prioritas yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti pengadaan handrub dan hand soap program cuci tangan dan unit Central Sterile Supply Department (CSSD), londri dan gizi untuk peralatan dan ruangan yang sesuai standar PPI. Pembiayaan masih terkendala karena ketersediaan dana yang terbatas namun mampu dioptimalkan. Pelaksanaan instrumen yang meliputi monitoring evaluasi dinilai masih belum maksimal namun sudah berjalan dengan baik. Sebagai output capaian pemenuhan standar PPI melalui self assessment dari semua bagian input dinilai sudah cukup dan mampu untuk menghadapi porses akreditasi rumah sakit. Kesimpulannya kesiapan SDM, sarana prasarana, kebijakan/ regulasi, penganggaran serta instrumen Standar PPI sebagian besar sudah terpenuhi dan telah siap menghadapi survei akreditasi rumah sakit. Saran bagi Komite PPI dan Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit serta Tim Akreditasi untuk dapat berkoordinasi secara berkesinambungan agar mendapat umpan balik, melakukan sosialisasi rutin terkait edukasi standar PPI baik kepada staf maupun pasien dan keluarga pasien sehingga mutu rumah sakit terhadap PPI dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. ......The hospital as an advanced health facility is expected to provide complete services. In the process it is in line with the objectives of Hospital Accreditation in order to get quality recognition and prioritize Patient Safety. The purpose of this study was to determine the readiness to fulfill Infection Prevention and Control standards according to SNARS first edition in Mitra Jambi Hospital in terms of problem solving cycle. The research method used is qualitative research where the data collection is done by indepth interviews and document review. The research results show that in terms of input to human resources, facilities and infrastructure, budgeting and instruments have been maximized despite various limitations and conditions of hospitals that are still operating. In terms of the process for fulfilling human resources qualifications, it is sufficient even though training on training is still minimal and limited to internal training or comparative studies to other hospitals. Procurement of infrastructure is also still using priority directly related to services such as the procurement of hand rubs and hand soap hand washing programs and Central Sterile Supply Department (CSSD) units, laundry and nutrition for equipment and rooms that comply with Infection Prevention and Control standards. Financing is still constrained due to the limited availability of funds but can be optimized. The implementation of the instrument which includes monitoring evaluation is considered to be still not maximal but has gone well. As an output, the achievement of meeting Infection Prevention and Control standards through self-assessment from all parts of the input is considered sufficient and able to deal with the hospital accreditation process. In conclusion, the readiness of human resources, infrastructure, policies/regulations, budgeting as well as the PPI Standard instruments have been largely fulfilled and are ready to face hospital accreditation surveys. Suggestion to Infection Prevention and Control Committee and Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Nurse Department, Hospital Management and also Accreditation Team to continuous coordination each other to achieve feedback, regularly socialization for educational of Infection Prevention and Control standard to staff and also patient with their family, goals to maintain and increasing hospital quality thorough Infection Prevention and Control.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisa implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di rumah sakit yang ada di empat provinsi, yaitu Aceh, Bengkulu, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode campuran (mix method) antara kuantitatif yaitu menggunakan data sekunder hasil evaluasi self assessment oleh narasumber kunci di tiap rumah sakit serta kualitatif melalui wawancara mendalam untuk melengkapi informasi yang ada. Alat ukur penilaian implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 komponen dalam KMK 413 tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik RS sebagian besar merupakan tipe RS C, proporsi RS Pemerintah dan RS Swasta memiliki proporsi yang sama (50%), median Tempat Tidur (TT) yang dimiliki sesudah dinyatakan pandemi sebanyak 32,50 TT dan median TT untuk perawatan yang digunakan sebanyak 28 TT. Jumlah pekerja mencapai 7.248 orang dimana median pekerja yang positif dan sembuh adalah 37 orang dimana ada 1 kasus pekerja yang positif COVID meninggal dunia. 3 (tiga) komponen terendah dalam penilaian kesiapan meliputi komponen Administrasi, Keuangan dan Keberlanjutan Bisnis (AKKB), Kesehatan Kerja, Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial (KKKMDP) dan Surge Capacity (SC) dimana nilainya di bawah 50. Nilai skoring kesiapan rumah sakit secara keseluruhan dalam mengimplementasikan pencegahan dan pengendalian COVID-19, diketahui sebagian besar RS sudah masuk ke dalam kategori baik dan cukup. Hanya 1 RS yang termasuk kategori kurang dan 1 RS yang termasuk kategori sangat baik ......This thesis discusses the analysis of the implementation of COVID-19 prevention and control in hospitals in four provinces, namely Aceh, Bengkulu, Gorontalo and East Nusa Tenggara in 2021. This research is a research with a mixed method between quantitative, namely using secondary data from self-assessment evaluation results by key speakers in each hospital and qualitative through in-depth interviews to complement existing information. The measuring instrument for assessing the implementation of COVID-19 prevention and control uses a questionnaire consisting of 12 components in KMK 413 of 2020. The results showed that the characteristics of hospitals are mostly type C hospitals, the proportion of government hospitals and private hospitals has the same proportion (50%), the median beds owned after the pandemic were declared as much as 32.50 beds and the median beds for the treatment used was 28 beds. The number of workers reached 7,248 people where the median of positive and recovered workers was 37 people where there was 1 case of workers who were positive for COVID died. The 3 (three) lowest components in the readiness assessment include the components of Administration, Finance and Business Sustainability (AFBS), Occupational Health, Mental Health and Psychosocial Support (OHMHPS) and Surge Capacity (SC) where the value is below 50. The overall hospital readiness scoring score in implementing the prevention and control of COVID-19, it is known that most hospitals have entered the good and sufficient category. Only 1 hospital belongs to the less category and 1 hospital belongs to the excellent category

Abstrak :
Kota Bogor merupakan salah satu dari17 kab./kota dengan prevalensi hipertensi lebih tinggi dari prevalensi Jawa Barat yaitu 41,0%, menempati urutan pertama di antara semua penyakit PTM di Kota Bogor. Dari 25 Puskesmas di Kota Bogor, baru 24% yang mencapai target SPM dengan rentang nilai capaian antara 23,7% hingga 126,4%. Malcolm Baldrige National Quality Award merupakan kerangka kerja sistem manajemen mutu organisasi yang mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dari semua aspek dalam organisasi terkait kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada sumber daya manusia, dan fokus pada proses untuk melihat hubungan dengan hasil kinerja program pencegahan dan pengendalian Hipertensi di Puskesmas Kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja program pencegahan dan pengendalian hipertensi di Puskesmas Kota berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige serta melihat hubungan kriteria Malcolm Baldrige dengan hasil kinerja program pencegahan dan pengendalian hipertensi di Puskesmas Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain potong lintang menggunakan instrumen kuesioner Malcolm Baldrige National Quality Award. Populasi penelitian adalah seluruh Puskesmas di Kota Bogor yang berjumlah 25 Puskesmas dengan responden 6 karyawan setiap Puskesmas.Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik chi-square. Hasil kinerja program P2 hipertensi berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dari 6 kriteria Malcolm Baldrige terhadap kinerja program P2 Hipertensi dengan nilai p value <0,05. Hasil analisis juga menunjukkan nilai OR tertinggi adalah variabel fokus pada SDM (OR = 60,0; CI 95%: 4,72-763,01). Untuk meningkatkan program P2 Hipertensi di Puskesmas Kota Bogor diharapkan dapat mengoptimalkan pembinaan Puskesmas melalui Tim Pembina Cluster Binaan secara terpadu menggunakan acuan self-assessment yang telah dibuat oleh Puskesmas dengan pendekatan Malcolm Baldrige. ......Bogor City is one of 17 regencies/cities with a prevalence of hypertension higher than the prevalence of West Java, namely 41.0%, ranks first among all PTM diseases in Bogor City. Of the 25 Puskesmas in Bogor City, only 24% achieved the Minimum Service Standards target with a range of achievement values ​​between 23.7% to 126.4%. Malcolm Baldrige National Quality Award is an organizational quality management system framework that is able to identify the strengths of all aspects of the organization related to leadership, strategic planning, customer focus, measurement analysis and knowledge management, focus on human resources, and focus on processes for see the relationship with the results of the performance of the Hypertension prevention and control program at the Bogor City Health Center. The purpose of this study was to determine the performance of the hypertension prevention and control program at the City Health Center based on the Malcolm Baldrige criteria and to see the relationship between the Malcolm Baldrige criteria and the results of the performance of the hypertension prevention and control program at the Bogor City Health Center. The research method used is a quantitative method with a cross-sectional design using the Malcolm Baldrige National Quality Award questionnaire instrument. The research population was all Public Health Centers in Bogor City, totaling 25 health centers with 6 employees in each Puskesmas. Data analysis used univariate and bivariate analysis with chi-square statistical test. The results of the performance of the P2 hypertension program based on the Malcolm Baldrige criteria found that there was a statistically significant relationship from the 6 Malcolm Baldrige criteria to the performance of the P2 Hypertension program with a p value <0.05. The results of the analysis also showed that the highest OR value was the variable focused on HR (OR = 60.0; 95% CI: 4.72-763.01). To improve the P2 Hypertension program at the City Health Center, it is hoped that it can optimize the development of the Community Health Center through the Integrated Development Cluster Development Team using the self-assessment reference that has been made by the Puskesmas with the Malcolm Baldrige approach.

Abstrak :
Latar Belakang: Kompetensi IPCN berpengaruh terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Kondisi di pelayanan, belum ada standar kompetensi sebagai dasar pengembangan karier IPCN. Tujuan: Terbentuk model pengembangan karier IPCN untuk menggambarkan jenjang kompetensi IPCN di Indonesia. Metode: Mix Method melalui tiga tahap penelitian yaitu Descriptive Explorative untuk mengidentifikasi masalah, penyusunan model pengembangan karier IPCN, serta Descriptive Crossectional untuk mengetahui jenjang kompetensi serta korelasi masa kerja, pendidikan, dan CPD dengan kompetensi IPCN. FGD melibatkan 30 IPCN, dan In Depth Interview melibatkan 16 manajer rumah sakit. Proses Delphi dilakukan tiga putaran dan konsultasi pakar untuk merumuskan Model Pengembangan Karier dan Kompetensi serta Evaluasi Diri IPCN valid dan reliable. Kuesioner diterapkan pada 384 IPCN pada 24 wilayah Indonesia. Hasil: Teridentifikasi lima tema yaitu peran dan tanggungjawab IPCN, kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan, penerapan jenjang karier Perawat Klinis, dan harapan tersusun model pengembangan karier IPCN. Gambaran jenjang karier IPCN di Indonesia adalah IPCN Muda 24,2%; IPCN Madya 68,8%; dan IPCN Ahli 7%. Terdapat korelasi hubungan signifikan antara masa kerja, pendidikan, dan Continuing Professional Development dengan kompetensi. Kesimpulan: Model Pengembangan Karier dan Kompetensi IPCN dapat memberikan gambaran jenjang karier IPCN di Indonesia, sebagai acuan rekruitmen, pengembangan profesional berkelanjutan, dan evaluasi kinerja IPCN secara periodik ......Background: IPCN competency affects patient safety and service quality. Conditions in the service, there is no competency standard as a basis for IPCN career development. Objective: An IPCN career development model was formed to describe the IPCN competency level in Indonesia. Method: Mix Method through three stages of research, namely Descriptive Explorative to identify problems, preparation of IPCN career development model, and Descriptive Crosssectional to determine the competency level and correlation of work period, education, and CPD with IPCN competency. FGD involved 30 IPCN, and In Depth Interview involved 16 hospital managers. The Delphi process was carried out in three rounds and expert consultation to formulate a valid and reliable IPCN Career and Competency Development Model and Self-Evaluation. The questionnaire was applied to 384 IPCN in 24 regions of Indonesia. Results: Five themes were identified, namely the role and responsibilities of IPCN, obstacles faced, efforts made, implementation of Clinical Nurse career levels, and expectations of the IPCN career development model. The description of IPCN career levels in Indonesia is Young IPCN 24.2%; IPCN Madya 68.8%; and IPCN Ahli 7%. There is a significant correlation between length of service, education, and Continuing Professional Development with competence. Conclusion: The IPCN Career Development and Competence Model can provide an overview of IPCN career levels in Indonesia, as a reference for recruitment, continuous professional development, and periodic IPCN performance evaluation.

Abstrak :
Angka kesakitan DBD di Kabupaten Badung tahun 2021 mencapai 55 per 100.000 penduduk, sementara di Kecamatan Kuta Utara mencapai besaran yang sama. Angka ini di atas target nasional yaitu tidak lebih dari 49 per 100.000 penduduk. Penelitian ini bertujuan menggambarkan karakteristik penderita DBD, memetakan daerah risiko serta menetapkan strategi terbaik pencegahan dan pengendalian DBD di Kecamatan Kuta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita DBD terbanyak adalah kelompok umur dewasa dan berjenis kelamin laki-laki. Penyebab tingginya angka DBD di Kecamatan Kuta Utara antara lain karena kepadatan penduduk yang tinggi serta banyaknya mobilitas masyarakat. Penyebab lainnya adalah adanya penolakan dari masyarakat serta jumantik yang tidak bekerja dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan Desa Canggu dan Desa Tibu Beneng termasuk kategori Daerah Risiko rendah, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kaja termasuk dalam Daerah Risiko Sedang, sedangkan Desa Dalung dan Kelurahan Kerobokan Kelod termasuk kategori Daerah Risiko Tinggi. Hasil scoring menunjukkan bahwa prioritas pertama strategi pencegahan dan pengendalian DBD adalah meningkatkan Promosi dan Edukasi Kesehatan kepada masyarakat. Rekomendasi penelitian ini antara lain melakukan promosi dan edukasi secara massif kepada masyarakat, menggerakkan semua komponen masyarakat, perlunya dukungan anggaran dan pelatihan kepada pengelola program serta pengembangkan aplikasi sistem informasi surveilans penyakit.

Abstrak :
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM ,merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat esensial yang dilaksanakan olehPuskesmas. Akreditasi Puskesmas adalah bentuk program menjaga mutu dan bentukstandarisasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dapat memberikan pelayananberkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan pada bulan April-Mei 2018, bertujuan untuk melihat pengaruh akreditasi terhadap kinerja puskesmaskhususnya pada Penyelenggaraan Program P2PTM. Hasil penelitian, secara umum Output penyelenggaraan program P2PTM pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi. Kegiatan kemitraan dan dana ygbersumber dari masyarakat belum berjalan, Skrining Iva test dan CBE dan skrining DMmasih sekitar 5 , hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangefektifnya pemberdayaan masyarakat. Komponen Input SDM, dana, sarana danpetunjuk Pelaksanaan belum memadai. Komponen Proses perencanaan P1 ,Pengorganisasian dan penggerakkan P2 pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi, P3 sudah berjalan walaupun belumoptimal di beberapa Puskesmas. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan upayapemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program P2PTM. Perlu mendorongPuskesmas untuk meningkatkan pennerapan Manajemen Puskesmas dan melakukanContiniously Quality Improvement untuk mencapai peningkatan kualitas sebagai tujuanutama Akreditasi Puskesmas. he Non Communicable Disease NCD`s Prevention and Control Program is one ofthe essential Community Health Efforts implemented by the Puskesmas. Puskesmasaccreditation is a form of program to maintain the quality and form of standardizationto Puskesmas services in order to provide quality services. This research usesqualitative method, conducted in April May 2018, aim to see improvement ofperformance at puskesmas especially at NCD`s Prevention and Control Program. Result of research, in general Output of program of implementation of NCD`s atPuskesmas accredited better than Puskesmas not yet accredited. Community basedpartnership and funding activities have not been implemented, Iva test and CBEscreening and DM screening are still around 5, indicating the community and thelack of effective community empowerment. Input components of human resources, facilities, funds, screening instruction implementation are not adequated. Componentsof Planning Process P1, Organizing and Moving P2 at Accredited Puskesmas betterthan Puskesmas not yet accredited, P3 has been run even though not optimal in somePuskesmas. Need to improve community empowerment to support NCD`s Preventionand Control Program. It is necessary to encourage the Puskesmas to improve theimplementation of Puskesmas Management and conduct Continuous Improvement ofQuality to achieve quality improvement as the main basis of Puskesmas Accreditation.

Abstrak :
Prosedur tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi mutlak harus diterapkan dirumah sakit termasuk di rawat inap. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Selain menurunkan tingkat kesakitan dan kematian karena infeksi nosokomial, pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi yang baik akan menurunkan biaya kesehatan karena dapat menurunkan lama rawat yang berdampak pada penurunan biaya yang dikeluarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rawat inap Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Wawancara mendalam, diskusi grup terarah,dan observasi lansung dilaksanakan terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rawat inap Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ditinjau dari struktur, proses dan output belum terlaksana sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pencegahan dan pelaksanaan infeksi di rawat inap belum optimal karena pelaksanaan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, pemisahan limbah medis dan penyuntikan yang aman pada sebagian petugas belum dilakukan sesuai standar serta monitoring dan evaluasi yang tidak dilakukan secara rutin. Jumlah petugas yang masih kurang, tumpang tindih tugas dan kurangnya pelatihan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pencegahan dan pengendalian. Saran yang dapat dilakukan adalah analisis beban kerja, meningkatkan pelatihan pada petugas dan monitoring serta evaluasi pelaksaanan pencegahan dan pengendalian infeksi dilakukan secara rutin.

---

Infection prevention and control procedures must be implemented in hospitals including the inpatient care. It is intended to minimize and prevent infection in patients, healthcare workers, visitors, and the community surrounding the healthcare facility. Other than reducing mortality and morbidity rate associated with nosocomial infections, the right implementation of Infection prevention and control program will also reduce health costs due to reduced care duration which affects the decrease of the health cost expenditure. The purpose of this research is to understand the descriptive ofinfection prevention and control implementation at the inpatient care of the National Brain Center Hospital. This study uses a qualitative descriptive research method. Indepth interview, focus group discussion and observation are conducted with 13 informants. Results of the study show that based on the structure, process and output,the infection prevention and control implementation at the inpatient care of the National Brain Center Hospital has been done according to the guidelines of the infection prevention and control that has been established. The infection prevention and control implementation at the inpatient care is not yet optimized because of the practices such as hand hygiene practice, use of personal protective equipment, separation of medical waste and safe injection that have not been done according to standard and have not been monitored and evaluated routinely. The insufficient number of healthcare workers, overlapping tasks and lack of training have an effect on the implementation of Infection prevention and control tasks. Suggestions to be done are restructuring of the Infection prevention and control organization, analysis of workload, the increase of training for healthcare workers and routine monitoring and evaluation of Infection prevention and control implementation.