Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai peran, tugas dan tanggung jawab notaris serta kendala yang dihadapi notaris dalam proses pencatatan saham Perseroan Terbuka pada bursa efek luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Dalam rangka mendapatkan akses yang lebih luas dari pasar modal internasional, suatu Perseroan Terbuka yang sudah tercatat pada bursa efek Indonesia juga dapat mencatatkan sahamnya pada bursa efek mancanegara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengambil kasus pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura dimana setelah pencatatan saham dilakukan maka pada saat bersamaan seluruh saham PT X Tbk tercatat pada bursa efek di Indonesia dan Singapura (dual listing). Dalam pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura, notaris memiliki peran dan tugas serta bertanggung jawab untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai segala persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta yang memuat perubahan anggaran dasar PT X Tbk dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan pencatatan bursa efek Singapura, serta untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan agar perubahan anggaran dasar PT X Tbk tersebut tetap sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Kendala yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman ketentuan pencatatan Singapura dalam kaitannya dengan proses perubahan anggaran dasar PT X Tbk.

---

This thesis discusses the role and tasks of as well as obstacles faced by a notary in such a listing process. The research is a normative juridical research emphasizing on the usage of documentary data and/or written legal norms by using a descriptive analysis type of research in order to provide for a precise and thorough explanation on the above-mentioned subject matters. In order to gain a broader access to the international capital market, a publicly-held company listed on an Indonesian exchange can also list its shares on an offshore exchange. To give a better understanding, the author takes the case of the listing of PT X Tbk's shares on Singapore exchange which results in the shares of PT X Tbk be listed on both Indonesian and Singapore exchanges (dual listing). In such a listing, the notary's roles and responsibilities are to draw up authentic deeds as evidence of the required GMS approvals, including deed containing amendments to PT X Tbk's articles of association ('AOA') for purpose of compliance with the Singapore exchange listing rules and to provide legal advice on the convening of such GMS and to ensure the compliance of such AOA amendments to the Indonesian laws and regulations. Obstacles faced by the notary are in connection with the notary having a precise understanding of the Singapore exchange listing rules in relation to the process of amending the AOA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari kegiatan usaha dan kondisi keuangan PT. XYZ, Tbk. (Persero) atas aktivitas penetapan efek berupa saham syariah yang direalisasikan oleh PT. XYZ, Tbk setelah proses penawaran umum terhadap prinsip – prinsip yang berlaku di pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder,diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta Fatwa DSN – MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2013 memiliki peranan penting dalam mengakomodir kegiatan pasar modal syariah khususnya dalam menyeleksi efek yang masuk, akan tetapi keselarasan antara kedua peraturan tersebut nampaknya masih belum tercapai sehingga menjadi sangat samar untuk dilakukan penilaian terhadap saham yang seperti apakah yang layak untuk masuk ke dalam bursa syariah dan kegiatan usaha apakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan free float di Indonesia sebelum dan sesudah adanya Perubahan Peraturan BEI No. I-A. Salah satu poin yang diubah dalam peraturan tersebut adalah ditambahkannya pengaturan mengenai free float, yaitu jumlah minimum saham yang harus dipertahankan beredar di publik. Tujuan dari pengaturan free float ini adalah untuk meningkatkan likuiditas pasar modal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi di Pasar Modal Indonesia, serta mengatasi berbagai macam tindak kejahatan pasar modal seperti misalnya Cornering the Market. Penulis melakukan perbandingan pengaturan free float dengan beberapa negara yang sudah terlebih dahulu memiliki pengaturan tersebut di negaranya dan juga melakukan analisa terhadap teori umum dari free float dalam Pasar Modal di negara-negara lainnya untuk mengetahui kelemahan dari pengaturan free float tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discuss about free float regulation in Indonesia before and after the amandment of IDX Regulation No. I-A. One of the points that being amanded in that regulation is the additional of free float requirement, which is regulate about minimum share that must be maintained being held in public hands. The purpose of this new requirement is to increase the market liquidity, public participation, and overcome violation in capital market such as Cornering the Market. In this thesis the author make a comparison about free float regulation with some countries and also the general concept of the free float in another countries to find out the weaknesses in our regulation

"