Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Akmal Yogi Alfarizi
"Tulisan ini menganalisis kewenangan seseorang dalam melaksanakan jual beli atas sebuah objek waris serta pemblokiran pencatatan peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penulisan disusun menggunakan dengan menggunakan metode penelitian secara doktrinal. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata. Jual beli yang dilakukan atas suatu objek waris dilaksanakan oleh ahli waris yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata. Pendaftaran peralihan atas suatu harta warisan khususnya hak atas tanah didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan mempunyai tugas menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang tertib administrasi pertanahan. Dalam praktiknya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan ahli waris dalam peralihan hak atas tanah yang berupa harta warisan masih terdapat banyak penyimpangan, salah satunya yaitu belum terjadinya pembagian harta warisan kepada ahli waris yang dinyatakan dalam sebuah Akta Keterangan Waris. Pendaftaran peralihan hak atas tanah secara waris ke Kantor Pertanahan diatur di dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Kantor Pertanahan dalam tugasnya untuk melindungi kepentingan pihak atas suatu hak atas tanah yaitu dapat melaksanakan pemblokiran pancatatan atas suatu hak atas tanah yang dimohonkan oleh pihak yang berhak.
The purpose of these passage was to analyze the heirs eligibility to make an agreement of the inheritance and the blockage action of the freehold title by Mataram City land registry office with case study of Mataram State Court (Case Registration Number 279/Pdt.G/2021/PN.Mtr). These passage was analyzed with doctrinal methodologic research. Sell and purchase in Indonesia is comply with civil code law. An heirs should be authorized to sell their inheritence based on what the Indonesia Civil Code Complied. Heirs should register their inheritance to the land registry office. Land registry office is a government fungtional delegation for land administration. In reality, public knowledge regarding the authority of heirs in the transfer of land rights in the form of inherited assets still contains many irregularities, one of which is that there has been no distribution of inherited assets to heirs as stated in a Deed of Inheritance. Registration of the transfer of land rights by inheritance to the Land Office is regulated in Article 111 of the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021. In its duty to protect the interests of parties over a land right, the Land Office can block the registration of a land right requested by the entitled party."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hamonangan, Yoshua
"Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan
untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data yaitu pemblokiran. Blok diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2017. Ditemukan masalah dimana ada pendaftaran blok yang sudah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan, baik diblokir oleh perorangan/badan hukum atau diblokir oleh penegak hukum. masalah selanjutnya adalah tentang tidak adanya notifikasi bagi pemegang sertifikat hak atas tanah dalam hal sertifikatnya terkena dampak; block record atau ketika block record terhadap sertifikat mereka telah dihapus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dimana penelitian ini melihat norma hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Data itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ditambah wawancara dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum bagi pemegang sertipikat benda yang diblokir dalam hal jangka waktu pemblokiran tidak mematuhi peraturan terkait dan tidak adanya pemberitahuan bagi mereka yang dipengaruhi oleh blok. Ada solusi agar pemegang sertifikat objek terblokir mengetahui kapan sertifikat yang bersangkutan telah diblokir atau telah terjadi pembukaan blokir.
Perlu ada ketegasan dari pihak pelaksana dalam menjalankan regulasi terkait penggunaan blokir
memberikan kepastian hukum plus sosialisasi aplikasi sentuh tanah saya untuk memudahkan pemegang sertifikat hak atas tanah untuk menemukan informasi yang relevan
sertifikat hak atas tanah.
In article 19 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1960, it is mandated that the government shall register land in the entire territory of the Republic of Indonesia. This authority is given to the National Land Agency. Although land registration aims to embody legal certainty, problems arise, especially in data maintenance activities, namely Certificate Freezing. Freeze is regulated in Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of National Land Agency Regulation No. 13 Year 2017. Problems were found where there were Freeze record that exceeded the time period as determined. The next problem is the absence of notification for holders of land rights certificates in the event that their certificate has frozen or their frozen certificate has unfrozen. This research is a juridical-normative research in which this study looks at written legal norm, and related regulations. The data used in this study is secondary data plus interviews with related parties. Legal uncertainty arises for holders of certificates in the event that the period of freeze does not meet the regulations and the absence of notification for those affected. There is a solution so the holder of the certificate knows when the certificate has frozen or has unfrozen. The executor needs to be firm in implementing the regulations related to freeze to provide legal certainty plus the socialization of the application “Sentuh Tanahku” to make it easier for holders of land rights certificates to know information related to their certificate of land rights."
Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library