Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFaktor?faktor yang Meiipengaruhi Kesalahan Pencata tan dan Pelaporan Fada Petugas SP2TP Puskesmas di Kabupaten Dati II Banyumas, Jawa Tengah tahun 1989. 165 halaman - bagan, - tabel, 4 lampiran. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas sudah dilakukan di Seluruh Puskesmas di Indonesia sejak lama yakni sejak tahun 1981, hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Henteri RI No. 63/Menkes/SK/II/8I dan berlaku sejak bulan April 1981.Di Kabupaten Dati II Banyunas Sistem Pencatatan dan Pelaporan ini, juga sudah dilaksanakafl pada senua Puskesmas (34 E?uskesaias dan 27 Kecamatan) lengkap dengan tenaganya dan mekanisme pelaksanaannya. Namun selama pelaksanaannya masih saja ditemui kesalahan kesalahan dalam arti bahwa laporan yang diterima oleh petugas di tingkat Kabupaten (SP2TP Kabupaten) tidak sama dengan yang diterima oleh para Kepala Seksi Dinas Kesehatan, yang seharusnya adalah ama karena berasal dan sumber yang sama yaitu Puskesmas kecamatan.Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan apakah ada hubungan antara Peranan Kepala Puskesmas (Bimbingan dan Pengawasan), Peranan Petugas SP2TP itu sendiri, Koordinasi, Umpan Balik, Dana dan Sarana serta Kriteria pelaporan tersebut dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas.Penelitian ini nerupakan penelitian yang bersifat Diskriptif analisis dengan menggunakan Kuesioner. Dengan bantuan analisa statistik yakni uji Khi Kuadrat, uji Phi dan uji Fisher?s Exact Test dapat ditarik Kesimpulan bahwa dan beberapa Variabel dan Sub Variabel yang dipakai ada yang berhubungan bermakna dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas.Untuk Vaniabel Peranan Kepala Puskesmas secara Keseluruhan terbukti ada hubungan yang bermakna denganKesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan ini bila dilihat sub-sub variabelnya, maka Sub variabel Pengecekan kembali oleh Kepala Puskesnas yang berhubungan secara bermakna dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas. Sedang variabel dan sub variabel lainnya yang ada hubungannya dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan adalah sub Variabel Kemampuan Petugas untuk mengetahuì jenis formulir yang digunakan dalam Pencatatan dan pelaporan Puskesmas.Hail yang penting dan Penelitian ini adalah disusunnya Strategi Pemecahan Masalah Pencatatan dan pelaporan, perbaikan Pelaksanaan Koordinasi, umpan Balik dan Supervisi serta Pendidikan Tambahan. Dilakukan penelitian lanjutan yang mencakup sampel yang lebih besar untuk menghindari bias pada hipotesa yang tidak terbukti."

"Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Bahwa macam atau corak aturan hukum kekayaan antara suami istri penting sekali artinya bagi pihak ketiga. Mengenai hal ini terkait dengan keberlakuan perjanjian perkawinan itu sendiri kepada pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Artinya perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus disahkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan bersamaan dengan pencatatan perkawinan (dalam akta perkawinan) agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga. Timbul permasalahan dalam hal terjadi kelalaian dari para pihak suami istri untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka pada waktu pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil dilakukan. Terutama dengan adanya kasus atau dimungkinkannya pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan setelah pencatatan perkawinan berlangsung sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan bersamaan pada saat pencatatan perkawinan dilangsungkan. Skripsi ini membahas hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan, bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga dan bagaimana upaya hukum pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan berlangsung. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan seyogyanya hanya memuat hal-hal seputar hukum harta kekayaan perkawinan, perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga dan agar suatu perjanjian perkawinan dapat disahkan dan dicatatkan setelah pencatatan perkawinan dilangsungkan maka dapat dilakukan upaya hukum pengajuan permohonan penetapan Pengadilan Negeri. Hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan sebaiknya perlu diatur secara lebih jelas, pemerintah perlu mensosialisasikan pengaturan mengenai pengesahan perjanjian perkawinan untuk menghindari kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat, dan batasan waktu sampai berapa lama permohonan penetapan Pengadilan Negeri masih dapat dilakukan sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pencatatan pelaporan insiden keselamatan pasien oleh dokter dan Komite Mutu Keselamatan Pasien Manajemen Risiko (KMKPMR) di RS Permata Depok tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencatatan pelaporan insiden keselamatan pasien di RS Permata Depok tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan case study dengan metode wawancara mendalam, telaah data sekunder dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, pengetahuan tentang pencatatan pelaporan insiden keselamatan pasien, kerja rangkap, komunikasi, pengambilan keputusan dan penghargaan berhubungan dengan faktor pencatatan insiden keselamatan pasien oleh dokter, sedangkan pengalaman kerja, komunikasi dan penghargaan berhubungan dengan faktor pelaporan insiden keselamatan pasien oleh KMKPMR.

---

The aim of this research is to identify the supporting and inhibiting factors relating to the recording and reporting the incidence of patient's safety at Permata Depok Hospital in 2017. Type of research is qualitative using case studies with in-depth interview, secondary data review and document review.

The results of this study are work experience, knowledge, work load, communication, decision making and reward related to the factors of recording the incidence of patient's safety by the doctors, while work experience, communication and reward are related the factors of reporting the incidence of patient's safety by The Hospital Committee of Patient Safety. "

"Sebagai salah satu upaya untuk menjamin kesehatan setiap warga negara dan peningkatan pembangunan bangsa, Pemerintah mencanangkan Posyandu sebagai Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Posyandu diharapkan dapat memberikan layanan dan informasi mengenai kesehatan masyarakat secara tepat dan akurat. Namun, kegiatan pencatatan pelayanan Posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mampang Kota Depok masih berlangsung secara manual menggunakan kertas dan alat tulis. Hal ini menimbulkan berbagai masalah antara lain pencatatan dan pengumpulan data memakan wakyu yang lama, data yang tidak lengkap bahkan hilang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancang bangun desain antar muka sistem informasi pencatatan Posyandu di UPTD Puskesmas Mampang Kota Depok. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tahapan perancangan sistem menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Hasil penelitian berupa rancang bangun desain antar muka sistem informasi pencatatan Posyandu berbasis mobile application. Evaluasi pengguna menunjukkan bahwa rancang bangun sistem sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Diharapkan adanya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dan sistem dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Posyandu.

---

As an effort to ensure the health of every citizen and increase national development, the Government has declared Posyandu as a community based health enterprise (UKBM). Posyandu is expected to be able to provide services and information regarding public health precisely and accurately. However, activities for recording Posyandu services in UPTD Puskesmas Mampang, Depok City, still take place manually using paper and stationery. This causes various problems, including recording and collecting data taking a long time, incomplete and even lost data. This research aims to create a design for the interface of the Posyandu recording information system at the UPTD Puskesmas Mampang, Depok City. The research uses qualitative methods with system design stages using the System Development Life Cycle (SDLC) method. The results of the research are in the form of a mobile application-based Posyandu recording information system interface design. User evaluation shows that the system design is good enough and can meet user needs. It is hoped that there will be provision of supporting facilities and infrastructure and the system can be developed according to the needs of the Posyandu."

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait dengan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, hal ini dengan tegas diatur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Bilamana perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara atau setidak-tidaknya tidak memiliki kedudukan hukum. Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak hanya terkait dengan tidak diakuinya perkawinan tersebut, tetapi juga mengenai perlindungan hukum terhadap istri, anak, harta benda dan segala sesuatu akibat dari perkawinan termasuk juga jika kedua belah pihak ingin melakukan perceraian.Terkait dengan hal tersebut di dalam putusan Nomor 541/Pdt.G/2015/Pn.Sgr dan putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Amp majelis hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat meskipun perkawinan tersebut sampai gugatan diajukan belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Padahal salah satu syarat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan adalah harus menyertakan akta perkawinan yang mana tidak dimiliki oleh penggugat karena perkawinannya tidak pernah dicatatkan.

---

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Regarding to marriage, every marriage must be recorded according to the applicable legislation, this is expressly regulated in article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

If the marriage is carried out according to religious law and belief is not recorded, then the marriage is not recognized by the state or at least has no legal standing. The problems that arise from an unregistered marriage are not only related to the non-recognition of the marriage, but also about legal protection of wife, children, property and everything from marriage including if both parties want to divorce.

Related to this matter in the decision Number 541/Pdt.G/2015/Pn.Sgr and the decision Number 49/Pdt.G/2017/PN.Amp the panel of judges who handled the case granted a divorce claim between the Plaintiff and the Defendant even though the marriage was never recorded in the Civil Registry Office. In fact, one of the requirements to be able to file a divorce lawsuit in court is to include a marriage certificate which the Plaintiff does not have because the marriage was never recorded. "

"

Laporan magang ini membahas kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT YUYAYU International terhadap akun kas sales operation YATTOTO untuk periode September dan Oktober 2019. Kebijakan dan perlakuan akuntansi yang dimaksud meliputi klasifikasi dan pencatatan akun kas perusahaan, serta pengendalian internal atas akun kas PT YUYAYU International. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, secara keseluruhan PT YUYAYU International telah menerapkan pengendalian internal yang memadai atas akun kas dan telah menyajikan dan menerapkan kebijakan akuntansi atas akun kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

---

This internship report discusses the accounting policy adopted by PT YUYAYU International on the sales operation YATTOTO’s accounts of cash for the period September and October 2019. The accounting policies and treatments include the classification and recording of the company's cash, and internal control of the cash accounts of PT YUYAYU International. Based on the evaluation, it can be concluded that PT YUYAYU International has implemented the adequate internal control over cash accounts and has presented and implemented its accounting policies in accordance with applicable accounting principles.

"

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum penerimaan dan penolakan isbat nikah terhadap perkawinan siri di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan yang hanya memperhatikan aspek keagamaannya saja tanpa memperhatikan amanat dari peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Demi memberikan kepastian hukum kepada suami istri yang tidak melakukan pencatatan perkawinan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah dan akibat hukum terhadap penetapan hakim yang mengabulkan dan menolak permohonan isbat nikah terhadap status perkawinan, status anak dan harta benda dalam perkawinan pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.JB dan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatori. Hasil analisa mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.JB karena memenuhi syarat sah perkawinan. Analisa dalam menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT bahwa para pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dikabulkan penetapan isbat nikah maka status perkawinan diakui oleh hukum, status anak adalah anak sah, terhadap harta benda dalam perkawinan berlaku ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan. Terhadap isbat nikah yang ditolak maka status perkawinan tidak diakui oleh hukum, status anak adalah anak luar kawin, terhadap harta benda dalam perkawinan tidak berlaku ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan.

---

This research discusses the legal consequences of accepting and rejecting marriage wives on unregistered marriage in Indonesia. In life, there are many unregistered marriage that only pay attention to religious aspects without paying attention to the mandate of the laws, especially Article 2 paragraph 2 of the Marriage Law Number 1 of 1974. To provide legal certainty to husband and wife who do not register their marriage, they are given the opportunity to submit a marriage request to the Religious Court as in Article 7 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. This research’s problem are regarding the basis for the consideration of the Religious Court Judges in granting or rejecting the request for the isbat marriage and the legal consequences of the decision of the judge on marital status, child status and assests in marriage in the Religious Court Decision Number 108/Pdt.P/2018/PA.JB and Number 0108/Pdt.P/2018/PAJT. This research use normative juridical research’s method and secondary data. The data analysis was done explanatory. The results of the analysis illustrate the consideration of the judge’s consideration of granting the marriage request in the Religious Court Decision Number 108/Pdt.P/2018/PA.JB because it meets the legal requirements of marriage. Rejects the marriage request in the Religious Court Decision Number 0108/Pdt.P/2018/PAJT that the applicants have violated the provisions of Article 40 letter (a) Compilation of Islamic Law. As a result of the law the stipulation of marriage is granted, the marital status is recognized by law, the status of the child is a legitimate child, and the provisions of the laws and regulations apply to marital property. For a marriage that is rejected, the marital status is not recognized by law, the status of the child is an out of wedlock child, and the marital assests do not apply the provisions of the statutory regulations."