Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Majalah kepustakawanan merupakan sarana komunikasi, terutama, di kalangan pustakawan. Perkembangan majalah yang pesat membawa dampak kepada pengelola informasi untuk lebih memperhatikan majalah sebagai sumber informasi. Perhatian ini khususnya dalam usaha untuk mempermudah temu kembali majalah tersebut. Sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi diperlukan suatu standar pengenal bibliografi. Pengenal bibliografi telah ada sejak tahun 1954 diterbitkan oleh International Standard Organization (ISO). Nomor standar berikutnya ialah no.30 tahun 1975, no. 8 tahun 1977, no.18 tahun 1981, dan no. 215 tahun 1986. Untuk alasan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui beberapa sumber. Sumber tersebut adalah, Katalog Majalah Terbitan Indonesia Koleksi Perpustakaan Nasional,1779-1980; Daftar Majalah Ilmu Pergustakaan Pengetahuan dan Teknologi Indonesia,1987; Katalog Induk Majalah; List of Serials in Indonesia with their ISSN, 1982; Check list of Serials in Indonesia vol III dan bibliografi daerah. Masalah yang akan dibahas menyangkut majalah kepustakawanan terbitan Indonesia ialah tentang perkembangan dan pengenal bibliografi (bibliographical identification). Pengenal bibliografi tersebut meliputi (i) kulit muka, (ii) halaman judul, (iii)daftar isi, dan (iv)judul sirahan (running title), dan (v) nama pengarang pada judul artikel Bibliografi daerah mewakili majalah sekunder kepustakawanan terbitan Indonesia. Masalah yang dibahas dalam bibliografi daerah diteliti pada 5 unsur pengenal bibliografi yang telah disebut diatas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama Pembimbing. Pembaca yang terbit pada tahun 1949 merupakan majalah kepustakawanan Indonesia yang tertua. Kedua dana yang digunakan untuk majalah bidang ini sebagian besar diperoleh dari pemerintah. Ketiga, penerapan standar pada kulit muka rata-rata 50%, halaman judul sebagian besar kurang dari 50% kecuali tanggal pada kulit muka dan halaman judul hanya 7,9% nomor halaman pada setiap judul artikel daftar isi 63%, judul sirahan 28,9%, nama pengarang pada judul artikel 81,6%. Pencantuman pengenal bibliografi pada bibliografi daerah ialah pada kulit muka dan halaman judul 86,96%-100% kecuali tanggal 4,3%. Keempat, 50% majalah kepustakawanan terbitan Indonesia dicetak offset, sedangkan bibliografi daerah berjumlah 91,3% masih dicetak stensil. Kelima, pencantuman ISSN 50% untuk majalah kepustakawanan dan 8,7% untuk bibliografi daerah. Keenam, kala terbit majalah kepustakawanan yang terbanyak ialah bulanan 36%, dan tiga bulanan 26,3%. Jumlah penerbit majalah kepustakawanan terdapat pada 10 (37,04%) propinsi dari 27 propinsi di Indonesia."

"Tulisan ini membahas mengenai batasan peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk pengawasan terhadap label pada kemasan kosmetika yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dengan menggunakan data primer serta data sekunder, pada skripsi ini ditemukan adanya nota kesepahaman antara BPOM dan Kementerian Perdagangan, yang dimana menjelaskan bahwa peran pengawasan pre-market dan post-market menjadi tanggung jawab BPOM secara penuh. Dengan melihat kenyataan yang demikian, ternyata peran pengawasan pihak terkait pun belum dapat menutupi angka peredaran kosmetika impor tanpa label dengan benar.Salah satu kendalanya adalah belum adanya aturan formal mengenai pengawasan terhadap kegiatan perdagangan melalui media online dan media sosial yang sekarang menjadi media paling diminati masyarakat. Jika dibandingkan dengan sistem pengawasan di Amerika Serikat, pihak US Food and Drug Administration yang memiliki kewenangan tersebut hanya melakukan pengawasan post-market. Salah satu faktor yang membedakan bentuk pengawasan tersebut adalah karena industri kosmetika lokal di Amerika Serikat sendiri sudah sangat maju serta kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Serta peran dari konsumen yang telah sadar akan hak-haknya dengan melakukan pelaporan mengenai keluhan secara aktif kepada pihak yang berwenang.

---

This thesis discusses about the limitations of the role of control which carried out by the government, especially for the control of the liability to include labels on cosmetics packaging which is the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. By using normative juridical research methods and using primary data also secondary data, in this thesis found out a memorandum of understanding between the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, which explains that the role of controls of pre-market and post-market is fully the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia. By looking at this reality, the controls role of the related party has not been able to cover the number of imported cosmetics without labels. One of the problems here is there is no formal regulation regarding the control of trade activities through online media and social media which are the most popular trade medias nowadays. When compared with the control system in the United States of America, the US Food and Drug Administration, which has this authority, only do post-market control. One of the factors that distinguishes this form of control is that the local cosmetics industry in the United States of America itself is already very advanced and the awareness of vendors in fulfilling their obligations. Also the role of consumers who have been aware of their rights by actively reporting any complains to the authorities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pencantuman perusahaan dalam indeks Kompas100 terhadap tingkat kepemilikan kas perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu semua perusahaan, perusahaan dengan kendala keuangan dan perusahaan tanpa kendala keuangan yang tercantum dalam indeks Kompas100 pada tahun 2007 dan atau 2008. Model data panel fixed effect digunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian membuktikan bahwa pencantuman perusahaan baik dengan kendala keuangan maupun tanpa kendala keuangan dalam indeks Kompas100 secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepemilikan kas perusahaan. Variabel kontrol karakteristik perusahaan yang terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepemilikan kas perusahaan adalah leverage, arus kas, pembayaran dividen, market to book, biaya penelitian dan pengembangan, net working capital, capital expenditures, dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini terbukti tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepemilikan kas perusahaan.

---

This research is conducted to analyze the effect of firms? inclusion in Kompas100 Index to the level of corporate cash holding. Samples in this research are divided into three categories: all firms, financially constrained firm and financially unconstrained firm, that included in Kompas100 Index in 2007 and/or 2008. Fixed effects panel data model is used in this research.

The result shows that firms? inclusion in Kompas100 Index for all firms, financially constrained firm and financially unconstrained firm significantly affect the level of cash holdings. The evidences also indicate that firm characteristics control variables significantly affect the corporate cash holdings including leverage, cash flow, dividend payment, market to book, research and development cost, net working capital, capital expenditures, and firms size. However, macroeconomics control variables applied in this study insignificantly affect the corporate cash holdings."