Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu lokasi warisan dunia yang ditetapkan pada di tahun 2004 oleh UNESCO. Melalui Mahkmah Agung putusan Nomor: 91K/TUN/LH/2020, menerima gugatan dari penghuni Beutong Ateuh Banggalang dengan Walhi sehubungan dengan izin pertambangan PT. EMM serta mencabut izin yang dikeluarkan BKPM. Tujuan Penelitian ini adalah membahas mengenai analisis pembatalan izin usaha pertambangan PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Hasil pembahasannya adalah Pertimbangan hakim dalam keterkaitan pengeluaran izin usaha pertambangan PT. EMM yaitu hal ini tidak hanya menyangkut apakah izin usahanya yang tidak dilengkapi atau tidak lengkapinya izin lingkungan selanjutnya mengenai hutan leuser sebagai rain forest heritage yang artinya sebagai hutan lindung yang diakui secara internasional, yang terakhir Lokasi tambang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. magnitudo VII Region-XII MMI (Modified Mercalli Intensity) dengan kata lain hal ini sangant berisiko bagi penduduk sekitarnya apabila dilakukan kegiatan tambang. Diharapkan Kegiatan pertambangan yang diselenggarakan tidak seharusnya muncul kerusakan fungsi lingkungan, selain mesti mematuhi norma hukum, juga mesti adanya cara memahami orientasi dari desentralilasi dan otonomi daerah dalam melihat potensi sumber daya alam baik itu mineral ataupun batubara. ......The steps of the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) which issued its decision number: 66/I/IUP/PMA/2017 explained about issuing a business license to PT. Pure Gold Minerals (EMM) will carry out gold mining in the Beutong area, Nagan Raya area, Pegasing area, and Central Aceh area where the Company is located, where the area is affected by the Leuser Ecosystem Area (KEL), which is a world heritage site designated in 2004 by UNESCO. Through the Supreme Court decision Number: 91K/TUN/LH/2020, received a lawsuit from the residents of Beutong Ateuh Banggalang with Walhi in connection with the mining permit of PT. EMM and revoked the permit issued by BKPM. The purpose of this study is to discuss the analysis of the cancellation of the mining business license of PT. Pure Mineral Gold (EMM) decided by the Supreme Court. The result of the discussion is the judge's consideration in the issue of the mining business permit of PT. EMM, namely this does not only concern whether the business license is not equipped or not complete, the environmental permit is further regarding Leuser forest as a rain forest heritage which means as an internationally recognized protected forest, the last one is the location of the mine based on the Regional Spatial Plan (RTRW) of Aceh Province. , Nagan Raya District and Central Aceh District. Magnitude VII Region-XII MMI (Modified Mercalli Intensity) in other words, this is very risky for the surrounding population if mining activities are carried out. It is hoped that mining activities carried out should not cause damage to environmental functions, in addition to complying with legal norms, there must also be a way to understand the orientation of decentralization and regional autonomy in seeing the potential of natural resources, be it mineral or coal.

Abstrak :
Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal kerap dilakukan oleh pihak perusahaan efek selaku pengelola modal milik investor. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan wajib mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pasar modal sehingga dapat menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran oleh perusahaan efek. Hal ini dilakukan agar perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset-aset milik investor dan akan memberikan perlindungan bagi investor. Namun, dengan pencabutan izin usaha perusahaan efek, pemulihan keadaan atau ganti kerugian terhadap pihak investor yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelanggaran perusahaan efek tersebut masih diperlukan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dengan dilakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan efek yang melakukan pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset milik investor dan mencegah adanya kehilangan aset serta memberikan efek jera terhadap perusahaan efek tersebut, kemudian apabila terdapat investor yang masih mengalami kerugian dapat menempuh jalan keluar melalui gugatan, dana perlindungan pemodal, disgorgement fund, maupun cara lain yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ......The frequent amount of transactions that occur in the capital market can lead to opportunities to commit violations in the capital market in order to gain more profits. Investors as one of the actors in the capital market who are parties that tends to be weaker than other parties often become victims of violations committed by other parties in the capital market. Violations that occur in the capital market are often committed by securities companies as investors' capital managers. Therefore, the Financial Services Authority as the supervisor and regulator in the financial services sector must be aware of developments in the capital market so that they can take actions on parties who commit violations. Revocation of a business license by the Financial Services Authority is one of the sanctions that can be imposed if there is a violation by a securities company. This is done so that the securities company will not endanger the investors' assets and will provide protection for investors. However, with the revocation of the securities company's business license, recovery or compensation for investors who have suffered losses as a result of the securities company's violations is still required. The results of the thesis shows that by revoking the business license of securities companies that commit violations by the Financial Services Authority, these securities companies will not be able to endanger the assets of investors anymore and prevent further loss of assets and provide a deterrent effect on these securities companies, then if there are investors who still experiencing a loss can find a way out through lawsuits, investor protection funds, disgorgement funds, or other methods determined by the Financial Services Authority.

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap keputusan yang diambil pemerintah apapun bentuknya pasti membawa suatu akibat bagi masyarakat. Akibat tersebut dapat bersifat postif ataupun negatif. Begitu juga dengan keputusan pemerintah mencabut izin trayek bus reguler sebagai akibat dioperasikannya busway koridor IX dan X . Skripsi ini membahas perlindungan hak penumpang bus reguler akibat pencabutan izin trayek bus reguler. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis.Dalam penelitian ini disimpulkan mengenai latar belakang pencabutan izin, kewenangan pemerintah dalam pencabutan izin dan permasalahan yang dialami konsumen yang diakibatkan dari pencabutan izin trayek bus reguler oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hasil penelitian ini berupa analisis hak konsumen yang dirugikan akibat pencabutan izin trayek dan upaya hukum atas masalah tersebut.

---

ABSTRACT
Any decisions taken by the gozvernment in any form must be brought to the result for the people. The result can be either positive or negative. It is also the decision of the Government to revoke the permission of the regular route bus, as a result of the operation of the corridor routes of buses IX and X. This thesis discusses the protection of regular bus passengers due to revocation of a regular bus route permit. The study of this thesis is a normative legal study with the research library of forms and the analytical approach. The study concluded about background revocation, government authority on the permit revocation and problems experienced by consumers as a result of the revocation of regular bus routes permit by the Government of the DKI Jakarta. The results of this form is an analysis on the rights of consumers suffered because of the revocation of the permit route and the remedies for the problem.

Abstrak :
Penelitian ini berdasarkan dari gugatan pada PT. Ridlatama Tambang Mineral pada Bupati Kutai Timur, PT. Ridlatama Tambang Mineral telah melakukan investasi cukup besar terkait dengan daerah di Kutai Timur akan tetapi terntaya investasi tersebut mempunyai masalah terkait dengan izin explorasi berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambagan, akan tetapi Bupati telah menerbitkan banyak izin terkait dengan Izin Ekplorasi dan Izin Eksploitasi pada berbagai pihak yang menimbulkan sengekta antara PT. Ridlatama Tambang Mineral dan Pemerintah Indonesia Bupati Kutai Timur, hal ini dikarenakan Izin Eksplorasi dan Eksploitasi PT Ridlatama di cabut oleh Bupati Kutai Timur, Dalam Putusan PK No.138/PK/TUN/2012 PT. Ridlatama harus mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penyelidikan umum dan atau eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan, namun pada kenyataannya sebelum izin dari Menteri Kehutanan tersebut diperoleh, PT. Ridlatama telah melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan atau eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan.

---

The Research is based on the lawsuit PT. Ridlatama Tambang Mineral on Indonesia Goverment Kutai Timur Regent, PT. Ridlatama Tambang Mineral have a major investor's perspective, especially when investing in region such as Kutai Timur which have a problem in legal system remains a chronic problem, investors are ensured that they are protected against expropriation Law No. 4 Year 2009 provides a major impact from the investor which the local administrator are allowed to issue mining permits, The local govermenet has issued many of the Izin EKCP exploration livenses and Explotation Licenses many permits were issued mining area can be owned by more than one company with different permits, a situation that has triggered disputes between the PT. Ridlatama Tambang Mineral and Indonesia Goverment East Kutai Regent, Based on the the Bupati of East Timur the licences held by Ridlatama Group have remove the EKCP Licenses from Ridlatama Group, based on decree No 138 PK TUN 2012, PT. Ridlatama must obtain borrow to use permits from ministry of forestry and must public inquiry and exploration of mining in forest area but based on facts the borrow to use forest permit not been obtain from ministry of forestry PT. Ridlatama has been Carried out its general investigation and mining or exploration activities in forest area.

Abstrak :
Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut yang selanjutnya menimbulkan dampak negatif pada bank-bank lainnya atau disebut juga sebagai efek domino. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menarik dananya yang disimpan di bank. Jika hal ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan, bukan tidak rnungkin akan menimbulkan rush yang selanjutnya berdampak pada terjadinya kesulitan likuiditas di bank-bank tersebut. PT. Bank Asiatic adalah salah satu bank yang dicabut ijin usahanya yaitu pada tanggal 8 April 2004, karena penurunan kinerja yang sangat drastis akibat terjadinya penyimpangan di bank tersebut. Permasalahan utama yang menjadi penyebab ditutupnya PT Bank Asiatic adalah adanya pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan CAR bank turun hingga menjadi -46,77% pada akhir Februari 2004. Upayaupaya perbaikan yang coba untuk dilakukan tidak menunjukkan basil yang positif, di mana laporan keuangan bank selama kurun waktu 3 tahun terakhir nyatanya tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pencatatan yang ada hanya mampu menunjukkan sedikit gambaran permasalahan yang ada, sehingga penyimpangan yang sebenarnya telah cukup lama terjadi tidak dapat segera diatasi dan pada alhirnya berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Selanjutnya penulisan karya akhir ini adalah untuk mencoba melakukan analisa terhadap kondisi keuangan suatu bank dengan menggunakan rasio-rasio umum yang lazim digunakan dalam menganalisa suatu laporan keuangan. Adapun metode yang digunakan antara lain analisa trend, analisa common size dan analisa rasio. Selain itu sebaga pendukung juga digunakan analisa CAMEL yang merupakan penilaian tingkat kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan cara ini diharapkan masyarat sedikit banyak mampu membaca perkembangan kondisi keuangan suatu bank serta mernperoleh sedikit gambaran mengenai permasalalian yang mungkin sedang terjadi di bank tersebut. Adapun data mengenai kinerja keuangan bank dapat diperoleh masyarakat melalui laporan keuangan publikasi yang wajib diumumkan bank setiap 3 bulan sekali di media cetak yang beredar lugs di Indonesia serta laboran keuangan publikasi bulanan yang diumumkan melalui web site Bank Indonesia setiap bulannya. Dalam kasus Bank Asiatic, permasalahan utama yang terjadi adalah pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan bank mengalami kerugian karena hams membentuk Penyisiban Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas kredit dan surat berharga fiktif tersebut. Laporan keuangan yang dipublikasikan bank tidak cukup menunjukkan adanya permasalahan dimaksud. Secara umum rasio CAMEL yang disajikan dalam laporan keuangan publikasi triwulanan selama kurun waktu 2001- 2003 cukup baik walaupun menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Beberapa ha! yang dapat diketahui dari laporan keuangan tersebut adalah meningkat.n.ya secara drastis jumlah kredit yang disalurkan bank hingga akhir tahun 2003 namun tidak diikuti dengan naiknya pendapatan bunga dari kredit dalam proporsi yang seimbang. Selain itu juga terjadi peningkatan penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga terutama untuk kategori diperdagangkan dan tersedia untuk qua!, namun tidak diimbangi dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi surat berharga dimaksud, tercermin dari laba yang belum direalisasi dari surat berharga hanya menunjukkan peningkatan yang sangat kecil. Selain itu secara keseluruhan rasio-rasio rentabilitas bank juga tidak menunjukkan peningkatan yang seimbang dengan peningkatan aktiva produktif bank. Hal ini menunjukkan indikasi meningkatnya pula aktiva produktif yang tergolong non performing khususnya dalam bentuk kredit dan surat berharga. Berangkat dari pemasalahan sebagaimana yang terjadi di Bank Asiatic memberikan gambaran bahwa untuk mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat yang dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, peranan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas di sektor perbankan kiranya juga perlu didukung kega sama dengan semua pihak yang terkait, dalam hal ini antara lain dengan Bapepam selaku otoritas pengawas pasar modal, mengingat banyak bank yang saat ini juga melakukan transaksi dengan instrumen pasar modal. Selain itu koordinasi dengan beberapa pihak-pihak lainnya juga perlu ditingkatkan seperti dengan Direktorat Jendral Pajak maupun Irnigrasi. Hal ini terkait dengan seringkalinya terjadi praktek penghindaran pajak di suatu bank serta perlunya peningkatan efektifitas pencekalan terhadap para pelaku kejahatan di bidang perbankan. Selanjutnya penyelesaian terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bank Asiatic perlu dilakukan secara tuntas guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan di Indonesia dan sedapat mungkin mencegah berulangnya permasalahan yang sama serta mengingatkan para bankir untuk lebih bersikap hati-hati dan senantiasa menjalankan kegiatan usaha suatu bank dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.

---

Bank, as an institution that undertook its activities based on trust principle, has to carry out the prudential principle to guarantee the security of people's fund that is being kept there. The revocation of operating license of a bank caused by the deviation towards the prudential principle will cause the decreasing of people's trust to this financial institution that furthermore cause negative impact to other banks which also acknowledged as the domino effect. The concern that emerged in the community could cause people to draw their fund that is being kept in the bank. If this situation happens in the same time, it will cause rush that furthermore had an impact on the occurrence of the liquidity difficulty in these banks. PT Bank Asiatic was one of the banks that was revocated on April 8, 2004, because of the declining of its financial performance as a result of the occurrence of the deviation in this bank. The main cause of the revocation of operating license of PT Bank Asiatic was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused bank's CAR descended until becoming -46.77% at the end of February 2004. Corrective actions that were being carried out did not show positive results, since the bank's financial report for the last 3 years, in fact, did not show the real financial condition. This thing caused the bank's record only showed few pictures of the real problems, so the actual deviation which has been exist for a long time could not be overcome immediately and in the long run had a significant impact on the bank's financial performance. Furthermore, the writing of this thesis was to try to carry out the analysis towards the financial condition of a bank by using ratios which was generally used in analysing a financial report. The method includes the trend analysis, the common size analysis, the ratio analysis and the CAMEL analysis. CAMEL analysis is the assessment of bank rating that was determined by Bank Indonesia. Hopefully with this method, people could read the development of the financial condition of a bank as well as to get few pictures concerning the problems that possibly happen in the bank. The data concerning the bank's financial performance could be obtained from the condensed financial statement which was announced by the bank every 3 months in the newspapers circulating in Indonesia as well as the monthly condensed financial statement which was announced through Bank Indonesia's web site. In the case of PT Bank Asiatic, the main problem that happened was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused the bank to experience huge loss because of the admission of provision for earning assets losses on fictions credit and commercial papers. The bank's published financial report was not illustrate the existence of these problems. In general, the CAMEL ratio that was presented in the bank's condensed financial statement for the period of 2001- 2003 was good enough, although there were some debasement of the trend. Several matters that could be known from the financial report were the enhancement of the credit amount untilThe end- of 2003 that was not followed by the increasing of interest income proportionally. Moreover, the incremental of bank's commercial papers especially in the category of trading and available for sale was not well balanced by the improvement in the profit that was obtained by the bank from the commercial papers transaction, as reflected from the unrealized profit from the commercial papers which only showed very small enhancement. The profitability ratios of the bank also did not show the proportional improvement related to the increasing of the bank's earning asset. This could be assumed that non performing assets of this bank especially in the form of credit and the commercial papers has also increased. This situation gave the conclusion that to develop a healthy banking system which could support the continuous of economics development, the role of Bank Indonesia as the authority of the banking supervision should be supported by the cooperation of all related parties, such as Bapepam as the authority of the money market supervision, as recently there are many banks have many transactions using money market instruments. Moreover the coordination with several other parties also must be improved such as with Tax Regulator and Immigration. This was often related to the tax evasion in a bank as well as the need of the improvement in the effectiveness of travel ban against the perpetrators of the crime in the banking field. Furthermore, the resolution related to the problem that happened in the PT Bank Asiatic must be carried out completely in order to maintain the people's trust to the banking institution in Indonesia and, as well as, to prevent the same problem to be re-occurred and to remind bankers to be more careful and always doing business by gripping on the prudential principles and the current regulations.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha BPR tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian akibat hukum setelah dicabutnya izin usaha BPR terhadap nasabah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Vox Modern Danamitra dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang telah dinilai oleh OJK maka OJK sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 9 ayat 2 Peraturan BI Nomor 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, mencabut izin usaha dari BPR Vox Modern Danamitra dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014. Akibat hukum bagi nasabah penyimpan di Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut.

---

ABSTRACT This examines about legal aspect in revoke the operating license of the Rural Bank that where such authority formerly contained in Bank Indonesia then on 1 January 2014 moved to the Indonesia Financial Services Authority (OJK). On 29 January 2014 for the first time the Financial Services Authority revoke the operating license of BPR VOX Modern Danamitra domiciled at tangerang on the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. The problem that arises is how the requirement and procedures for revoke the operating license of rural bank by Financial Services Authority (OJK), then the legal consequences after the revocation of operating license rural bank to customers. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative. The conclusion of this research is the revocation of the operating license of the BPR VOX Modern Danamitra because the bank could not cope with the difficulties endangering its survival that have been assessed by the OJK, the OJK in accoirdance with article 37 paragraph (2) of Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 jo article 9 paragraph (2) BI regulation No. 7/34/PBI/2005 regarding the subsequent handling of the rural bank under special surveillance, revoke the operating license of BPR Vox Modern danamitra with the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. Legal consequences for customer?s saving in rural bank that has been revoke the operating license in Act Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (?LPS?) as amended by Act Number 7 of 2009 implemented in the form of guarantees executed by LPS on customer deposits BPR.

Abstrak :
Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalam penyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajian menyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untuk meninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakan kasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yang perizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kredit bermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus oleh Tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. ......Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS.

Abstrak :
Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan penanaman modal asing. Kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. ......There have been several changes in legal provisons related to mining licensing in Indonesia. One of them is regarding the authority to revoke mining business permits. According to Law No. 3 of 2020, there is a change in provisions regarding the authority to revoke mining business permits. The following thesis is discussing about the legal uncertainty of the authority to revoke mining business permits for foreign investment companies. This thesis used juridicial norms method as research implementation method. The result of this thesis found that the amandement in the authority to revoke mining business permits contained in Law No. 3 of 2020 where the authority to revoke mining business permits turned into the authority of the central government provides an answer to the legal uncertainty regarding the authority to revoke foreign investment mining license. This legal certainty can improve the investment climate in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi. ......This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager.