Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh penerbitan obligasi termasuk obligasi subordinasi dan penawaran umum terbatas terhadap penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk. Penelitian meliputi penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Analisis kemudian dibandingkan dengan tiga bank skala menengah lainnya untuk mengetahui posisi PT Bank XYZ, Tbk di antara peer grupnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama lima tahun terakhir diketahui bahwa penilaian CAMELS bank menunjukan perbaikan terutama sejak tahun 2007. Apabila dibandingkan dengan peer groupnya, hasil penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk terbaik untuk faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas pasar serta penilaian komposit CAMELS.

---

This Research to give an idea of how the impact of bonds issuance including subordinated bonds and right issue on the performance of CAMELS Rating PT Bank XYZ, Tbk. Assessment included factor capital, asset quality, management, earning, liquidity and sensitivity to market risk. The results were then compared with three other medium-size banks to know the position of the bank, among the peer group. According to analysis conducted during the last five years is known that the CAMELS Rating bank showed improvement, especially since the year 2007. When compared with the peer group intended, bank showed the best performance in the aspects of CAMELS rating factors capital, asset quality, management, profitability and market sensitivity.

Abstrak :
Penawaran umum merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang bersifat universal. Sehingga para pihak yang berkaitan dengan proses penawaran umum baik emiten, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal maupun penjamin emisi efek memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan keterbukaan informasi mengungkapkan informasi atau fakta material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) memiliki permasalahan kredit pada kantor cabang HR Muhammad dan Sumenep pada saat penawaran umum saham. Kredit Macet merupakan salah satu informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan dalam prospektus Bank Jatim sebagai bentuk perlindungan kepada calon pemodal. ......Initial Public Offering (IPO) is the one of funding alternatives for company. Diclosure information principle is an universal characteristic from capital market. In Initial Public Offering, everyone related to Initial Public Offering process such as issuers, supporting professionals, supporting institutions and underwriter has an obligation to carry out the implementation of disclosure information principle to disclose all about information or fact material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), have problem on bad credits which hit two branches office namely HR Muhammad dan Sumenep. Bad credits is the one of information or fact material should be disclose in Bank Jatim prospectus to protect the potential investors.

Abstrak :
Unsur fundamental dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan dalam pasar modal dimulai pada saat suatu perusahaan melakukan penawaran umum (dengan mengajukan pernyataan pendaftaran), setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa dan dalam hal terjadi peristiwa yang penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu yaitu laporan yang dirinci dalam Peraturan BAPEPAM X.K.1. Skripsi ini akan membahas mengenai keterbukaan perusahaan yang melakukan penawaran umum terkait dengan masalah kesalahan pencatatan dana dan alokasi penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai sebagaimana diungkapkan dalam prospektus. Surat Pernyataan Efektif tertanggal 1 Februari 2010 dari BAPEPAM-LK sudah keluar dan menandai prinsip keterbukaan informasi sebelum melakukan penawaran umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. Namun lain halnya dengan penerapan prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum. Prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum tidak terpenuhi secara baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk dimana terjadi kesalahan pencatatan dana dan hal tersebut baik disengaja maupun tidak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Ditambah lagi dengan dana yang salah catat tersebut, yang notabene merupakan dana hasil penawaran umum ternyata tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus. PT Benakat Petroleum Energy, Tbk sudah menyanggupi untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahan akibat kesalahan pencatatan dana (terlepas dari alokasi dananya). Dengan kesanggupan tersebut, ini merupakan bentuk perlindungan investor yang diberikan oleh PT Benakat Petroleum Energy Tbk kepada investor yang membeli atau akan membeli sahamnya. ......The fundamental element in capital market is information disclosure. Disclosure in capital market is begun when a company conducts public offering (by proposing registration statement), after issuing company notes and sells its shares in stock exchange and in terms of important events that the report should be submitted in a timely manner specified in the Regulation of Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) X.K.1. This thesis will discuss about the information disclosure of company which is conducting a public offering related to the problem of error in reporting funds and the bidding allocation of funds which was not comply with the allocation funds in prospectus. Registration Statement dated 1 February from Capital Market Supervisory Board has been issued and it has noted that the information disclosure principal before conducting a public offering has been performed well by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. However, it was different with the application of information disclosure principle after conducting a public offering, which was not comply properly by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk in which there was an error in reporting funds whether willful or un-willful, that is definitely a violation on disclosure principle in capital market. Moreover, with the error fund listed, and also thte incompliance bidding allocation of funds, PT Benakat Petroleum Energy, Tbk has stated that it was agreed to take the responsibility on the error due to an error in reporting but not about the wrong allocation funds. That statement has signed the forms of investor protections that was given by PT Benakat Petroleum Energy Tbk for investor whose buy or own its shares.

Abstrak :
Perkembangan ekonomi dan hukum harus seimbang dengan perkembangan teknologi. OJK melalui POJK No. 41/POJK.04/2020 menerbitkan sistem penawaran umum baru berdasar elektronik yang diharapkan akan mempermudah akses dan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi pada penawaran umum. Penerbitan sistem Electronic Indonesia Offering ini harus dikawal perlindungan hukumnya, tidak hanya dari sisi perlindungan pasar modal tetapi juga perlindungan data pribadi, karena penggunaan sistem elektronik yang rawan akan peretasan dan penjualan data. Penyedia sistem Electronic Indonesia Public Offering dapat merefleksi praktik penawaran umum dan bursa efek elektronik di luar negeri seperti Nasdaq di Amerika Serikat untuk. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai dampak hukum POJK No. 41/POJK.04/2020 terhadap praktik penawaran umum di Indonesia, perlindungan hukum Electronic Indonesia Public Offering, dan perbandingan dengan Nasdaq di Amerika Serikat. Electronic Indonesia Public Offering dapat mengembangkan identitas dan reputasi seperti Nasdaq yang dikenal sebagai rumah penawaran umum perusahaan teknologi dan harus memperhatikan perlindungan data pribadi Emiten dan Investor pada sistemnya. ......Economic and legal developments must go hand in hand with technological developments. OJK through POJK No. 41/POJK.04/2020 issued a new electronic-based public offering system which is expected to facilitate access and provide opportunities for the general public to participate in public offerings. The issuance of the Electronic Indonesia Public Offering system must be protected by legal protection, not only in terms of capital market protection but also personal data protection, due to the use of electronic systems that are prone to hacking and selling data. Electronic Indonesia Public Offering system providers can reflect on the practice of electronic public offerings and stock exchanges abroad such as Nasdaq in the United States to see their effectiveness. This juridical-normative study will discuss the legal impact of POJK No. 41/POJK.04/2020 on public offering practices in Indonesia, legal protection for Electronic Indonesia Public Offering, and comparisons with Nasdaq in the United States. Electronic Indonesia Public Offering can develop an identity and reputation like Nasdaq, which is known as a place for technology companies to conduct their IPO and must pay attention to the protection of personal data of issuers and investors in its system.

Abstrak :
ABSTRAK Penawaran umum terbatas (?PUT?) adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan Perusahaan Terbuka dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan guna mendapatkan dana segar dengan cara pengeluaran dan penjualan saham baru dari portepel sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Untuk tetap menjaga kepentingan hukum pemegang saham, tidak jarang PUT tersebut dilakukan dalam rangka dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (?HMETD?), dimana pemegang saham yang telah ada memiliki hak untuk didahulukan dalam memesan saham yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut, sebanding dengan presentasi saham yang telah dimilikinya. Kegiatan tersebut juga telah dilakukan PT Bumi Resources Tbk., sebuah perseroan terbatas terbuka yang telah melakukan PUT ke-IV dalam rangka penerbitan HMETD. Dimana dalam pelaksanaan PUT ke-IV PT Bumi Resources Tbk. tersebut, telah ditemukan beberapa hal menarik antara lain berupa ketidaksesuaian pelaksanaan PUT ke-IV PT Bumi Resources Tbk. dalam rangka penerbitan HMETD dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal sehingga mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pihak yang berwenang memutuskan untuk membatalkan sebagian porsi saham yang diterbitkan dalam pelaksanaan PUT ke- IV tersebut, sehingga tentunya pembatalan sebagian porsi dan pelaksanaan PUT ke-IV tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham.

---

ABSTRACT Limited Public Offering (?LPO?) is one of corporate action events carried out by a Listed Company with a view to improving its financial conditions and obtaining fresh funds through issuance of additional shares out of the unissued shares of stock, thus increasing the amount of issued and paid-in capital. For the purpose of safeguarding the legal interests of shareholders, it is not rare that LPO is carried out via rights issuance, by which the existing shareholders are afforded the opportunity to subscribe for additional shares to be issued from the unissued shares of stock in proportion to their current shareholding. This has been conducted by PT Bumi Resources Tbk, a limited liability company which has conducted its fourth Limited Public Offering through Right Issue. During the LPO IV process, however, a number of interesting findings or facts were found, among others, indicating inconsistency between LPO IV of PT Bumi Resources Tbk. through Right Issue with capital markets laws and regulations, prompting the Financial Services Authority (?OJK?), as the competent authority, to cut the rights issue size, giving rise to certain legal consequences on both the Company and the shareholders.

Abstrak :
ABSTRAK
DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT
SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited

Abstrak :
Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan, serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang belaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.

---

The company takes corporate action policies aimed to improving or performing companies, and aims to obtain funds from the capital market because corporate action is always awaited by investors and often positively impact to company performance. As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. The roles of Notary became important in corporate actions which involved capital markets stakeholders to assure that such actions were not against the law and to provide formed evidence about the actions. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. Research methods in this paper is normative juridical. The research typology used is Analytical Descriptive research. The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents or library materials. Data Analysis Method in this research is Qualitative. The form of research results is Analytical Descriptive. Conclusions can be drawn from this paper that corporate actions within a corporation aims to advance the company. Notaries as one of the profession which supports capital market activities must be careful in carrying out their profession in the process of corporate action right issue so as not to cause harm to shareholders and not violate applicable laws. For that role and OJK as a supervision and enforcer of capital markets is necessary. Therefore recommended OJK to strict supervision and make the regulations more strictly in accordance with current conditions for implementation of the corporate action.

Abstrak :
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) merupakan hak yang melekat pada pemegang saham lama yang memungkinkan pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten). Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) adalah salah satu bentuk kegiatan korporasi (corporate action) suatu perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada butir 2 (dua) disebutkan bahwa apabila suatu perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) saham atau suatu Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham harus diberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase kepemilikan mereka (pre-emptive right). Secara umum Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) merupakan strategi perusahaan dalam rangka memperkuat daya saing dan bertujuan untuk memperkuat permodalan perusahaan tersebut. Strategi tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh pemegang saham. Bagi pemegang saham yang tidak tertarik dan tidak mengambil bagian dalam Right Issue, konsekuensinya, saham yang mereka miliki akan mengalami dilusi (penurunan persentase kepemilikan) Dalam pelaksanaan Right Issue, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.1, Nomor IX.D.2, Nomor IX.D.3 telah mengatur tentang perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas, karena sering kali dalam pelaksanaan Right Issue, pemegang saham minoritas hanya diberi janji-janji keuntungan yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam Prospektus. Namun demikian Undang-Undang dan Peraturan yang ada belum memadai sehingga masih sangat dibutuhkan peraturan penunjang lainnya guna melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

A privilege of subscribing for stock in right issue is a privilege given to company?s stockholders of buying additional stock or share in a new issue of stock. Right Issue is one of corporate action of company. As stated on the Capital Market Supervisory Board (Bapepam) rule Number IX.D.1 Section 2 (two), if a company does right issue or a public company wants to increase number of share or stocks including issuing warrant and stock conversion, every individual stockholder has a privilege of subscribing for additional stock/share as much percentage of stock as he or she held (so called Pre-emptive right). In general, the right issue is a company?s strategy to strengthen the power of competition and also to strengthen the company?s capital. That strategy sometime is not well accepted by all shareholders, so pro or contra on the right issue rise among shareholders. Unfortunately, the shareholders who do not use their privilege of subscribing for additional stock in the right issue will dilute or decrease their share. Regarding the implementation of the right issue, a Law of the Republic of Indonesian Number 8 Year 1995 concerning the Stock Market and the Bapepam?s rules Number IX.D.1, Number IX.D.2, and Number IX.D.3 arrange the protection for the minority shareholders (public investors) from disadvantage of the right issue, because the minority shareholders are only given a high expectation during the annual shareholder meeting and on the prospectus. Nowdays, the existing laws and rules are not enough, so some additional rules are necessarily needed to protect the minority shareholders interest.

Abstrak :
Penelitian mengenai Kewajiban Notaris Melakukan Penelitian Secara Mendalam Terhadap Akta Penawaran Umum Yang Bersifat Party Akta, bertujuan untuk mengetahui apakah Notaris harus melakukan kewajiban penelitian secara mendalam (due diligence) terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan para pihak didalam pembuatan akta penawaran umum di Pasar Modal, serta apakah Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta (berdasarkan keterangan para pihak). Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu meneliti bahan perundang-undangan sebagai bahan primer serta bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut didukung dengan penelitian lapangan yang menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Notaris harus melakukan penelitian mendalam (due diligence) terhadap keterangan para pihak dengan bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadi adanya keterangan yang tidak benar atau adanya itikad tidak baik dari para pihak selain itu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki dari pasal 80 UU No.8/1995 yang menginginkan setiap profesi penunjang pasar modal dalam hal ini notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. 2) Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta tetapi hanya sebatas keterangan yang diberikan para pihak. Jika Notaris telah melakukan pekerjaan dengan professional, salah satunya dengan melakukan due diligence maka Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta penawaran umum tersebut. ......The research concerning the Notary Public Liability In-depth Study of A Public Offering Notarial Deed Which Party Acte, aims to know whether a notary should conduct due diligence concerning in the making of a certificates for public offering of a company in capital market or whether a notary is responsible for a public offering certificates having the characteristic of partij acte (based on the statements made by all parties). The research is a juridical normative research, which regulations as the primary data and the literature as the secondary data. The data was backed up by the field research using structured interview guide. The research result concluded that: 1) Notary must undertake due diligence of partij acte, the goal of which is to reduce the possibly incorrect information or an ill-will concealed by certain parties. Besides, to apply what is suggested by art 80, law no.8, 1995 which suggests that every profession supporting capital market (in this case, notary) be responsible to the material truth of the certificates issued. 2) Notary is responsible to the public offering certificates having the partij acte but limited to the statements made by the all parties. If Notary has done their jobs professionally for instance by conducting due diligence, the notary would not be liable to the public offering certificates.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas shelf registration sebagai cara alternatif untuk melakukan penawaran umum saham. Beberapa penelitian empiris menunjukkan shelf registration dapat mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan penawaran umum saham dan biaya modal. Penelitian ini membahas bagaimana aspek hukum praktek shelf registration di Amerika Serikat dan Jepang serta apakah peraturan tentang Penawaran Umum Berlanjut Obligasi atau Sukuk (Peraturan Bapepam No. IX.A.15) di Indonesia cukup mengakomodasi penerapan metode shelf registration saham ataukah Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi baru. Penelitian yuridis normatif ini mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa metode shelf registration perlu diterapkan di pasar modal Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan penawaran umum yang dilakukan Emiten. Penulis juga merekomendasikan bagaimana ketentuan mekanisme shelf registration saham yang seharusnya.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis discusses shelf registration as an alternative method for stock offering. Several empirical studies indicated shelf registration can reduce compilance cost and capital cost. The purpose of this study is to understand the law aspect of United States' and Japan's shelf registration practice and whether existing regulation about Continuous Offering of Bond or Sukuk (Bapepam Rule IX.A.15) in Indonesia is sufficient to accommodate shelf offering of stock or Financial Service Authority need to make a brand new regulation. This juridical normative study use statutory approach and comparative approach. Based on study result, researcher suggest that shelf registration method should be implemented in Indonesian capital market to gain greater efficiency and flexibility in issuer's public offering. Researcher also suggest how the regulation of shelf registration mechanism of stock should be.