Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penerimaan dan penatausahaanprasarana, sarana dan utilitas di Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan tata kelola yang baik dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Penelitianini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah KotaBekasi. Analisis permasalahan penelitian menggunakan metode perbandingan antarapelaksanaan penerimaan dan penatausahaan PSU dengan ketentuan yang berlaku,kebijakan penyerahan PSU dengan peraturan daerah dan prinsip-prinsip umumgovernance. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan dan penatausahaan PSU belumsepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik.Beberapa kendala menyebabkan penerimaan dan penatausahaan belum memadai.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of the acceptance and administration ofinfrastructure, facilities and utilities at municipality of Bekasi in accordance withapplicable regulations and good governance to achieve financial accountability. Thisstudy is a qualitative research, with a case study approach at municipality of Bekasi.Analysis of the research problems uses a comparison between the implementation of thereception and administration of PSU with applicable regulations, policies handover PSUwith local regulations and the general principles of governance. The result shows thatthe acceptance and administration of infrastructure, facilities and utilities have not fullycomply with the provisions of law and the good government governance practice. Someobstacles cause the reception and administration of infrastructure, facilities and utilitiesstill inadequate, This study aims to analyze the implementation of the acceptance and administration ofinfrastructure, facilities and utilities at municipality of Bekasi in accordance withapplicable regulations and good governance to achieve financial accountability. Thisstudy is a qualitative research, with a case study approach at municipality of Bekasi.Analysis of the research problems uses a comparison between the implementation of thereception and administration of PSU with applicable regulations, policies handover PSUwith local regulations and the general principles of governance. The result shows thatthe acceptance and administration of infrastructure, facilities and utilities have not fullycomply with the provisions of law and the good government governance practice. Someobstacles cause the reception and administration of infrastructure, facilities and utilitiesstill inadequate]"

"Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu bagian penting dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan andal. Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Buru dan bertujuan menggambarkan proses penatausahaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Buru, mengidentifikasi kendala yang ditemui, dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan tetapi terdapat perbedaan proses pelaporan dan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.Fixed asset management is one of the important parts in preparing accurate and reliable regional financial statements. This thesis focuses on analyzing the management of fixed asset at the Government of Buru Regency and aims to explain the process of asset management that is currently run by the Buru Regency, identify the problems that are met during the process, and provide recommendations regarding the management. This research uses qualitative method and gathers the data through interviews, observation and related literatures. Result shows that the processes of administration, inventory, and reporting have generally been done according to the regulation but there are few differences and some problems have occurred in the fixed asset management process."

"Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara pencatatan pada penyusunan laporan BMN dan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal inventarisasi, permasalahannya meliputi inventarisasi belum dilakukan secara optimal, barang riil yang ada saat ini belum sesuai dengan daftar di SIMAK-BMN, inventarisasisulit dilaksanakan karena kurangnya petugas BMN."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atas tata kelola dana hibah pemilu kada di KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu kada tahun 2012 dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban. Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana hibah pemilu kada tahun 2012 di KPU Provinsi DKI Jakarta dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun tidak sesuai dengan dua Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait karena pengelola dana hibah di KPU Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui adanya mekanisme yang diatur dalam kedua PMK tersebut.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atas tata kelola dana hibah pemilu kada di KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu kada tahun 2012 dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban. Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana hibah pemilu kada tahun 2012 di KPU Provinsi DKI Jakarta dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun tidak sesuai dengan dua Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait karena pengelola dana hibah di KPU Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui adanya mekanisme yang diatur dalam kedua PMK tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze the conformity with the legislation on the governance of the election grant funds at the KPU Provinsi DKI Jakarta in the 2012 local elections in terms of budgeting, administration, and accountability. This thesis uses descriptive analysis method with case study research design. The result of this research is the management of the 2012 local election grant in KPU Provinsi DKI Jakarta in terms of budgeting, administration, and accountability has been in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation, but not in accordance with the two Regulations of the Minister of Finance PMK related to the grants management in the KPU Provinsi DKI Jakarta is not aware of any mechanisms regulated in both PMK."

"ABSTRAKPermendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah BMD membahas mengenai semua barang yang diperoleh.

---

ABSTRACTThis report discusses the explanation of the flow of bookkeeping and reporting of BMD, the factual problems of the administration process, the conceptual problems of the administration process, and the recommendations. The results of the analysis are useful for improving the effectiveness and efficiency of BMD management and providing suggestion to the Ministry of Home Affairs to revise the regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses penatausahaan dan pengendalian persediaan logistik bencana alam pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA dengan pendekatan Soft Systems Methodology SSM . Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan pada beberapa area seperti permasalahan dalam kegiatan penatausahaan, penyaluran, pelaporan, pengawasan dan evaluasi, serta permasalahan umum lainnya.Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA dengan menghasilkan beberapa kesepakatan dalam rangka optimalisasi proses penatausahaan dan pengendalian persediaan logistik bencana seperti: pembangunan kesepahaman persepsi mengenai pengelolaan logistik dengan daerah melalui nota kesepahaman; pelaksanaan peningkatan kompetensi pengelola logistik bencana dan efektivitas monev melalui pelatihan yang terstandarisasi dan pembentukan Tim Pembina pengelolaan logistik bencana; serta peningkatan prosedur dalam kegiatan kompilasi laporan logistik.

---

This study aims to optimize the natural disaster logistic inventory administration and control in Directorate of Social Protection for Natural Disaster Victims PSKBA with Soft System Methodology SSM approach. This study identifies several issues concerning the administration and control of disaster logistics inventory in several area such as administration, distribution, reporting, monitoring evaluation, and other critical activities.

These problems are solved by this study with the related parties at the Directorate of Social Protection of Natural Disaster Victims PSKBA by producing several agreements in order to optimize the process of administration and control of disaster logistic inventory through the development of perceptions of understanding the disaster logistic management with the local authority through memorandum of understanding implementation of the increased competence of disaster officers and monitoring and evaluation effectiveness through standardized training and formation of disaster management logistics management teams and improvement of procedures in compilation of logistik reports."

"Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem pengendalian penatausahaan barang milik negara (studi kasus pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara. Untuk analisis sistem pengendalian intern menggunakan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP sedangkan untuk penatausahaan barang milik negara berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pencatatan BMN belum memadai, sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern atas inventarisasi dan pelaporan sudah memadai. Saran yang dapat diberikan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI agar menginternalisasikan SPIP lebih lanjut dengan membuat regulasi dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penatausahaan barang milik negara, pembentukan unit penilai risko dan unit pemantau, serta memaksimalkan kinerja auditor internal maka dibentuk Inspektorat Jenderal.

---

The Research topic in this thesis is the analysis of the control system implementation of state property (case study at the Secretariat General of Indonesian House of Representatives in 2013). The objective of this research is to analyze the internal control system of the state property administration consisting of record, inventories and reports of state property. The analysis of the internal control system is using government regulation number 60 of 2008 on Government Internal Control System, while for the state property administration is based on Minister of Finance Regulation Number 120/PMK.06/2007. This research is a descriptive qualitative research and data collection techniques used literature and field study. The results shows that the internal control system implementation of state property record is inadequate, while for the internal control system implementation of inventories and reports is adequate. Given suggestions are the  Secretariat General of the Indonesian House of Representatives should internalize  government internal control system further with the establisment of regulations and arrange Standard Operating Procedure (SOP) of the state property administration, establish the risk assessors unit and monitoring unit, as well as establish general inspectorate to maximize the performance of the internal auditor."

"Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses yang di dalamnya mempunyai risiko bawaan yang tinggi karena terkait dengan pencairan dana. Penatausahaan pengeluaran juga merupakan faktor kunci dari eksekusi anggaran yang telah disusun. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan magang ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama menekankan pada permasalahan faktual penatausahaan pengeluaran. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Permasalahan ini lebih mengarah pada tidak sejalannya pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pembahasan kedua menekankan pada analisis permasalahan konseptual penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan konseptual adalah permasalahan pada peraturan tersebut, yang mana belum mengakomodir prinsip kegiatan pengendalian teori pengendalian internal. Analisis penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 akan bermanfaat untuk masukan proses revisi kepada Kemendagri yang mana akan menjadi acuan peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah.

---

The expenditure administration is a high-risk process regarding fund disbursement. The expenditure administration is also key of the implementation of budget that has been planned. Integration of both is the success key of expenditure administration in Indonesian's region. This intern report is divided into two parts. The first part explains the factual problem in the expenditure administration that is regulated in The Regulation of Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006. The factual problem is the problem that happens in the expenditure administration in regionals government in Indonesia. The problem is more about the difference between the regulation in Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006 and the actual implementation of the expenditure administration. The second part explain the conseptual analysis of expenditure administration system that is regulated in Permendagri 13,2006. The conseptual problem is that the regulation has not accomodated internal control theory. The analysis will be useful as recommendation to Ministry of Domestic Affairs in Indonesia that is the regulation maker for the technical regulation in financial management in Indonesian region."