Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perangkat daerah merupakan bukti eksistensi dari otonomi daerah. Keberadaannya juga membuktikan akan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Termasuk perihal aset daerah yang dimiliki. Bersamaan dengan keberadaan peraturan perundangan yang jumlahnya tidak sedikit, peran perangkat daerah pada bidang keuangan seperti BKD Kota Depok sangat krusial untuk menata peraturan terkait. Kesesuaian antar peraturan dengan pengelolaan aset menjadi syarat utama agar penyelenggaraannya berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari peran BKD Kota Depok dalam penataan regulasi pengelolaan aset kota beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peran BKD Kota Depok dalam penataan regulasi pengelolaan aset belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan konsep efektivitas organisasi beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi membuktikan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan ke depannya. Hal tersebut terlihat dari konteks pencapaian tujuan, adaptasi, serta integrasi antar pihak yang bersangkutan dalam urusan aset yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan peraturan perundangan yang perlu ditata kembali melalui penataan regulasi. ......Regional apparatus is proof of the existence of regional autonomy. Its existence also proves the ability of local governments to regulate and manage their own regions. This includes local assets owned. Along with the existence of many laws and regulations, the role of regional officials in the financial sector such as the BKD Kota Depok is very crucial to organize related regulations. Conformity between regulations and asset management is the main requirement for optimal implementation. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the role of BKD Kota Depok in structuring city asset management regulations along with the factors that influence the effectiveness of that role. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study were taken through in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study prove that the role of the BKD Kota Depok in structuring asset management regulations has not been fully effective. Based on the concept of organizational effectiveness along with the influencing factors, it proves that there are still several indicators that need to be improved in the future. This can be seen from the context of the achievement of objectives, adaptation, and integration between the parties concerned in asset matters which have not been fully harmonized with the laws and regulations that need to be reorganized through regulatory arrangements.

Abstrak :
Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper regulasi lingkup eksekutif semakin memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri adalah yang paling berkontribusi. Sebagai upaya pembatasannya, penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual dan kasus ini terlebih dahulu akan mengkaji kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, untuk selanjutnya merumuskan gagasan mengenai konsepsi pembatasannya di tengah skema persentuhan dimensi hukum administrasi negara dan sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran secara normatif-historis, penelitian ini menemukan bahwa sekalipun Indonesia pernah menganut kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil baik dalam konstitusi maupun praktiknya, kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan tetap terlihat sebagai peraturan delegasian bukan otonom, dimana kewenangan pembentukannya tidak bersifat bebas tanpa kendali melainkan terbatas hanya berdasar perintah atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebagaimana telah dilakukan identifikasi di tengah skema persentuhan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, ditemukan adanya titik temu yang mana baik secara formil maupun materiil dapat dirumuskan konsepsi pembatasan dalam pembentukannya. Lebih lanjut, pembatasan eksistensi Peraturan Menteri juga dapat dilakukan dengan memahami makna keterbatasan yang tersirat dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Th. 2011 dan merevisi konstruksi Pasal tersebut, serta melalui upaya pembatasan pendelegasiannya. Pada saat yang sama, secara ideal Presiden selaku pemimpin eksekutif dan pemimpin para menteri-menterinya seharusnya juga berperan aktif mengendalikan dan membatasi eksistensi Peraturan Menteri melalui penguatan skema executive preview dalam wujud harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagai upaya penataan regulasi dan pencegahan terjadinya hyper regulasi lingkup eksekutif. ......As the regulatory arrangement effort in Indonesia, the existence of Ministerial Regulations should be limited. This is due to the involvement of regulatory authority and governmental authority attached to the position of the Minister, reflects the freedom and limitless authority to form Ministerial Regulations. In the end, disharmony and contradiction, both horizontally and vertically, cannot be avoided. Moreover, the reality of hyper-regulation in the executive scope increasingly shows that Ministerial Regulations are the most contributing. As an effort to limit it, this normative legal research with a statutory, historical, conceptual and case approach will first examine the position of the Ministerial Regulation in the Indonesian statutory system, then formulate ideas regarding the conception of its limitation in the midst of its involvement scheme of state administrative law and statutory system. Based on the results of a normative-historical search, this study finds that even though Indonesia had ever adopted both parliamentary and presidential systems of government in the constitution and in practice, the position of the Ministerial Regulation in the statutory system is still seen as a delegatory regulation not an autonomous, where the authority for its formation is not free without control but limited only by order or in the context of implementing the provisions of higher regulations. Furthermore, as has been identified in the midst of the involvement scheme of the Ministerial Regulation as a statutory regulation and policy regulation, it was found that there were common points where both formally and materially the conception of limitations could be formulated in its formation. Moreover, limiting the existence of a Ministerial Regulation can also be done by understanding the meaning of limitations implied in Article 8 paragraph (2) of Law No. 12 Th. 2011 and revising the construction of the Article, as well as through efforts to limit its delegation. At the same time, ideally the President as the chief executive and the leader of his ministers should also play an active role in controlling and limiting the existence of Ministerial Regulations through strengthening the executive preview scheme in the form of harmonization of the draft of Ministerial Regulations as the regulatory arrangement effort and the prevention of hyper-regulation in the executive scope.