Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Dalam suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak, pada umumnya pihak yang memiliki hak tagih/ piutang kepada pihak lainnya meminta untuk diberikan jaminan pemenuhan haknya kepada pihak yang berutang. Pada praktek yang terjadi, terdapat suatu bentuk pemberian jaminan yang dinamakan Letter of Undertaking/ surat sanggup, di mana Letter of Undertaking ini merupakan salah satu bentuk surat pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga yang menyatakan kesanggupannya untuk mengambil alih tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang berutang sekaligus risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya kewajiban tersebut oleh pihak penerbit Letter of Undertaking. Letter of Undertaking ini berbeda dengan perjanjian penanggungan. Keberadaan Letter of Undertaking sebagai bentuk dari surat pernyataan tidak diatur secara khusus, sehingga sejauh mana kekuatan hukum mengikatnya terhadap pihak penerbit Letter of Undertaking dan bagaimana pemberian perlindungan atas pelaksanaan pemenuhan haknya bagi pihak yang menerima Letter of Undertaking tersebut masih menjadi pertanyaan. Hal inilah yang diangkat sebagai pokok permasalahan oleh penulis. Oleh karena tidak ada pengaturan terhadap Letter of Undertaking, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, maka penulis bermaksud untuk menemukan kedudukan hukum dari Letter of Undertaking dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku dalam hukum perikatan.

---

ABSTRACT
In an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for a guarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In the practice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in which the Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state his readiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe and any risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter of Undertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter of Undertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer of Letter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to the party receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because there is no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author is conceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not begin from the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law to the matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find the legal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as it applies in the law of contract., In an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for a guarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In the practice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in which the Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state his readiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe and any risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter of Undertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter of Undertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer of Letter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to the party receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because there is no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author is conceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not begin from the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law to the matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find the legal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as it applies in the law of contract.]

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenaisejauh mana tanggung jawab Penanggung sebagai penjamin bertanggung jawab atas utang debitor dalam hal adanya pernyataan pailit terhadap debitor dan akibatnya terhadap keabsahan jual-beli aset milik Penanggung yang dijual melalui mekanisme kepailitan. Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan aset atau harta Penanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap debitor dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan berbagai macam penafsiran bagi kurator maupun pihak terkait lainnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi harta Penanggung. Namun demikian adanya ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengenai pengecualianpengecualian hilangnya hak istimewa Penanggung, khususnya ketentuan Pasal 1832 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara jelas menyatakan bahwa Penanggung tidak dapat menuntut supaya harta benda si berutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya dalam hal terjadinya kepailitan terhadap si debitor. Hal tersebut tentunya membawa akibat hukum terhadap kedudukan Penanggung yang semula sebagai Penjamin berubah menjadi debitor. Kesimpulan dalam tesis ini adalah kurator dapat melakukan jual - beli aset milik pihak ketiga dalam hal ini Penanggung melalui mekanisme kepailitan dan demi menjaga keabsahan jual - beli harta milik Penanggung tersebut kurator dapat melibatkan kreditur yang terlibat dalam perjanjian penanggungan sebagai pihak yang berhak berdasarkan perjanjian penanggungan melakukan eksekusi aset atau harta penanggung. ......This thesis discusses the extent to which a Guarantor is responsible for debtor's debts in case of the debtor's bankruptcy and its consequences upon the legality of sale and purchase of the assets owned by the Guarantor which are sold through the mechanism of bankruptcy. The lack of clear regulations concerning the position of the Guarantor's assets or property in case of debtor's bankruptcy under the Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Moratorium raises various interpretations by receivers and other related parties with regard to the execution of the Guarantor's assets. However, Article 1832 (4) of the Civil Code clearly stipulates that Guarantor cannot claim that debtor's assets must first be seized and auctioned to pay its debts when it has been declared bankrupt. Consequently, Guarantor who originally acted as a warrantor became a debtor. The conclusion in this thesis is that the receiver may conduct sale and purchase of the assets of the third party, which is Guarantor in this case, by virtue of the bankruptcy mechanism, and in order to maintain the legality of such sale and purchase, the receiver may involve the related creditor in a guarantee agreement as the party which has the right to execute the Guarantor's assets or property in accordance with the guarantee agreement.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini merupakan monografi yang khusus membicarakan bangunan punden berundak di Gunung Penanggungan, suatu jenis bangunan kuna keagamaan Hindu yang bukan termasuk 'candi' dan biasanya hanya didirikan pada daerah sekitar gunung. Keaneka ragaman bentuk arsitektur dan penggarapan punden merupakan perhatian utama dalam skripsi ini, termasuk usaha mencari latar belakang dari alasan pendirian bangunan ini secara keagamaan maupun arsitektur.Metode yang dipakai adalah metode perban_dingan analitis. Melalui metode ini semua bangunan contoh penelitian diperbandingkan satu dan lainnya untuk mendapatkaa ciri umum dasar bentuk arsitektur yang berlaku bagi seluruh punden Situs Penanggungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua punden situs ini dibuat berdasarkan satu pola yang sama; yaitu selalu membagi badan bangunan menjadi tiga bagian terpisah. Yang oleh penulis disebut sebagai tanggul bawah, bangunan induk, dan tiga altar utama. Juga terbukti bahwa tidak ada dua atau lebih punden situs yang bentuknya mirip sama, se_tiap punden memiliki varisi bentuk dan pe_ngerjaan yang berbeda. Selain itu pemilihan arsitektur punden sendiri.yang berteras memperlihatkan adanya hubungan dekat antara praktek-praktek pemujaan arwah nenek moyang sebagai tradisi keagamaan Indonesia asli dengan unsur-unsur agama Hindu dalam-bentuk perpaduan .Secara keseluruhan disimpulkan bahwa ba_ngunan punden berundak Gunung Penanggungan adalah hasil perpaduan antara unsur budaya Indonesia asli dengan agama Hindu dalam u_jud baru yang mewakili keduanya.Yaitu bagunan berteras yang membawa corak Hindu.

Abstrak :
Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dalam perjanjian penangungan utang terdapat tiga definisi, yaitu kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitor kepada kreditor, pada saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perikatanperikatan dalam perjanjian pokok. Pelepasan hak-hak istimewa yang ada dalam perjanjian penanggungan kerap menjadi dasar kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap guarantor. Seorang personal guarantor yang telah melepaskan hak-hak isitimewanya secara tegas dan syarat kepailitan telah terpenuhi, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap guarantor, baik secara bersama-sama dengan debitor maupun tanpa menyertakan debitor di pengadilan niaga. Pelepasan hak istimewa inilah yang merugikan personal guarantor. ......Guaranty statements are regulated in Article no. 1820 ? 1850 of Indonesian Civil Code. There are three parties involved in a guaranty statement: the creditor, the debtor, and the third party. The third Party has a role of being the personal guarantor in case that the debtor failed to fulfill its obligation (breach of contract). The guarantor has the privileges. If the priviliges has been released by the guarantor and the requirements for bankruptcy petition have been fulfilled, the creditor can sue the guarantor simultaneously with, or exclude the debtor to be declared bankrupt in the commercial court. Personal guarantor can have an inflicted loss because his privilege relinquishment.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai proses penutupan asuransi dalam hal penanggungan terhadap piutang dalam perjanjian kredit modal kerja serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan sahnya perjanjian asuransi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma positif dalam norma perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Dari penelitian ini dapat mengetahui bahwa proses penutupan asuransi kredit dapat dilakukan dengan dua macam yaitu automatic cover dan case by case. Selain itu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang menjelasakan atau memaparkan pertimbangan dalam faktor lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan pertimbangan lain dalam memberikan pertimbangan hukum, agar semua kalangan dapat mengerti mengenai latar belakang mengapa hasil dari putusan tersebut demikian.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the process of insurance closure in terms of stipulations on receivables in the working capital credit agreement and the consideration and decision of Bandung District Court has been in accordance with the legitimate. In this writing, the author uses normative juridical research methods yaaitu research that makes the law as a positive norm in the norms of legislation invitation. From the results of research that the author has done, it can be concluded. From this research can be known the closing process can be done with two kinds of automatic cover and case per case. In addition to the judges 39 considerations in giving legal considerations is less explanatory or describe factors in other factors. The results of the study suggest that there should be additional considerations in providing legal understanding, so that all circles can understand the background of the outcome of the verdict.

Abstrak :
Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan bank. Di dalam program KPA terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu konsumen (debitur), pengembang, dan bank sebagai kreditur. Didalam perjanjian kerjasama antara pengembang dengan bank, dimasukkan klausul buy back guarantee dari pengembang untuk menjamin terpenuhinya pembayaran hutang konsumen. Dari uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai perjanjian Buy back guarantee ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia dan bagaimanakah penerapan kalusul Buy back guarantee dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan pengembang dalam rangka pembiayaan KPA. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang digolongkan kedalam Sumber Primer, Sumber Sekunder, dan Sumber Tertier. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa buy back guarantee belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, dengan terpenuhinya unsur-unsur penanggungan dalam Pasal 1820 KUHPerdata buy back guarantee dapat dikatakan sebagai perjanjian penanggungan. Namun, buy back guarantee kurang memberikan kepastian hukum bagi kreditur dikarenakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya jaminan kebendaan. Dengan semikian saran yang dapat disampaikan adalah, Sebaiknya peraturan ataupun petunjuk tentang Buy Back Guarantee dibuat secara khusus, di mana hal ini diperlukan agar penerapan Buy Back Guarantee dapat terlaksana dengan baik.

---

Credit apartment ownership is one of credit facility provided by banks.In the program Credit apartment ownership three parties involved that consumers ( debtors ), developers, and bank as creditors. In continuation of the cooperation between the developer with a bank, a clause inserted it would buy back a guarantee from the developer to ensure their need for payment of a debt consumers. From the explanation is, the formulation problems discussed in the this is how setting commitment shares guarantee in terms of insurance law in indonesia and how the application of kalusul shares guarantee in agreement cooperation between bank and during to finance kpa. To answer these problems, the use writers the form of juridical research normative with research typologies descriptive in nature, the data used is taken from secondary data obtained from literature available were classified as into a source of primary, secondary sources, and source of tertier. Using the methodology the writers draw conclusions that shares guarantee not clearly regulated in legislation in indonesia, with the fulfillment in article 1820 kuhperdata shares guarantee could be described as a treaty. But, shares guarantee do not take legal certainty for creditors because not have power eksekutorial like insurance. Thus advice that can be conveyed is, regulation or a clue about should it would buy back a guarantee made specifically, in which this is necessary it would buy back a guarantee that the implementation of the come to fruition.

Abstrak :
Penjaminan Kontra Bank Garansi adalah suatu kegiatan pemberian jaminan lawan berupa Penanggungan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kewajiban suatu pihak yang timbul akibat pencairan bank garansi. Skripsi ini membahas persoalan Hukum dalam Perjanjian Penanggungan antara PT Jamkrindo yang memberikan jasa nya sebagai Kontra Bank Garansi untuk Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank X melalui suatu Perjanjian Kerjasama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara studi dokumen (kepustakaan) dan wawancara narasumber yang memberikan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Hubungan hukum antara PT Jakmrindo dengan PT Bank X lahir dari Perjanjian Kerjasama, Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Sertifikat Penjaminan (SP), yang merupakan satu kesatuan diantara ketiganya untuk melahirkan Penjaminan Bank Garansi dengan bentuk Penanggungan terhadap Penanggung yang menanggung debitur utama. Kedua, Pelaksanaan Klaim Penjaminan Bank Garansi yang bersifat unconditional berlawanan dengan karakteristik Penanggungan yang mensyaratkan suatu wanprestasi untuk dapat dilaksanakan. Pencairan Klaim unconditional secara khusus mengecualikan ketentuan tersebut, yang hanya diperbolehkan terhap penerima jaminan yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pekerjaan yang dibebankan dengan APBN. Ketiga, Peralihan hak tagih PT Bank X terhadap Terjamin kepada PT Jamkrindo sebagai dampak subrogasi dapat dimintakan oleh PT Bank X untuk dan atas nama PT Jamkrindo sebagai suatu Kebebasan bagi para pihak menentukan kesepakatan diantara mereka dalam perjanjian.
Counter Bank Guarantee is an activity of providing counterparty guarantees in the form of Guarantees organized by the Guarantee Company to guarantee the obligations of a party arising from the disbursement of bank guarantees. This thesis discusses legal issues in the Underwriting Agreement between PT Jamkrindo which provides its services as a Counter Bank Guarantee for Issuance of Bank Guarantees at PT Bank X through a Cooperation Agreement. This research was conducted using a qualitative method by means of document studies (library) and interview with informants and provided descriptive analysis. In this study, it can be concluded that first, the legal relationship between PT Jakmrindo and PT Bank X was born from the Cooperation Agreement, the Guarantee Principle Approval Letter (SP3) and the Guarantee Certificate (SP), which is an integral part of the three to give birth to a Bank Guarantee with form of Guarantee against the Guarantor who bears the main debtor. Second, the implementation of an Bank Guarantee Claim is unconditional contrary to the characteristics of the Guarantee Agreement which requires a default to be enforced. Disbursement of claims unconditional specifically excludes this provision, which is only allowed for guarantee recipients who procure government goods/services and work that is charged with the state budget. Third, the transfer of PT Bank X's claim rights against the Guaranteed to PT Jamkrindo as a result of subrogation can be requested by PT Bank X for and on behalf of PT Jamkrindo as a freedom for the parties to determine the agreement between them in the agreement.