Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkapkan isu seputar keterlibatan juru bahasa dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian bersifat lintas-disiplin melibatkan ilmu penerjemahan, penjurubahasaan, ilmu hukum dan kajian terorisme. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Wawancara dilakukan terhadap sembilan belas informan mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, satuan Perlawanan Teror (Wanteror) Gegana, Kejaksaan, Badan Antiteror AS, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (AICI), juru bahasa dan lembaga penyedia juru bahasa. Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan juru bahasa telah diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai kebutuhan dalam upaya penanggulangan terorisme. Mekanisme merekrut juru bahasa dalam konteks terorisme memiliki sifat yang unik dengan penekanan pada ideologi dan latar belakang yang bersih. Khusus terkait program deradikalisasi, kesamaan jenis kelamin antara juru bahasa dan napiter menjadi pertimbangan utama. Kendala utama terkait ketiadaan juru bahasa yang berdampak pada penyelidikan atau penanggulangan terorisme sementara sudah dapat diatasi. Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya komunikasi dan kerja sama antara penegak hukum dengan asosiasi profesi penerjemah dan juru bahasa Indonesia serta penyusunan pedoman teknis bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk melibatkan juru bahasa dalam konteks terorisme secara tepat guna.

---

This research was conducted with the aim of elaborating the issues around the involvement of interpreters in counter-terrorism measures in Indonesia. It is cross-disciplinary, involving translation, interpretation, legal and terrorism studies. This research is descriptive qualitative, carried out through interviews and literature review. Interviews were conducted with nineteen informants from the National Counterterrorism Agency (BNPT), Special Detachment 88 (Densus) 88, Bureau of Intelligence and Security (Baintelkam), the Counter Terrorism Unit (Wanteror), the Attorney General's Office, the US Anti-Terror Agency, the Association of Indonesian Translators (HPI), Association of Indonesian Conference Interpreters (AICI), interpreters and agencies that provide interpreters. The study has found that the involvement of interpreters has been identified by law enforcement as a necessity in the efforts of counter-terrorism. The recruitment mechanism of interpreters in the context of terrorism is unique in that it emphasizes on clean ideology and background. With regards to the deradicalization program, the same sex between interpreters and convicts is a major consideration. The main obstacle regarding the absence of an interpreter that may have impacts on the investigation or countermeasures of terrorism has been dealt with temporarily. These findings indicate there is a need for communication and cooperation between the law enforcement agencies and associations of Indonesian translators and interpreters as well as the formulation of technical guidelines for law enforcement and relevant stakeholders to involve interpreters in the context of terrorism effectively."

"Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak pada adanya perubahan pola dalam terorisme. Terorisme manfaatkan gangguan, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 untuk menyebarkan ketakutan, kebencian dan perpecahan, sertameradikalisasi dan merekrut pengikut baru. Dengan melihat pada berbagai persoalan pergeseran pola interaksi masyarakat dari masapra COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 saatini, timbul pertanyaan penting terkait apakah strategi penanggulangan terorisme dengan model lama masih bisa relevan dipertahankan atau diperlukan adanya perubahan – perubahan signifikan di dalamnya. Dengan melakukan kajian terkait strategi penanggulangan terorisme, penilaian dan evaluasi kinerja, dan kejahatan terorisme, serta analisis dengan teoriperan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi strategi penanggulangan terorisme secara konvensional di masa pandemi COVID-19. Hasilpenelitianinimenyimpulkanbahwabahwa relevansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, namun masih membutuhkan beberapa perbaikan. Hingga, pada akhirnya, peneliti merumuskan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

---

The spread of the COVID-19 virus also has an impact on changing patterns of terrorism. Terrorists take advantage of the disruption, uncertainty and economic hardship caused by COVID-19 to spread fear, hatred and division, and radicalize and recruit new followers. By looking at the various problems of shifting patterns of community interaction from the pre-COVID-19 period and during the current COVID-19 pandemic, an important question arises regarding whether the old-style counterterrorism strategy can still be maintained or significant changes are needed in it. By conducting studies related to counterterrorism strategies, performance assessment and evaluation, and terrorism crimes, as well as analysis with role theory, this study aims to explain the relevance of conventional counter-terrorism strategies during the COVID-19 pandemic. The results of this study conclude that the relevance of the counterterrorism strategy carried out conventionally by the Indonesian government in the past to be applied to the COVID-19 pandemic is considered good enough, but still needs some improvement. In the end, researchers formulated an ideal formation in countering terrorism during the COVID-19 pandemic."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran Pesantren Ali Maksum dalam upayamelawan ideologi jihad radikal yang disebarluaskan oleh kelompok terorisme.Skripsi ini melihat peran pesantren sebagai sebuah reaksi sosial masyarakatterhadap kejahatan. Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitianini adalah peacemaking criminology dan pendekatan secara soft-approach dalampenanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukanadalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan penelusuran datasekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian ini menemukan bentuk-bentuk dari peran pesantren dalammelawan ideologi jihad radikal. Bentuk-bentuk tersebut berupa pelibatanmasyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan pesantren dan adanya wacanapengganti sebagai sebuah cara untuk melawan ideologi jihad radikal. Namundemikian, penelitian ini tidak bisa digeneralisasi terhadap pesantren yang lain.Selain itu penelitian ini hanya mendeskripsikan peran pesantren dan tidak melihatefektifitas keberhasilan dari program mereka.

---

ABSTRACTThis minithesis discussed about the role of pesantren in efforts against ideologyjihad radical being disseminated by a group of terrorism. This minithesis looked atthe role of boarding school as a social community reaction to the crime. Thetheory and concept that used in this research is peacemaking criminology and softapproach on counter-terrorism. This research used the qualitative approach withfield research methods. The technique of collecting data is by using observation,interview and tracing data secondary pertaining to issues discussed in thisresearch. The result of this research found the forms of the role of pesantren incounter-ideologi of Radical Jihadi. These forms of involvement of the communityin the activities held there and the presence of substitute discourse as a way tocounter-ideology of radical jihadi. However, these studies cannot be generalizedto other pesantren. In addition this study only describes the role of pesantren andnot see effectiveness the success of their programs."

"Tesis ini membahas ancaman dan kerawanan Indonesia terhadap terorisme, terutama penyebaran narasi radikal dan atau terorisme, serta mengajukan model kontra narasi sebagai strategi dalam bidang pencegahan ancaman terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis ancaman, dan kerentanan, dan skenario untuk penguatan dan usulan pembentukan model sebagai sistem deteksi dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman narasi radikal atau terorisme di Indonesia berada pada posisi yang tinggi, diikuti dengan tingkat kerentanan Indonesia yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan kontra narasi dan dilakukan penguatan terhadap strategi tersebut, serta diperlukan suatu model yang berlaku nasional sebagai dasar acuan

---

This thesis discusses the level of threats and vulnerabilities of Indonesia against terrorism, especially the spread of radical and or terrorism narratives, as well as propose a model of counter narrative as the strategy in the field of prevention in order to tackle the threat of terrorism in Indonesia. This study used a qualitative approach, to analyze the threats and vulnerabilities, as well as a scenarios for strengthening and proposed the establishment of a model as an early warning system. The results of this study indicate that the threat of radical or terrorism narratives in Indonesia is at a high level, followed by a high degree of vulnerability in Indonesia. Hence, it is necessary to apply the counter-narratives, and to strengthen the counter narative strategy, as well as we need a model that applicable nationwide as a platform."

"Terorisme di sepanjang abad ke-21 ini telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena frekuensi kekerasan yang dihasilkan dari aksi-aksi terorisme sangatlah besar, sehingga banyak para peneliti yang berusaha untuk meneliti aktivitas kekerasan yang bernama terorisme ini. Terorisme adalah suatu kejahatan yang berbasiskan pada ideologi, dimana pada saat ini ideologi terorisme kebanyakan bersadarkan pada ajaran keagamaan. Di Indonesia, para pelaku aksi terorisme keagamaan mayoritas berasal dari kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji genealogi dan membuat pemetaan ideologi para pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, dimana hasil dari penelitian ini nantinya digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyusun strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil berdasarkan pada wawancara mendalam dan kajian literatur.Hasil penelitian yang didapatkan adalah terorisme keagamaan di Indonesia merupakan cerita bersambung yang pertumbuhannya bermula dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat sekarang, dimana para pelakunya saling memiliki keterkaitan. Mulai dari kemunculan gerakan Darul Islam DI yang kemudian memproklamirkan Negara Islam Indonesia NII , dilanjutkan dengan kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah JI , dilanjutkan lagi oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, dan hari ini dilanjutkan oleh kelompok ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia.Dari hasil pemetaan ideologi pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, disimpulkan bahwa kelompok ISIS Indonesia memiliki tingkat ideologi radikal paling tinggi, dilanjutkan secara berurutan oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, JI, dan DI. Tingkatan ideologi radikal ini dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan program penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya dalam memoderasi ideologi radikal pelaku terorisme keagamaan. Akan tetapi hal ini hanya untuk strategi penanggulangan terorisme dalam jangka pendek dan menengah. Adapun untuk menuntaskan permasalahan terorisme keagamaan di Indonesia maka harus kembali kepada penyebabnya, yaitu dengan mengakomodir aspirasi politik umat Islam untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam sesuai dengan amanah konstitusi.

---

Terrorism throughout the 21st century has become a major concern throughout the world. This is a natural thing, since the frequency of violence resulting from acts of terrorism is so great that many researchers are attempting to investigate this violence activity called terrorism. Terrorism is a crime based on ideology, where at present the ideology of terrorism is mostly based on religious teachings. In Indonesia, most of the perpetrators of religious terrorism are Muslim. This study aims to examine the genealogy and make mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, where the results of this research will be used as a reference in formulating the strategy of countering terrorism in Indonesia. This study uses a qualitative method. The data are based on in depth interviews and literature review.The result of the research is that religious terrorism in Indonesia is a serialized story whose growth dates back to the Indonesian independence era up to the present time, where the perpetrators have interconnectedness. Starting from the emergence of Darul Islam DI movement which then proclaimed the Islamic State of Indonesia NII, followed by Al Jamaah Al Islamiyah JI group, followed by Al Qaeda Indonesia group, and continued by ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia.From the result of mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, it is concluded that ISIS Indonesia group has the highest level of radical ideology, followed sequentially by Al Qaeda group Indonesia, JI, and DI. The level of radical ideology is used as a benchmark to assess the success of counter terrorism programs in Indonesia, especially in moderating the radical ideology of perpetrators of religious terrorism. However, this is only for counterterrorism strategies in the short and medium term. As for to solve the problem of religious terrorism in Indonesia it must return to the cause, that is by accommodating the political aspirations of Muslims to realize the implementation of Islamic Sharia in accordance with the mandate of the constitution."

"Radikalisme masih menjadi ancaman yang besar bagi ketahanan ideologi negara Indonesia. Pasca reformasi dan terbukanya segala informasi, membuat perkembangan radikalisme dan perilaku teror semakin meluas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan harus mampu menerapkan pendekatan yang tepat untuk melakukan pencegahan radikalisme di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan dari program pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan Direktorat Deradikalisasi BNPT serta merumuskan analisis penggalangan intelijen dengan menggunakan RASCLS-MICE dalam program pencegahan radikalisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengolahan data dan analisis menggunakan triangulasi data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara narasumber dan studi kepustakaan baik buku, jurnal, media, dan berita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh BNPT terbagi dalam dua direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan dan Direktorat Deradikalisasi. Direktorat Pencegahan memiliki beberapa cakupan bidang yang bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dan kelompok rentan untuk tidak terpapar faham radikalisme. Kemudian Direktorat Deradikalisasi memiliki cakupan bidang yang bertujuan untuk mengembalikan para napiter, eks napiter, dan keluarganya kepada ideologi Pancasila dan NKRI. Serta mencegah agar tidak kembali kepada jaringan/kelompoknya dan melakukan aksi teror. Dalam melaksanakan program pencegahan radikalisme, pendekatan RASCLS-MICE dan Cultural Intelligence diterapkan oleh BNPT. Namun terdapat beberapa pendekatan yang tidak diterapkan oleh masing-masing direktorat seperti, pendekatan Scarcity dan Coercion tidak diterapkan dalam Direktorat Deradikalisasi. Kemudian pendekatan Commitment tidak diterapkan dalam Direktorat Pencegahan.

---

Radicalism is still a big threat to the resilience of the Indonesian state ideology. After the reformation and the opening of all information, the development of radicalism and terror behavior became more widespread. National Counter Terrorism Agency (BNPT) as an institution that has the duty and authority to carry out prevention must be able to apply the right approach to prevent radicalism in Indonesia. This study aims to determine the form of implementation of the radicalism prevention program carried out by the Directorate of Prevention and the Directorate of Deradicalization of the BNPT and to formulate an analysis of intelligence gathering using RASCLS-MICE in the radicalism prevention program in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative. Data processing and analysis techniques use data triangulation. Sources of data used in this research are interviewees and literature studies both books, journals, media, and news. The results of this study indicate that the implementation of the radicalism prevention program carried out by BNPT is divided into two directorates, namely the Directorate of Prevention and the Directorate of Deradicalization. The Directorate of Prevention has several scopes of fields that aim to prevent the general public and vulnerable groups from being exposed to radicalism. Then the Directorate of Deradicalization has a scope of fields that aims to return convicts, ex-convicts, and their families to the ideology of Pancasila and the Unitary Republic of Indonesia. And prevent them from returning to their networks/groups and carrying out acts of terror. In implementing the radicalism prevention program, the RASCLS-MICE and Cultural Intelligence approaches are applied by BNPT. However, there are several approaches that are not applied by each directorate, such as the approaches Scarcity and Coercion that are not applied in the Directorate of Deradicalization. Then the approach is Commitment not applied in the Prevention Directorate."

"ABSTRAKPasca terjadinya serangan 9/11, angka serangan teror yang berasal dari kelompokteroris transnasional mengalami peningkatan. Menurut data Europol dari tahun 2006-2012, Inggris, Spanyol dan Perancis mengalami serangan teror yang lebih dominanjika dibandingkan dengan negara Uni Eropa yang lainnya. Namun dari data tersebut,Inggris merupakan negara dengan angka rata-rata serangan teror terendah. Tesis inimembandingkan upaya Inggris, Spanyol dan Perancis dalam menanggulangiancaman terorisme menggunakan kerangka analisa strategi penggentaran. Datamengenai penanggulangan terorisme di ketiga negara dianalisis secara kualitatifmenggunakan tiga elemen strategi penggentaran, yaitu penggentaran denganhukuman, penggentaran dengan penangkalan, dan penggentaran dengan insentif.Berdasarkan data dari penelitian ini, disimpulkan bahwa keberhasilan Inggris terletakpada kemampuan pemerintahnya dalam mengkombinasikan pendekatan keras (hardapproach) dan pendekatan lunak (soft approach) serta meningkatkan partisipasimasyarakat yang tidak terdapat pada penanggulangan terorisme Spanyol danPerancis. Selain itu, keberhasilan Inggris juga didukung oleh mekanisme kontrolimigrasi yang dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Inggris.

---

ABSTRACTAfter the event of 9/11, the number of attacks from transnasional terrorist group hasbeen significantly increasing. According to The Europol’s data from 2006 to 2012,United Kingdom, Spain and France encountered more dominant terror attackscompared to other countries including those in European Union . However, the datashows that, UK had the lowest number of terror attack from three countries. Thisthesis compares the efforts of UK, Spain and France in tackling the threat of terrorismusing deterrence strategy framework. Data concerning counter terrorism in threecountries was analyzed using qualitative method with three elements of deterrencestrategy namely deterrence by punishment, deterrence by denial, and deterrence byincentive. Based on the result of the research, UK’s success due to its government’scapability to combining hard and soft approach and as well as to increase society’sactive participation in implementing counter terrorism’s policy. Moreover, UK’ssuccess was also supported by immigration control mechanism that was fully handledby British Goverment."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan soft approach oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam menangani penyebaran paham radikalisme dan terorisme, apa yang menjadi pertimbangan BNPT menggunakan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan kriminal dan counter-terrorism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang melatarbelakangi Indonesia menggunakan soft approach karena munculnya residivis terorisme dan kembalinya mantan narapidana terorisme yang terlibat aksi terorisme. Faktor manfaat-biaya turut menjadi pertimbangan mengapa pemerintah melalui BNPT menggunakan soft approach, karena soft approach dianggap lebih efisien dari berbagai alternatif yang ada, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggunakan pendekatan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan soft approach tidak berarti pemerintah mengesampingkan unsur penegakan hukum, pemerintah tetap menindak tegas setiap pelaku aksi teror, yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan titik fokus penanganan; bukan lagi pada 'tangkap' dan 'tahan', tetapi lebih pada 'cegah', itulah yang menjadi tujuan soft approach yang dilakukan oleh BNPT.

---

This thesis discusses on the formulation of soft approach policy by National Counter Terrorism Agency BNPT in handling the spread of radicalism and terrorism, what is BNPT consideration using soft approach in policy of counter terrorism in Indonesia. The concepts used in this study include criminal policy and counter terrorism. This research uses qualitative method with explanative design.

The results of this study indicate that the Indonesian background uses a soft approach due to the emergence of terrorist recidivism and the return of former terrorism prisoners involved in acts of terrorism. The cost benefit factor is the consideration of why the government through BNPT uses a soft approach, because the soft approach is considered more efficient than the various alternatives available, so the Counter Terrorism Agency BNPT uses a soft approach in anti terrorism policy in Indonesia.

Using a soft approach does not mean that the government overrides law enforcement elements, the government is still taking action against every actor of terror acts, which the government is doing is moving the focal point of handling No longer in catch and hold, but on prevention, that's the purpose of soft approach by BNPT. "