Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan penyebaran HIV/AIDS semakin memprihatinkan dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya penanggulangannya melalui Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sering mendapatkan penolakan dari masyarakat luas mengingat karaktreristik cara penularannya. Fokus Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah faktor pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, faktor interaksi diantara pihak atau aktor tersebut, dan sumber atau dukungan dana penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut dalam rangka pemahaman mengenai pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Faktor Pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dilihat dari keterlibatan dalam upaya penanggulangan dan khususnya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Masih banyak pihak atau aktor penting yang tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingan yang seluas mungkin mewakili kelompok-kelompok yang terlibat. Interaksi diantara pihak atau aktor berjalan dengan baik bahkan karena adanya kedekatan hubungan diantara para pihak atau aktor tersebut sering kali pertemuan atau rapat diadakan secara informal. Secara teknis dalam pertemuan atau rapat pembuatan kebijakan publik, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan dan UNAIDS, lebih mendominasi jalannya berbagai pertemuan dan rapat. Dan dilihat dari nilai-nilai kepentingan yang diakomodasi dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, nilai-nilai kesehatan masyarakat dirasakan dominan.Besarnya keterlibatan dan pengaruh akademisi serta praktisi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan lemahnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadikan model pembuatan kebijakannya adalah model rasional komprehensif, karena selain dibuat para ahli dengan sedikit kepentingan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kebijakan terobosan. Faktor sumber atau dukungan dana memperlihatkan bahwa dana penanggulangan didominasi bantuan luar negeri yang penggunaannya secara prosedural harus melalui bimbingan teknis lembaga internasional. Dominasi pembiayaan yang berasal dari luar negeri tidak baik bagi upaya penanggulangan dari segi kontinuitas dan a\terakomodasinya kepentingan-kepentingan dalam negeri. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus membuka akses seluas mungkin dalam perlibatan pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu KPA juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjaring dana dalam negeri. Pada akhirnya komitmen pemimpin merupakan hal penting untuk mengawali kondisi yang baik dalam proses pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

---

The HIV and AIDS epidemic spread out rapidly and threatening the development in Indonesia. The alleviation program through HIV and AIDS policy oftenly gets denial from the people, it is happen because of the HIV transmission of this disease. Focus of the HIV and AIDS Policy Making Process in Indonesia are actors or stakeholders factors involved in the policy making process in Indonesia, interaction factor of the stakeholders, and financial support for the program. The Descriptive Research with qualitative approach and quantitative research is chosen to explain the policy making process factors. Actors or stakeholders factor involved in the policy making process can be assessed by the involvement in the prevention program and policy making. Many parties or actors were not involved in the policy making process, therefore the policy could not accommodate all people interests. Interaction of parties or actors run very smooth because they are having close relations and oftenly share ideas on the formal and informal meetings. National AIDS Commission, Ministry of Health and UNAIDS technically dominating the meetings among stakeholders. When we overview the values accommodated on the HIV and AIDS policy, the most accommodated value is health value. The dominate of experts in the HIV and AIDS policy turn the policy into rational comprehensive model, because it is made by expert who has low interest in the HIV and AIDS policy and it is also called cross cut policy. Resource factor or financial support shows that fund for HIV and AIDS is dominated by international funding, where the management should follow the international agencies regulations. International fund domination make uncontinuity program and low local value interest. The National AIDS Commission (NAC) should be scaling up access in policy making process. Besides that, NAC should be able to increase capacity in international resource mobilization. In the end, leadership commitment is an important thing to start good climate in HIV and AIDS policy making process.

Abstrak :
Tesis ini membahas program kampanye perubahan sosial di DKT Indonesia, yaitu Pekan Kondom Nasional 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi proses dan perencanaan dengan menganalisa sembilan elemen inti kampanye, efek yang diharapkan (intended effect), persaingan komunikasi (competing communication), objek komunikasi (communication object), populasi target (target population), kelompok penerima (receiving group), pesan (the message), saluran (the medium), komunikator (the communicator) dan pelaksanaan kegiatan kampanye penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa perencanaan kampanye belum memperhatikan elemen persaingan komunikasi dan belum lengkap dalam melakukan identifikasi saluran komunikasi. ...... This thesis discusses DKT Indonesia’s social change campaign, the National Condom Week 2013. The aim of this research is to describe the evaluation of process and implementation of the HIV/AIDS prevention campaign using nine campaign elements: intended effect, competing communication, communication object, target population, receiving group, the message, the medium, and the communicator. This research uses qualitative approach, study case method, and in depth interview for data collection techniques. The result of this research shows that the campaign organizer haven’t considered competing communication elements and continues needing improvements to identify its campaign’s communication medium.

Abstrak :
Di tingkat nasional dan daerah telah terdapat kebijakan publik, program dan kegiatan untuk menanggulangi HIV/AIDS, namun jumlah kasus HIV/AIDS meningkat setiap tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas collaborative governance antarpemangku kepentingan dalam pelayanan komprehensif berkesinambungan untuk menanggulangi HIV/AIDS di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan studi kasus jenis exploratory. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan pada 2 Juli ? 2 September 2013 dengan wawancara mendalam, observasi, focus group discussion, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi dan penerima layanan berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Program pencegahan dan penjangkauan, layanan kesehatan, reduksi bahaya, dan pemberdayaan belum efektif karena komitmen terhadap tujuan dan sikap saling percaya antarpemangku kepentingan belum optimal, petugas lapangan kurang profesional, terdapat konflik laten antarpemangku kepentingan, kurang optimalnya koordinasi antaranggota Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Surakarta dan rendahnya anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS karena HIV/AIDS belum menjadi isu prioritas dalam pembangunan daerah. Disimpulkan bahwa kolaborasi governance antarpemangku kepentingan belum efektif. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kolaborasi governance antarpemangku kepentingan, harus ada norma, struktur, dan proses yang jelas dalam menanggulangi HIV/AIDS.

There have been public policies, programs and activities to cope with HIV/AIDS in Indonesia at national and local level, but number of HIV/AIDS cases is increasing every year. This study aimed to determine effectivity of collaborative governance between stakeholders in a sustainable comprehensive service to cope with HIV/AIDS in Surakarta City. This study was an exploratory study. Informants were selected using purposive sampling technique. Data collection was conducted on 2 July ? 2 September 2013 using in-depth interview, observation, focus group discussion, and documentation. Technique of data analysis was an interactive analysis model. Results showed that service provider and receiver had taken roles in HIV/AIDS coping based on their own duty and function. Prevention and outreach, healthcare service, harm reduction and empowerment programs had not been yet effective because of less optimal commitment to purpose and mutual trust between stakeholders, less professional fieldworkers, latent conflict occurred between stakeholders, less optimal coordination between AIDS Coping Commission of Surakarta City members, and low budget for HIV/AIDS coping as HIV/AIDS is not yet a priority issue in regional development. In brief, collaborative governance between stakeholders is not yet efffective. To improve the quality and collaborative governance effectivity between stakeholders, there should be any clear norm, structure and process in coping with HIV/AIDS.

Abstrak :
[ABSTRAK
Isu mengenai epidemi HIV/AIDS telah menjadi bencana di hampir setiap negara di dunia dan akhirnya mendorong negara-negara untuk melakukan kerja sama dalam memberikan intervensi berupa bantuan luar negeri untuk menangani HIV/AIDS. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian besar pada epidemi HIV/AIDS dan memiliki komitmen untuk membantu negaranegara berkembang di kawasan Asia-Pasifik, khususnya Indonesia, dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Melalui kerja sama Australia dengan Indonesia, maka terbentuk The Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH). Namun bantuan tersebut belum dapat menurunkan jumlah infeksi HIV di Provinsi Papua. Tesis ini bertujuan untuk melihat kerja sama bantuan luar negeri yang digunakan untuk menangani kasus HIV dengan fokus pada kegagalan bantuan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori permasalahan negara pemberi donor, permasalahan negara penerima donor, disfungsi sistem pelayanan kesehatan negara penerima donor, dan pilihan strategi negara donor.

---

ABSTRACT
The issue regarding the epidemic of HIV/AIDS has happened to be a catastrophe almost in every single nation around the world, where it conclusively drove several countries to conduct cooperation in order to grant intervention in the form of foreign aid to cope HIV/AIDS. Australia is one of the countries which have huge concerns towards HIV/AIDS’s epidemic and commitment to lend a hand the developing countries in Asia-Pacific, specifically Indonesia, in averting and dealing with HIV/AIDS. Through cooperation between Australia and Indonesia, The Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) was founded. Nonetheless, the aid has not lessened the amount of HIV infection in Papua Province. The objective of this thesis is to examine the conducted foreign aid cooperation to cope the HIV case by focusing on the failure of foreign aid. This study applied a qualitative method by using the theory of donors’ knowledge problem, recipients’ knowledge problem, the dysfunction of recipient country’s health care services, and the strategy selection of donor country., The issue regarding the epidemic of HIV/AIDS has happened to be a catastrophe almost in every single nation around the world, where it conclusively drove several countries to conduct cooperation in order to grant intervention in the form of foreign aid to cope HIV/AIDS. Australia is one of the countries which have huge concerns towards HIV/AIDS’s epidemic and commitment to lend a hand the developing countries in Asia-Pacific, specifically Indonesia, in averting and dealing with HIV/AIDS. Through cooperation between Australia and Indonesia, The Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) was founded. Nonetheless, the aid has not lessened the amount of HIV infection in Papua Province. The objective of this thesis is to examine the conducted foreign aid cooperation to cope the HIV case by focusing on the failure of foreign aid. This study applied a qualitative method by using the theory of donors’ knowledge problem, recipients’ knowledge problem, the dysfunction of recipient country’s health care services, and the strategy selection of donor country.]

Abstrak :
Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS berfokus di Rutan Klas I Jakarta Pusat, bertujuan memberikan Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat menurut model Implementasi George C. Edward III, Gambaran pencapaian program Rencana Aksi Nasional HIV-AIDS dalam hal layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada informan seperti pejabat Rutan Klas I Jakarta Pusat yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan seperti tahanan dan narapidana yang mengalami layanan kesehatan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Dari hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal yaitu belum terbentuknya komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, keterbatasan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas yang minim dan kualitas yaitu belum terlatihnya petugas poliklinik dalam penanggulangan HIV-AIDS secara konfrehensif, belum terbentuknya disposisi yang kuat dalam bentuk sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan penanggulangan HIV-AIDS, belum adanya struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS. Berdasarkan temuan dan analisis disarankan kepada Rutan Klas I Jakarta Pusat perlu Peningkatan komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, Peningkatan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas dan kualitas yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan, Meningkatkan sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan, Membentuk struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS ......The implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS countermeasures focuses in prisons in the Class I State Prison in Central Jakarta. The use of George C. Edward III implementation model for the implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS in the Class I State Prison in Central Jakarta, Overview of the National Action Plan for program achievement HIV-AIDS in terms of health care for inmates in correctional detention Class I Central-Jakarta. Approach to research conducted through qualitative research methods. Extracting information relevant to the subject under study is done through the study of literature and in-depth interviews to the informant as detention officers in the Central Jakarta Class I understand the issue being studied or informants such as prisoners and prisoners who have HIV and AIDS health services.. From the results it can be concluded that the findings of the field implementation of the National Action Plan on HIV and AIDS in Central Jakarta is still yet to be implemented optimally is not the formation of effective communication between the program managers are officers with the prisoners, limited human resources that work the clinic Rutan both quantity is minimal and the number of officers who are not well trained quality personnel polyclinic in HIV - AIDS in konfrehensif , the lack of a strong disposition in the form of attitude and commitment among workers in the services, HIV - AIDS , the lack of structure bureaucracy in charge of the office in charge of special services to combat HIV - AIDS . Based on the findings and analysis suggested to the detention center in Central Jakarta need Improved effective communication between the program managers are officers with the prisoners, Improvement of human resources working in the clinic Rutan both quantity and quality, namely the number of officers that conduct training and education , Improve posture and high commitment among workers in the services, Forming a bureaucratic structure which authorized a special office in charge of the response to HIV and AIDS services