Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan penyebaran HIV/AIDS semakin memprihatinkan dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya penanggulangannya melalui Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sering mendapatkan penolakan dari masyarakat luas mengingat karaktreristik cara penularannya. Fokus Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah faktor pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, faktor interaksi diantara pihak atau aktor tersebut, dan sumber atau dukungan dana penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut dalam rangka pemahaman mengenai pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Faktor Pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dilihat dari keterlibatan dalam upaya penanggulangan dan khususnya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Masih banyak pihak atau aktor penting yang tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingan yang seluas mungkin mewakili kelompok-kelompok yang terlibat. Interaksi diantara pihak atau aktor berjalan dengan baik bahkan karena adanya kedekatan hubungan diantara para pihak atau aktor tersebut sering kali pertemuan atau rapat diadakan secara informal. Secara teknis dalam pertemuan atau rapat pembuatan kebijakan publik, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan dan UNAIDS, lebih mendominasi jalannya berbagai pertemuan dan rapat. Dan dilihat dari nilai-nilai kepentingan yang diakomodasi dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, nilai-nilai kesehatan masyarakat dirasakan dominan.Besarnya keterlibatan dan pengaruh akademisi serta praktisi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan lemahnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadikan model pembuatan kebijakannya adalah model rasional komprehensif, karena selain dibuat para ahli dengan sedikit kepentingan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kebijakan terobosan. Faktor sumber atau dukungan dana memperlihatkan bahwa dana penanggulangan didominasi bantuan luar negeri yang penggunaannya secara prosedural harus melalui bimbingan teknis lembaga internasional. Dominasi pembiayaan yang berasal dari luar negeri tidak baik bagi upaya penanggulangan dari segi kontinuitas dan a\terakomodasinya kepentingan-kepentingan dalam negeri. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus membuka akses seluas mungkin dalam perlibatan pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu KPA juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjaring dana dalam negeri. Pada akhirnya komitmen pemimpin merupakan hal penting untuk mengawali kondisi yang baik dalam proses pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

---

The HIV and AIDS epidemic spread out rapidly and threatening the development in Indonesia. The alleviation program through HIV and AIDS policy oftenly gets denial from the people, it is happen because of the HIV transmission of this disease. Focus of the HIV and AIDS Policy Making Process in Indonesia are actors or stakeholders factors involved in the policy making process in Indonesia, interaction factor of the stakeholders, and financial support for the program. The Descriptive Research with qualitative approach and quantitative research is chosen to explain the policy making process factors. Actors or stakeholders factor involved in the policy making process can be assessed by the involvement in the prevention program and policy making. Many parties or actors were not involved in the policy making process, therefore the policy could not accommodate all people interests. Interaction of parties or actors run very smooth because they are having close relations and oftenly share ideas on the formal and informal meetings. National AIDS Commission, Ministry of Health and UNAIDS technically dominating the meetings among stakeholders. When we overview the values accommodated on the HIV and AIDS policy, the most accommodated value is health value. The dominate of experts in the HIV and AIDS policy turn the policy into rational comprehensive model, because it is made by expert who has low interest in the HIV and AIDS policy and it is also called cross cut policy. Resource factor or financial support shows that fund for HIV and AIDS is dominated by international funding, where the management should follow the international agencies regulations. International fund domination make uncontinuity program and low local value interest. The National AIDS Commission (NAC) should be scaling up access in policy making process. Besides that, NAC should be able to increase capacity in international resource mobilization. In the end, leadership commitment is an important thing to start good climate in HIV and AIDS policy making process.

Abstrak :
Tesis ini membahas program kampanye perubahan sosial di DKT Indonesia, yaitu Pekan Kondom Nasional 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi proses dan perencanaan dengan menganalisa sembilan elemen inti kampanye, efek yang diharapkan (intended effect), persaingan komunikasi (competing communication), objek komunikasi (communication object), populasi target (target population), kelompok penerima (receiving group), pesan (the message), saluran (the medium), komunikator (the communicator) dan pelaksanaan kegiatan kampanye penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa perencanaan kampanye belum memperhatikan elemen persaingan komunikasi dan belum lengkap dalam melakukan identifikasi saluran komunikasi. ...... This thesis discusses DKT Indonesia’s social change campaign, the National Condom Week 2013. The aim of this research is to describe the evaluation of process and implementation of the HIV/AIDS prevention campaign using nine campaign elements: intended effect, competing communication, communication object, target population, receiving group, the message, the medium, and the communicator. This research uses qualitative approach, study case method, and in depth interview for data collection techniques. The result of this research shows that the campaign organizer haven’t considered competing communication elements and continues needing improvements to identify its campaign’s communication medium.

Abstrak :
Di tingkat nasional dan daerah telah terdapat kebijakan publik, program dan kegiatan untuk menanggulangi HIV/AIDS, namun jumlah kasus HIV/AIDS meningkat setiap tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas collaborative governance antarpemangku kepentingan dalam pelayanan komprehensif berkesinambungan untuk menanggulangi HIV/AIDS di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan studi kasus jenis exploratory. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan pada 2 Juli ? 2 September 2013 dengan wawancara mendalam, observasi, focus group discussion, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi dan penerima layanan berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Program pencegahan dan penjangkauan, layanan kesehatan, reduksi bahaya, dan pemberdayaan belum efektif karena komitmen terhadap tujuan dan sikap saling percaya antarpemangku kepentingan belum optimal, petugas lapangan kurang profesional, terdapat konflik laten antarpemangku kepentingan, kurang optimalnya koordinasi antaranggota Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Surakarta dan rendahnya anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS karena HIV/AIDS belum menjadi isu prioritas dalam pembangunan daerah. Disimpulkan bahwa kolaborasi governance antarpemangku kepentingan belum efektif. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kolaborasi governance antarpemangku kepentingan, harus ada norma, struktur, dan proses yang jelas dalam menanggulangi HIV/AIDS.

There have been public policies, programs and activities to cope with HIV/AIDS in Indonesia at national and local level, but number of HIV/AIDS cases is increasing every year. This study aimed to determine effectivity of collaborative governance between stakeholders in a sustainable comprehensive service to cope with HIV/AIDS in Surakarta City. This study was an exploratory study. Informants were selected using purposive sampling technique. Data collection was conducted on 2 July ? 2 September 2013 using in-depth interview, observation, focus group discussion, and documentation. Technique of data analysis was an interactive analysis model. Results showed that service provider and receiver had taken roles in HIV/AIDS coping based on their own duty and function. Prevention and outreach, healthcare service, harm reduction and empowerment programs had not been yet effective because of less optimal commitment to purpose and mutual trust between stakeholders, less professional fieldworkers, latent conflict occurred between stakeholders, less optimal coordination between AIDS Coping Commission of Surakarta City members, and low budget for HIV/AIDS coping as HIV/AIDS is not yet a priority issue in regional development. In brief, collaborative governance between stakeholders is not yet efffective. To improve the quality and collaborative governance effectivity between stakeholders, there should be any clear norm, structure and process in coping with HIV/AIDS.