Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi masyarakat terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penanganan COVID-19 saat ini berfokus pada penerapan kebijakan non-pharmaceutical intervention (NPI) yang bertujuan untuk menekan angka transmisi di Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini menjadi episentrum penyebaran wilayah tertinggi di Indonesia. Masih rendahnya persepsi risiko dan pengetahuan masyarakat, tingginya ketidakpatuhan sosial, dan banyaknya masyarakat yang memercayai hoaks masih menjadi tantangan dan sekaligus menunjukan kemampuan literasi yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui mixed method yaitu antara metode kuantatif dengan survei dan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 500 responden yang berasal dari seluruh Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi kebijakan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada tingkatan yang tinggi mencapai 98,2% (491 responden) dan yang dalam tingkatan rendah mencapai 1,8% (9 responden). Responden dengan karakteristik tingkat pendidikan tinggi dan mayoritas sudah menguasai teknologi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat literasi kebijakan yang tinggi. Untuk itu optimalisasi peran dari pemerintah dan masyarakat terkait dengan upaya dalam meningkatkan literasi kebijakan yang memengaruhi implementasi kebijakan NPI yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan. ......This research aims to determine community literacy skills related to COVID-19 handling policy in DKI Jakarta Province. COVID-19 handling policy focuses on implementing a non-pharmaceutical intervention (NPI) policy expected to reducing transmission rate in the DKI Jakarta Province, which is the epicenter of the COVID-19 cases in Indonesia. Low public risk perception and public knowledge, high social non-compliance, and many people who believe in hoaxes are still challenges and it also show low public literacy skills. This study uses a quantitative approach. This research uses mixed method technique. Quantitative method with survey and qualitative method through interviews and literature study. Respondents in this study were 500 respondents from all administration cities / regency in DKI Jakarta Province. The results showed that the level of public literacy in DKI Jakarta Province at a high level reached 98.2% (491 respondents) and in the low level reached 1.8% (9 respondents). Respondents with higher education level characteristics and high technology mastery tended to high levels of policy literacy. Based on the findings, it needs optimizing the role of the government and society in relation to efforts to increase policy literacy that affects the implementation of the NPI policy in DKI Jakarta is needed.

Abstrak :
Dilakukan analisis bibliometrik data publikasi penelitian penanganan Covid-19 di Indonesia menggunakan Software Tableau dan Vosviewer. Penelitian dilakukan dengan metode penelusuranliteratur dengan menggunakan Google Scholar. Penelusuran dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan menggunakan kata kunci Covid-19 dan Indonesia. Hasil penelusuran kemudian dikelompokkan berdasarkan nama pengarang, judul dan sumber publikasi. Hasil pengelompokan publikasi penanganan Covid-19 dengan menggunakan Microsof Excel dikelompokkan berdasarkan kriteria penanganan. Untuk sumber publikasi dianalisis menggunakan Software Tableau. Sedangkan untuk kolaborasi penulis dan pemetaan katakunci dianalisis menggunakan Software VosViewer. Hasil analisis berdasarkan kriteria penangananCovid- 19 menunjukkan bahwa publikasi terbanyak dalam bentuk penanganan/pencegahan kemudian disusul dampak/akibat. Analisis kolaborasi menggunakan Software VosViewer diperoleh bahwa IanHuangmerupakan penulis yang paling banyak berkolaborasi dengan jumlah 20 publikasi, kemudian disusul Raymond Pranata sebanyak 15 publikasi. Publikasi penanganan Covid-19 terbanyak dimuat dalamMedica Hospitalia dengan jumlah publikasi sebanyak 29 artikel, kemudian disusul SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i dengan jumlah publikasi sebanyak 18 artikel. Hasil pemetaan menggunakan VosViewer menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 terbagi menjadi 4 kluster. Berdasarkan peta visualisasi diketahui bahwa publikasi penelitian tentang Covid-19 yang banyak dilakukan adalah pencegahan/penanggulangan dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid, kemudian disusul kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 dan kebijakan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan. ......This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang perlu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020 serta Pasal 14 Keputusan Ketua KPCPEN 1/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020, yakni memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta arahan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014. ......COVID-19 pandemic in Indonesia prompted the government to form COVID-19 Task Force as part of the COVID-19 Handling Committee and National Economic Recovery (KPCPEN). The Task Force can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study aims to discuss how the authority of the Task Force for Handling COVID 19 is and how their policy applies, in this case the author takes example which is prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries/agencies, local governments, academics, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020 and Article 14 of KPCPEN Chairperson Decree 1/2020. Other authority is to provide considerations, recommendations, and directions to governors and regents/mayors to form a COVID-19 Task Force as listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID- 19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up the Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply with the said ministerial regulations are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014.

Abstrak :
Sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai solusi utama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. PeduliLindungi dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan terkait COVID-19, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan dari segi teknis dan user experience (UX) yang membuat implementasinya tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu, kegunaan aplikasi ini dipertanyakan ketika pandemi COVID-19 berakhir di masa depan. Melihat publikasi terkait aplikasi PeduliLindungi sampai saat ini, belum ditemukan publikasi yang membahas inovasi yang dibutuhkan agar aplikasi ini dapat terus bermanfaat saat pandemi COVID-19 dan setelahnya. Oleh karena ​​itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait aplikasi PeduliLindungi yang belum terpenuhi, serta merancang inovasi untuk membuat aplikasi ini bermanfaat secara berkelanjutan menyusul rencana transisi ke endemi COVID-19. Pendekatan Design Science Research (DSR) digunakan untuk mencapai tujuan tersebut karena telah terbukti kecakapannya pada penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui penerapan DSR dalam tiga iterasi, penelitian ini akan (1) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengguna untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan menguji model penelitian, (2) mengidentifikasi permasalahan dan peluang inovasi fitur baru untuk aplikasi PeduliLindungi menurut pendapat ahli, kemudian (3) merancang antarmuka fitur baru tersebut dan mengevaluasinya ke pengguna. Hasil Iterasi I menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, trust in technology, perceived anxiety of infecting others, dan health information orientation memengaruhi niat penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hasil Iterasi II mengungkapkan permasalahan relevan terkait kebutuhan pengguna dan keberlanjutan aplikasi PeduliLindungi, seperti masyarakat yang mulai lengah dengan dampak dan perkembangan COVID-19 dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan mereka dalam pandemi COVID-19. Kemudian, pelaksanaan Iterasi III menghasilkan rekomendasi desain antarmuka untuk fitur yang paling layak, baik dari sisi usability maupun keberlanjutannya, berdasarkan evaluasi terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi. Melalui penelitian ini, aplikasi PeduliLindungi diharapkan dapat berkembang menjadi aplikasi andalan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan terkait COVID-19 saat ini, tetapi juga kebutuhan pelayanan kesehatan lain di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya untuk membahas keberlanjutan aplikasi PeduliLindungi. ......In an effort to overcome the COVID-19 pandemic in Indonesia, the Indonesian government mandates the use of PeduliLindungi application as the main solution for COVID-19 prevention and handling. PeduliLindungi is designed to meet all the public needs related to COVID-19, but in reality there are still problems from a technical and user experience (UX) perspective in PeduliLindungi that causes its implementation to not go as expected. Moreover, the utility of this app is called into question after the COVID-19 pandemic ends in the future. Looking at the existing publications related to PeduliLindungi to date, there have been no studies that discussed the innovations needed to ensure that this application could continue to be beneficial during the COVID-19 pandemic and beyond. Thus, this study aims to be the first research that identifies user needs related to PeduliLindungi that have not been met, while also designing innovations for the PeduliLindungi to be useful in a sustainable manner following the planned transition to the COVID-19 endemic. The Design Science Research (DSR) approach is used to achieve this goal, due to its proven prowess in previous studies. Through the application of DSR in three iterations, this research will (1) analyse the factors that influence users to use PeduliLindungi by testing the research model, (2) identify problems and opportunities for innovation of new features for PeduliLindungi according to expert opinion, then (3) design the interface of the new feature and evaluate it toward the user. Iteration I results show that perceived usefulness, perceived ease of use, trust in technology, perceived anxiety of infecting others, and health information orientation affect the intention to use PeduliLindungi. The results of Iteration II reveal relevant issues related to user needs and the sustainability of PeduliLindungi, such as people starting to be careless about the impact and development of COVID-19 and also the lack of public awareness of their health risks in the COVID-19 pandemic. Then, the implementation of Iteration III produces interface design recommendations for the most appropriate features, both in terms of usability and sustainability, based on evaluations of PeduliLindungi users. Through this research, hopefully PeduliLindungi can develop into the public's mainstay application, not only for current needs related to COVID-19, but also for other health service needs in the future. This research is also expected to pave the way for further research to discuss the sustainability of PeduliLindungi.

Abstrak :
Sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai solusi utama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. PeduliLindungi dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan terkait COVID-19, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan dari segi teknis dan user experience (UX) yang membuat implementasinya tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu, kegunaan aplikasi ini dipertanyakan ketika pandemi COVID-19 berakhir di masa depan. Melihat publikasi terkait aplikasi PeduliLindungi sampai saat ini, belum ditemukan publikasi yang membahas inovasi yang dibutuhkan agar aplikasi ini dapat terus bermanfaat saat pandemi COVID-19 dan setelahnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait aplikasi PeduliLindungi yang belum terpenuhi, serta merancang inovasi untuk membuat aplikasi ini bermanfaat secara berkelanjutan menyusul rencana transisi ke endemi COVID-19. Pendekatan Design Science Research (DSR) digunakan untuk mencapai tujuan tersebut karena telah terbukti kecakapannya pada penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui penerapan DSR dalam tiga iterasi, penelitian ini akan (1) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengguna untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan menguji model penelitian, (2) mengidentifikasi permasalahan dan peluang inovasi fitur baru untuk aplikasi PeduliLindungi menurut pendapat ahli, kemudian (3) merancang antarmuka fitur baru tersebut dan mengevaluasinya ke pengguna. Hasil Iterasi I menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, trust in technology, perceived anxiety of infecting others, dan health information orientation memengaruhi niat penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hasil Iterasi II mengungkapkan permasalahan relevan terkait kebutuhan pengguna dan keberlanjutan aplikasi PeduliLindungi, seperti masyarakat yang mulai lengah dengan dampak dan perkembangan COVID-19 dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan mereka dalam pandemi COVID-19. Kemudian, pelaksanaan Iterasi III menghasilkan rekomendasi desain antarmuka untuk fitur yang paling layak, baik dari sisi usability maupun keberlanjutannya, berdasarkan evaluasi terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi. Melalui penelitian ini, aplikasi PeduliLindungi diharapkan dapat berkembang menjadi aplikasi andalan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan terkait COVID-19 saat ini, tetapi juga kebutuhan pelayanan kesehatan lain di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya untuk membahas keberlanjutan aplikasi PeduliLindungi. ......In an effort to overcome the COVID-19 pandemic in Indonesia, the Indonesian government mandates the use of PeduliLindungi application as the main solution for COVID-19 prevention and handling. PeduliLindungi is designed to meet all the public needs related to COVID-19, but in reality there are still problems from a technical and user experience (UX) perspective in PeduliLindungi that causes its implementation to not go as expected. Moreover, the utility of this app is called into question after the COVID-19 pandemic ends in the future. Looking at the existing publications related to PeduliLindungi to date, there have been no studies that discussed the innovations needed to ensure that this application could continue to be beneficial during the COVID-19 pandemic and beyond. Thus, this study aims to be the first research that identifies user needs related to PeduliLindungi that have not been met, while also designing innovations for the PeduliLindungi to be useful in a sustainable manner following the planned transition to the COVID-19 endemic. The Design Science Research (DSR) approach is used to achieve this goal, due to its proven prowess in previous studies. Through the application of DSR in three iterations, this research will (1) analyse the factors that influence users to use PeduliLindungi by testing the research model, (2) identify problems and opportunities for innovation of new features for PeduliLindungi according to expert opinion, then (3) design the interface of the new feature and evaluate it toward the user. Iteration I results show that perceived usefulness, perceived ease of use, trust in technology, perceived anxiety of infecting others, and health information orientation affect the intention to use PeduliLindungi. The results of Iteration II reveal relevant issues related to user needs and the sustainability of PeduliLindungi, such as people starting to be careless about the impact and development of COVID-19 and also the lack of public awareness of their health risks in the COVID-19 pandemic. Then, the implementation of Iteration III produces interface design recommendations for the most appropriate features, both in terms of usability and sustainability, based on evaluations of PeduliLindungi users. Through this research, hopefully PeduliLindungi can develop into the public's mainstay application, not only for current needs related to COVID-19, but also for other health service needs in the future. This research is also expected to pave the way for further research to discuss the sustainability of PeduliLindungi.