Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasi kendala penanaman modal langsung untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business “EoDB” mulai dari mengeluarkan kebijakan untuk penyederhanaan hingga yang paling aktual ialah menciptakan undang-undang dengan metode legislasi baru serta penaikan status lembaga investasi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, relevansi EoDB dari indikator penilainnya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal langsung melalui faktor hukum; kedua, implementasi EoDB pada kebijakan pendirian dan perizinan dalam penanaman modal langsung memainkan peran yang signifikan dalam perbaikan kemudahan berusaha hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan-perbaikan produk hukum yang dikeluarkan oleh Indonesia; ketiga, konsep ideal dari EoDB dalam kemudahan berusaha ialah penerapan nilai-nilai yang termuat dalam peraturan harus sesuai dengan amanat dan cita cita, pengoptimalisasian Lembaga investasi (Kementrian Investasi), perpanjangan tangannya di daerah dan Pemerintah Daerah itu sendiri.

---

Indonesian government has tried to overcome the obstacles and barriers of direct investment to improve the EoDBranking, starting from issuing the policies for procedure simplification and to the most actual recently is to create laws with new legislation methods and raise the status of investment institutions. This research is categorized as normative legal research that using secondary data that analyzed with explanatory method. The approach in this study is a conceptual, statutory and comparative approach. The results of this study are; first, the relevance of the EoDB, especially the assessment indicators, is one of the factors that can influence direct investment through the legal factor; second, the implementation of the EoDB in the establishment and permits policies for direct investment plays a significant role in improving the EoDB, this can be seen from the improvements in legal products issued by Indonesia; third, the ideal concept of EoDB in the application of the values that contained in the regulations that must be in accordance with the mandate and ideals of the Constitution, optimizing the investment institution (Ministry of Investment), and its extension in the region and the Regional Government itself."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."