Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan judul seperti di atas, penulis sebenarnya ingin mengetahui secara lebih mendalam perangkat hukum yang digunakan oleh pihak Pemerintah dalam mengusahakan sumber alam yang terpenting bagi kehidupan dan pembangunan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan di atas, penulisan karya ini menggunakan dua metode penelitian yang paling umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, "Kontrak Production Sharing" yang digunakan dalam usaha penambangan minyak di negeri ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian khusus yang berada di luar KUHPerdata. Hal ini karena perjanjian ini mempunyai aspek-aspeknya sendiri yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis perjanjian khusus yang berada di dalam KUHPerdata. Dalam perjanjian yang menjadi objek bahasan skripsl ini pun masalah kebebasan berkontrak sedikit banyak telah kehilangan artinya, hal ini karena dalam banyak hal kontraktor harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa dapat dirundingkan lagi, misalnya tentang pembagian min.yak yang dihasilkan. Hal lainnya yang nienarik dari penelitian mi adalah tentang pembiayaan serta resiko yang diatur dalam Perjanjian. Tentang yang pertama, dapat dikatakan di sini bahwa semua biaya yang harus dikeluarkan dalani rangka kontrak ini harus ditanggungkan seluruhnya oleh kontraktor. Biaya ini akan dikembalikan seluruhnya apabila minyak ditemukan oleh kontraktor dan dapat diusahakan secara komersial. Dalam hal minyak sama sekali tidak ditemukan atau ditemukan tetapi tidak dapat diusahakan secara komersial, rnaka semua resiko dan biaya yang telah dikeluarkan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Dari tiga sistem yang pernah ada dalam sejarab Iridustri perminyakan di Indonesia, nampaknya sistem "Kontrak Production Sharing" merupakan yang terbaik. Hal ml karena tidak saja karena manajemen kontrak berada di tangan Pertamina, tetapi juga karena pemgernbalian daerah kontrak yang cepat dari sistem- sistem yang terdahulu.

Abstrak :
Penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Pertamina EP dalam mencegah terjadinya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Peneliti mencoba melihat faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak ilegal kejahatan melalui teori Broken Windows dan konsep pencegahan kejahatan situasional. Permasalahan munculnya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo bukan hanya didasari kelalaian atau pengabaian pengamanan yang dilakukan perusahaan namun juga keterlibatan Occupational Crime baik dari pegawai, muspika dan muspida yang turut mendukung aktivitas tersebut. Occupational Crime ini juga melemahkan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan dalam menangani masalah penambangan minyak tanpa izin ilegal. ...... This research describes crime prevention mechanism implemented by Pertamina EP in order to prevent unlicensed illegal oil mining in Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. This is a qualitative research with descriptive analytical design. The author tries to identify the factors that precipitated illegal oil mining crime using Broken Windows Theory and Situational Crime Prevention concept. The unlicensed illegal oil mining in Wonocolo not only caused by the absence or ignorance of guardianship by the company, but also the occurence of ccupational crime involving the employees, Muspika, and Muspida that also supports that activity. This occupational crime also weakened the efforts that have been made to deal with unlicensed illegal oil mining.