Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government."

"ABSTRAKDengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP adalah peningkatan harga pasar, kebutuhan untuk penerimaan PBB, permintaan masyarakat untuk penilaian kembali, penilaian kembali berdasarkan lokasi Objek Pajak dan pendekatan kondisi lingkungan. Dampak peningkatan NJOP bagi Pemerintah Daerah adalah pemberian stimulus pengurang pembayaran PBB, peningkatan PAD dan pemutakhiran data. Kata kunci:PBB-P2; Nilai Jual Objek Pajak NJOP ; Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT With the submission of Property Tax, local goverment now have authority to manage determining their tax object sales value NJOP , in 2015 local goverment makes increase of tax objects of value. The purpose of this research is to factors are considered in increasing NJOP in depok city and to know the impact of policy improvement of NJOP in Depok city to Local Government. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in depth interviews. Factors to be considered in increasing the NJOP are an increase in market prices, the need for UN revenues, public demand for reassessment, revaluation based on the location of the Tax Object and the environmental conditions approach. The impact of the increase of NJOP for the Local Government is the provision of UN reducing payment stimulus, increasing PAD and updating the data. Key words Tax Property, tax object sales value NJOP , Local Goverment."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian melakukan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi pemungutan PBB ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik yaitu kriteria keadilan, kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, kemudahan administrasi, dukungan politik, kecocokan sebagai pajak daerah, kepastian, kenyamanan serta kesederhanaan.Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, tetapi perlu perbaikan dan peningkatan pada kriteria kepastian. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

This thesis aims to determine the preparation and constraints faced by the Government of Magelang Regency in the face of Desentralized Land and Property Tax, then do evaluation of Land and Property Tax collection before Decentralized Land and Property Tax implimented. This evaluation is done through an assessment based on the criterias of a good tax collection : fairness, adequacy, elasticity, cost efficiency, economic efficiency, ease of administration, political support, suitability as a local tax, assurance, comfort and simplicity.

The result is that the implementation of the Land and Property Tax collections in Magelang District has appropriate based on the criterias of a good tax collection, but need a refinement in the certainty criteria. Based on the results of this study recommended several policies that can be applied by Government of Magelang Regency in order to optimize the realization of the Land and Property Tax so as to increase a local revenues."