Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang Gerakan Pramuka di bawah Soekarno.Pramuka lahir 14 Agustus 1961. Lahirnya pramuka tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Kecewa dengan ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal, Soekarno membutuhkan media yang lebih efektif untuk menyebarkan paham nasionalisme, khususnya di kalangan pemuda. Soekarno melihat kesempatan itu di dalam organisasi kepanduan. Namun, Soekarno merasa bahwa organisasi kepanduan terlalu kekanak-kanakan. Maka Ia membentuk pramuka dengan menggabungkan beberapa organisasi kepanduan ke dalam satu payung organisasi. Pramuka dibentuk dengan menitikberatkan ajarannya kepada Pancasila. Pramuka juga diberdayakan agar berguna bukan hanya untuk anggota melainkan juga kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari, heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemikiran Soekarno mengenai semangat nasionalisme sangat terasa dalam Gerakan Pramuka pada masa Demokrasi Terpimpin. ......This article discusses Pramuka under Soekarno. Pramuka was born on August 14, 1961. The birth of the Pramuka cannot be separated from the socio-political conditions during the Guided Democracy period. Disappointed with the political instability during the Liberal Democracy, Soekarno needed a more effective medium to spread nationalism, especially among the youth. Soekarno saw the opportunity in the Pramuka organization. However, Soekarno felt that the scouting organization was too childish. So he formed scouts by combining several scouting organizations into one umbrella organization. Pramuka was formed by emphasizing its teachings on Pancasila. Scouts are also empowered to be useful not only to members but also to the wider community. This research uses historical research methods consisting of, heuristics (finding and collecting sources), source criticism (internal and external criticism), interpretation (interpretation of sources) and historiography (historical writing). From the research that has been done, it can be concluded that Soekarno's thoughts on the spirit of nationalism were felt in the Pramuka during the Guided Democracy period.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya kebijakan Desentralisasi yang diterapkan setelah runtuhnya era Orde Baru menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mendasar. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis. Dalam konteks tersebut, muncul juga asumsi bahwa desentralisasi juga berpengaruh pada berubahnya relasi patronase yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Sipil seperti ormas, khususnya Pemuda Pancasila. Mengenai relasi patronase tersebut, studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa, bertentangan dengan salah satu fungsi idealnya yaitu sebagai pengawas pemerintah, beberapa Organisasi Masyarakat Sipil pada kenyataannya memiliki hubungan patronase dan sarat akan intervensi pemerintah. Ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu bentuk dari Organisasi Masyarakat Sipil pada era Orde Baru juga termasuk di dalam kategori tersebut, karena adanya hubungan patronase yang erat dengan pemerintah. Namun, studi-studi tersebut belum bisa menjelaskan mengenai dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan di dalam relasi patronase tersebut. Sehingga, artikel ini mencoba melengkapi kekurangan dari studi-studi tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan dalam relasi patronase yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila, yang terjadi karena adanya kebijakan Desentralisasi pasca Orde Baru mempengaruhi perubahan bentuk organisasi dari Pemuda Pancasila itu sendiri. Perubahan tersebut di analisa dengan menggunakan model Beckert mengenai interelasi antara institusi, kerangka kognitif dan jaringan di dalam field. Artikel ini menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACT
Decentralisation policy which implemented after the fall of the New Order is creating some fundamental change, for example, in governmental system, it changed the centralised governmental system before into more democratic system. In that context, there is an assumption that decentralisation also affected the change of patronage relation that Civil Society Organisatzation CSO like ormas or Youth Organisation, especially Pemuda Pancasila or Pancasila Youth have. On that patronage relation, the previous studies explained that, contradicting with one of its function as the government watchdog, some CSO in realitiy have a patronage relation and related to government intervention. Pancasila Youth, as part of CSO rsquo;s form in the New Order is also included in that category, because of its tight relation with the government. However, those studies can rsquo;t yet explaining the effect that happened when there is a change in that patronage relation. Therefore, this article is trying to completing the lack of the previous on giving the explanation about the change in patronage relation that Pancasila Youth have, that happened because of decentralisation policy after the fall of the New Order affected the change of organisation model in Pancasila Youth itself. Those change is anaised useng Beckert rsquo;s model on interelation between institution, cognitive frame and network in the field.This article used qualitative approach.

Abstrak :
Pemuda Pancasila (PP) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta sebagai alternatif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui aktivitasnya. Pemuda Pancasila menggunakan kantor sekretariat ranting sebagai pusat aktivitas para anggotanya. Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan karakteristik lokasi kantor ranting Pemuda Pancasila terhadap perilaku spasial anggota ranting yang ditunjukan melalui variabel motivation, experience, dan employment. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode campuran dengan melakukan observasi, wawancara, serta partisipasi aktif. Hasil penelitian ini adalah Terdapat 3 kantor ranting dengan kondisi bangunan yang memadai dan seluruhnya berada di jalan lokal dengan salah satunya memiliki tingkat keramaian yang tinggi dan 2 sisanya rendah, sedangkan 2 kantor ranting yang lain memiliki kondisi bangunan yang cukup memadai dengan jaringan jalan masing-masing jalan lokal dan arteri. Kantor Ranting yang berada di jalan arteri memiliki tingkat keramaian sedang dan yang lainnya rendah. Selain itu, terdapat hubungan yang konsisten antara karakteristik situation terhadap perilaku spasial dan hubungan yang tidak konsisten antara karakteristik situation terhadap perilaku spasial. ......Pemuda Pancasila (PP) is one of the civil society organizations in DKI Jakarta, serving as an alternative for the society to improve their well-being through its activities. Pemuda Pancasila utilizes branch office secretariats as the center for its members' activities. The objective of this research is to identify the relationship between the characteristics of Pemuda Pancasila branch office locations and the spatial behavior of branch members, as demonstrated through the variables of motivation, experience, and employment. This research employs a mixed method, involving observation, interviews, and active participation. The result of this study that there are 3 branch offices with adequate building conditions, all located in local streets, with one of them experiencing high levels of activity while the other 2 have low activity levels. Meanwhile, the other 2 branch offices have sufficiently adequate building conditions and are situated in the local and arterial road networks, respectively. The branch office located on the arterial road experiences moderate activity levels, while the other one has low activity levels. Additionally, there is a consistent relationship between the characteristics of the situation and spatial behavior, and an inconsistent relationship between the characteristics of the situation and spatial behavior.

Abstrak :
Dibalik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan. Dalam konteks penanganan konflik antar ormas terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan, juga suatu kepentingan nasional. Bahkan, keselamatan publik serta hak dan kebebasan orang lain terancam oleh tindakan yang mengatasnamakan suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran penegak hokum, khususnya Baintelkam Polri dalam upaya penanggulangan konflik antar ormas di DKI Jakarta dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut. ......Behind the positive aspects of the ongoing democratic process, a new problem is tucked in, namely the threat of nation disintegration. The concern was not only stemmed from the demand for secession of some people in some areas, but also because of the rise of social unrest in the regions, conflicts between CSOs, election disputes both at the national and local election levels, conflicts over plantation land disputes, and other social conflict conflicts that developed be contradictory. In the context of handling conflicts between CSOs related to acts of violence as widespread and is a concern of many, it is also a national interest. In fact, public safety and the rights and freedoms of others are threatened by actions in the name of an organization. This study aims to examine the extent of the role of law enforcers, particularly the Indonesian Police's Baintelkam in efforts to overcome conflicts between CSOs in DKI Jakarta and steps to optimize that role.