Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan persediaan berupa BRT Ditjen X pada tahun 2016 serta tahapan reviu laporan keuangan dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data reviu laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Inspektorat I Itjen Kemenhub RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan BRT Ditjen X pada tahun 2016 tidak sesuai dengan penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017 telah sesuai dengan standar reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X sangat terbatas.

---

ABSTRACT
This internship report aims to analyze the Bus Rapid Transit BRT rsquo s reporting in the Directorate General of X in 2016. The other purpose of this internship report are to analyze the stages of financial statement review and the procedures of inventory accounting review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017. To get information and data, the author conducted the internship activities in Inspectorate I of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. The analysis show that the BRT rsquo s reporting have not been complied with the accrual based inventory accounting. The analysis also show that the stages of financial statement review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017 are appropriate to the standard of financial statement review in state ministries and the procedures of inventory accounting review are limited.

Abstrak :
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dapat berupa barang tetap berbentuk tanah. Kekuatiran pengurus Persero atas risiko tindak pidana korupsi akibat kerugian korporasi menyebabkan rendahnya pemanfaatan aset Persero. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diperoleh suatu konsepsi PMN merupakan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero. PMN mengakibatkan beralihnya kepemilikan negara atas tanah yang merupakan objek PMN menjadi aset BUMN Persero sebagaimana tercatat dalam laporan keuangannya. Dengan demikian pengurus Persero berwenang untuk mendayagunakan aset berupa tanah termasuk menjadikannya sebagai penyertaan modal dalam rangka kerja sama dengan perseroan terbatas. Sesuai dengan teori badan hukum, penyertaan modal BUMN Persero berupa tanah pada perseroan terbatas diperkenankan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 13 Tahun 2021. ......State Equity Participation (SEP) in Persero can be in the form of fixed goods in the form of land. The concerns of the Persero's management over the risk of corruption due to corporate losses have resulted in the low utilization of Persero's assets. By using a normative juridical research method, it is obtained a conception of SEP is the separation of state assets to be used as state capital participation in Persero. PMN resulted in the transfer of state ownership of land which is the object of SEP to become the assets of Persero as recorded in its financial statements. Thus, the management of the Persero is authorized to utilize assets in the form of land, including making it a capital investment in the context of cooperation with a limited liability company. In accordance with the theory of legal entities, equity participation of Persero in the form of land in a limited liability company is allowed as long as it meets the criteria stipulated in the Circular Letter of the Minister of BUMN Number 13 of 2021.