Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tangerang dari Kecamatan Tangerang ke Tigaraksa pada tahun 1987 hingga 2010.  Adanya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek, membawa dampak signifikan terhadap Kabupaten Tangerang, terutama wilayah Kecamatan Tangerang yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk maupun ekonomi di Kecamatan Tangerang dan sekitarnya, maka dibentuk Kota Administratif Tangerang pada tahun 1981.  Kota Administratif Tangerang makin berkembang dari tahun ke tahun yang menyebabkan ketimpangan di Kabupaten Tangerang dalam hal demografi dan ekonomi ditambah dengan rencana pengembangan Kota Administratif Tangerang, maka Kabupaten Tangerang berencana memindahkan Ibu Kota Kabupaten Tangerang ke lokasi baru.  Pada pemilihan lokasi baru, terpilihlah Kecamatan Tigaraksa. Tigaraksa dipilih dikarenakan daerah tersebut masih sepi ditambah dengan adanya developer yang mempunyai lahan di daerah tersebut, yaitu PT. Panca Wiratama Sakti (PWS).  Dalam prosesnya pembangunan ini mengalami hambatan, salah satunya adalah krisis moneter yang menyebabkan proses pembangunan tidak sesuai target awal, walau hingga akhirnya pada tahun 2000 Tigaraksa resmi menjadi Ibu Kota Kabupaten Tangerang yang baru dan membawa dampak terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan heuristik, kritik, dan interpretasi terhadap wawancara pegawai pemerintahan dan warga sekitar, dokumen Bappeda, surat kabar sezaman dan juga buku-buku terkait.

---

ABSTRACT
This Thesis discusses the displacement of the Capital of Tangerang Regency from Tangerang to Tigaraksa in 1987 to 2010. The presence of Presidential Instruction No.13 of 1976 concerning the development of Jabotabek, had a significant impact on Tangerang Regency, especially the Tangerang Sub-distric and surrounding sub-distric which are also the Capital of Tangerang Regency.  In order to keep pace with population and the economic growth in Tangerang Sub-distict and surrounding sub-district, the Administrative City of Tangerang was formed in 1981. In kept growing from year to year which caused inequality in Tangerang Regency in terms of demography and economy coupled with its development plan.  The Tangerang Regency planned to move the Capital of Tangerang Regency to new location. In the process of selecting a new location, Tigaraksa Sub-District was chosen, because the area was still quiet, coupled with the existence of developers who owned land in the area, namely PT. Panca Wiratama Sakti (PWS). In the process of this development,it experienced obstacles, one of which was the monetary crisis which caused the development process that was not in accordance with the initial target, even though finally in 2000, Tigaraksa officially became the new Capital of Tangerang Regency and had an impact on the society and local government. This research was conducted with heuristics, criticism and interpretation by interviewing government officials and local people, and also with the documents of Bappeda, contemporary newspapers and related books.

Abstrak :
Akusisi adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.? Dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT X dan PT SG ini, akuisisi dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh Hak atas Tanah milik Perusahaan lain. Cara ini dimaksud untuk menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT X dan PT SG. Pada dasarnya cara ini dapat ditempuh oleh Perusahaan manapun karena tidak bertentangan dengan syarat formil pemindahan hak yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini ternyata patut untuk diteliti lebih dalam berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan hak atas tanah. Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan menganalisa perbuatan hukum akuisisi perseroan sebagai cara memperoleh hak atas Tanah untuk menghindari Pajak dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan terbatas, Peraturan Pendaftaran Tanah dan Undang-undang Perpajakan yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan peraturan lain yang berlaku dalam melakukan pemindahan hak atas tanah untuk mewujudkan keadilan.

---

The acquisition is a legal act performed by the legal entity or natural person to take over the shares of the Company which resulted in the shift of control of the Company. "In the case of transfer of land rights by PT X and PT SG this acquisition serve as one way to obtain Rights to Land owned by another company. This method is intended to avoid a tax liability that must be paid by PT X and PT SG. Basically how this can be done by any company because it does not conflict with the formal requirements of transfer of rights in force in Indonesia. But it turns out deserves to be studied more in accordance with the provisions governing the transfer of land rights. In writing this thesis, the author analyzes the legal act of acquisition the company as a way of acquiring the land to avoid tax be seen from some of the relevant regulations, namely: Law on Basic Agrarian Law limited liability, regulation Land Registration and Tax Law which regulates the transfer of land rights. The results showed the importance of considering other applicable regulations in the transfer of land rights to justice.

Abstrak :
Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai. ......On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land.

Abstrak :
ABSTRACT
Pelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai beralihnya tanah negara yang dilakukan oleh PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) dengan PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) yang didasarkan oleh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah. Kemudian terbit izin lokasi yang dimiliki PT ABP mengingat di lokasi yang sama telah terbit izin lokasi atas nama PT BSA. Atas permasalahan diatas tersebut, skripsi ini menawarkan saran berupa perlu dibentuk aturan merinci mengenai Izin Lokasi terkait prosedur pengalihan Izin Lokasi bagi Badan Hukum yang tidak dapat melanjutkan keberlangsungan kegiatan peruntukkan tanah berdasarkan izin lokasi yang telah diterbitkan, persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Agar dapat diiterapkannya asas keterbukaan/transparansi bagi Badan Pertanahan Nasional. Mengenai akibat hukum bagi kreditur dan debitur, di dalam pembuatan perjanjian kredit yng baru untuk menggantikan yang lama, dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

ABSTRACT
Release of land rights is carried out when a legal subject does not fulfill the requirements as a land-rights holder. Release of land rights is when one party surrender and the one other party pay the compensation, then the status of land is changed from owned-land rights to state-owned land, then a rights request must be made. The discuss the matters of shifted state-owned land which is conducted by PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) with PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) that based by the Deed of Transfer and Assignment of Land Rights. Then published the Location Permit owned by PT ABP in mind that in the same location is already published the Location Permit in the name of PT BSA. For the matters above, this thesis presents recommendation in the form of detailed regulation about Location Permit about procedures of transferring Location Permit for Legal Entity that couldnt continue the allocation activities of land based on published Location Permit, technical requirements and administrative the required, and time completion that been published. In order to implement the principle of opened/transparanct for the National Land Agency. About the consequences of law for Creditor and Debtor, in making a new credit agreement to replace the old one, stated explicitly about the matters that related to the contents of the agreement which been agreed by both parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penerapan Jadwal Retensi Arsip yang dilakukan di Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan penyusutan arsip. Kegiatan penyusutan arsip terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang dilakukan di unit pengolah dan unit kearsipan, dan penyerahan arsip Kementerian Pertanian ke Arsip Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan pelaksanaan penyusutan dalam menerapkan Jadwal Retensi Arsip di Kementerian Pertanian dan memahami kendala-kendala yang muncul pada permasalahan penerapan Jadwal Retensi Arsip mencakup identifikasi permasalahan yang timbul dalam proses penerapan Jadwal Retensi Arsip. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan penyusutan arsip belum dilakukan secara maksimal sesuai pedoman, petugas tidak memiliki pengetahuan tentang penyusutan arsip, pemusnahan yang dilakukan secara manual (disobek) yang masih dapat terbaca, dan Sumber Daya Manusia di luar Bagian arsip yang tidak mengerti tentang siklus hidup arsip. ......This thesis is about application of achieve retention schedule. It is conducted in the ministry of agriculture, specifically in the implementation of archives shrinkage. The activities of archive shrinkage consist of three activities such as archive transference from archival processing unit into archive unit, archive destruction which is held in archival processing unit and archive unit, and archive submission of ministry of agricultural to the national archives. The intentions of this study is provide an overview about the implementation of activities in applying shrinkage records retention schedule in the ministry of agriculture and get to know about the constraints that arise in the application of problem records retention schedule includes identifying problems that appear in the process of applying archives retention schedule. This research is a qualitative study which is used case study method. The result of the study indicates that the activities of archive shrinkage have not done optimally as the guidelines. The officers didn’t have rich information about archive shrinkage. The archive destruction is done manually that can still be read. The human resources outside archives department don’t understand about the life cycle of archives.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tradisi pelayanan Jepang yaitu semangat omotenashi dan pandangan okyaku sama wa kami sama desu yang dibawa oleh kombini, salah satunya Lawson, ke Indonesia. Tradisi pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipindahkan ke negara lain tetapi sangat penting bagi sebuah perusahaan. Budaya yang berbeda akan memberikan respons yang berbeda terhadap sebuah tradisi pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya penyesuaian dalam penggunaan kata ganti dan ragam bahasa terhadap pelanggan kombini Lawson di Depok, Jawa Barat, Indonesia.

---

This research discusses about Japanese service tradition, which is the spirit of omotenashi and okyaku sama wa kami sama desu that is brought by kombini, Lawson as one of it, to Indonesia. Service tradition is intangible and can not be transferred to other countries, in the other hand it is so important for a company. Different cultures will give different responses to a service tradition. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this study found that there are some adjustment in how customer being called and language style used to approach customer in Lawson kombini in Depok, West Java, Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai permasalahan pemindahan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum tanah nasional. Obyek yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam pendekatan Hakim dalam memutus kasus tersebut sudah tepat dan lengkap apabila dianalisis menggunakan sistem hukum tanah nasional dan bagaimanakah peran para pihak yang digugat dalam kasus sehubungan dengan putusan yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Pemindahan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli melalui beberapa tahapan yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan beberapa Pejabat maupun instansi yang ditunjuk berdasarkan perundangundangan. Dalam pelaksaan jabatannya sehubungan dengan pejabat dan Instansi yang berwenang tersebut memiliki koridor kode etik dan prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pada kasus yang dibahas dalam tesis ini terdapat indikasi yang kuat bahwa pejabat dan instansi melakukan penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pihak pembeli dan bank juga tidak melaksanakan kewajiban pelunasan sehubungan dengan transaksi jual beli yang disepakati dengan penjual. Dengan tidak atau belum selesai melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut seharusnya pembeli sadar betul bahwa pemindahan hak atas tanah belum sempurna selesai dan seharusnya tidak melakukan proses lanjutan seperti balik nama dan penjaminan atas benda yang belum jadi miliknya sepenuhnya tersebut. Dalam putusan tersebut Hakim memutuskan baik pihak Pembeli, Bank, PPAT dan Kantor BPN melakukan perbuatan melawan hukum namun hakim tidak mengelaborasikan lebih jauh secara detail peranan para pihak yang secara partial sesuai kewenangan yang dimilikinya merugikan pihak lain. ......This thesis discuss about the issue of transfer of Land Right which not in accordance with the procedures regulated in Agrarian Regulation .The object that will be researched in the this thesis is Civil Court Verdict number: 86/PDT.G /2009/ PN.DEPOK. The problem is whether the judge?s approaching method in the case is already exact in according to Agrarian Positive Law and how each role of sued parties in the case regarding to a verdict that said there has been a tort. Transfer of Land Right by Sale and Purchase transaction needs through several phases that relate to the implementation of authority of several authorized officials and government institutions designated by law. On the implementation of authority, the authorized officials and government institutions shall subject to the code of conduct and procedures corridor which it is set by law. In the case which discussed in the thesis there are strong indications on the implementation of authority, the authorized officials and government institutions digress which cause harm to others. Meanwhile the buyer and the bank didn't respect the obligations of payment that emerge correspond to the agreement with the seller. By not or unfinished to perform its payment obligation buyer should well aware the rudimentary of transfer of rights and should not make collateral to anyone things that has yet to become full ownership. In the verdict, judges decided either the Buyer, Bank, PPAT and BPN proven having committed tort but judge mistakenly not elaborate in detail each role of the parties who jointly performed tort to the Seller.