Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut. Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yang diraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadap kemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologi partai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019. Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok pada Pemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggi sebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karena didukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologi Islam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : Walikota Depok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensi sikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres. Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebut saling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperan meningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS. ......This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in this victory. The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD) Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the 2019 concurrent elections. Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%, thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors. Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as an opposition party and in the choice of the presidential election coalition. In this study it is concluded that these internal and external factors complement and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS winning efforts.

Abstrak :
Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia diredam selama Orde Baru. Populasi mereka tetap kecil di era Reformasi (setelah tahun 1998) dan berada di bawah ambang batas bawah DPR RI sebesar 4 persen. Representasi politik etnis Tionghoa diwujudkan melalui partai – partai mapan, seperti PDI-P yang bukan partai khusus orang Tionghoa. Satu alternatif etnis Tionghoa memajukan kepentingan mereka adalah melalui PSMTI. Melalui penelitian kualitatif, metode wawancara mendalam dan kerangka teori partisipasi politik Powers et. al (2016) dan pola pergerakan organisasi Tionghoa Tanasaldy (2015), penelitian ini fokus pada peran anggota PSMTI mendorong representasi politik komunitas Tionghoa melalui dukungan pada anggotanya yang menjadi caleg Pemilihan Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019. Penelitian ini menemukan peran anggota PSMTI terbatas dukungan personal terhadap sesama berbasis kedekatan pribadi dalam bentuk dana kampanye, dukungan suara, dan menjadi relawan kampanye. Hal ini terjadi akibat larangan PSMTI terlibat politik praktis yang tercantum dalam AD/ART, yang penerapannya rancu oleh PSMTI. Di sisi lain, partai pengusung dan komunitas Tionghoa berbasis daerah memainkan peran terpenting dalam kandidasi pemenang kursi DPRD DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa PSMTI sebagai organisasi Tionghoa terhambat dalam mendorong representasi politik caleg Tionghoa dengan tidak tersedianya wadah diskusi politik bersama anggota PSMTI, terutama menjelang pemilu. Berbeda dari teori partisipasi politik yang ada, penelitian ini menggaris bawahi peran politik PSMTI yang memformalisasikan hubungan mereka dengan pejabat partai melalui jabatan sebagai pengurus maupun anggota dewan yang sah menurut AD/ART. ......Political participation of Chinese – Indonesians was muted during the New Order. Their population has remained below Indonesia's parliamentary threshold of 4 per cent since the Reformation Era (post – 1998). Political representation of ethnic Chinese is realized through established parties like PDI-P, a party not dedicated to them. One alternative for ethnic Chinese to advance their interests is through PSMTI. Through qualitative research, in-depth interviews, the theories of political participation (Powers et al., 2016) and the movement patterns of Chinese organizations (Tanasaldy, 2015), this study focuses on the role PSMTI members play in encouraging political representation of ethnic Chinese through support for their members who are candidates in the 2019 DKI Jakarta DPRD Election. This research finds that PSMTI members’ support is limited by personal closeness in the form of campaign funds, voting support, and becoming campaign volunteers. This situation is due to PSMTI's abstention from practical politics as stated in their constitution but ambiguous in implementation. Meanwhile, political parties and regional ethnic Chinese communities play the most critical roles in the elicitabilities of DPRD DKI Jakarta winners. This study finds that PSMTI, as a Chinese community organization, faces a challenge in encouraging political representation of Chinese candidates through the availability of political discussion forums with PSMTI members significantly ahead of elections. In contrast with existing political participation theory, this study illuminates PSMTI’s political role in formalizing their relationship with party officials through administrator or board member positions legal according to their constitution.