Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Tesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.

---

ABSTRACT
This thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with conditions that determined by related regulations as a consequence it cause absentee land ownership, in the same manner as in Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. This research use normatif-juridical approachment with evaluative-prescriptive research type. Result of this research recommends KP2LN and Badan Pertanahan Nasional in order to coutions and strict link to regulations about absentee ownership.

Abstrak :
Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama. ......A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property.

Abstrak :
Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI, hakim justru mengabulkan gugatan dari penggugat selaku pembeli dari tanah, yang sebelumnya merupakan milik dari tergugat yang identitasnya dipalsukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak nya berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI yang tidak membatalkan peristiwa jual beli yang berdasarkan pemalsuan identitas, serta peran dan tanggung jawab PPAT untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sehingga perlu adanya perubahan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan identitas dalam peralihan hak atas tanah. Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melihat pada satu permasalahan dan alat bukti saja, melainkan seharusnya melihat kepada seluruh aspek yang ada dalam suatu perkara. PPAT dalam jabatannya juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, dan mencocokan identitas para pihak dengan yang asli dalam pembuatan akta, serta menolak pembuatan akta, jika diketahui ada itikad tidak baik dari para  pihak yang akan ada dalam akta tersebut, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. ......Legal Protection for Landowners Due to IdentityFalsification Based on PP 24/1997 concerning Land Registration and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (Analysis of DKI Jakarta High Court Decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI) The existence of falsification of identity in buying and selling land, makes it necessary to have a strong legal protection for land owners. The problem of falsification of identity when the sale and purchase deed of land was carried out before the PPAT, caused the real party whose identity was falsified to suffer material and immaterial losses. As in the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 317/Pdt/2020/PT DKI, the judge actually granted the plaintiff's claim as the buyer of the land, which previously belonged to the defendant whose identity was falsified. This study uses a doctrinal research method, meaning that this research is viewed from all legal secondary data to answer questions regarding legal protection for landowners who have lost their rights based on Government Regulation 24 of 1997 concerning Land Registration jo. Government Regulation Number 18 of 2021 and Law 27 of 2022 concerning personal data protection, and judges' considerations in decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI which do not cancel buying and selling events based on identity falsification, as well as PPAT's roles and responsibilities for prevent identity fraud. The result of this research is that Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has provided preventive legal protection, so there is a need for changes to regulate strict sanctions against identity abuse in the transfer of land rights. Judges should not only look at one problem and evidence in deciding a case, but should look at all aspects of a case. The PPAT in his position also has the role of providing legal counseling, and matching the identity of the parties with the original in making the deed, and rejecting the making of the deed, if it is known that there is bad faith from the parties that will be in the deed, so that problems like this do not happen again in the future.

 

Key Words: Legal Protection of Land Owners, Deed of Sale and Purchase of Land, Officers who make Land Deeds, False Identity.