Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Siswantana Putri Rachmatika

Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil PILKADA dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi = Transition authority accomplishment election of regional dispute results from supreme court to constitutional

" Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau yang lazim disebut system pemerintahan demokrasi. Implikasi dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat itu adalah dilaksanakannya Pemilu. Pada tahun 2004, Pemilu Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung. Hal ini ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada hingga akhirnya DPR membuat seperangkat aturan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan Pilkada secara langsung yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

T25996

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Zaqiu Rahman

Analisis yuridis pengaturan tentang pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung menurut hukum positif Indonesia = Analysis of the juridical regulation of position charging through the regional head of direct elections in accordance positive legal Indonesia

" Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (4), serta pelaksanaan di lapangan dengan beberapa kendalanya. Jenis penelitian dalam tesis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29250

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Taufik Nur Romadhon

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tinjauan teori imam al-Mawardi terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia = The mecanishm of position filling of regional head theoretical review of imam al mawardi to direct election of regional head in Indonesia

" Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia adakah yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Kedua, apakah pemikiran Imam al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62083

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Teddy Anggoro

Pemilihan Presiden langsung dan calon independen dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah

" lndonesian constitutional law thought has advanced and specifically in general elections that become direct elections .system to result executive chairman 's beside parliament members. Citizen has also initiated to direct their aspirations and anticipate on independent candidate alternatives. Indonesian citizen have learned on senate (DPD) members elections that all of them are nominated independently. In the author thoughts is that the independent candidate for the president and local government have opportunity exercised. The diverse is ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

HUPE-35-2-(Apr-Jun)2005-254

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Engkus Kuswara

Pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara : tinjauan atas pengisian jabatan gubernur provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) = General election of Head of region, in the perspective of constitutional law : a review on the office replenishment of the special region of Yogyakarta's governor

" Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model pemilihan kepala daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sampai dengan saat ini dijalankan adalah dipilih melalui mekanisme penetapan. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dipilih melalui mekanisme penetapan. Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 dan pengaturan pemilihan kepala daerah secara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43438

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian