Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan pesat ekonomi Indonesia di awal dekade 1970 atas kebijakan perekonomian Orde Baru menyebabkan masuknya banyak barang mewah termasuk di antara peralatan hiburan dan juga didukung kemunculan tempat hiburan modern. Video games adalah salah satunya yang mulai masuk di Indonesia sekitar di tahun 1973 setelah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1972 di mana sukses pasar hiburan dunia. Jakarta menjadi tempat masuk pertamanya peralatan video games dan perkembangannya permainan ini mencapai populeritas di tahun 1981 di banding tahun-tahun sebelumnya. Pelarangan video games di tempat umum dimulai di 17 Desember 1981 setelah Presiden Soeharto setuju dengan saran Dewan Pertimbangan Agung di 15 Desember 1981 dan pelarangan dilakukan oleh Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Laksamana Soedomo. Pelarangan tersebut berdampak besar pada perkembangan video games di Indonesia. Namun pelarangan tersebut tak berlangsung lama karena kompromi antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk kepentingan retribusi terlebih di DKI Jakarta. Stigma negatif video games khususnya mesin dingdong terus melekat hingga akhir kekuasaan Orde Baru di 1998 karena dekat dengan perjudian dan pemborosan uang anak-anak. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melacak perkembangan video games di DKI Jakarta dan dampaknya terhadap masyarakat dengan contoh beberapa kasus dengan pendekatan sejarah sebagai metode peneltiian. Pengambilan sumber dari koran-koran dan majalah menjadi tumpuan utama penelitian ini bisa mengungkap dinamika perkembangan video games, Perkembangan pesat ekonomi Indonesia di awal dekade 1970 atas kebijakan perekonomian Orde Baru menyebabkan masuknya banyak barang mewah termasuk di antara peralatan hiburan dan juga didukung kemunculan tempat hiburan modern. Video games adalah salah satunya yang mulai masuk di Indonesia sekitar di tahun 1973 setelah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1972 di mana sukses pasar hiburan dunia. Jakarta menjadi tempat masuk pertamanya peralatan video games dan perkembangannya permainan ini mencapai populeritas di tahun 1981 di banding tahun-tahun sebelumnya. Pelarangan video games di tempat umum dimulai di 17 Desember 1981 setelah Presiden Soeharto setuju dengan saran Dewan Pertimbangan Agung di 15 Desember 1981 dan pelarangan dilakukan oleh Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Laksamana Soedomo. Pelarangan tersebut berdampak besar pada perkembangan video games di Indonesia. Namun pelarangan tersebut tak berlangsung lama karena kompromi antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk kepentingan retribusi terlebih di DKI Jakarta. Stigma negatif video games khususnya mesin dingdong terus melekat hingga akhir kekuasaan Orde Baru di 1998 karena dekat dengan perjudian dan pemborosan uang anak-anak. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melacak perkembangan video games di DKI Jakarta dan dampaknya terhadap masyarakat dengan contoh beberapa kasus dengan pendekatan sejarah sebagai metode peneltiian. Pengambilan sumber dari koran-koran dan majalah menjadi tumpuan utama penelitian ini bisa mengungkap dinamika perkembangan video games,

---

Fast development of Indonesias economy in early 1970s decade as impact of New Order policies in economy made many expansive goods such entertainment entering  Indonesia and also modern entertiement place. Video games is one of expansive entertainment games enter Indonesia about 1973 after founded in USA at 1972 and booming in world market in short time. Jakarta become first place of video games distributed amd the popularity of video games very high in 1981 compared many years ago. The video games in public space got banned in 17 December 1981 after President Soeharto agreed with Dewan Pertimbangan Agung advised in 15 December 1981 and Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Admiral Soedomo, banned the video games. The video games banned have big impact for development of video games in Indonesia, but the ban not continue with  compromise between local governments and businessmans for local income. The negative labelled for video games especially coin machine still continue until the end of New Order at 1998 with gambling and spendthrift the kids money. In this research, the researcher tracking the development of video games in DKI Jakarta and the impact for society in many example cases with history perspective. With taking many source from newspapers and magzine as main source and can explaining dynamic the development of video games.

Abstrak :
Pakaian mempunyai arti yang sangat penting dalam peradaban manusia. Sejalan dengan perkembangan jaman, fungsi pakaian juga mengalami perkembangan. Pakaian yang semula hanya sebagai pelindung badan kemudian berkembang hingga akhirnya digunakan untuk kepentingan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Keluarnya pedoman pakaian seragam sekolah tahun 1982 yang mengatur pakaian seragam sekolah secara nasional tentunya dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi yang terjadi waktu itu. Dan keluarnya pedoman pakaian seragam sekolah tersebut akan membawa dampak bagi siswa-siswa sekolah. Dampak yang dirasakan siswa-siswa pada akirnya mengundang aksi perlawanan menentang pedoman pakaian seragam sekolah dan dukungan simpatik yang menyebabkan pedoman pakaian seragam sekolah ditinjau ulang lagi dan disempurnakan dengan keluarnya pedoman pakaian seragam sekolah tahun 1991. Untuk mendapatkan pemahaman secara baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan teori collective action Charles Tilly. Penelitian ini menempuh tahapan sesuai metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan. Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi surat keputusan, surat-surat, koran dan majalah serta wawancara dengann tokoh terkait. Sedang sumber sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan mengenai kemunculan artike After Marcos, Now For The Soeharto Billion yang ditulis oleh David Jenkins pada 10 April 1986 telah memberikan pengaruh besar bagi hubungan antara Indonesia dan Australia. Beragam respon ditunjukkan oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia karena artikel tersebut dinilai telah menghina Presiden Soeharto. Munculnya artikel tersebut memberikan ekses kepada Pemerintah Australia, seperti Pembatalan kunjungan para menteri Indonesia, penutupan ALKI, dan pembatasan kunjungan masyarakat Australia. Penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa diperlukannya kesepahaman diantara negara bertetangga agar terhindar dari kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya hubungan diplomatik. Kesepahaman dapat dilakukan dengan cara seperti diskusi, pertemuan antar tokoh, serta diplomasi budaya.

---

ABSTRACT
The problem arose from the Sydney Morning Herald?s article titled After Marcos, Now For The Soeharto Billion written by David Jenkins on April 10th, 1986 had triggered great impact towards Indonesia-Australia bilateral relationship. Responses came from both government and the people of Indonesia due to despising content, which insulted Indonesian President, Soeharto. The article then gave many excesses to the Australian government, such as the cancelation of several Indonesian Minister visits, the closing of Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), and numerous Australian tourists ban. This thesis figures that mutual understandings are needed in a bilateral relationship between both neighboring countries to lessen the chance of ruining the diplomatic ties. The understanding can be reached by holding discussions, meetings, and even engaging cultural diplomacy.

Abstrak :
This thesys is explaining about the history of films development in Indonesia with polisies that have been taken by the New Order Government in order to improve national films. Since year1966, New Order Government have made some policies to support the development of national film and to protect national films from the suppressions of import films which come to Indonesia. Not only their policy were capable to improve the development of national films but also they become the government to control films Indonesia to saty at the same path with the government.