Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya ASEAN-China Free Trade Area terhadap sektor pertanian di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor pertanian di Indonesia. Pertanian yang seharusnya menjadi sektor utama peningkatan perkenomian Indonesia. Dalam subsektor holtikultura yang merasakan dampak yang paling signifikan dengan melonjaknya impor dari China, dan dalam subsektor perkebunan yang merasakan dampak positif dari pemberlakuan ACFTA ini karena permintaan ekspor dari China semakin meningkat. pemerintah mempunyai peran penting dalam melindungi produk pertanian di Indonesia akibat dari dampak ACFTA ini. ......The focus of this thesis is the impact of the validity into force of the ASEANChina Free Trade Area towards the agricultural sector in Indonesia. ACFTA gradually led to the validity of new problem to the agricultural sector in Indonesia. The agricultural sector should be a major increase in Indonesian economy. In the education subsector feel the impact the most significant with skyrocketing imports from China, and in a sense the subsector estates had a positive impact of the validity of this because of the export request ACFTA China was increasing. Government has an important role in protecting agricultural products in Indonesia as a result of ACFTA.

Abstrak :
ABSTRAK
Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 ( PP No.10/ 1959 ) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang situasi dikeluarkanya peraturan tersebut , yang meliputi situasi solsial , politik serta ekonomi secara umum. Selain itu juga ingin melihat dampak yang diakibatkan oleh pelaksanaan peraturan ini terhadap hubungan Indonesia-RRC.

Pada waktu pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ternyata menimbulkan berbagai efek negatif, terutama bagi kehidupan etnis Cina di Indonesia. Hal ini juga pemicu timbulnya persengketaan antara pemerintah Indonesia dan RRC. Pemerintahan masing-masing membela kepentingan warganya. Sehingga perselisihan tidak terelakkan Bebagai upaya dilakukan oleh kedua belah pihak , agar pelaksanaan peraturan ini tidak merugikan salah satunya. Pada bagian akhir, PP No. 10/ 1959 ini dihentikan sementara, tapi tidak pernah dibekukan

---

Abstrak :
Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 bagaikan bencana Tsunami yang meluluh-lantakkan sebagian sendi-sendi perekonomian di Indonesia dengan riakriaknya yang masih terasa hingga sekarang. Krisis ekonomi tersebut seakan membangunkan bangsa Indonesia yang selama tiga puluh tahun telah dininabobokkan dengan kestabilan yang semu serta pertumbuhan ekonomi yang ternyata sangat rapuh menghadapi terjangan fluktuasi perubahan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 1998, pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang oleh kehendak rakyat yang sudah lama menginginkan adanya perubahan. Reformasi, itulah kosa kata yang menjadi mantra perubahan yang mencairkan kemapanan yang selama ini sudah mengkristal di seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk di lingkungan birokrasi pemerintah. Berbarengan dengan teriakan REFORMASI, maka perlahan-lahan tetapi pasti perubahan yang diteriakkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Beberapa perubahan yang terlihat nyata adalah kehidupan berpolitik. Kalau selama 32 tahun DPR dan MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang sering dijuluki sebagai rubber stamp dari pihak eksekutif, maka saat ekarang, para wakil rakyat lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, perubahan sikap wakil rakyat tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena terkadang muncul perilaku yang kurang terpuji dari sebagian wakil rakyat tersebut sehingga terkadang muncul pertanyaan di hati rakyat apakah para wakil rakyat tersebut benar-benar mewakili kepentingan rakyat pada saat menjalankan perannya sebagai wakil rakyat atau mewakili kepentingan pihak lain.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

ABSTRACT
This study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia. , This study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia. ]

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan oleh pernerintah dengan tujuan untuk kepentingan aspirasi masyarakat dan pemerintah yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

BUMN memang telah memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan nasional dan telah dirasakan sejak tahun 1948 - 1997. Meskipun BUMN itu telah mencapai sasaran-sasaran awal yang ditetapkan tetapi kinerja yang ada di BUMN masih berada di bawah standar dan relatif Iebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja dari pemsahaan sejenis di Asia. Memang BUMN itu mendapat laba tetapi laba tersebut diperoleh dengan biaya yang besar dan sangat berlebihan sehingga dalam hitungan perputaran modal dinilai tidak lagi imbang dan tidak efesien.

PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada industri padat modal yaitu industri besi baja, terletak di kawasan Cilegon Kabupaten Serang Jawa Barat, telah menjadi besar dan merupakan industri dominan terbesar yang strategis di Asia Tenggara. Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba di atas 100 juta, diwajibkan untuk menyumbang sebesar 2 % dari jumlah keuntungan perusahaan tersebut kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Dari jumlah keuntungan PT. Krakatau Steel tahun 1996 sebesar Rp. 81.239 milyard atas modal yang ditanam sebesar Rp. 4,795,306 trilyun, maka sekitar 1,7 % keuntungannya. Dibandingkan dengan beban tugas yang ada termasuk fungsi sosial maka keuntungan PT. Krakatau Steel itu tidak besar. Sedangkan tujuan perusahaan ini adalah membantu dan menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan di luar migas, khususnya di bidang produk baja. Dimana pelaksanaan usahanya dilakukan oleh perusahaan melalui industri baja terpadu dengan berbagai pabrik yang memproduksi besi spons, slab baja, baja lembaran panas, baja lembaran dingin, billet baja, batang kawat dan aneka gas. Tujuan perusahaan tersebut mempunyai arti yang luas dan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena keuntungan yang diperoleh PT. Krakatau Steel adalah sangat kecil maka untuk meningkatkan seluruh kinerja yang ada menurut penulis yang perlu dilakukan adalah restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Langkah tersebut perlu dilakukan mengingat memasuki abad milinium ketiga ini, tingkat persaingan menuju pasar bebas semakin ketat dan berat.

Abstrak :
Laut menjadi salah satu wilayah terjadinya kejahatan lintas negara. Kejahatan di laut yang paling sering terjadi adalah pembajakan kapal maupun penyanderaan awak kapal. Warga Negara Indonesia berulang kali menjadi korban penyanderaan ASG, salah satu kelompok ekstrem dari Filipina. Penyanderaan WNI tersebut disertai dengan permintaan sejumlah uang tebusan. Penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Sabah. Penyanderaan WNI dengan tebusan perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk ancaman keamanan di wilayah perbatasan juga mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Sebagai upaya pencegahan maka Indonesia menginisiasi sebuah kerja sama bersama Filipina dan Malaysia. Kerja sama tersebut dikenal dengan nama Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) untuk meningkatkan keamanan maritim. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori maritim piracy, kidnapping for ransom, keamanan maritim, dan kerja sama internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa TMP Indomalphi adalah upaya Indonesia mencegah penyanderaan WNI di Laut Sulu. Kesimpulan penelitian ini adalah kerja sama TMP Indomalphi dianggap berhasil meningkatkan keamanan maritim dan mencegah penyanderaan WNI oleh ASG, walaupun masih perlu didukung dengan pembangunan ekonomi dan pendekatan sosial budaya. ......The sea is one of the areas where transnational crimes occur. The most common crimes at sea are ship hijacking and taking hostage. Indonesian citizens have been repeatedly taken hostage by ASG, an extremist group from the Philippines. The hostage-taking of the Indonesian citizen was accompanied by a demand for a ransom. The hostage-taking took place in the Sulu Sea, directly adjacent to the Sulawesi and Sabah Seas. The Indonesian government needs to be aware of the hostage-taking of Indonesian citizens with a ransom as a form of security threat in border areas that also threatens the safety of Indonesian citizens. As a prevention effort, Indonesia initiated a cooperation with the Philippines and Malaysia. The cooperation is known as the Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) to improve maritime security. This study uses the concepts and theories of maritime piracy, kidnapping for ransom, maritime security, and international cooperation. The method used is descriptive qualitative research. The result of the research is that the Indomalphi TMP is Indonesia's effort to prevent Indonesian citizens from being held hostage in the Sulu Sea. The conclusion of this study is that the Indomalphi TMP cooperation is considered successful in improving maritime security and preventing Indonesian citizens from being held hostage by the ASG, although it still needs to be supported by economic development and a socio-cultural approach.