Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD 1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnya dengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalami perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kali hingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukum pada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada perkembangan setiap undang-undang tentang pemerintahan daerah. Negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan di daerah-daerah yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD yang dikenal sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislatif, pengawas dan anggaran, dalam prakteknya yang menonjol dari fungsinya di dalam penyelenggaraan daerah yaitu mengawas! penyelenggaraan daerah baik itu kepala daerah serta perangkat daerahnya.DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melaksanakan fungsinya dengan mengawasi pelaksananan perda dan pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan pengawasan d.bidang perda, DPRD mempunyai fungsi pengawasan politik. Dimana fungsi tersebut dari mengajukan rancangan hingga pelaksanaan perda oleh kepala daerah. Sedang fungsi pengawasan terhadap APBD, dengan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun pengawasan perda dari sebelum menjadi perda (Raperda) hingga perda itu dilaksanakan. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengawasi keuangan daerah, DPRD juga ikut merancang APBD yang akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dibuat dengan perda. Tetapi pengawasan juga harus menganut asas manajeme i dalam menggunakan fungsi pengawasan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. DPRD juga tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya sebagai lembaga pengawas di daerah. Oleh karena itu DPRD juga harus diawasi oleh lembaga seperti lembaga ombudsman agar kinerja DPRD terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu anggota-anggota DPRD harus ditingkatkan baik mutu pendidikan dan pelatihan-pelatihan agar benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya. Sehingga DPRD bisa memberi pelayanan publik sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Tata Pemerintahan yang Baik.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal merupakan belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat penting untuk direalisasikan. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat realisasi pendapatan asli daerah (PAD), tingkat realisasi dana bagi hasil (DBH), tingkat realisasi dana alokasi umum (DAU), tingkat realisasi dana alokasi khusus (DAK), pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), umur adminstratif daerah, dan pergantian kepala daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia yang diteliti dalam kurun waktu 2004-2013. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan asli daerah, tingkat realisasi dana bagi hasil, dan tingkat realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah, sedangkan pemilihan langsung kepala daerah berpengaruh negatif. Tiga variabel lainnya, yaitu tingkat realisasi dana alokasi umum, umur administratif daerah, dan pergantian kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah. ...... This thesis discusses about factors affecting the level of realization of local governments‟ capital expenditure. Capital expenditure is the amount spend in order to improve regional development and communities welfare, so it is important to be realized. The factors used in this study consist of the level of realization of regional income (PAD), the level of realization revenue-sharing (DBH), the level of realization of general allocation fund (DAU), the level of realization of specific allocation fund (DAK), governor election, administrative age, dan leader change. The scope of this study is 32 provinces in Indonesia for the fiscal year 2004-2013. The method used in this study is quantitative method and the hypotheseses are tested using panel data regression. The result shows that the level of realization of regional income, the level of realization revenuesharing, and the level of realization of specific allocation fund have significant positive effect on the level of realization of local governments capital expenditure, meanwhile governor election has significant negative effect. The other three variables, which are the level of realization of general allocation fund, administrative age, and leader change have no significant effect on the level of realization of local governments capital expenditure.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisi memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya.

Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetap melakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yang sangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan dana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerah mendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkan keuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan juga keuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu.

Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yang bertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun juga menyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian.

Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasar modal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yang diterbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitu peningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai.

Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdagangan obligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatu penggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumen keuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemda serta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benar mengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya.

Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasi pemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangat menjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambungan pembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada dana APBD dan APBN.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sabang dalam mengelola sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan study lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata dalam beberapa aspek masih berjalan lambat, terlihat dari belum adanya penambahan jumlah fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan. Belum adanya penambahan dan peremajaan terhadap sarana transportasi umum dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Sabang. Jenis pariwisata andalan Kota Sabang adalah jenis pariwisata bahari, sedangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sabang cukup berfariasi, ada wisata alam dan sejarah yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, tetapi sayangnya belum adanya pengelolaan yang maksimal dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan wisata tersebut. Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan terdapat unsur utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat, faktor utama yaitu daya tarik wisata, prasarana, fasilitas dan lembaga pariwisata. Mengelola sektor kepariwisataan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, partisipasi masyarakat dan pelaku industri pariwisata menjadi bagian penting dalam perkembangan wisata disuatu daerah. ......This research was aims to explain how the efforts of local governments to manage Sabang Town tourism sector. This study uses Post positivist approach, with data collection through interviews and field study. These results indicate the efforts of local governments to manage the tourism sector in some aspects is still running slow, seen from the lack of increase in the number of tourism support facilities such as lodging. There’re no addition and renovation of public transportation, and lack of community participation in tourism management in Sabang. Sabang City mainstay tourism type is a type of marine tourism, while tourism potential which is owned by the City of Sabang is quite a variation, there are natural and historical attractions that are not less interesting to visit, but unfortunately the management of the local government to develop the tour is too slowly. Management and development of the tourism sector are the main elements that should be a concern for the local government, and the main factors are tourist attraction, infrastructure, facilities and tourism agencies. Managing the tourism sector is not only the responsibility of the regional government, but also public participation and the tourism industry have an important part in the development of tourism sector in the region.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh moderasi korupsi dalam hubungan karakteristik pemerintah daerah, aspek keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan jumlah anggota legislatif. Aspek keuangan diukur menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja modal) dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini audit, jumlah temuan audit, dan nilai temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap hubungan antara rasio belanja modal dan kinerja pemerintah daerah, rasio pertumbuhan PAD dan kinerja pemerintah daerah, opini audit dan kinerja pemerintah daerah, dan nilai temuan audit dan kinerja pemerintah daerah.

---

This thesis discussed how the influence of moderation corruption in relations of characteristic of local government, financial aspects, and accountability of financial report to local government?s performance. Local government?s performance are measured using a score of EKPPD. Characteristic of local governments are measured by size of local governments, wealth of local governments, the level of the dependency of local governments to the central government, and the number of members of the legislature. Financial aspects measured by the activity ratio (the ratio of capital expenditures) and the growth ratio of local revenue, and accountability of financial report are measured by audit opinion, the number of audit findings, and value of the audit findings. The result indicates that corruption impact on the relationship between the ratio of capital expenditure and local government?s performance, the growth ratio of local revenue and local government?s performance, audit opinion and local government?s performance, and value of the audit findings and local government?s performance.

Abstrak :
Penyelenggaraan PPDB Di DKI Jakarta memiliki Pro dan Kontra dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di DKI Jakarta Ditinjau Dari Aspek Kewenangan Kepala Daerah. Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji konsep kewenangan kepala daerah, ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan PPDB yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki perbedaan dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa RI. Hal ini terdapat pada proses seleksi dan jumlah kuota yang dilakukan pada PPDB di DKI Jakarta tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, namun hal ini tidaklah melanggar kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2010.  Saran dari penulis adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengatur mengenai penyelenggaraan PPDB sebaiknya lebih menekankan pada desentralisasi pendidikan dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan suatu kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. DKI Jakarta sebaiknya dapat melakukan proses sosialisasi yang lebih baik dengan memaksimalkan sumber daya teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta ...... The implementation of PPDB at DKI Jakarta has its pros and cons regarding its administration by the Government of DKI Jakarta. This prompted the author to conduct research under the title Zoning Policy on the Acceptance of New Students at DKI Jakarta Judging from the Aspect of the Authority of the Regional Head.This research is carried out using the normative legal research method namely, by examining the concept of the authority of regional heads, the provisions of the Local Government Act, and the National Education Law. The study shows that the implementation of PPDB by the Provincial Government of DKI Jakarta is not in accordance with the regulations of the Indonesian Ministry of Education and Culture. The selection process and the quota conducted on PPDB at DKI Jakarta do not adhere to the provisions contained in Permendikbud No. 44 of 2019, however, this does not violate the authority of the local government regarding education management as stipulated in Law No. 23 of 2014 and PP. 17 of 2010. The suggestion from the author is that the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in regulating the implementation of PPDB should emphasize more on decentralization of education where local governments can adjust a policy according to the existing conditions in the region. DKI Jakarta should be able to carry out a better socialization process by maximizing the technological resources owned by the DKI Jakarta Government.