Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas proses penataan sistem pemerintahan militer di kota Jakarta. Diadakannya pemerintahan militer Jepang di kota Jakarta merupakan usaha Jepang untuk mengambil sumber daya alam dan menciptakan ketertiban secepat-cepatnya guna mengambil sumber daya tersebut. Rencana awal penataan sistem ini sudah dibentuk oleh pemerintah Jepang melalui Angkatan perangnya saat melakukan spionase di kota Jakarta pada dekade 1930 dan 1940. Hasil spionase tersebut menyatakan bahwa ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda, sistem pemerintahan militer akan dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya Jakarta. Oleh karena itu, terjadilah proses transisi pemerintahan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah militer Jepang. Namun, dalam awal pelaksanaannya, terdapat kendala, seperti kurangnya tenaga ahli Jepang dalam mengurusi pemerintahan, ketidaksiapan penduduk kota Jakarta dalam menghadapi transisi kekuasaan yang baru, dan tindakan aparat militer Jepang yang kurang sigap dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta. Meskipun begitu, pemerintah militer Jepang mampu beradaptasi dan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya kota Jakarta. Terciptanya pemerintahan militer di kota Jakarta memudahkan Jepang dalam melaksanakan kebijakannya untuk pengambilan sumber daya alam di Jawa dan Madura. Penelitian ini akan berfokus pada proses penataan yang dilakukan pemerintah militer Jepang di kota Jakarta dalam aspek kebijakan politiknya dengan menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan data berupa arsip dokumen, surat kabar, buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal online yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan website jstor.org.

---

This study discusses the process of organizing the military government system in the city of Jakarta. The establishment of the Japanese military government in the city of Jakarta was an attempt by Japan to take natural resources and create order as quickly as possible in order to take those resources. The initial plan for organizing this system had been formed by the Japanese government through its Armed Forces when conducting espionage in the city of Jakarta in the 1930s and 1940s. The results of the espionage stated that when Japan came to power in the Dutch East Indies, the military government system would be implemented to create order in the Dutch East Indies, especially Jakarta. Therefore, there was a process of transition of government between the Dutch East Indies government and the Japanese military government. However, in the early implementation, there were obstacles, such as the lack of Japanese experts in managing the government, the unpreparedness of the people of the city of Jakarta in facing the new transition of power, and the actions of the Japanese military apparatus who were less than responsive in running the government in Jakarta. Even so, the Japanese military government was able to adapt and use existing resources to create order in the Dutch East Indies, especially the city of Jakarta. The creation of a military government in the city of Jakarta made it easier for Japan to implement its policies for taking natural resources in Java and Madura. This research will focus on the process of arrangement carried out by the Japanese military government in the city of Jakarta in terms of its political policies using historical methods by collecting data in the form of document archives, newspapers, books, theses, dissertations, and online journal articles obtained from the National Library of the Republic of Indonesia, the University of Indonesia Library, and the jstor.org website."