"Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 bagaikan bencana Tsunami
yang meluluh-lantakkan sebagian sendi-sendi perekonomian di Indonesia dengan riakriaknya
yang masih terasa hingga sekarang. Krisis ekonomi tersebut seakan
membangunkan bangsa Indonesia yang selama tiga puluh tahun telah dininabobokkan
dengan kestabilan yang semu serta pertumbuhan ekonomi yang ternyata sangat rapuh
menghadapi terjangan fluktuasi perubahan mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 1998, pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa
selama 32 tahun akhirnya tumbang oleh kehendak rakyat yang sudah lama menginginkan
adanya perubahan. Reformasi, itulah kosa kata yang menjadi mantra perubahan yang
mencairkan kemapanan yang selama ini sudah mengkristal di seluruh sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk di lingkungan birokrasi pemerintah.
Berbarengan dengan teriakan REFORMASI, maka perlahan-lahan tetapi pasti perubahan
yang diteriakkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Beberapa perubahan yang terlihat nyata
adalah kehidupan berpolitik. Kalau selama 32 tahun DPR dan MPR merupakan lembaga
perwakilan rakyat yang sering dijuluki sebagai rubber stamp dari pihak eksekutif,
maka saat ekarang, para wakil rakyat lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya.
Namun, perubahan sikap wakil rakyat tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena
terkadang muncul perilaku yang kurang terpuji dari sebagian wakil rakyat tersebut
sehingga terkadang muncul pertanyaan di hati rakyat apakah para wakil rakyat tersebut
benar-benar mewakili kepentingan rakyat pada saat menjalankan perannya sebagai wakil
rakyat atau mewakili kepentingan pihak lain. "
