Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kerusakan Jalan Lintas Timur Sumatera merupakan permasalahan rutin yang harus dihadapi pemerintah setiap tahun. Program pemeliharaan jalan yang dilakukan selama ini tidak mampu menyelesaikan masalah kerusakan konstruksi jalan yang lebih cepat dari umur rencana. Dari permasalahan ini, timbul sebuah skema pengelolaan jalan baru yaitu dengan menerapkan kontrak berbasis kinerja. Walaupun kontrak berbasis kinerja mempunyai banyak keunggulan namun dirasakan masih sulit untuk dapat diterapkan di Indonesia. Untuk mengetahui kesiapan penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan lintas timur ruas Provinsi Lampung perlu dilakukan kajian dengan melihat berbagai pengalaman di luar negeri sehingga didapatkan kondisi ideal dari kontrak jenis ini. Analisa yang digunakan untuk mengetahui potensi penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan lintas timur di provinsi Lampung adalah melakukan perhitungan statistik dengan nilai mean, modus, median dan standard deviation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi penerapan PBC belum memadai karena rendahnya pengetahuan industri konstruksi di provinsi Lampung tentang PBC, berbagai faktor pendukung lain yang masih perlu dikembangkan lagi, dan faktor penghambat yang masih belum bisa diselesaikan.

---

East Sumatra connecting road damage has become a regular problem to the government for years. Road maintenance programs had been made routinely but could not solve the damage in road construction that appears to come faster than it was planned before. In response to this problem, a new scheme of road maintenance was developed by applying a Performance-Based Contract (PBC). While Performance-Based Contract has many benefits, it is seen rather difficult to put into practice in Indonesia. The objective of this research is to assess level of readiness to implement PBC along East Sumatra connecting road by taking into account experiences from other countries to formulate ideal conditions for PBC. Analyzing tool that was used to assess potency of PBC implementation to along East Sumatra connecting road Lampung Province is statistic formulation through mean, modus, median and standard deviation. The conclusion of this research is a low potency of PBC implementation because inadequate knowledge of construction industry readiness, undeveloped influences factors, and unsolved barriers on PBC implementation.

Abstrak :
Perencanaan yang baik diperlukan dalam pengadaan suatu infrastruktur jalan. Setelah proses perencanaan dan konstruksi suatu proyek infrastruktur selesai dilakukan perlu dipikirkan tindakan selanjutnya yaitu pemeliharaan jalan tersebut. Dengan adanya perubahan akibat umur dan juga faktor pembebanan dan kondisi alam yang terjadi mengakibatkan bangunan akan mengalami perubahan baik secara bentuk, kekuatan dan kegunaan. Oleh karena itu pemeliharaan suatu infrastruktur jalan sangat penting, agar dapat memfungsikan infrastruktur yang ada sesuai dengan tujuan awal pembangunan dan memperpanjang umur rencana. Dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur, diperlukan adanya kontrak yang akan mengikat antara pemilik dengan pelaksana (kontraktor). Beberapa jenis kontrak yang ada adalah kontrak harga satuan pos pekerjaan (Unit Price) dan kontrak pekerjaan lumsum (Lump Sum Fixed Price). Dalam kedua jenis kontrak tersebut kontraktor hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikontrakkan saja. Untuk itu dibutuhkan suatu kontrak yang mampu memberikan tanggung jawab kepada kontraktor dalam jangka waktu tertentu atas performa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak seperti ini biasanya disebut Performance Based Maintenance Contract atau kontrak pemeliharaan berdasarkan kinerja. Sebagai kontrak yang masih relatif baru di Indonesia harus dipertanyakan sejauh apa kesiapan pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah kontraktor dalam pekerjaan pemeliharaan jalan Tol dengan menggunakan kontrak berdasarkan performa atau PBMC. Karena, selain keuntungan dan manfaat dari kontrak jenis ini, terdapat resiko yang mungkin timbul dalam penerapan PBMC. Kesiapan kontraktor dalam pekerjaan pemeliharaan jalan Tol dengan menggunakan PBMC tersebut dapat diketahui dari indikator kesiapan, yaitu pemahaman tetang PBMC, ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki, dan kendala yag ada.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemeliharaan jalan pada segmen jalan tertentu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh operator jalan atau pihak lain secara rutin. Oleh karena itu pemeliharaan jalan tidak boleh memiliki dampak besar pada lalu lintas, keselamatan dan pelayanan. Pada beberapa kasus, penutupan lajur sementara diperlukan yang akan mempengaruhi kecepatan kendaraan pada zona kerja. Panjang merging taper pada lajur yang ditutup berfungi juga sebagai petunjuk visual bagi pengemudi untuk berpindah dari lajur yang ditutup. Pada taper length yang lebih panjang, perangkat untuk menyalurkan digunakan untuk mendorong pengemudi berpindah lajur. Kendaraan dengan pandangan yang terhalang dapat terjebak dan menyebabkan permasalahan dalam mobilitas di arus lalu lintas. Pada taper length yang lebih pendek, pengemudi bereaksi terhadap panjang merging taper itu sendiri walaupun kendaraan akan tetap terjebak mendekati titik penyatuan tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Hubungan antara panjang merging taper dan kecepatan kendaraan di dalam zona kerja akan diidentifikasi menggunakan simulasi mikroskopik lalu lintas dengan bantuan program PTV VISSIM 6.0.

---

ABSTRACT
Road maintenance at road segment is a task that must be done by operator or other party routinely. Therefore it cannot have any major impact on traffic, safety, and service. In some cases, temporary lane closure are required that affected the vehicle speed in workzone. Merging taper length in the closed lane served as visual cues to driver to change lanes. Vehicles with occlude views, however, were more likely to become trapped and to create mobility issues in the traffic stream. On shorter tape lengths, drivers reacted to the merging taper itself. Although fewer vehicles became trapped near the merge point. The relation between merging taper length and vehicle speed in the workzone will be identified using microscopic traffic simulation with the help of PTV VISSIM 6.0

Abstrak :
Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya, masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan. ......The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation. Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work Service and the Transportation Service.