Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjalankan jabatannya guna melayani kepentingan masyarakat atau para pihak yang memerlukan bukti hukum berupa akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah dengan jual beli memerlukan PPAT untuk membuat akta otentik atas jual beli yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Adapun dengan latar belakang demikian penulis ingin menganalisamengenai kedudukan akta yang dibuat tidak memenuhi Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pertanggungjawaban PPAT X terhadap akta yang tidak dibuat di hadapan dan atau olehnya dan perlindungan hukum kepada pihak yang terkait. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, kedudukan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena dalam pembuatannya terdapat cacat hukum dan untuk PPAT jika tidak menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa tanggung jawab etik dan hukum yang dibagi menjadi tanggung jawab hukum secara administratif, perdata, dan pidana. Bagi para pihak perlindungan hukum dalam pembuatan akta yang tidak sesuai tersebut dan menimbulkan kerugian dapat dilindungi dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP. PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang harus sesuai dengan peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan PPAT dan bagi para pihak yang ingin membuat akta jual beli pada PPAT sebaiknya mencari informasi secara rinci agar mengetahui tata cara dan dampak hukum apa saja yang dapat terjadi baik pada saat itu ataupun yang akan datang.

---

ABSTRACT Officials land Deed Maker (PPAT) run position to serve the interests of 'the people or the parties that require legal proof form of an authentic deed Sanctioned Posted gatra as Proof has the strength of evidence Perfect. The parties Who Want to do the right shift differences with land purchase requires PPAT to review differences make authentic deed of sale and purchase That done. The research method of using the initials of juridical normative and analyzed qualitatively. As such with Background About the Author Want to analyze the position of the deed Made not comply with the Regulation of the Land Deed Officer Position And Accountability PPAT X Against the deed that is not made before Dan OR by him and addressed to the legal protection Subscription parties. Based on the findings of research data The tin, the position of the deed Become Clear and void because hearts of manufacture are Disability Law and to review PPAT If not running Position In accordance with the applicable provisions should be accountable form of responsibility ethics and law are divided into legal responsibility by administrative, civil, criminal, and. Legal protection for the parties hearts Making deed incompatible raises And Disadvantages conditions may protected Yang hearts are hearts of the Criminal Code. PPAT hearts run his as General Authorities Authorities Exact with Position Rules Officer Land Deed And All statutory provisions applicable in respect PPAT And For the parties who want to make a deed of sale on PPAT should seek information detailed in order to know the layout Ways and the impact of the law Anything Happens can good at that or Coming will be.

Abstrak :
Kerjasama antara bank dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi hal yang biasa saat ini. Melalui akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT diharapkan dapat melindungi kepentingan bank dan nasabahnya. Namun kemudian muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan agunan yang berada diluar wilayah kerjanya. Apalagi ketika objek yang menjadi agunan kemudian hilang saat proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan di kantor pertanahan. Riset ini membahas mengenai analisis tentang tanggung jawab Notaris/PPAT utamanya dalam kasus hilangnya sertipikat hak milik yang sedang dalam proses pendaftaran hak tanggungan yang diproses oleh Notaris/PPAT. Selain itu, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hal terjadi kasus nyata dilapangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tidak tepat jika Notaris/PPAT diminta untuk bertanggungjawab terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan, dikarenakan sertipikat tidak sedang berada dalam penguasaan Notaris/PPAT. Oleh karena itu, maka apabila putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Notaris RR dan Bank M telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan menjadi tidak adil, sebab seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hilangnya sertipikat yang menjadi agunan sedang dalam penguasaan siapa. ......Cooperation between banks and notaries/ Land Deed Officials (PPAT) is common nowadays. Through a deed made by a notary/PPAT, it is expected to protect the interests of the bank and its customers. However, several problems emerged in the field regarding the responsibilities of a notary/PPAT in binding collateral outside their working area. Especially when the object that became collateral is lost during the registration process for encumbrance of mortgages at the land office. This research aims to analyze the responsibilities of a notary/PPAT mainly in the case of the loss of a certificate of ownership that is in the process of registering mortgage rights which are processed by a notary/PPAT. This normative juridical research uses a statutory approach and a case approach. The secondary data obtained were then analyzed qualitatively. The results obtained from this study are not appropriate if the notary/PPAT is held accountable for the certificate which is the object of the mortgage is lost during the mortgage registration process at the land office because the certificate is not in the possession of the notary/PPAT. According to that reason, it is not appropriate for the Decision of the Board of Judges to establish that the Notary Public RR and the bank have committed an offense relating to the mortgage certificate lost during the mortgage procedure. Therefore, the judges must consider the explanations of other parties related to the loss of the certificate.

Abstrak :
ABSTRAK
Thesis ini membahas tentang perwakilan melalui pemberian kuasa dalam jual beli tanah dan kaitannya dengan pendaftaran pemeliharaan data. Pemberian kuasa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukan suatu perbuatan/tindakan untuk dapat ?atas nama? si pemberi kuasa. Oleh karena pemberian kuasa merupakan perjanjian, maka pemberian kuasa dapat diberikan untuk apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali selama tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dengan demikian, pemberian kuasa dapat digunakan dalam jual beli, termasuk jual beli dengan objek hak atas tanah. Namun dengan diterbitkannya ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan tentang pemberian kuasa mutlak, membuat praktek penggunaan surat kuasa menjadi rancu dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan deskriptif dan analisis dilapangan dengan cara wawancara kepada narasumber, yang kemudian fakta-fakta tersebut dianalisis dan digambarkan sesuai dengan fakta yang ada (deskriptif dan analitis). Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan surat kuasa dalam praktek jual beli tanah dan pendaftaran pemeliharaan data dapat digunakan, selama surat kuasa tersebut dibuat secara notariil dan khusus untuk menjual.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

---

ABSTRACT
Ownership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan di pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi pertanahan yang merupakan salah satu unsur dalam pemeliharaan data pada kegiatan pendaftaran tanah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari aparat pemerintah desa ataupun masyarakat membuat kesalahpahaman pada kegiatan pendaftaran tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya untuk diadakan pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendaftaran tanah pada lingkup pemerintah desa dan dilaksanakannya penyuluhan dan pembinaan mengenai administrasi pertanahan kepada aparat pemerintahan desa.
This research discusses the application of laws and regulations concerning land administration in land registration activities within the scope of the village government. This research was conducted by analyzing the application of laws and regulations related to land administration in Kelubir Village and Pimping Village, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. This research is research with a juridical-normative method. The results of this study are expected to be used as a reference or input for the development of science in the field of law in general, especially in the field of land. This research shows that there are still deficiencies in the implementation of land administration in the village government, specifically related to the collection of land data and information which is one element in maintaining data on land registration activities. In addition, the lack of socialization and understanding from village government officials or the community caused misunderstanding on land registration activities. This study concludes that there is a need to regulate the Minimum Service Standards (SPM) for land registration within the scope of village governments and the implementation of counseling and guidance on land administration to village government officials.