Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap pascapemekaran di Kabupaten Padang Lawas. Teori yang digunakan adalah konsep kepemimpinan, peran kepemimpinan, fungsi kepemimpinan. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap dalam menjalani peran dilihat dari 3 tiga dimensi yaitu interpersonal role, informasional role, dan decisional role. Hanya peran informasional role yang sudah sesuai sedangkan peran interpersonal role dan decisional role belum sesuai dengan peran seorang pemimpin yang sesungguhnya. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas dan belum adanya solusi yang tegas dan cepat dari pemimpinnya sendiri yaitu Bupati Ali Sutan Harahap.

---

This research aims to describe the leadership role of Regent Ali Sutan Harahap post expansion in Padang Lawas distric. The theory used is the concept of leadership , the role of leadership , the function of leadership. This research approach is post positivist the data collected with the literature study and in depth interviews.

The results of this study are leadership role Regent Ali Sutan Harahap in the lead role of the views from 3 three dimensions interpersonal roles, informational roles, and decisional role. Only the informational role that is appropriate role while the role interpersonal role and decisional role is not in accordance with the role of a real leader. This can be seen from the number of problems facing the Padang Lawas and yet their hard and fast solutions of its own leaders, namely Regent Ali Sutan Harahap."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting guna mencapai kesuksesan dilaksanakannya pemekaran wilayah pada Kabupaten Bekasi, penentuan perubahan batas wilayah pada perbatasan antara Kotamadya Bekasi dengan Kabupaten Bekasi masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan administrasi seperti halnya yang terjadi pada kasus, dibutuhkan peran serta aktif dari PPAT, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat guna mewujudkan sistem administrasi pendaftaran tanah yang lebih baik, metode penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang digunakan adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan adalah deduktif (umum-khusus), pengolahan data penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, penentuan wilayah jabatan PPAT dan kegiatan pemeliharaan data tanah dalam hal dilakukannya pemekaran wilayah, langkah yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus, para pihak yang terkait guna menyelesaikan permasalahan dalam kasus harus dapat berkerja sama dan bernegosiasi dengan baik guna keuntungan bersama, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka masing-masing pihak tentunya akan tetap tersangkut pada permasalahan tanah tersebut yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan seluruh pihak serta membuat tanah menjadi terbengkalai karena tidak terlaksananya administrasi yang baik.

---

ABSTRACT

Land Deed Maker Officer as a public official who is authorized to make the deeds things about legal acts related to land is also responsible for assisting the Head of National Land Office in carrying out land registration to make the deeds of certain evidence had done certain legal actions regarding land rights or buildings to be used as the basis for proof of registration of the land, Land Deed Maker Officer's role is very important in order to achieve successful implementation of the regional growth in Bekasi Regency,estlabishment of changes demarcate the border between the Municipality of Bekasi and Bekasi regency still causing some problems related with the administration as well as in the case, it takes the active participation of Land Deed Maker Officer, the National Land Office, as well as the society in order to realize a better system of registration of land, methods of research used normative research that is juridical normative, typology used is explanatory and prescriptive, the type of data used are secondary data with data analysis techniques and conclusions are deductive (general-specific), data processing research is qualitative with a qualitative approach produces analytical descriptive data, Land Deed Maker position region establishment and soil data maintenance activities in terms of regional expansion, steps can be taken to resolve the problems of the parties in the case, the parties concerned in order to resolve the problems in the case should be able to work together and negotiate well for mutual benefit, if it is not done then each each party will certainly remain stuck in the land administration problems that could ultimately harm the interests of all parties and make the land become neglected due to non-performance of good administration."

"Pemekaran wilayah kantor pertanahan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya terkait peralihan hak atas tanah yang mesti didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pemekaran wilayah ini dalam kenyataannya merubah daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga meskipun PPAT dapat membuat akta akan tetapi akta tersebut tidak dapat didaftarkan karena berada di luar wilayah kantor pertanahan yang dipilihnya. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT dalam rangka peralihan hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selain itu menganalisis pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah daerah yang dimekarkan. Penelitian hukum ini berbentuk nondoktrinal dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang relevan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa implikasi pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT adalah munculnya ketidakpastian hukum karena akta autentik yang dibuat untuk mengalihkan hak atas tanah oleh PPAT menjadi tidak dapat didaftarkan ke kantor pertanahan hasil pemekaran yang bukan merupakan pilihan PPAT sebagai daerah kerjanya. Adapun terkait pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah pemekaran daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui pengecekan sertipikat dan selanjutnya disesuaikan dengan data dan informasi terbaru. Apabila dalam kenyataanya akta tersebut tidak dapat didaftarkan oleh PPAT ke kantor pertanahan setempat karena daerah kerja PPAT tidak termasuk wilayah kantor pertanahan itu maka PPAT harus menyarankan kepada pihak yang hendak membuat akta untuk menghubungi PPAT yang berwenang sesuai dengan wilayah kantor pertanahan setelah pemekaran.

---

The territorial expansion of land offices in Indonesia, which includes the division of the Bogor Regency Land Office in West Java Province based on the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Regulation Number 12 of 2022, is intended to improve public services, particularly concerning the transfer of land rights that must be registered at the local land office. In practice, this territorial expansion alters the working areas of Land Deed Officials (PPAT), meaning that although a PPAT can create a deed, the deed cannot be registered if it falls outside the jurisdiction of the land office chosen by the PPAT. This study analyzes the legal implications of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs in relation to the transfer of land rights through land registration activities in Bogor Regency, West Java Province. Additionally, it examines the creation of deeds by PPATs for land plots within the newly expanded regions. This legal research is non-doctrinal, collecting primary data through interviews with several relevant sources, while secondary data collection is conducted through literature studies. The collected data is then qualitatively analyzed. The analysis results indicate that the implication of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs is the emergence of legal uncertainty. This is because the authentic deeds made to transfer land rights by PPATs become unregistrable at the expanded land offices that are not the PPAT's chosen working areas. Concerning the creation of deeds by PPATs for land plots within the expanded regions, this must be done carefully and meticulously by checking the certificates and aligning them with the latest data and information. If it turns out that the deed cannot be registered by the PPAT at the local land office due to the PPAT's working area not being within that land office's jurisdiction, the PPAT must advise the parties intending to create the deed to contact the PPAT authorized in accordance with the land office's jurisdiction after the territorial expansion"

"Skripsi ini membahas tentang perubahan administrasi di daerah Bengkulu yang sebelumnya merupakan sebuah keresidenan hingga menjadi provinsi. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui proses terbentuknya Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Keadaan Daerah Bengkulu pada perkembangannya dari masa kolonial hingga kedaulatan Republik Indonesia yang sangat memprihatinkan mendorong tokoh masyarakat untuk menjadikan daerah Bengkulu berotonomi penuh. Perkembangan Administrasi Keresidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi merupakan dinamika perubahan sosial politik dan ekonomi. Keresidenan Bengkulu yang sudah dari zaman kolonial tetap eksis hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 menggambarkan ketertinggalan daerah bengkulu dari segala bidang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini menjadikan faktor utama tokoh masyarakat Bengkulu untuk menjadikan Keresidenan Bengkulu sebagai provinsi yang berotonomi penuh. Pada tahun 1967 perjuangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat membuahkan hasil dengan dikeluarkannnya UU No. 9 tahun 1967 dan diangkatnya M. Ali Amin Sebagai Gubernur Pertama Bengkulu Pada tahun 1968.

---

This thesis explores administrative transformation of Bengkulu from a residency into an autonomous province. Historical research method is conducted in pursuance of understanding the transformation process. Primary and secondary data source required for this research are gathered from literature studies from various libraries such as Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, and others. The afflictive condition of Bengkulu, on its development from colonialization era to independency of Republik Indonesia, was the sole cause that prompted local social figures to start manifesting Bengkulu as a fully autonomous region. Administrative development of Bengkulu Residency into a province was a social politics and economics dynamics change. Bengkulu Residency had maintained its existence steadily from colonialization era to independency of Republik Indonesia. Independency declaration of Republik Indonesia period in 1945 portrayed the underdeveloped condition of Bengkulu compared to other regions, which was the main factor of local social figures to transform Bengkulu into a fully autonomous region. On 1967, the endeavor of local social figures came into realization as UU No. 9 tahun 1967 was declared, followed with the appointment of M. Ali Amin as the first governor of Bengkulu in 1968."

"Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan tingkat perkembangan wilayah Kota Pariaman dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bersifat keruangan berupa teknik overlay dengan unit analisis kelurahan yang ada di Kota Pariaman. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel infrastruktur kota dengan parameter jaringan jalan, pelayana listrik, pelayanan air minum dan pelayanan persampahan, variabel penggunaan tanah dan variabel penduduk dengan parameter jumlah dan kepadatan penduduk dapat menggambarkan tingkat perkembangan wilayah kota Pariaman baik sebelum maupun setelah terjadinya pemekaran wilayah. Penelitian bertujuan untuk memperlihatkan tingkat perkembangan Kota Pariaman sebelum terjadinya pemekaran wilayah ( tahun 2000 ) dan setelah terjadinya pemekaran wilayah (tahun 2008) dimana perkembangan wilayah Kota Pariaman semakin tinggi pada kelurahan-kelurahan yang berada di sekitar pusat pemerintahan kota yaitu di Kecamatan Pariaman Tengah dan terletak di bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sedangkan kelurahan-kelurahan yang berada di bagian timur dan jauh dari pusat pemerintahan mengalami tingkat perkembangan yang rendah."

"Tesis ini membahas mengenai analisis yuridis penentuan formasi jabataan notaris dalam kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pemekaran wilayah dan peningkatan lulusan magister kenotariatan berdasarjkan PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan formasi jabatan notaris belum memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia hal ini terbukti dari belum diaturnya didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris. Pemekaran wilayah di daerah di Indonesia juga belum dijadikan tolak ukur sebagai salah satu indikator dalam penentuan formasi jabatan notaris yang diatur didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi jabatan notaris. Sedangkan apabila terjadi peningkatan jumlah lulusan magister kenotariatan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat sementara formasi jabatan notaris yang sangat terbatas juga belum dijadikan kriteria dalam penentuan formasi jabatan notaris ini.

---

The focus of this thesis discusses about the juridical analysis of the determination of position formations notary in relation to the rate of economic growth, regional expansion and improvement of master graduates notaries based PermenKumHam Number 26 year 2014 on Formation of Notary. Forms of research used in this research is a normative juridical research with the type of prescriptive research. The results of this study concluded that the regulation of the formation of the post of notary has not noticed the rate of economic growth in various regions in Indonesia it is evident from not arranged in PermenKumHam No. 26 of 2014 About Formation of Notary. Regional divisions in the region in Indonesia has not been used as a benchmark as one of the indicators in determining formation of notary positions arranged in PermenKumHam Number 26 Year 2014 About Formation of notary. Whereas in case of an increase in the number of graduates master notary along with the dynamics that occur in the formation of notary while very limited also not be used as criteria in determining the formation of a notary's position."

"Disertasi ini membahas Pemerintahan Kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (Papua) pada periode 1898 hingga 1962. Penelitian ini mendeskripsikan motivasi penegakan kekuasaan dan ekspansi kolonial Belanda di NNG. Pendekatan struktural dan teori imperialisme modern digunakan untuk menjelaskan kausalitas umum dan unik ekspansi kolonial Belanda di NNG. Studi ini menemukan bahwa pembagian wilayah (pemekaran wilayah) pemerintahan kolonial Belanda di NNG diawali dengan kegiatan penjajakan wilayah untuk menetapkan pos pemerintahan dan batas wilayah, pembangunan sarana dan prasarana transportasi/komunikasi dan perekrutan aparat pemerintah yang mengenal wilayah dan berpengalaman dalam tugasnya serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Syarat perekrutan aparat pemerintah tersebut dimaksudkan agar para aparat pemerintah mampu menghadapi lapangan kerja yang berat di wilayah pemekaran itu. Pembagian wilayah pemerintahan itu didasarkan pada pertimbangan geografis/akses transportasi, budaya, nilai ekonomis dan politis suatu wilayah yang akan dimekarkan. Kebijakan pemerintah tentang pemekaran wilayah bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kolonial atas wilayah dan penduduk NNG dan mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap penduduknya.

---

This dissertation focuses on the development of the Dutch colonial government in the Netherlands New Guinea (NNG) from 1898 to 1962. This research analyses the motivation of Dutch colonial expansion especially the establishment of government structures. Structural approach and imperialism theory are employed in order to explain both general and specific causes of Dutch colonial expansion. This study discovers that creation of new administrative units (pemekaran wilayah) was preceded by a number of activities as follows. Before defining location of government posts and administrative borders, many explorations had been done to gather sufficient knowledge about the area. These were followed by building infrastructures of transportation and communication. Public servant was recruited among candidates who had many experiences, good knowledge on the area, and high commitment to new jobs. With these criteria the new officials were expected to be prepared in handling tough fieldworks in the new area. This dissertation concludes that creation of new administrative units in general considered geographical condition, access to transport, cultural traits, economic and political values of the area. In principle the creation of new administrative units are done in order to shorten the distance between the government administrative center and the people."

"Isu pemekaran wilayah di Indonesia muncul kepermukaan pada tahun 1999, pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Banten yang merupakan wilayah Eks-Keresidenan masa Hindia Belanda muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari Jawa Barat. Gagasan ini muncul setelah dua kali mendapatkan halangan menjadi provinsi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Ulama menjadi corong pertama dalam hal gagasan pembentukan provinsi Banten. Lobi politik baik formal ataupun informal dilakukan demi mendukung gagasan otonomi Banten. Gerakan sosial-politik ini dilakukan ulama demi mencapai tujuan otonomi yantu kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang merata. Bersama dengan komponen sosial yang lain, ulama bergerak menjadi penyeimbang kepentingan dalam proses pembentukan provinsi Banten. Di lain pihak, Jawa Barat merasa terancam dengan pemekaran wilayah yang secara langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah.

---

The region autonomy has appeared in Indonesia since 1999, after Soeharto’s retaired from his position as Indonesia President in 1998. Banten, whiches the eks-Residence in Netherland Indische has appeared as region who required of autonomy and separated from West Java. This idea was formed after Banten had threatment twice from Orde Lama and Orde Baru, when Banten formed to be a province. Ulama to be the first in terms of the idea funnel formation of Banten province. Political lobbying either formal or informal do to support the idea of autonomy Banten. This socio-political movements made ulama in order to achieve the goal of autonomy prosperity, justice, and equitable development. Together with the other social components, to balance the interests of ulama engaged in the process of formation of Banten province. On the other side, West Java felt threatened by the autonomy region because that will directly reduce revenue."

"Artikel ini membahas sepak terjang dari kelompok masyarakat sistematis yang menginginkan terjadinya pemekaran wilayah di Indonesia. Salah satu daerah sebagai hasil dari praktik pemekaran wilayah adalah Kabupaten Bandung Barat. Dalam sejarahnya, pihak yang sangat vokal memperjuangkan usaha tersebut adalah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat atau KPKBB. Meninjau kembali perjuangan KPKBB penting karena komite tersebut adalah “legalisasi” dari semua aspirasi dan pergerakan masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah ketika itu. Dalam rangka merekonstruksi gejala yang dimaksud, digunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam tahapan heuristik, selain studi pustaka yang mengandalkan buku teks terbitan pemerintah setempat serta tinjauan terhadap artikel jurnal dari berbagai situs, juga digunakan sumber-sumber primer, antara lain arsip dan dokumen yang tersimpan di Depo Arsip Kabupaten Bandung, Depo Arsip Kabupaten Bandung Barat, serta surat kabar sezaman dari Pikiran Rakyat koleksi Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, karena tulisan ini bersifat sejarah lokal dan kontemporer, peneliti juga mengandalkan sumber lisan sebagai bahan penelitian dengan mewawancarai beberapa tokoh KPKBB yang masih hidup. Hasilnya, artikel ini menemukan bahwa peranan dari KPKBB signifikan dalam proses percepatan kelahiran Kabupaten Bandung Barat. Maka, tulisan ini akan berfokus pada analisis peran yang dilakukan KPKBB dalam berbagai usahanya untuk mempercepat terjadinya pemekaran wilayah.

---

This article discuss the actions of systematic community groups who want regional expansion in Indonesia. One of the areas as a result of the practice of proliferation of (administrative) regions is West Bandung Regency. Historically, the actor who has been very vocal in fighting for the formation of the area is the West Bandung Regency Establishment Committee or KPKBB. Reviewing the KPKBB's struggle is important because the committee was the “legalization” of all community movements that demanded proliferation at that time. In order to reconstruct the phenomenon, historical research methods are used which consist of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. In the heuristic stage, apart from a literature study that relied on textbooks published by the local government and a review of journal articles from various sites, other sources were used such as archives and documents stored at the Bandung Regency Archives Depot, West Bandung Regency Archives Depot, as well as the Pikiran Rakyat newspaper which is the collection of the National Library of the Republic of Indonesia. In addition, because this paper is a local and contemporary history, the researcher also relies on oral sources as research material by interviewing several KPKBB figures who are still alive. As a result, this article finds that the role of the KPKBB is significant in the process of accelerating the birth of West Bandung Regency. Thus, this paper will focus on analyzing the role played by the KPKBB in its various efforts to accelerate the proliferation."

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami pemekaran wilayah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat dimana perlu untuk dilakukan konversi hak ulayat menjadi hak milik dan yang kedua kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami Pemekaran Wilayah yang dikaitkan dengan 2 (dua) kasus pemekaran wilayah di Jakarta Selatan yang menggabungkan Kelurahan Bintaro bagian dari Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dengan Kota Jakarta Selatan dan Kelurahan Bintaro, Kota Jakarta Selatan dengan sebagian Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan permasalahan terkait kebijakan pemekaran wilayah di Jakarta Selatan. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan identifikasi permasalahan. Hasil penelitian ini ialah bahwa implikasi dari adanya pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat yaitu adanya perubahan kewenangan kantor pertanahan dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini juga sangat diperlukan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah untuk melakukan pengecekan keaslian sertipikat dan pendaftaran perubahan data terhadap tanah yang mengalami pemekaran wilayah.

---

This study discusses the implications and authority of Land Deed Officials on the transfer of land rights undergoing regional expansion. The expansion of the territory can have an impact on changes in the authority of the Land Office in issuing certificates and the working area of ​​the Land Deed Official, in addition to the role of the Land Deed maker Officer in the transfer of land rights whose object undergoes regional expansion. The problems raised in this study are regarding the implications of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights where it is necessary to convert ulayat rights into property rights and secondly, the authority of the Land Deed Official in the transfer of land rights whose object undergoes Regional Expansion is linked with 2 (two) cases of regional expansion in South Jakarta which combines Bintaro Urban Village, part of West Java Level 1 Region with South Jakarta City and Bintaro Urban Village, South Jakarta City with part of South Tangerang City. This study uses a normative research method which will be analyzed descriptively by describing the problems related to the regional expansion policy in South Jakarta. The research will be conducted with a problem identification approach. The results of this study are that the implications of the existence of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights, namely a change in the authority of the land office and the work area of ​​the Land Deed Maker Official, this is also very much needed by the authority of the Land Deed Maker Official in the transfer of land rights to checking the authenticity of certificates and registering changes in data on land undergoing regional expansion.

"