Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan ahli waris pemegang saham yang diakui berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal pemegang saham meninggal dunia, maka yang berlaku adalah ketentuan pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana diatur bahwa suatu harta waris baru terbuka Dalam praktek, kerap terjadi permasalahan yang diakibatkan ketidaktahuan dari ahli waris pemegang saham mengenai prosedur apa yang harus ditempuh untuk mendapatkan hak-haknya selaku ahli waris pemegang saham. Contoh kasus yang diteliti adalah pada PT XYZ, berkedudukan di Jakarta Selatan. Terdapat gugatan dari ahli waris salah satu pemegang saham PT XYZ kepada PT XYZ, Direksi, dan pemegang saham lainnya sebagai Para Tergugat. Para penggugat memiliki sebanyak 35% saham dalam Perseroan. Para ahli waris pemegang saham tersebut mempermasalahkan karena tidak tercatatnya nama masing-masing Penggugat sebagai pemegang saham, maka mereka dianggap bukan pemegang saham PT XYZ oleh para Tergugat. Dengan demikian, karena adanya ketidakpastian hukum bagi para ahli waris pemegang saham, maka diperlukan kepastian atas keabsahan ahli waris yang diakui berdasarkan keputusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptis analisis dengan menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan pencatatan ahli waris pemegang saham menjadi pemegang saham yang sah sehingga mendapatkan hak penuh sebagai pemegang saham sesuai pasal 52 ayat (1) UUPT. ......This thesis examines the validity of acknowledged shareholders based on court decision. in the event of a shareholder's death, then the provision regarding inheritance as provided in Article 830 of Civil Code that stipulated the inheritance, is applied. In practice, problems arise from the lack of knowledge of the heirs of shareholders regarding the procedure to obtain their rights. This thesis will further discuss on study case on PT XYZ, domicilied in South Jakarta. There was a lawsuit from the heirs of one of PT XYZ's shareholders to PT XYZ, the Board of Directors, and other shareholders as the Defendants. The plaintiffs own 35% of the shares in the Company. The heirs of the shareholders questioned the fact that they did not record the name of each Plaintiff as a shareholder, then they were considered not the shareholders of PT XYZ by the Defendants. Thus, due to legal uncertainty for the heirs of the shareholders, it is necessary to ensure the validity of the heirs recognized under the court's decision. The research method used in this thesis is normative juridical method with descriptive analytic and secondary data for the source of data and data collecting by literature study. Results of this study shows how the listing of shareholders' heirs should become legitimate shareholders, thus obtaining full rights as shareholders pursuant to article 52 paragraph (1) of the UUPT.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang diberikan oleh undang-undang. Seperti diketahui, dalam setiap perseroan terdapat para pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, demikian pula pada perseroan yang telah masuk bursa (go public) pasti terdapat pemegang saham independen, yang juga dapat disebut sebagai pemegang saham minoritas. Mereka sepakat membentuk perseroan sebagai wadah perwujudan kerja sama, dengan tujuan memperoleh laba. Pihak yang menyetorkan modal lebih besar memperoleh hak suara lebih banyak, demikian pula sebaliknya pihak yang menyetor modal lebih kecil memperoleh hak suara yang sedikit. Penyetoran modal berpengaruh terhadap pembagian laba dan kemungkinan risiko kerugian yang diderita perseroan. Oleh sebab itu, pihak yang modalnya besar lebih berkepentingan terhadap penyelenggaraan perseroan supaya terhindar dari kerugian. Sebagai pemodal, mereka secara bersama-sama adalah pemilik perseroan, yang berhak sepenuhnya menentukan kehendak sesuai maksud dan tujuan perseroan, yang diwujudkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi, untuk penyaluran aspirasinya. Prinsip mayoritas memberikan pembenar bahwa perseroan dikendalikan oleh mayoritas pemegang saham. Hal ini tercermin dari keputusan RUPS, sehingga seolah-olah tidak ada pijakan bagi pemegang saham minoritas untuk mewakili perseroan, atas tindakan yang dilakukan oleh direksi atau komisaris yang merugikan perseroan. Prinsip mayoritas menyulitkan pemegang saham minoritas mewakili kepentingan perseroan menghadap ke muka badan peradilan, karena pemegang saham minoritas dianggap tidak memegang mandat yang cukup mewakili RUPS, sebagai organ yang berhak meminta pertanggungjawaban terhadap direksi atau komisaris. Untuk mengatasi kesulitan tersebut undang-undang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, yang haknya dirugikan, diwujudkan melalui (1) hak perseorangan apabila haknya dilanggar, dan (2) hak derivatif, untuk mewakili kepentingan perseroan. Perlindungan juga diberikan kepada pemegang saham independen, yaitu dalam hal terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan ekonomis antara emiten dengan pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan publik, maka harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen. Selanjutnya penulisan dimaksudkan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan upaya penyelesaiannya.

Abstrak :
Fenomena yang timbul dari ungkapan yang menyatakan siapa yang kuat akan menang tampaknya dapat saja terjadi dalam hubungan antara Pemegang Saham Minoritas dengan Pemeqang Saham Mayoritas pada Perseroan. Di satu sisi Pemegang Saham Mayoritas tidak hanya memiliki modal yang kuat tetapi juga memiliki akses, baik dalam dunia bisnis maupun bidang lainnya termasuk dengan birokrasi bahkan dunia politik sedangkan disisi lain Pemegang Saham Minoritas memiliki sejumlah keterbatasan sehingga oleh UU No. 1 Tahun 1995 dikelompokkan sebagai salah satu pihak yang lemah disamping karyawan dan kreditur pada saat Perseroan melakukan Penggabungan sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum atas keputusan-keputusan yang merugikan terhadap hak-haknya. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Penggabungan Perseroan bukan Bank perlu mendapat perlindungan termasuk dari Notaris yang membuat Akta Penggabungan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yaitu dengan Cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan, adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hak-hak Pemegang Saham Minoritas pada perseroan baik Perseroan Tertutup maupun Perseroan Terbuka saat Penggabungan dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya sedangkan bagi Perseroan Terbuka juga dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanannya. Notaris yang karena jabatannya terlibat dalam proses Penggabungan berperan untuk membuat Akta Penggabungan dan memberikan penyuluhan. hukunn mengenai hal-hal yang menurut ketentuan perundang-undangan harus diungkapkan termasuk hak-hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Abstrak :
Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang serta terjaminnya perlindungan hukum bagi pare pihak yang terjun dalam dunia usaha. Perlindungan dan kepastian hukum semakin dirasakan sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat melindungi semua kepentingan para pihak yang terlibat melakukan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, masih saja terdapat celah-celah hukum yang dapat dirnanfaatkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah pemegang saham, demi keuntungan pribadi atau kelompoknya semata. Celah-celah hukum tersebut diantaranya adalah pemegang saham memanfaatkan sistem limited liability (pertanggung jawaban terbatas) sehingga seringkali para pemegang saham melakukan pelanggaran sehingga terjadi piercing the corporate veil. Pada akhirnya perseroan tersebut menjadi tidak sehat serta tidak kompetitif lagi dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya perseroan tersebut akan dituntut pailit oleh (para) krediiturnya dan atau dilikuidasi. Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh menjadi pertanggungjawabannya secara pribadi. Dalam praktek bisnis sehari hari terlihat indikasi bahwa para pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas, yang terlalu mengatur setiap langkah perseroan untuk kepentingnnya pribadi atau kelompoknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Akibatnya, perseroan dapat dituntut pailit dan atau dilikuidasi. Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Saham Atas Perusahaan yang Dipailitkan dan Dilikuidasi ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan sehingga pada akhimya pemegang saham tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tiadakannya.

Abstrak :
Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus diikuti untuk menyelenggarakan Rapat tersebut yang salah satunya adalah mengenai kuorum Rapat. Untuk keabsahan suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka harus dipenuhi kuorum yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang akan dibahas. Dalam hal kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak dapat dipenuhi, maka dibuka kesempatan bagi Perseroan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan maka kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran 100% (seratus persen) Pemegang Saham tersebut. Juga harus diingat bahwa Penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri ini adalah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, tidak untuk Rapat Umum Pemegang Saham Pertama ataupun Kedua. Hal ini perlu diperhatikan sebab Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan menurut ketentuan yang mengaturnya termasuk penentuan kuorumnya. Kesalahan dalam menetapakan kuorum Rapat akan berakibat terhadap keabsahan Keputusan suatu Rapat Umum Pemegang Saham. ......General Shareholders Meeting is an organ of a Limited Liability Company that has the authority to make certain decisions regarding directions of Company, in which includes changes on Article Association. General Shareholders Meeting is also a form for all of the shareholders to participate (body that governs all the shareholders) as they are the owner of the Company, yet in order to organize this meeting, there are certain procedures that must be obliged, include the quorum for the meeting. For this General Shareholder Meeting of to be considered valid, there must be a majority agreement (quorum) of the shareholders to the Agenda of the meeting. In the cases that majority is not agreed (quorum is not reached) in the First and Second General Shareholder Meetings, then there is an opportunity for the Limited Liability Company to request ruling by the Lower Court in which its jurisdiction area covers the place where the Limited Liability Company located for quorum of Third General Shareholders Meeting. However, consideration must be taken if in this Third General Shareholders Meeting, all Shareholders attend the meeting, quorum is counted based on this 100% (one hundred per cent) attendance. In addition, the ruling of quorum made by the Lower Court is solely for the purpose of the Third General Shareholders Meeting, neither for the First nor the Second General Shareholders Meetings. This is very important to note since every General Shareholders Meetings must be held accordance to rulings made which include determining the Meeting’s quorum. A mistake on determining the Meeting’s quorum may result to the validity of any General Shareholders Meeting's agreement or decision.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peran notaris dalam pembelian kembali saham baik dalam kondisi pasar normal maupun kondisi pasar berpotensi krisis serta membahas pula mengenai perlindungan pemegang saham pada kondisi pasar berpotensi krisis, sehubungan dengan diterbitkannya peraturan XI.B.3. Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Proses pembelian kembali saham baik dalam kondisi pasar normal maupun dalam kondisi pasar berpotensi krisis dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebelum pembelian kembali saham, setelah pembelian kembali saham (treasury stock) dan sebelum penjualan kembali saham. Peran notaris dalam ketiga tahap tersebut adalah membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UUJN demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Peraturan XI.B.3 memberikan fleksibilitas kepada emiten atau perusahaan publik untuk melaksanakan pembelian kembali saham namun di sisi lain mengurangi perlindungan pemegang saham. Bentuk perlindungan pemegang saham yang di atur dalam peraturan XI.B.3 adalah keterbukaan informasi, financial restriction, larangan praktik insider trading dan law enforcement serta remedial action.

---

This thesis discusses the role of a notary in relation to shares buyback exercised either in normal or potential crisis market condition as well as the shareholders protection implemented during the potential crisis market condition in relation to the issuance of Regulation XI.B.3. The research uses descriptive analysis type of research with normative juridical approach based on legal norms and principles contained in the regulations and applicable in the community. The process of shares buyback either during normal or potential crisis market condition can be divided into three stages, i.e. prior to shares buyback, after shares buyback and prior to re-sale of treasury stock. The role of a notary in all stages is to draw up authentic deeds and perform other powers as provided in UUJN for the purpose of providing legal certainty, good order and legal protection not only to the relevant parties, but also to the general public. Regulation XI.B.3 provides more flexibility to the issuers and public companies in buying back their shares, but on the other hand it decreases the shareholders protection. Shareholders protection provided under Regulation XI.B.3 are in the form of information disclosures, financial restrictions, prohibition of insider trading and law enforcement as well as remedial action.

Abstrak :
Tindakan go private merupakan aksi korporasi perusahaan terbuka untuk membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik dan merubah statusnya menjadi perseroan tertutup. Sampai saat ini belum ada pengaturan hukum yang khusus mengenai go private di Indonesia, penelitian berfokus kepada masalah apa alasan dan bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengaturan hukum serta perlindungan hukum kepada pemegang saham independen, karyawan, dan organ perseroan pada proses go private perseroan terbuka di Indonesia. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum go private berdasarkan peraturan yang terkait sebelum dan sesudah UUPT No. 40/2007. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan utama go private perseroan terbuka di Indonesia ialah efisiensi biaya perseroan sebagai perseroan terbuka. Prosedur dan pengaturan hukum pelaksanaan go private mengacu kepada UUPT, UUPM, peraturan-peraturan Bapepam dan LK, dan peraturan Bursa Efek mengenai penghapusan pencatatan. Perlindungan hukum pemegang saham independen, mengacu kepada UUPT dan peraturan Bapepam dan LK. Kemudian, perlindungan hukum bagi karyawan perusahaan sasaran yang mengacu kepdda undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum bagi anggota dewan direksi dan dewan komisaris yang diberhentikan, mengacu kepada UUPT dan anggaran dasar perseroan. ......Go private action is a public listed company corporate action to buy back its shares from public shareholders and the company changed its status to be closed. Until now there is no special legal arrangements related to go private in Indonesia, the research focused on the problem of what reason and how the operating procedures and legal arrangements and the legal protection of independent shareholders, employees, and company organs in the process of the go private public listed companies in Indonesia. This research is a normative legal research. The analysis was done by comparing the regulation go private based on related regulations before and after the Companies Act No. 40/2007. So it can be concluded that the main reason go private public listed companies in Indonesia is the company cost efficiency as a public listed company. Procedures and implementation regulations go private refers to the Company Law, Capital Market Law, the rules of Bapepam and LK, and regulations regarding delisting from the Stock Exchange. Independent shareholders' legal protection, refer to the Company Law and the rules of Bapepam and LK. Later, legal protection for employees of the target company, which refers to labor laws. While legal protection for members of the board of directors and commissioners, who dismissed, refer to the Company Law and the statue of the company.

Abstrak :
Dewasa ini terjadi banyak aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan dalam rangka mengekspansi usahanya. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT. Bakrie Telecom, Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang sedang membahas rencana sinergi berupa merger, konsolidasi, akuisisi atau spin off. Tesis ini membahas rencana sinergi yang dapat dilakukan, serta tanggung jawab notaris dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam pelaksanaan sinergi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan spin off sebagai sinergi terbaik yang dapat dilakukan; notaris perlu dilibatkan dari perencanaan sampai pasca pelaksanaan sinergi; sinergi dilakukan untuk kepentingan perseroan serta memenuhi hak-hak pemegang saham. ......Today there are many corporate actions undertaken by companies in order to expand their businesses. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT. Bakrie Telecom, Tbk is one of the examples of companies that are discussing the plan of synergies that consist of merger, consolidation, acquisition or spin off. This thesis discusses the synergy plan that can be done, as well as the responsibilities of a notary and legal protection for shareholders in the implementation of such synergy. This study is a qualitative research with a prescriptive design. The results suggest a spin off as the best synergies that can be done; notary public should be involved from planning through post-implementation of synergies; synergy done for the company and fulfill the rights of shareholders.

Abstrak :
Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Kempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga dalam Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010. Dalam kasus ini, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima. Namun Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut dengan didasarkan kepada pertimbangan hukum bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah mengenai permohonan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk menyelenggarakan RUPS Ketiga. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 86 ayat (5) UUPT. Tesis ini juga membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS. Pasal 86 ayat (7) UUPT mengatur bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus yang dibahas dalam tesis ini, permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh Perseroan telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Perseroan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dimana Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tersebut. Oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut dan tidak memberikan penetapan mengenai kuorum RUPS, maka sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) juncto penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, atas penetapan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi yang diajukan oleh Perseroan. ......This thesis addresses a case regarding a Limited Liability Company which have issued a notice to the First GMS, Second GMS, Third GMS and Fourth GMS, but could not be held since the GMS did not present the attendance quorum. This normative research conducted using the literature study completed with case study to stipulation of quorum of GMS after the Third GMS, The Supreme Court Decision number: 1199/K/Pdt/2010. In this case, the Company filed a petition to the Chairman of Central Jakarta District Court to determine a quorum attendance for the Fifth GMS. However, the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition which based on the legal consideration, stating that the Company have issued a notice and held the GMS for 4 (four) times, whereas pursuant to Article 86 paragraph (5) of the Law of Limited Liability Company (Company Law) a Company may file a petition to the Chairman of District Court to determine the quorum attendance for the third GMS. Hence, that petition filed by the Company does not fulfill the stipulation of Article 86 paragraph (5) of the Company Law. This thesis also addresses the authority of the Supreme Court on investigating and adjudicating the petition for GMS? quorum determination. The Article 86 paragraph (7) of the Company Law stipulates that the determination of GMS quorum by the Chairman of District Court is final and binding. In this case, the petition of determination of GMS quorum which have been filed by the Company has been declined by the Chairman of Central Jakarta District Court. Furthermore, the Company then appealed for the same petition where the Supreme Court performed an investigation and adjudicated the said appeal. Since the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition and did not determine the GMS quorum, in accordance to Article 43 paragraph (1) of the Law of Supreme Court and its elucidation, such decision can be filed for an appeal. Hence, the Supreme Court is authorized to investigate and adjudicate the said appeal which filed by the Company.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan juga memperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai bukti tertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yang diberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yang diajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akan mengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

---

Abstract
This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval on the application for conducting and determining the quorum in general meeting of shareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company to the District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in the general meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. In granting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration in form of provisions and regulation regarding implementation of the General Meeting of Shareholders which is stated in the company?s Articles of Association and Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, in providing the stipulation, the Judge will also consider about other matters submitted by the applicant such as documents as written evidence, other information from applicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board of Directors as the party who has the authority to conduct General Meeting of Shareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company?s Article of Association and the Law of Limited Liabilty Company No. 40 year 2007. As long as there is no contradiction with the Company?s Article of Association and the Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grant the decision of implementation and quorum determination of the General Meeting of Shareholders.