Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kasus yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. Terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dari seorang werda notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya, kewenangan pemegang protokol notaris hanyalah mengeluarkan salinan akta, Grosse akta, dan kutipan akta. Namun, Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan penetapan yang mengizinkan seorang pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan tulis/ketik dari akta notaris yang ia simpan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan dari pengadilan dalam memberikan izin kepada pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dan tata cara pembetulan akta dari werda notaris yang tepat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yang bersumber pada data sekunder dari berbagai dokumen. Adapun tipe peneltian ini adalah eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pengadilan tidak berwenang untuk mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada Pemegang Protokol Notaris untuk melakukan pembetulan kesalahan ketik/tulis pada akta werda notaris. Hal ini karena akta yang bersangkutan merupakan kepentingan dari para pihak yang membuat akta, bukan kepentingan notaris. Sehingga penetapan tersebut harus dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para pihak dalam akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada werda notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan oleh pemegang protokol notaris. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peraturan mengenai mekanisme pembetulan kesalahan tulis/ketik pada akta setelah notaris yang membuat akta tersebut telah pensiun atau menjadi werda notaris. ......This thesis is based on the case described in the Cilacap District Court Decision No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. There is an absence of the law that regulates the authority of the holder of the protocol notary to correct the typo in superannuated notary deed. In Notary Position Regulations and amendment, the authority of the holder of the protocol notary are issued a copy of the deed, grosse of the deed, and extract of the deed. However, Cilacap District Court was issued a decree that allows the holder of the protocol notary to make corrections to typographical errors in superannuated notary deed. The problems raised in this research are the authority of the District Court in granting the authority to the holder of the protocol notary to correct the superannuated notary deed and the procedures to correct superannuated notary deed rightly. To answer this problem, a normative juridical research method is used, with explanatory research typology. The collecting data tools for this research is study document through the literature. The result of the analysis of this research is that District Court is not authorized to issue a determination which contains authorizes the holder of the Notary Protocol to make a correction of typos / write on the superannuated notary deed. This is because the deed is the interest of the parties who made the deed, not the interests of the notary. So, the determination must be cancelled. Therefore, the correction of the deed can be done by means of the parties in the deed filing a lawsuit to the court to ask for reimbursement of costs, compensation, and interest from the superannuated notary, as well as allowing the deed correction to be carried out by the notary protocol holder. Suggestions from this research is that there is a need for regulations regarding the mechanism for correcting typographical errors in the deed after the notary who made the deed has retired or becomes a superannuated notary.

Abstrak :
Dalam menjalankan jabatannya notaris berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Akan tetapi, dalam praktek, terdapat notaris yang meminta honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Dari kasus tersebut timbul suatu permasalahan terkait penerapan penentuan imbalan jasa notaris dan tanggung jawab pemegang protokol terhadap protokol yang ada dalam penyimpanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis. Metode kualitatif dipakai sebagai metode analisis data dengan cara berpikir deduktif dan studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan datanya. Dalam hasil penelitian dirumuskan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan honorarium notaris juga mengenai pentingnya penentuan honorarium sebagai suatu bentuk kepastian hukum serta tanggung jawab pemegang protokol atas protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris sebaiknya dapat melandasi setiap pertimbangannya berdasarkan etika profesi dan juga adanya penetapan dalam bentuk kesepakatan antar notaris terhadap penetapan honorarium terhadap salinan akta tambahan agar dapat menciptakan suatu keseragaman.

---

In carrying out his/her position, a notary has the right to receive an honorarium as an appreciation which can be obtained from the people who use his/her services. However, in practice, there are notaries requesting higher amounts of honorariums which does not fit with the type of service offered as happened in the case of MPPN decision number 04/B/MPPN/XI/2018 where the protocol holder requests compensation for the services of issuing a copy of the deed at a price that is deemed unnatural. Therefore, there are problems about determining the notaries honorarium and the responsibility of the protocol holder to the protocols in their storage. This study uses normative juridical research method and descriptive analysis typology research. Qualitative method used as a method of data analysis by deductive reasoning also using document studies supported by interview results as a data collection tool. In the results, the basics of consideration are used as references in determining notary honorariums as well as the importance of determining the honorarium as a form of legal certainty, also the responsibility of protocol holders on the notary protocol in their storage. Notaries should be able to underlie each of their considerations based on professional ethics and the stipulation in the form of an agreement between the notaries in determining the honorarium for the copy of the additional deed in order to create uniformity.

Abstrak :
Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen atau arsip yang merupakan salah satu kewenangan dari notaris untuk menyimpannya. Penyerahan protokol notaris biasanya diserahkan karena ada suatu kondisi seperti notaris cuti, atau meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris akan dilakukan berdasarkan penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah. Tujuan penyimpanan protokol notaris adalah untuk menjaga kerahasiaan akta serta Tanggung jawab penyimpanan akta beralih kepada notaris yang menerima protokol. namun, terkadang dapat ditemukan akta dari notaris pembuat akta yang ternyata bermasalah pada saat telah menjadi protokol notaris. masalah dalam akta protokol tersebut dapat memicu adanya gugatan yang timbul setelah aktanya beralih kepada notaris pemegang protokol. Penelitian ini membahas mengenai peranan majelis pengawas daerah notaris dalam penyerahan protokol notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 16 Tahun 2021; dan, pertanggungjawaban notaris pemegang protokol atas protokol notaris yang terindikasi adanya kelalaian oleh Notaris pembuat akta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini, yaitu peranan majelis pengawas daerah terhadap penyimpanan dan penunjukkan pemegang protokol notaris; dan pertanggungjawaban notaris pemegang protokol hanya sebatas menyimpan dan mengeluarkan salinan atas akta dalam protokol notaris yang dipegangnya, akta dalam protokol notaris yang bermasalah bukan merupakan tanggung jawab dari notaris pemegang protokol dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah notaris pembuat akta. ......A notary protocol is an collection of documents or archives that one of the notary authorities stores them. Notary protocols are usually submitted because there is a condition such as a notary leave or death. The submission of the notary protocol will be carried out based on the appointment of the Regional Supervisory Assembly. The purpose of notary protocol storage is to maintain the confidentiality of the deed, and the responsibility of deed storage is transferred to the notary who receives the protocol. However, sometimes it can be found an act from a notary of the deed maker that turns out to be problematic when it has become a notary protocol. Problems in the protocol deed can trigger a lawsuit that arises after the deed is transferred to the notary of the protocol holder. This research discusses the role of the notary regional supervisory assembly in the submission of notary protocols in the Notary Department Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 and the accountability of the notary of the protocol holder for the notary protocol indicated by negligence by the notary of the deed maker. This is normative juridical research using secondary data and analytical explanatory research typology. The results of this study, namely the role of the regional supervisory assembly on the storage and appointment of notary protocol holders; and the accountability of the notary of the protocol holder are only limited to storing and issuing copies of the deed in the notary protocol he holds, the deed in the problematic notary protocol is not the responsibility of the notary of the protocol holder and who should be responsible is the notary of the deed maker.